Ketahanan Energi: Untuk Apa Lagi?

Ketahanan Energi: Untuk Apa Lagi?

ANGGOTA KOMISI VII: PEMERINTAH TERLALU BERTELE-TELE, IKLIM INVESTASI TERGANGGU

SABTU, 27 FEBRUARI 2016 , 12:42:00 WIB, LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

RMOL. Pola pengembangan lapangan gas abadi Blok Masela harus segera ditentukan oleh pemerintah.

Demikian dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI, Dito Ganinduto, dalam sebuah diskusi bertema ketahanan energi, di Menteng, Jakarta, Sabtu (27/2).

Meski begitu, ia sendiri enggan menentukan mana opsi pengelolaan yang terbaik, apakah pengembangan lewat darat (onshore) atau kilang laut (offshore).

Menurutnya, jika dilihat dari “tupoksi”-nya, kewenangan untuk menentukan offshore atau onshore secara teknis adalah milik pemerintah.

Pemerintah harus segera mengambil keputusan karena rencana pembangunannya (Plane Of Development atau POD) sudah berlangsung sejak 2010.

“Sudah lima tahun enggak putus-putus,” tegasnya.

Begitu lamanya pemerintah memutuskan pola pembangunan blok abadi itu dapat merusak iklim investasi dalam negeri.

“Sudah terlalu lama bertele-tele mundurnya, kan untuk iklim investasi sudah enggak bagus lagi,” sesalnya.

Namun, politisi Partai Golkar ini mengingatkan pemerintah. Jika pemerintah ingin mengambil keputusan, harus lebih dulu meminta pendapat masyarakat setempat, lalu institusi lain yang berwenang.

“Dengar dong, dengar dari masyarakat, SKK Migas dan lain-lain,” pungkasnya. [ald]

Link:  KLIK DISINI 

 

Lima Komponen Penting dalam Dana Ketahanan Energi

Whisnu Mardiansyah – 27 Februari 2016 14:49 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Usulan dana ketahanan energi (DKE) yang dicetuskan oleh Kementerian ESDM, masih harus dikaji lebih dalam.

Menurut Anggota Komisi VII DPR RI, Dito Ganindito ada lima komponen penting yang harus diperhatikan. Pertama, tujuan dan ruang lingkup dana ketahanan energi harus jelas. Kementerian ESDM harus menetapkan orientasi dan kebutuhan, untuk mengelola DKE.

Kedua, dasar hukumnya. Dia mengatakan jika kebijakan DKE harus sesuai dengan dasar hukum yang jelas, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. DKE akan lebih baik jika dengan dasar hukum. UU dilakukan dengan revisi UU.

“Bisa merevisi UU tentang energi, migas atau membentuk UU baru. Serta menyiapkan regulasi turunannya seperti Perpres, PP, Permen,” kata Dito di diskusi’Ketahanan Energi, Apa Lagi?’, di Gado-Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/2/2016).

Ketiga, pengelolaan keuangannya harus dilakukan tata kelola keuangan yang dapat  dipertanggungjawabkan. Tata kelola keuangan bisa melalui mekanisme APBN atau pola tertentu yang dimungkinkan.

Keempat, kelembagaan dana ketahanan energi harus bernaung dibawah KESDM, BUMN atau lembaga khusus yang dibentuk.

“Terakhir, transparansi dan pengawasan, harus ada pengelolaannya,” pungkas Dito.

Link:  KLIK DISINI 

 

Menteri ESDM akan Bentuk BLU Kelola DKE

Whisnu Mardiansyah – 27 Februari 2016 14:17 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Usulan untuk mengelola dana ketahanan energi (DKE) merupakan suatu terobosan baru yang dilakukan pemerintah. Kementerian ESDM pun akan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengelola dana itu.

Namun, menurut Menteri ESDM Sudirman Said, perlu ada hukum atau undang-undang untuk menaungi kebijakan DKE tersebut. Sudirman menilai, dana ketahanan energi tidak bisa ditawar kembali, mengingat cadangan minyak dan gas bumi (migas) Indonesia semakin berkurang.

“Bahkan dengan Timor Leste, kita sudah tertinggal, mereka sudah memiliki dana ketahanan energi,” kata Sudirman Said di Diskusi ‘Ketahanan Energi, Apa Lagi?’, di Gado-Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/2/2016).

