Kita dan Sengketa Laut China Selatan

Kita dan Sengketa Laut China Selatan

Soal Konflik Laut Cina Selatan, Begini Kata Mantan Kepala Staf Angkatan Laut

SABTU, 30 JULI 2016 | 14:27 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat menilai upaya perundingan untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan dengan Cina dinilai sulit. Maka Indonesia harus mempersiapkan skenario terburuk dengan Cina, yaitu berperang.

“Sulit berunding dengan Cina, karena Cina menganggap Laut Cina Selatan sebagai back yard-nya (halaman belakang),” kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana (Purn) Ahmad Sucipto dalam diskusi bertema “Kita dan Sengketa Laut Cina Selatan” di Restoran Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu, 30 Juli 2016.

Menurut Sucipto, banyak teori yang membahas kemungkinan eskalasi bersenjata dalam sengketa Laut Cina Selatan. Menurut dia, rakyat Indonesia tidak usah terlalu jauh berpikir soal teori-teori tersebut. Yang terpenting adalah apa yang harus dikerjakan kalau skenario buruk itu terjadi. Menurut Sucipto, dalam sengketa ini, Indonesia harus siap dengan short sharp war.

Short sharp war adalah perang cepat untuk memukul musuh pertama kali. Perang ini harus dimenangi dalam kesempatan pertama karena sangat menentukan dalam perundingan dan perang-perang selanjutnya. Sucipto berujar, Indonesia harus siap dengan jenis perang short sharp war karena kecil kemungkinannya perang sengketa Laut Cina Selatan terjadi dengan perang berlarut-larut.

Menurut Sucipto, negara-negara besar, termasuk Cina, pasti tidak ingin perang berlarut-larut karena nilai strategis Laut Cina Selatan dalam lalu lintas perdagangan. “Makanya yang akan terjadi adalah perang cepat. Tapi, kalau itu terjadi di Indonesia, kita jangan sampai kalah. Begitu kalah, akan tercatat dalam sejarah bangsa kita bahwa kita pernah kalah,” ucapnya.

Salah satu bentuk kesiapan itu adalah memperkuat Natuna sebagai pangkalan utama atau pangkalan operasional yang lengkap yang menjadi basis operasi gabungan tiga matra TNI. Sucipto menuturkan ujung tombak menyiapkan skenario terburuk itu ada pada TNI. “TNI harus meyakinkan Kementerian Pertahanan, Komisi Pertahanan DPR, dan presiden tentang langkah dan strategi apa yang akan diambil,” tutur Sucipto. (AMIRULLAH)

Link:  KLIK DISINI 

 

Indonesia Tak Bisa Lagi Nonblok di Konflik Laut Cina Selatan

SABTU, 30 JULI 2016 | 20:37 WIB

 

TEMPO.CO, Jakarta – Konflik Laut Cina Selatan dipastikan akan mengubah sikap politik luar negeri pemerintah Indonesia. Ini terjadi setelah ada insiden yang terjadi di perairan Natuna pada Juni lalu antara Indonesia dan Cina.

“Kejadian itu sudah mengubah pandangan antara Indonesia dan Cina tentang masalah-masalah di Laut Cina Selatan,” kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan laut Laksamana (Purn) Ahmad Sucipto Sabtu, 30 Juli 2016, di Restoran Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta.

Insiden antara Indonesia dan Cina terjadi saat militer Indonesia memberi tembakan peringatan atas nelayan Cina yang dianggap memasuki perairan Indonesia. Setelah insiden itu, ada pernyataan dari pihak Cina bahwa Indonesia dan Cina punya masalah overlapping claim di Laut Cina Selatan. “Selama ini tidak pernah muncul kata-kata itu,” kata Sucipto.

Pernyataan Cina bahwa ada masalah overlapping claim itu dipastikan mengubah sikap politik luar negeri Indonesia. Selama ini Indonesia bersikap non-allignment (nonblok) atas sengketa di Laut Cina Selatan dan mengatakan sengketa itu harus ditempuh melalui jalur internasional dengan jalan damai. Menurut Sucipto, setelah adanya pernyataan Cina tersebut, Indonesia tidak bisa lagi mengambil posisi nonblok.

