Masih Mau Reklamasi?

Masih Mau Reklamasi?

KLHK: Kewenangan Reklamasi Ada di Gubernur DKI, Namun Harus Koordinatif

Wisnu Prasetiyo – detikNews

Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia  menyebut pihak yang berhak menentukan nasib proyek reklamasi Teluk Jakarta adalah Pemprov DKI. Meski demikian, Pemprov DKI harus tetap bersikap koordinatif dengan pihak-pihak lain.

“Leading sektornya kalau bicara membangun reklamasi untuk membangun Jakarta kewenangannya adalah di provinsi, untuk perencanaan dan apa yang ingin dicapai. Namun pasti di sana disertai kewenangan teknis yang melampaui wilayahnya, jadi harus koordinatif. Kami dari Kementrian LHK tetap koordinatif,” ujar Laksmi Wijayanti, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Sektor dan Wilayah KLHK di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (16/4/2016).

Hal itu disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Populi Center dan Smart FM Network dengan tema topik: “Masih Perlu Reklamasi?”. Selain Laksmi, juga hadir narasumber lainnya yaitu Asnawi Bahar (Ketua Umum ASITA), Arif Satria, PhD (Dekan FEMA IPB), Riza Damanik, PhD (Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) dan Tigor Hutapea (LBH Jakarta).

Dikatakan Laksmi, permasalahan reklamasi di Teluk Jakarta tidak sederhana dan harus diselesaikan secara komprehensif oleh berbagai pihak. Pemprov DKI sebagai pelaksana harus berkoordinasi dengan pihak lain, misalnya Kementerian Kelautan Perikanan juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Ada yang bilang ini kewenangan KKP dan ada yang bilang ini kewenangan gubernur. Ada collective issu, maka solusinya membangun reklamasi dalam skala besar. Karena itu menyelesaikannya tidak sesimpel itu, tidak hanya bicara kewenangan siapa,” kata Laksmi.

“Reklamasi kalau secara aturan menjadi pelaksana pembangunan ada di gubernur tapi tidak sesimpel itu ketika terjadi di laut misalnya ada proyek apa di laut, itu kan juga menyentuh koridor lain, kita harus koordinasi,” imbuhnya.

Ia kemudian menjelaskan peran dari KLHK dalam reklamasi yang terjadi di Indonesia, tidak hanya yang terjadi di Teluk Jakarta. KLHK memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan proyek dari segi kelingkungannya, bagaimana peran Pemprov harus benar-benar sebagai pengelola, bukan developer yang kemudian menjadi pemegang peran.

“Yang kami mulai dari dampak, apakah distribusi adil atau tidak. Standing poin kami dari awal adalah melihat kembali bagaimana save guarding yang dilakukan pemerintah dan bagaimana developer seharusnya ambil peran. Jangan sampai terjadi developer driver,” tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti telah menyebut pihaknya tidak memiliki kewenangan terkait nasib untuk memulai atau menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan reklamasi, sedangkan penentuan nasib reklamasi ada di tangan Gubernur DKI Jakarta.

“Kewenangan Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan izin reklamasi berdasarkan Keppres 52 tahun 1995, Keppres ini juga mengatur mengenai tata ruang Pantura. Tahun 2008 keluar Perpres 54 tahun 2008, tentang tata ruang Jabodetabek Punjur, yang membatalkan tata ruang di Keppres 1995, namun kewenangan izin reklamasi Pantura tetap ada di Gubernur DKI,” kata Susi saat memberikan penjelasan di rumah dinasnya, Jl Widya Candra, Jaksel, Jumat (15/4/2016). (faj/faj)

Link:  KLIK DISINI 

 

Reklamasi Tak Berdampak Positif di Bidang Pariwisata

Damar Iradat    •    16 April 2016 15:06 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Proyek reklamasi 17 pulau di utara Jakarta ditengarai tidak akan banyak memberikan dampak positif di bidang pariwisata, khususnya wisatawan mancanegara. Sebab, turis asing kebanyakan datang hanya melihat kekayaan alam Indonesia.

Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) Ansawi Bahar mengatakan, proyek reklamasi tidak akan menyilaukan turis mancanegara.

“(Wisata Indonesia) Alam yang menjadi andalannya. ASITA Indonesia juga sudah komitmen terhadapgreen tourism,” kata Asnawi dalam diskusi Perspektif Indonesia, di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/4/2016).