Menurutnya, dana ketahanan energi nanti bisa berasal dari Badan Usaha Migas, alokasi APBN, dan dana hibah. Dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk membangun jaringan listrik di daerah, subsidi untuk membeli energi terbarukan, eksplorasi migas dan untuk cadangan sewaktu-waktu harga minyak naik.

Adapun pada April nanti, Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR RI akan membahas program yang merupakan prioritas utama ESDM tersebut.

“Sistemnya berjalan, kita hitung-hitung bisa dapat Rp2 triliun-Rp3 triliun,” pungkas Sudirman.

Link:  KLIK DISINI 

 

Dana Ketahanan Energi Harus Segera Direalisasikan

Whisnu Mardiansyah – 27 Februari 2016 14:25 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Sektor energi merupakan sektor penting penopang perekonomian Indonesia. Untuk menuju tata kelola migas yang baik, perlu direformasi total sektor ekonomi dan sumber daya mineral.

Sumber cadangan energi Indonesia yang semakin terbatas dan terus berkurang, seharusnya membuat pemerintah tidak hanya mengandalkan pemasukan devisa dari sektor migas. Oleh karena itu, sektor ini harus dikelola, salah satunya dengan mempersiapkan dana ketahanan energi (DKE).

“Ketahanan energi bagian dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional dilihat dari ketahanan politik dan ekonomi. Jika ketahanan energi rentan, ketahanan ekonomi pun rentan,” ungkap Anggota Komisi VII DPR RI, Dito Ganindito, di diskusi’Ketahanan Energi, Apa Lagi?’, di Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/2/2016).

Menurut anggota fraksi Partai Golkar itu, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, ketahanan energi Indonesia masih tertinggal jauh. Maka dari itu, pemerintah harus segera merealisasikan dana ketahanan energi, yang bersumber dari berbagai sektor.

“Ketahanan energi kaitannya dengan mengamankan cadangan energi bangsa untuk masa depan,” tutur Dito.

Dito menambahkan, DKR tersebut nantinya bisa digunakan untuk berbagai hal, di antaranya, pembangunan kilang minyak baru, eksplorasi minyak, hingga cadangan dana bila sewaktu-waktu harga minyak dunia naik.

“Selama ini kita masih lebih besar impor di sektor migas, harga minyak yang mencapai USD30 per barel, kalau enggak punya DKE, dari mana dananya?” pungkas Dito.

Link:  KLIK DISINI 

 

Ketahanan Energi Rentan Akan Berdampak Pada Ketahanan Nasional

Sabtu, 27 Februari 2016 10:02 WIB

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Anggota Komisi VII DPR RI, Dito Ganinduto mengatakan pentingnya ketahanan energi.

Menurutnya, jika ketahanan energi kita terganggu maka akan berdampak pada ketahanan nasional.

“Ketahanan energi bagian dari ketahanan nasional. ‎Kalau ketahanan energi kita rentan, akan berdampak pada ketahanan ekonomi dan berdampak pada ketahanan nasional,” kata Dito dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (27/2/2016).

Dito menuturkan, untuk itu pemerintah dalam hal iniKementerian ESDM harus serius mengelola energi kita agar ketahanan energi tidak terganggu.‎

Kementerian ESDM, kata Dito harus direformasi total agar tidak terjadi penyelewengan dan akhirnya ditangkap KPK seperti yang dialami pejabat sebelumnya di Kementerian ESDM.

Masih kata Dito, saat ini sektor migas tidak dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan negara.

Menurutnya, saat ini cadangan migas kita cukup terbatas dan tidak dapat dijadikan andalan pendapatan negara.

“Sektor migas harus jadi multiplayer efek dari pembangunan kita. Migas tidak bisa dianggap income negara kita,” katanya.

Link:  KLIK DISINI 

 

Menteri ESDM: Banyak Pihak Tak Paham Maksud DKE

 

NBCIndonesia.com – Rencana Pemerintah untuk memungut Dana Ketahan Energi (DKE) terus menuai polemik dari berbagai pihak. Pasalnya, rencana pemerintah yang akan membebankan DKE tersebut ke masyarakat pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) ditolak banyak pihak.

Akhirnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda rencana tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengungkapkan,  sektor energi memang menjadi sektor yang paling menarik saat ini.  Sehingga banyak kalangan menyorotinya, termasuk rencana pemerintah dalam menetapkan dan memberlakukan Dana Ketahanan Energi.

Menurut Sudirman, mestinya masyarakat dan publik memaknai Dana Ketahanan Energi sebagai upaya untuk memperkuat dan mempertahankan keberlangsungan ekonomi khususnya di sektor energi di masa yang akan datang.

“Terkait DKE, tepat sekali dan yang telah diamanahkan oleh UU Energi, dimana energi bukan lagi komoditas tapi pendorong ekonomi nasional ke depan. Implikasi dari UU Energi tersebut adalah dijadikannya  energi sebagai pendorong ekonomi jangka panjang,” demikian diungkap oleh Sudirman Said dalam diskusi ” Ketahanan Energi; Untuk Apa Lagi ” di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (27/2).

Sudirman mengungkapkan, bahwa menurut UU Energi, salah satunya mengamanahkan tentang pentingnya mempertahankan energi nasional di masa mendatang.

“DKE tentu ada untuk memenuhi amanah itu, mulai dari membangun energi terbarukan, hemat minyak, eksplorasi, itu bisa dilakukan dengan adanya DKE. Selain untuk mendorong penelitian di sektor energi untuk pengembangan energi terbarukan,” papar Sudirman.

Sudirman menyatakan, selama ini banyak pihak yang masih sering mempermasalahkan tentang diadakannya DKE, pihak-pihak tersebut tidak memikirkan ketahanan energi nasional ke depan.

“Selama ini perhatian kita tentang DKE hanya jangka pendek, padahal DKE itu untuk jangka panjang,” tandas Sudirman.(akt)

Link:  KLIK DISINI 

 

Dana Ketahanan Energi Diminta Dalam Bentuk UU

 

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah mempersiapkan legalisasi kebijakan dana ketahanan energi (DKE). Aturan ini ditargetkan akan selesai menjelang akhir tahun 2016 dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Namun, Komisi VII DPR RI mengharapkan legalisasi DKE ini diatur dalam UU. Menurut anggota Komisi VII DPR RI Dito Ganinduto, hal ini diperlukan mengingat dana ketahanan energi nantinya sebagian akan disisihkan dalam APBN.

“Kalau APBN UU APBN. Dalam APBNP Kalau diajukan akan kita bahas. Sementara menggunakan UU APBN. Tetapi saya pribadi mengusulkan untuk kedepan menggunakan UU tersendiri. Karena kalau menggunakan UU tersendiri tidak akan tergantung pada UU APBN,” jelasnya saat ditemui di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (27/2/2016).

Selain dana APBN, lanjutnya, pemerintah nantinya juga dapat menggunakan sumber anggaran lainnya, seperti penjualan bahan bakar fosil dan kalangan industri.

“Ada tiga menurut saya. Pengguna fosil, orang yang menggunakan fosil harus menyisihkan sebagian dari dananya dong. Kemudian industri-industri yang besar-besar BUMN itu ambil dong sebagian supaya dia konservasi juga. Kemudian yang ketiga adalah APBN,” jelasnya.

Dito menambahkan, saat ini KESDM perlu segera melakukan reformasi dalam hal pengelolaan dana energi baru dan terbarukan. Sebab itu, perlu UU khusus yang dapat menjadi payung hukum bagi penerapan energi baru dan terbarukan.

“Dengan harga minyak US30 dolar (per barel), lifting 870 barel per day, masyarakat kita 200 juta, reformasi ESDM harus dipercepat. Kita sepakat,” pungkasnya. (rzy)

Link:  KLIK DISINI 

 

Dana Ketahanan Energi akan Diusulkan di APBNP 2016

Rep: Reja Irfa Widodo/ Red: Nur Aini

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Salah satu sumber pemasukan Dana Ketahanan Energi (DKE) direncanakan berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Bahkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, berharap alokasi ini sudah bisa dimasukan ke dalam APBN-Perubahan 2016 mendatang.

Menurutnya, usulan itu akan dikomunikasikan secara langsung kepada Komisi VII DPR RI, yang membidangi masalah energi. Pembahasan APBN-P ini diharapkan sudah bisa selesai pada April atau Mei mendatang.