Indonesia, kata Sucipto, harus mempertahankan kepemilikan dan hak atas perairan Natuna. “Pasti kita akan mengubah sikap politik luar negeri kita atas Laut Cina Selatan, entah kapan, tapi pasti ada perubahan,” kata Sucipto. Dan salah satu penguat dari politik luar negeri itu adalah memperkuat tentara dan armada militer. Ini dilakukan untuk mempersiapkan skenario terburuk, yaitu perang.

Sengketa Laut Cina Selatan terjadi antara Cina dan beberapa negara ASEAN. Sayangnya, negara-negara ASEAN gagal menghasilkan komunike bersama atas sengketa tersebut. Pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengatakan kegagalan itu membuktikan kegagalan ASEAN dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan.

Connie mengatakan ASEAN sudah tidak lagi digunakan untuk kepentingan ASEAN, seperti awal didirikan. ASEAN telah berubah dengan masuknya banyak kepentingan negara-negara di luar ASEAN, misalnya melalui ASEAN+3, ASEAN+6, dan lainnya. Ini membuat di antara sesama negara ASEAN terbelah yang didorong kepentingan masing-masing, ada yang pro-Amerika Serikat dan pro-Cina. “Jadi menurut saya kita ubah saja, balik pada ASEAN for ASEAN,” kata Connie.

Pilihan kedua, Connie menyarankan agar Indonesia meninggalkan ASEAN bila organisasi kawasan itu menjadi beban bagi Indonesia dalam menyelesaikan Laut Cina Selatan. Terlebih lagi Indonesia telah menyatakan visinya untuk menjadi poros maritim dunia. “Kenapa kita enggak memperkuat kita sendiri dan tidak membawa beban-beban ASEAN lagi,” kata Connie.

AMIRULLAH

Link:  KLIK DISINI 

 

Cina Berambisi Kuasai Laut Cina Selatan Sejak 1970-an

SABTU, 30 JULI 2016 | 13:11 WIB

 

TEMPO.CO, Jakarta – Keinginan Cina menguasai Laut Cina Selatan telah dicanangkan sejak jauh-jauh hari. Pengamat pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan ambisi Cina tersebut.

“Tidak usah harus ada yang dikhawatirkan. Yang harus kita lihat, betapa konsistennya Cina memperkuat kekuatannya, baik ekonomi maupun militer,” ucap Connie dalam diskusi bertema “Kita dan Sengketa Laut Cina Selatan”, Sabtu, 30 Juli 2016, di Restoran Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta.

Connie berujar, sejak 1970-an, Cina sudah berambisi membangun kekuatan Blue Water Navy. Ambisi itu harus sudah selesai pada 2010. Blue Water Navy adalah semua wilayah perairan Cina harus dikuasai dan diamankan.

Kelanjutan dari ambisi itu adalah keinginan Cina membangun Green Water Navy pada 2010-2030. “Kalau kita bentangkan peta, Green Water Navy itu sudah sampai Pulau Jawa,” ujar Connie. Tak berhenti sampai di situ, pada 2050, Cina berambisi menyelesaikan Blue Water Navy yang menguasai dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik.

Menurut Connie, ambisi Cina dalam menguasai Laut Cina Selatan adalah hal wajar. Apalagi ini dilakukan Cina untuk mengamankan perdagangan. “Untuk mengamankan perdagangan, Cina harus memiliki kekuatan militer yang hebat, termasuk di Laut Cina Selatan.”

AMIRULLAH

Link:  KLIK DISINI 

 

Klaim Cina Terhadap Laut Cina Selatan Dinilai Aneh

Pemerintah Cina klaim Laut Cina.

Dythia Novianty , Dian Rosmala : Sabtu, 30 Juli 2016 13:08 WIB

Suara.com – Sikap Pemerintah Cina yang bersikukuh mengklaim Laut Cina selatan sebagai bagian dari wilayahnya, dinilai sebagai sikap yang aneh.

