Kas Partai Politik: Anggaran Rakyat atau Kantong Konglomerat

Kas Partai Politik: Anggaran Rakyat atau Kantong Konglomerat

Munas Sering Dibikin Mewah, Golkar Dianggap Kurang Merakyat

JAKARTA, KOMPAS.com – Juru Bicara Poros Muda Partai GolkarAndi Harianto Sinulingga mengatakan, dalam sekali acara Musyawarah Nasional Partai Golkar, bisa menelan biaya mencapai puluhan miliar rupiah. Menurut dia, jumlah tersebut terlalu besar untuk menggelar acara yang semestinya dapat lebih ditekan biayanya. Ia mengaku tidak setuju dengan kemewahan yang ditonjolkan dalam penyelenggaraan Munas Golkar. “Kita (Golkar) banyak yang tidak setuju. Orang anggap kemewahan bagian dari pencitraan, bahwa partai ini sehat, kuat, wah, begitulah. Dengan itu, mereka juga mengharapkan dukungan politik,” ujar Andi dalam diskusi Perspektif Indonesia Smart FM di Jakarta, Sabtu (9/1/2016). Andi lantas membandingkan dengan biaya Musyawarah Nasional yang dihelar Partai Keadilan Sejahtera. Acara Munas PKS menghabiskan biaya Rp 4 miliar setidaknya untuk seribu peserta. Sementara menurut Andi, Munas Partai Golkar bisa menghabiskan lima kali lipat dari biaya tersebut. “Kalau di kita bisa lima kali lipat. Semalam bisa Rp 3 juta untuk penginapan dan makan per orangnya,” kata Andi. Kemewahan yang ditonjolkan itu yang menurut Andi membuat friksi internal di Partai Golkar. Tak hanya soal tarik menarik kekuasaan, tetapi juga soal ideologi dan perilaku politik. Padahal, kata dia, hal tersebut justru membuat jarak dengan rakyat. “Jadi berjarak kita, maka dukungan juga cenderung turun. Kan, suara rakyat suara Golkar,” kata Andi.

 

Iuran Kader PKS di DPR Mencapai Rp 25 Juta Per Bulan

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mengatakan, setiap kader memang diwajibkan memberi iuran kepada partai setiap bulannya. Di PKS sendiri, iuran wajib disebut infak dan dikenakan bervariasi bergantung pada nilai pendapatan. Untuk kader di parlemen, setiap anggota diwajibkan membayar iuran sebagian dari gajinya di DPR. “Kalau anggota PKS di DPR, Rp 25 juta per bulan,” ujar Mardani dalam diskusi Perspektif Indonesia Smart FM di Jakarta, Sabtu (9/1/2016). Sementara itu, untuk anggota Dewan di provinsi, setiap anggota diwajibkan membayar iuran sebesar Rp 5 juta per bulan, sedangkan anggota di tingkat kabupaten iuran ditarik sebesar Rp 1,5 juta per bulan. “Misal, untuk yang pendapatannya Rp 6,5 juta ke atas, infaknya 5 persen dari total yang didapat bulanan,” kata Mardani. Mardani mengatakan, potongan pendapatan para kader digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kegiatan partai. Misalnya, kata Mardi, biaya listrik per bulan, uang makan, dan transportasi mencapai Rp 1,1 miliar per tahun. Sementara itu, Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar Andi Harianto Sinulingga mengaku biaya operasional di partainya mencapai dua kali lipat. Oleh karena itu, jumlah iuran per kader juga lebih besar. “Listriknya saja Rp 400 juta sebulan. Saya baru tahu setelah ribut-ribut kemarin,” kata Andi. Menurut Andi, semestinya partai politik diperkuat melalui pembiayaan negara, sementara negara hanya membayar Rp 108 per suara yang diperoleh dalam pemilihan legislatif. Ia menganggap, jika hanya bersumber dari iuran partai, keuangan mereka bisa defisit.

Penulis: Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Editor: Farid Assifa

 

Sistem Pendanaan PKS Bersumber dari Infak Kader, Besarannya Dipatok

Sabtu, 9 Januari 2016 22:09

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menjelaskan sistem pendanaan partainya. Menurut Mardani, pendanaan PKS berasal dari sumbangan para kadernya. Meski dinamakan sumbangan namun jumlah uang yang harus disetorkan dipatok oleh partai. “Kami menyebutnya infak,” kata Mardani Ali Sera pada diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu (9/1/2016). Mardani menjelaskan, jumlah uang yang harus diberikan kader kepada partai berbeda-beda. Tergantung pada jumlah penghasilan dan jabatannya. “Kami di PKS tidak kerja individu, memang punya kesadaran untuk infak ke partai,” katanya. Bagi kader yang berpenghasilan di atas Rp 6 juta maka jumlah yang harus disetorkan adalah lima persen dari penghasilannya. Sedangkan kader PKS yang menjadi anggota DPR RI, berkewajiban memberikan uang sebesar Rp 25 juta ke partai. Bagi kader PKS yang menjabat sebagai anggota DPRD tingkat provinsi, mereka harus menyisihkan Rp 5 juta dari penghasilannya untuk diberikan ke partai. Jumlah yang lebih kecil harus dibayarkan anggota DPRD tingkat kota atau kabupaten dari PKS. Mereka cukup menyerahkan Rp 1,5 juta perbulannya ke partai. Mengenai pengeluaran partai, Mardani menjelaskan, PKS harus menguras kas sebesar Rp 1,2 miliar. Uang tersebut digunakan untuk membayar biaya listrik kantor, gaji 112 orang pegawai dan pengurus, serta biaya-biaya lain. Tags

 

Pembiayaan Parpol oleh Negara Dapat Putus Aliran Dana Liar

Sabtu, 9 Januari 2016 12:19 WIB, Valdy Arief/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto menilai pendanaan partai politik oleh negara dapat dipandang sebagai upaya memutus aliran dana liar yang masuk. Nico menyebutkan saat ini, masih banyak cukong yang mengintervensi partai politik melalui aliran dana yang disuntikkan. “Partai politik saat ini masih tergantung pada individu-individu yang berada di luar sistem. Pendanaan partai politik oleh negara coba  potong ini,” kata Nico Harjanto dalam diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu (9/1/2016). Masuknya uang dari APBN, menurut Nico, dapat menjadi cara negara untuk mengawasi keuangan partai politik. Termasuk untuk mengawasi dana-dana dari individu yang kerap tidak tercatat. Hal ini, dipandangnya, bukan sebagai bentuk pemborosan anggaran negara. “Kalau partai sehat dari keuangan, maka diharapkan kebijakan pemerintah akan lebih baik,” katanya. Lebih lanjut, Nico menyebutkan beberapa negara yang telah mapan secara demokrasi telah membiayai aktivitas partai politiknya.

 

No Comments

Leave a Reply