Mangan Ora Mangan Holding Pangan

Mangan Ora Mangan Holding Pangan

Holding BUMN Pangan Mendesak Segera Direalisasikan

Sabtu, 17 Sep 2016 – 12:44:02 WIB, Viva Yoga Mauladi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menilai, pembentukan induk usaha (holding) BUMN pangan memang sangat dibutuhkan untuk segera direalisasikan.

Sebab, lembaga pangan yang ada sekarang kinerjanya secara korporasi bisnis kurang maksimal dan profesional dalam mengelola kebutuhan pangan, mulai dari ketersediaan, keterjangkauaan, pasokan, distribusi, dan pengendalian harga.

“Bila terus dibiarkan, nanti yang rugi petani dan konsumen. Maka, dalam hal ini pemerintah harus mempunyai ketegasan untuk mengelola. Harga fluktuatif yang rugi konsumen,” kata Viva dalam diskusi bertajuk ‘Mangan Ora Mangan, Bikin Holding Pangan’ di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/9/2016).

Oleh karenanya, ia berharap dengan adanya BUMN pangan nanti bisa menjadikan Indonesia sebagai eksportir pangan terbesar di dunia.

“Meskipun kita tahu, Kementerian Pertanian tidak mendapatkan anggaran yang cukup besar. Namun akan kita usulkan ke pemerintah agar ada perubahan,” ujarnya.

Sementara itu, mantan Sekmen BUMN Said Didu mengungkapkan, kalau dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4%, hampir 2% disumbangkan dari pangan.

Jadi sudah sepatutnya, kata Said, ada penataan ulang pertanian di Indonesia guna masalah pangan tidak terjadi. Tentu saja, dengan memilih orang yang tepat untuk memimpin BUMN pangan.

“Jangan disederhanakan menjadi konsolidasi neraca. Penunjang pertanian harus dari negara mulai pupuk, benih, dan perdagangan. Jado ada holding pangan mulai dari hulu hingga hilir,” tukasnya.

Ditempat yang sama, Peneliti Senior INDEF Bustanul Arifin menilai, pembentukan induk usaha (holding) BUMN pangan adalah bagian untuk mengurangi penyimpangan yang selama ini terjadi.

“Sebenarnya sudah lama penanganan untuk masalah pupuk dan perkebunan masih carut marut. Karena dibeberapa daerah koordinasinya tidak sangat baik,” imbuhnya.

Diketahui, pembentukan induk usaha (holding) BUMN pangan harus mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan di Indonesia.

Link:  KLIK DISINI 

 

INDEF Dorong Holding BUMN Demi Perbaikan Regulasi Pertanian

ByRedaksi NUSANTARANEWS.CO, Posted on September 17, 2016

NUSANTARANEWS.CO – Peneliti senior INDEFF Bustanol Arifin mengatakan setuju dengan rencana pemerintah melakukan pembentukan induk usaha (Holding) pangan BUMN. Ia meyakini langkah tersebut dapat memperbaiki regulasi pertanian nasional.

Guru besar dari Institut Pertanian Bogor ini mengatakan pengelolaan bidang pangan di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan. Diantaranya, lanjut dia, diakibatkan oleh berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat penanggungjawab.

“Sudah lama penanganan untuk masalah pupuk dan perkebunan carut marut. Karena di beberapa daerah kordinasinya tidak sangat baik,” ujar Bustanol dalam diskusi yang bertema “Mangan Ora Mangan, Bikin Holding Pangan,” di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/9/2016).

Dalam diskusi tersebut, Mantan sekretaris Menteri ESDM Said Didu juga mendukung langkah holding perusahaan-perusahaan pangan BUMN. Sehingga, kata dia, produktifitas pertanian nasional dapat digalakkan kembali.

Said menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia ditopang oleh produktifitas pangan. Dari setiap 4 persen pertumbuhan ekonomi nasional, menurutnya, 2 persen diantaranya bersumber dari bidang pangan.

Lebih lanjut Didu mengungkapkan Holding perusahaan-perusahaan pangan BUMN sesuai dengan semangat penataan ulang kebijakan pengembangan pertanian di Indonesia. Hanya saja, kata dia, pemerintah harus mampu memproteksi pejabat pengelola untuk menjadi pimpinan dalam mengurusi induk usaha (holding) apabila nanti telah terbentuk.

“Jadi bagaimana nantinya ada holding pangan dari hulu hingga hilir,” ucapnya. (Hatiem)

Link:  KLIK DISINI 

 

Komisi VI Pertanyakan Ketegasan Pemerintah Soal Holding BUMN Pangan

ByRedaksi NUSANTARANEWS.CO, Posted on September 17, 2016

NUSANTARANEWS.CO – Wakil ketua komisi VI DPR Viva Yoga Mauladi mengaku prihatin dengan mirisnya kondisi pengelolaan perusahaan BUMN di bidang pangan. Ia mempertanyakan ketegasan pemerintah terkait rencana pembentukan induk perusahaan (holding) pangan milik negara tersebut.

“Bila terus dibiarkan, nanti yang rugi petani dan konsumen. Maka, dalam hal ini pemerintah harus mempunyai ketegasan untuk mengelola. Harga fluktuatif yang rugi konsumen,” ujar Viva dalam diskusi yang bertema “Mangan Ora Mangan, Bikin Holding Pangan,” di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/9/2016).