Pasalnya, Cina yang selama ini merupakan negara yang tergabung dalam Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dan ikut menandatangani Perjanjian Arbitrase Internasional. Dalam perjanjian tersebut, dikatakan bahwa suatu negara memiliki wilayah kelautan hingga 200 mil dari lepas pantai dari negara itu sendiri.

“Cina menolak keputusan mahkamah internasional, ini agak aneh menurut saya, karena ketika ikut dalam PBB ia juga menandatangani konvensi dunia kemaritiman ini. Jadi agak kontradiktif apa yang dilakukan cina itu,” kata pengamat kenegaraan Cina A. Dahana dalam diskusi bertema ‘Kita dan Sengketa Laut Cina Selatan’, di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016).

Menurut Dahana, jika Cina terus menolak putusan mahkamah internasional, maka akan berpengaruh terhadap hubungan bilateralnya dengan negara-negara lain. Sebabnya, Cina seakan berupaya menjadi groundly super power, pesaing negara-negara adidaya.

“Jika dilihat ke dalam negara Cina sendiri, itu juga akan menimbulkan masalah,” kata Dahana.

Seperti diketahui, Cina merupakan negara penganut ideologi Sosialis Komunis. Upayanya merebut laut Cina selatan, tidak lain untuk mendorong sektor ekonomi. Dengan demikian, mau tidak mau cina akan menjadi negara kapitalis.

“Paling tidak, (jadi) kapitalis negara karena semua kegiatan ekonomi dikontrol oleh negara,” kata Dahana.

Hal ini juga akan berpengaruh terhadap penerimaan rakyat Cina tehadap ideologi Sosialis Komunis yang dianut.

“Kapitalisme ini berjalan maka makin banyak masyarakat yang tidak percaya pada sosialisme dan komunisme,” tutur Dahana.

Link:  KLIK DISINI 

 

Beda dengan Cina, Indonesia Tak Serius Kelola Laut Cina Selatan

“Sebentar geser ke kiri, sebentar geser ke kanan, enggak punya sikap”.

Ruben Setiawan , Dian Rosmala : Sabtu, 30 Juli 2016 16:51 WIB5r

Suara.com – Pengamat bidang pertahanan Connie Rahakundini Bakrie, melihat tiadanya kejelasan sikap dari pemerintah Indonesia dalam mengelola wilayah kedaulatan, yang sebagian berada di perairan Laut Cina Selatan.

“Sebentar (sikapnya) geser ke kiri, sebentar geser ke kanan, enggak punya sikap. Justru kita harus tentukan sikap,” ujar Connie dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016).

Connie secara tegas mengatakan, jika Indonesia ingin fokus pada penguatan sektor maritim, maka pemerintah harus menjalaninya secara sungguh-sungguh hingga selesai.

Sementara itu, terkait sikap pemerintah Cina yang tetap mengklaim Laut Cina Selatan sebagai perairan tradisonal miliknya, menurut Connie, hal itu merupakan upaya Cina untuk mewujudkan visi dan misi yang sudah dipersipkan sejak lama.

“Cina sedang membangun kekuatan yang sudah dia proyeksikan sejak dulu. Bedanya Cina itu GBHN-nya (Garis Besar Haluan Negara-red) diikuti terus. Mau Presidennya ganti 10 kali tetap saja. Dia (Cina) mau bangun blue water navy tahun 2050 enggak geser, enggak tiba-tiba (visi misi itu) jadi (direalisasikan pada) 2100,” kata Connie.

Connie melanjutkan, pemerintah Indonesia juga bisa bersikap serupa dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia harus membuat konsep jangka panjang yang tidak akan pernah berubah, meskipun terjadi pergantian Presiden.

“Indonesia pertanyaanya begitu menjadi poros maritim dunia berapa tahun kita mau sampai? 30 tahun? 50 tahun? Kapan mau dicapainya sehingga kapapun nanti dan siapapun presidennya tidak ada yang menggeser poros maritim dunia karena ini posisi yang sangat besar bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa maritim kembali itu yang diikuti,” ujar Connie.

Namun demikian, jika ternyata Indonesia belum memiliki kesiapan untuk merumuskan program jangka panjang, maka alternatifnya, menurut Connie, adalah membangun kerjasama dengan negara lain.