”Atau mungkin bisa lebih cepat dari situ. Tapi kami akan usulkan (adanya alokasi dari APBN-P untuk DKE),” tutur Sudirman saat ditemui usai menghadiri diskusi mengenai ‘Ketahanan Energi’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/2).

Kendati mengakui evaluasi terhadap APBN-P, terutama mengenai penerimaan negara, bakal berlangsung kritis dan mendalam, tapi Sudirman berharap, sudah ada alokasi dari APBN-P untuk DKE. ”Berapa pun nilainya yang masuk, yang penting dana itu masuk terlebih dahulu, supaya sistemnya bisa segera berjalan,” kata Sudirman.

Sudirman menjelaskan, pihaknya sebenarnya sudah melakukan perencanaan soal besaran anggaran DKE yang dialokasikan dari APBN-P. Sebagai awalan, Sudirman menyebut, angka Rp 2 triliun hingga Rp 3 triliun bisa cukup bagus. ”Kami menghitung, jika dapat Rp 2 triliun atau Rp 3 triliun di awal sudah cukup bagus,” ujarnya.

Selain alokasi dana dari APBN-P, Sudirman menjelaskan, sumber pendanaan bagi DKE bisa berasal dari iuran atau share keuntungan bisa didapatkan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi fosil, seperti minyak bumi dan batu bara. Selain itu ada pula iuran dari badan-badan usaha yang bergerak di bidang energi nonterbarukan. Dana itu juga berupa hibah dari negara-negara donor, baik dari kerja sama bilateral maupun unilateral.

Link:  KLIK DISINI 

 

Pemerintah Segera Terapkan Dana Ketahanan Energi

Ini sebagai salah satu upaya meningkatkan ketahanan energi di masa depan.

Adhitya Himawan : 27 Feb 2016 | 15:22

Suara.com – Pemerintah segera menerapkan kebijakan Dana Ketahanan Energi atau DKE sebagai salah satu upaya meningkatkan ketahanan energi di masa depan.

Menteri ESDM Sudirman Said dalam suatu diskusi di Jakarta, Sabtu (27/2/2016) mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan persiapan-persiapan untuk menerapkan DKE tersebut.

“Landasan hukum DKE yang akan dipakai nantinya berbentuk PP (peraturan pemerintah) dengan bentuk badannya adalah BLU (badan layanan umum). Kami juga tengah siapkan orang-orang BLU yang akan duduk baik di eksekutif maupun dewan pengawasnya,” ujarnya.

Pemerintah Jamin Pungutan DKE Tak Dibebankan ke Masyarakat

Menurut dia, pungutan DKE tidak akan berasal dari konsumen. “Lupakan pandangan bahwa pemerintah akan pungut DKE dari rakyat. Itu sudah kami tutup dan tidak akan terjadi,” ucapnya.

Sudirman juga mengatakan, pungutan DKE akan berasal dari hasil hulu, badan usaha hilir, APBN, dan hibah internasional seperti hasil perdagangan karbon.

“Kami segera usulkan ke Komisi VII DPR untuk dibahas dalam RAPBN Perubahan 2016 dan RAPBN 2017. Berapapun jumlah yang disisihkan dari APBN akan menjadi modal pengembangan DKE,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, prioritas peruntukan DKE dalam jangka pendek adalah melistriki 10.000 desa di enam provinsi yang sebagian besar di Kawasan Timur Indonesia.

Pembicara lain, Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto mengatakan keberadaan energi merupakan lintas generasi, sehingga DKE bisa sebagai instrumen yang menjembatani kepentingan di masa depan.

“DKE akan meningkatkan ketahanan energi yang selanjutnya meningkatkan ketahanan nasional,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, DKE perlu didasari dengan landasan hukum yang kuat seperti melalui pembentukan UU, kelembagaan, serta transparansi dan pengawasan yang baik.

Menurut dia, hasil DKE bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur energi, peningkatan elektrifikasi, eksplorasi migas, pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), konservasi energi, bantalan stabilisasi fluktuasi harga BBM, dan pembangunan cadangan minyak strategis (strategic petroleum reserve/SPR).

Sementara, sumber pungutan DKE, tambahnya, bisa berasal dari pengurasan hasil energi fosil yakni minyak, gas, dan batu bara.