Viva menyinggung lemahnya inisiatif dalam memperbaiki regulasi pada perusahaan-perusahaan pangan BUMN. Diantaranya, sebut dia, menyangkut strategi ketersediaan stok, pasokan, distribusi dan pengendalian harga bahan pangan di Indonesia.

Viva meyakini pembentukan holding BUMN pangan akan meningkatkan kualitas korporasi agrobisnis di Indonesia.

“Meskipun koita tau, kementerian pertanian tidak mendapatkan anggaran yang cukup besar. Namun akan kita usulkan ke pemerintah agar ada perubahan,” ungkapnya. (Hatiem)

Link:  KLIK DISINI 

 

Sejak Dulu Holding BUMN Pangan Hanya Jadi Wacana

INILAHCOM, Jakarta – Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu mengingatkan pentingnya campur tangan pemerintah di sektor pangan. Lantaran, produktivitasnya kian lama kian menyusut.

Hal tersebut dikatakan Said Didu dalam diskusi bertajuk “Mangan Ora Mangan, Bikin Holding Pangan” di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/09/2016). “Makanya diperlukan holding BUMN Pangan, untuk mengatasinya. Biar semua BUMN pangan dapat terorganisasi dengan baik,” kata Didu.

Saat ini, kata pria berrdarah Makassar ini, komoditas pangan nasional banyak dimainkan oleh swasta. Celakanya lagi, pengawasan harga pangan, sangat lemah. Padahal, kontrol pangan sangatlah penting dan menjadi tanggung jawab negara.

“Kalau ada perusahaan yang intervensi pertanian, itu kita tandai hal politis yang mengintervensi. Itu bikin rakyat menderita,” ujar pria yang dikenal orang dekat Wapres JK ini.

Bagi Didu yang alumni IPB ini, rencana pembentukan holding BUMN pangan, perlu diapresiasi. Hanya saja, arahnya untuk mengontrol harga serta menjaga ketersediaan pangan dengan baik.

“Ini supaya jangan ada pedagang yang seenaknya. Holding Pangan nanti ambil hulu dan hilirnya. Jadi jangan serahkan benih dan bibit ternak ke swasta,” papar Didu.

Didu mengatakan, pembentukan holding BUMN pangan, sejatinya bukan barang baru. Memang sudah lama direncanakan, namun realisasinya banyak mendapat tentangan. Akhir-akhir ini, wacana holding BUMN pangan mencuat lagi. Semoga tak hanya wacana lagi. [ipe]

Link:  KLIK DISINI 

 

Holding BUMN Pangan Dinilai Lebih Penting

Angka pertumbuhan ekonomi didukung oleh pangan.

Sabtu, 17 September 2016 | 12:37 WIB, Oleh : Rochimawati, Fikri Halim

VIVA.co.id – Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu mengungkapkan bahwa induk usaha, atau holdingBUMN Pangan lebih penting, ketimbang holding BUMN sektor lain.

Hal ini lantaran, kondisi BUMN yang bergerak di sektor pangan kini terseok-seok, alias banyak yang tidak sehat. Selain itu, hal yang tidak kalah penting ia menyebut bahwa angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terbesar, ternyata didukung oleh pertumbuhan di sektor pangan.

“Ekonomi kita itu tumbuh karena pangan, pertumbuhan ekonomi itu dua persen dari pangan. Ini jelas jauh lebih penting, holding pangan dibanding listrik dan holding BUMN lainnya,” kata Said Didu dalam diskusi bertajuk “Mangan Ora Mangan, Bikin Holding Pangan” di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu 17 September 2016.

Menurut dia, holding BUMN pangan akan menggerakkan sektor ekonomi ke arah yang lebih baik, bahkan suatu saat Indonesia akan menjadi negara pengekspor pangan.

“Saya tahu kondisinya (BUMN Pangan) terseok-seok, tetapi jangan menunggu sehat dulu deh, dengan tugas baru dan mekanisme pembiayaan yang baru pasti berangsur sehat. Artinya, supaya dia sehat, dikasih identitas baru dan tugas baru,” kata dia.

Untuk itu, Said mengaku mendorong holding BUMN pangan dapat terbentuk dalam waktu singkat. Ia yakin permasalahan dalam pengintegrasian lembaga tersebut bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat.

“Masalah-masalah seperti, misalnya Semen Gresik yang jadi induk (perusahaan semen). Lalu, Semen Padang bilang dia lebih tua, lebih pantas, Nah, masalah-masalah ini kita kasih waktu tiga bulanlah untuk diselesaikan dan agar dibentukholding pangan ini. Karena, saya pikir ini masalah tinggal mekanismenya saja,” tuturnya.

Seperti diketahui, Perum Bulog disebut-sebut bakal dijadikan Induk dari Holding BUMN pangan. Bulog akan membawahi beberapa BUMN sektor pangan, di antaranya produsen benih varietas PT Sang Hyang Seri, produsen beras PT Pertani, perusahaan logistik dan gudang PT Bhanda Ghara Reksa, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. (asp)

Link:  KLIK DISINI ing

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.