Connie mencontohkan, Indonesia bagian barat dan selatan menjadi bagian kerjasama Indonesia dengan China.

“(Sektor) Perdagangankah, atau militerkah,” tutur Connie.

Pun demikian pula dengan Indonesia wilayah timur, mau tidak mau, imbuh Connie, Indonesia harus bekerjasama dengan Australia.

“Karena kerjasama lebih ke Pasifik,” kata Connie.

Link:  KLIK DISINI 

 

Ngotot soal Laut China Selatan, China Disebut Berpotensi Tinggalkan Komunisme

JAKARTA, KOMPAS.com – Sinolog atau ahli kebudayaan China dari Universitas Indonesia, Abdullah Dahana, menilai bahwa upaya China yang bersikeras mengklaim bahwa Laut Natuna bagian dari wilayahnya adalah sikap aneh.

Sebab, China ikut tergabung dalam Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dan ikut menandatangani Perjanjian Arbitrase Internasional. Dalam perjanjian itu dikatakan bahwa negara memiliki wilayah kelautan hingga 200 mil dari lepas pantai dari negara itu sendiri.

“China menolak keputusan Mahkamah Internasional. Ini agak aneh menurut saya, karena ketika ikut dalam PBB ia juga menandatangani konvensi dunia kemaritiman. Jadi agak kontradiktif apa yang dilakukan China,” ujar Dahana dalam diskusi bertajuk “Kita dan Sengketa Laut China Selatan”, di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016).

Di sisi lain, menurut Dahana, kalau China terus menolak Mahkamah Internasional maka akan dijauhi negara-negara lain.

Apalagi, China seakan-akan berupaya menjadi groundly super power, pesaing negara-negara adidaya.

Selain itu, jika dilihat ke dalam negara China sendiri itu juga akan menimbulkan masalah. Seperti diketahui bahwa China menganut ideologi Sosialis Komunis.

Upaya mempertahankan Laut China selatan dilakukan guna mendorong sektor ekonomi. Salah satu akibat dari upaya peningkatan ekonomi ini, kata dia, mau tidak mau China jadi negara kapitalis.

“Paling tidak, (jadi) kapitalis negara, karena semua kegiatan ekonomi dikontrol oleh negara,” kata dia.

Dengan demikian usaha tersebut membuat masyarakat di China sendiri tak lagi menerima ideologi Sosialis Komunis yang dianut.

“Kapitalisme ini berjalan maka makin banyak masyarakat yang tidak percaya pada sosialisme dan komunisme,” ujarnya.

Link:  KLIK DISINI 

 

ASEAN Dinilai Lemah Hadapi China Terkait Sengketa Laut China Selatan

Rico Afrido Simanjuntak, Sabtu,  30 Juli 2016  −  11:29 WIB

JAKARTA – Negara-negara ASEAN dinilai lemah menghadapi China dalam sengketa Laut China Selatan. Sebab, ASEAN kini hanya dimanfaatkan anggotanya sebagai tempat konsultasi.

Ahli Sinologi dari Universitas Indonesia‎ A Dahana ‎melihat tidak ada reaksi yang kuat dari ASEAN menghadapi klaim sepihak China di Laut China Selatan.

“Problemnya untuk ASEAN, ASEAN ini sedang lemah, karena tidak ada pemimpin yang kuat, ketidakhadiran Soeharto, ketidakhadiran Lee Kuan Yew, ketidakhadiran Mahathir Mohammad, hanya menjadikan ASEAN ini sebagai tempat untuk konsultasi, bukan suatu kekuatan bersama menghadapi Cina,” ujar Dahana dalam diskusi bertajuk Kita dan Sengketa Laut Cina Selatan‎ di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016).

Dia khawatir, Filipina dan Vietnam akan keluar dari ASEAN jika merasa tidak mendapatkan dukungan dari organisasi negara-negara asia tenggara itu, atau merasa ASEAN tidak lagi membawa manfaat.

“Siapa tahu ya, seperti yang terjadi di Uni Eropa, dengan Brexit, siapa tahu di ASEAN itu ada Vietxit atau Filipinxit,” ungkapnya.