Sumber lainnya adalah dana dari badan usaha di bidang energi fosil, iuran badan usaha hulu migas, dana dari penggunaan bahan bakar fosil dengan catatan tidak membebani rakyat secara langsung, dan alokasi khusus dalam APBN.

Sebagaimana diketahui, DKE adalah dana untuk menjamin ketersediaan energi (termasuk energi terbarukan) yang pengambilannya dari Energi fossil sebagai ‘premium pengurasan’ (depletion premium). Dana ini sudah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang merupakan uraian dari Undang-Undang nomor 30/2007 tentang Energi.

Wacana penerapan DKE mengemuka pada akhir tahun lalu. Pemerintah waktu itu hendak menetapkan harga jual baru untuk premium dan solar yang mulai berlaku pada 5 Januari 2016 nanti. Dalam kebijakan harga itu pula pemerintah berencana menerapkan pungutan pengurasan energi fosil yang akan dipakai untuk dana ketahanan energi.

Kebijakan tersebut memicu berbagai pendapat pro maupun kontra. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pro kontra atas hal yang baru wajar saja. Yang penting, nanti ditunjukan cara pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Dana ketahanan pangan ini tentu seperti uang negara pada umumnya, akan disimpan oleh Kementerian Keuangan dengan otoritas pengggunaan oleh kementerian teknis yaitu Kementerian ESDM.

Selain itu, secara internal dana itu akan diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Bukan itu saja, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pasti akan mengaudit juga.

Namun karena mendapatkan respon penolakan publik yang keras, wacana ini mengalami penundaan. (Antara)

Link:  KLIK DISINI 

 

Dana Ketahanan Energi untuk Terangi Wilayah yang Gelap Gulita

By Septian Deny, on 27 Feb 2016 at 17:40 WIB

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah telah memutuskan untuk menunda pelaksanaan program Dana Ketahanan Energi (DKE). Meski demikian, pemerintah saat ini tengah menggodok ketentuan dan mekanisme dari pungutan dana tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, jika sudah berjalan nantinya, penggunaan DKE akan diprioritaskan untuk membangun proyek penyediaan energi baru dan terbarukan (EBT).

Sebagai contoh, dana tersebut bisa digunakan untuk membangun EBT untuk mendorong peningkatan rasio elektrifikasi di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik.

“Penggunaannya prioritas bagaimana melistriki desa-desa yang gelap, yang tidak bisa dijangkau oleh jaringan nasional, itu hanya bisa dilistriki oleh EBT,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (27/2/2016).

Kemudian, dana pungutan tersebut juga bisa digunakan sebagai subsidi harga jual EBT. Menurut Sudirman, saat ini harga energi alternatif jauh lebih mahal jika dibanding energi fosil. Hal tersebut disebabkan oleh anjloknya harga minyak bumi dan batubara di pasar global.

“Kemudian sebagian bisa digunakan untuk memberikan subsidi kepada pembelian EBT yang memang secara natural sekarang akan lebih mahal dibandingkan energi fosil. Kemudian juga bisa digunakan untuk mendorong eksplorasi, baik minyak, gas maupun eksplorasi sumber daya yang lain,” kata dia.

Namun yang tidak kalah pentingnya, dana pungutan tersebut juga bisa digunakan sebagai bantalan jika harga minyak bumi mengalami kenaikan nantinya.

Saat harga minyak meningkat tajam, pemerintah bisa menggunakan dana tersebut untuk meredam kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

“Dan juga bisa digunakan untuk bantala harga kalau nanti harga minyak naik terlalu tinggi.

Jadi ini sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk jangka panjang. Kalau sekarang perlu sosialisasi dan kita sadari itu. Makanya kita siapkan segala sesuatu yang lebih baik,” tandasnya. (Dny/Ndw)

Link:  KLIK DISINI 

 

Sudirman Said Jamin DKE Tak akan dipungut dari Masyarakat

 

JAKARTA – Menjelang pergantian tahun, pemerintah sempat berencana untuk memungut dana ketahanan energi (DKE) sebesar Rp200 untuk premium dan Rp300 untuk solar. Namun, hal ini menuai protes dari masyarakat. Pasalnya, pemerintah dianggap belum memiliki landasan hukum untuk melakukan pungutan DKE.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) akhirnya memutuskan untuk menunda kebijakan ini. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan legalisasi kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan, dalam kebijakan ini nantinya pemerintah tidak akan memungut dana dari masyarakat. Pemerintah akan berupaya untuk melakukan penghimpunan dana dari badan dan perusahaan-perusahaan di Indonesia.