Karena, menurut dia, Brunei Darusallam dan Malaysia yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan tidak bersuara.

“Di Indonesia pun yang kelihatannya punya masalah soal Laut Natuna ini diam-diam saja,” kata Dahana.

(dam)

Link:  KLIK DISINI 

 

Sengketa Natuna Jangan Meluas Jadi Masalah Kedaulatan

Sabtu, 30 Juli 2016 – 14:56 wibJurnalis – Dara Purnama

JAKARTA – Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Purnawirawan Ahmad Sucipto menyarankan jangan sampai sengketa klaim China atas perairan Natuna bergeser menjadi permasalahan politik bahkan masalah kedaulatan. Presiden Jokowi sendiri menurutnya mempunyai sikap jelas atas sengketa tersebut.

“Bapak Presiden bilang kita tetap akan mempertahankan legalitas kepemilikan hak kita terhadap wilayah itu (Natuna). Yang pokok, jangan digeser menjadi politik menurut saya. Jadi tetap masalah overlapping(tumpang-tindih) zona ekonomi ekskusif sajalah. Jangan berubah menjadi masalah kedaulatan. Karena kalau sudah menyangkut masalah kedaulatan dimensinya akan lebih luas lagi,” kata Ahmad dalam diskusi yang bertema ‘Kita dan Sengketa Laut China Selatan’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016).

Sebelumnya, Juni 2016 terjadi penangkapan sejumlah kapal nelayan China oleh satuan TNI AL. Hal ini bahkan memicu protes oleh pemerintah Beijing. Mereka mengatakan kawasan penangkapan itu sebagai zona penangkapan ikan tradisional nelayan China.

“Saya kira setelah kejadian Juni, kita ada clash menyangkut penangkapan kapal ikan China yang melanggar zona ekonomi ekslusif dan kebijakan IUU Fishing Indonesia. (Soal itu,) kita juga melaksanakan tindakan peringatan,” ungkap dia.

Ketika diberikan peringatan, China pun bereaksi. “Mereka bilang Indonesia dengan China ada masalah overlapping klaim di Laut China Selatan. Kata-kata itu (tumpang tindih) sebelumnya enggak pernah muncul,” tuturnya.

Pasca kejadian tersebut, Ahmad menjelaskan, ada perubahan pandangan. Indonesia tidak bisa lagi mengatakan tidak memihak (non alignment). Sehingga masalah tumpang tindih pada batas garis imajiner Nine Dash Line yang ditetapkan China dengan ZEE Indonesia harus segera diselesaikan. (Sil)

Link:  KLIK DISINI 

 

Jika ASEAN Tak Bisa Satu Suara, Indonesia Harus Keluar

Indonesia harus ambil sikap soal sengketa Laut China Selatan.

Sabtu, 30 Juli 2016 | 15:49 WIB, Oleh : Endah Lismartini, Fikri Halim

 

VIVA.co.id – Permasalahan di Laut China selatan yang masih terus memanas mengharuskan Indonesia ikut berkontribusi dalam meredakan ketegangan sebagai anggota negara ASEAN. Indonesia pun disebut telah menyerukan pendapat dalam putusan Arbitrase pengadilan Internasional.

Pengamat masalah pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie menilai pemerintah Indonesia belum memiliki sikap yang tegas. Menurutnya, Indonesia harus memiliki sikap tegas terkait dengan permasalahan klaim wilayah di Laut China Selatan tersebut.

“Pernyataan Indonesia kemaren memang sudah yang terbaik dilakukan Presiden, sudah bijak, tetapi, wise kita ini, bijak untuk siapa?, kita tidak bisa terlalu lama. Jika kita kaitkan ini dengan visi misi presiden, maka kebijakan kita itu yang paling penting adalah nasional interest kita,” kata Connie di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 30 Juli 2016.