“Dari hulu kira akan melihat ruang untuk menghasilkan dana itu. Kalau hilir ke badan usaha. Sumbernya bukan lagi dari masyarakat,” jelas Sudirman dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (27/2/2016).

Menurut Sudirman, realisasi kebijakan ini nantinya tidak akan termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan dana APBN untuk disisihkan guna pengembangan energi baru dan terbarukan.

“Kita punya basis untuk menyisihkan dari APBN sejak awal. Saya ingin menyampaikan ke komisi VII berapa pun jumlahnya tolong disisihkan,” tukasnya. (rzy)

Link:  KLIK DISINI 

 

Sudirman Said Serukan Pejabat Busuk Agar Mengundurkan Diri

Sabtu, 27 Februari 2016 11:30 WIB

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said‎ meminta pejabat yang bekerja untuk kepentingan diri sendiri agar mengundurkan diri.

“Saya mengingatkan semua pihak yang pura-pura bekerja untuk rakyat tapi menipu, sudah berhenti saja,” ujar Sudirman saat diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (27/2/2016).

‎Pejabat yang sudah menipu, kata Sudirman, yaitu pejabat yang suka menyampaikan berita-berita bohong dan meminta sesuatu dari negara tapi untuk kepentingannya dirinya sendiri tanpa memikirkan rakyat.

“Ini hanya masalah waktu, semua akan ketahuan karena dunia ini makin flat, anda tidak mengontrol, anda tidak bisa mengendalikan,” tutur Sudirman.

‎Namun, mengenai siapa pejabat yang suka menyebar berita bohong dan memiliki kepentingan pribadi, Sudirman tidak mengatakan secara jelas.

“Jadi saya menyerukan kepada semua yang menyimpan kebusukan mau menipu, sudahlah, suatu saat akan ketahuan,” ucapnya.

Link:  KLIK DISINI 

 

Sudirman Said: Kita dengan Timor Leste Saja Tertinggal…

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Sudirman Said menilai, Indonesia sudah tertinggal dari berbagai negara termasuk oleh Timor Leste sekalipun, dalam hal penyisihan dana untuk ketahuan energi.

“Kalau ditanya negara lain gimana, kita bahkan dengan Timor Leste pun ketinggalan,” ujar Sudirman dalam diskusi Smart FM di Jakarta, Sabtu (27/2/2016).

Peryataan Sudirman itu membuat kaget sekaligus kagum moderator diskusi Ichan Loulembah.

“Dengan apa? Timor Leste? Allahu akbar, masya allah,” kata Ichan.

Menurut Sudirman, dana ketahanan energi Timor Leste ataupetroleum fund sudah mencapai 17 miliar dollar AS.

Dana tersebut merupakan dana pungutan penjualan BBM.

Sementara di Malaysia, dana ketahanan energi bernama renewable energi fund.

Menurut Sudirman, Malaysia memungut 2 persen dari tarif listrik kepada masing-masing rumah tangga.

Ada lagi Norwegia. Meski kaya minyak, Norwegia tetap menyisihkan dana untuk membangun energi terbarukan. Saat ini dana tersebut hampir mencapai 18 miliar dollar AS.

Anggota DPR Dito Ganinduto mendukung adanya dana ketahanan energi.

Menurutnya, dana itu bisa bermanfaat untuk menjaga ketahanan ekonomi.

“Kalau kita rentan ketahanan energi, kita rentan ketahanan ekonomi. Kalau rentang ketahanan ekonomi, ketahanan nasional juga rentan,” kata Dito.

Sementara Dosen Ekonomi Energi FE UI Berly Martawardaya mengatakan, Indonesia memang perlu segara beralih ke energi terbarukan.

Sebab, berbagai negara timur tengah pun mulai beralih tak lagi bergantung kepada sektor energi fosil yang akan habis.

“Ini (pungutan dana ketahanan energi) seperti tahun lalu ada CPO fund. Jadi ini bukan baru dilakukan, tinggal komunikasi dan sosialisiada harus lebih baik,” ucap Berly.

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.