Ia meganggap bahwa ASEAN memang tidak bisa apa-apa dalam menyelesaikan kasus Klaim wilayah yang dilakukan oleh Republik Rakyat China (RRC) di wilayah Laut China Selatan itu. Hal itu terlihat dari tidak adanya keputusan tegas yang diambil. “Jika Asean sudah tidak satu suara dalam menyelesaikan permasalahan itu maka sudah seharusnya Indonesia keluar dari ASEAN,” kata Connie

Indonesia menurutnya, juga punya banyak PR besar ke depannya seperti pembangunan indonesia sebagai poros maritim dunia. Menurutnya, Indonesia kini seperti berada di tengah-tengah, artinya sebentar di geser ke kiri dan sebentar di geser ke kanan, seolah-olah tidak punya sikap.  “Kita juga harus fokus pada pengembangan power kita untuk poros maritim dunia,” ucap dia.

Meski demikian, jika tidak ingin keluar, menurutnya, Indonesia harus bisa menjadi pemimpin untuk menyatukan kembali ASEAN ke misi semula. “Dalam artian ASEAN for ASEAN mission, atau lebih baik tinggalkan ASEAN,”tuturnya.

“Kalau memang menjadi beban bahwa ASEAN itu tidak bisa satu suara terhadap ini, kenapa kita tidak memperkuat kita sendiri dan kita menetapkan kebijakan yang sangat strategis dan tidak membawa-bawa ASEAN lagi,” tambahnya.

Link:  KLIK DISINI 

 

Pertumbuhan ekonomi jadi motif China di konflik Laut Cina Selatan

Reporter : Mohammad Yudha Prasetya | Sabtu, 30 Juli 2016 13:15

 

Merdeka.com – Dalam sebuah diskusi dengan tajuk ‘Kita dan Sengketa Laut Cina Selatan’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sinolog (Ahli China) Prof. Dr. A. Dahana mengatakan, kebijakan China dalam ekspansi ekonomi dan militer sejatinya sudah lama dimulai sejak era Deng Xiaoping.

Di era tersebut, Deng mulai membuat China menjadi negara yang ‘capital oriented’, guna mengoptimalkan lagi jangkauan pasarnya di kawasan, terutama di wilayah Laut Cina Selatan.

“Situasi di China juga harus dilihat, di mana sejak era Deng Xiaoping mereka mulai menekankan pertumbuhan ekonomi, yang salah satu akibatnya adalah pembangunan ekonomi besar-besaran,” ujar Prof Dahana dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7).

“Secara jelas, hal itu membuat China lekas menjadi negara kapitalis yang semua kegiatan ekonominya dikontrol oleh negara,” ujarnya menambahkan.

Dahana mengatakan bahwa secara ideologis, di era Deng Xiaoping itulah China telah memulai perjalanan baru untuk meninggalkan sosialisme dan komunisme sebagai ideologi tunggal negara.

Saat beranjak menjadi negara kapitalis itulah, China dianggap telah mengikis sosialisme dan komunisme sebagai akar ideologis mereka sendiri, yang telah lama ditumbuh kembangkan oleh pemimpin besar mereka Mao Zedong.

“Di sisi lain, ketika kapitalisme ini berjalan, makin banyak yang tidak percaya pada sosialisme, apalagi komunisme. Kekuatan luar ingin menjadikan China sebagai negara kapitalistis, tapi nyatanya China sendiri juga telah dikapitaliskan oleh partai komunis di dalamnya,” ujar Prof Dahana.

Maka saat ini, lanjut Prof. Dahana, konsistensi China dalam mengklaim kekuasaannya di wilayah Laut Cina Selatan, kerap dianggap sebagai upaya mereka dalam mengembalikan semangat nasionalisme dan sosialisme tersebut.

Walaupun dengan resiko dikucilkan oleh negara lain, namun pemerintah China sama sekali tidak gentar, dan kembali berupaya menunjukkan power of resistance mereka di Laut Cina Selatan.

Hal ini dianggap mampu untuk mengembalikan rasa kebangsaan dan nasionalisme mereka, guna memperkuat kembali ekonomi dan pengaruh militernya di kawasan.

“Maka, kini mereka kembali menggali nasionalisme masyarakatnya, walaupun mereka juga sadar bahwa nasionalisme ini adalah pedang bermata dua yang bisa membunuh musuh dan tuannya sendiri,” pungkasnya. [hhw]

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.