Asnawi mengungkapkan, wisatawan datang ke Indonesia bukan untuk mencari gedung-gedung tinggi di pulau hasil reklamasi. Hal tersebut berbeda jauh dari wisatawan domestik. Ia menyebut, kebiasaan turis domestik memang mencari gedung atau mal.

Wisata bahari masih menjadi andalan Indonesia. Ia menyebut, banyak turis asing datang untuk sekadar diving, surfing, dan snorkeling.

Asnawi mencontohkan, proyek reklamasi yang berkaitan langsung dengan pariwisata adalah rekalamsi teluk Benoa, Bali. Reklamasi teluk Benoa yang terletak di Bali Selatan tidak akan berdampak signifikan, pasalnya, di sana sudah sangat padat.

“Maka, untuk di Jakarta saran kami, untuk kepariwisataan itu yang ada teknologinya, kita harus punya Disneyland seperti di Singapura,” jelas dia.

Ia melanjutkan, “Tanpa harus seperti itu, ketika sudah memiliki alam yang indah harus ada sentuhan teknologi. Pariwisata jauh dari reklamasi, bukan bangunan tinggi, tapi bicara high tech dan high eco,” ujar Asnawi.

Seperti diketahui, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan izin reklamasi pada 23 Desember 2014. Izin tersebut, dikeluarkan untuk PT Muara Wisesa Samudra (MWS), anak perusahaan Agung Podomoro Land, agar bisa melakukan pembangunan Pulau G (Pluit City) seluas 161 hektare.

Pada 2015, bekas politikus tiga partai itu kembali menerbitkan izin reklamasi untuk beberapa pengembang. Rinciannya: PT Jakarta Propertindo di Pulau F (190 hektare), PT Taman Harapan Indah (anak perusahaan Intiland) di Pulau H (63 hektare), PT Jaladri Kartika Eka Pakci di Pulau I, dan PT Pembangunan Jaya Ancol di Pulau K (32 hektare). (FZN)

Link:  KLIK DISINI 

 

Tak ada Dampak Positif dari Proyek Reklamasi di Bidang Pariwisata

HARIANACEH.co.id — Proyek reklamasi 17 pulau di utara Jakarta ditengarai tidak akan banyak memberikan dampak positif di bidang pariwisata, khususnya wisatawan mancanegara. Sebab, turis asing kebanyakan datang hanya melihat kekayaan alam Indonesia.

Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) Ansawi Bahar mengatakan, proyek reklamasi tidak akan menyilaukan turis mancanegara.

“(Wisata Indonesia) Alam yang menjadi andalannya. ASITA Indonesia juga sudah komitmen terhadap green tourism,” kata Asnawi dalam diskusi Perspektif Indonesia, di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/4/2016).

Asnawi mengungkapkan, wisatawan datang ke Indonesia bukan untuk mencari gedung-gedung tinggi di pulau hasil reklamasi. Hal tersebut berbeda jauh dari wisatawan domestik. Ia menyebut, kebiasaan turis domestik memang mencari gedung atau mal.

Wisata bahari masih menjadi andalan Indonesia. Ia menyebut, banyak turis asing datang untuk sekadar diving, surfing, dan snorkeling.

Asnawi mencontohkan, proyek reklamasi yang berkaitan langsung dengan pariwisata adalah rekalamsi teluk Benoa, Bali. Reklamasi teluk Benoa yang terletak di Bali Selatan tidak akan berdampak signifikan, pasalnya, di sana sudah sangat padat.

“Maka, untuk di Jakarta saran kami, untuk kepariwisataan itu yang ada teknologinya, kita harus punya Disneyland seperti di Singapura,” jelas dia.

Ia melanjutkan, “Tanpa harus seperti itu, ketika sudah memiliki alam yang indah harus ada sentuhan teknologi. Pariwisata jauh dari reklamasi, bukan bangunan tinggi, tapi bicara high tech dan high eco,” ujar Asnawi.

Seperti diketahui, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan izin reklamasi pada 23 Desember 2014. Izin tersebut, dikeluarkan untuk PT Muara Wisesa Samudra (MWS), anak perusahaan Agung Podomoro Land, agar bisa melakukan pembangunan Pulau G (Pluit City) seluas 161 hektare.

Pada 2015, bekas politikus tiga partai itu kembali menerbitkan izin reklamasi untuk beberapa pengembang. Rinciannya: PT Jakarta Propertindo di Pulau F (190 hektare), PT Taman Harapan Indah (anak perusahaan Intiland) di Pulau H (63 hektare), PT Jaladri Kartika Eka Pakci di Pulau I, dan PT Pembangunan Jaya Ancol di Pulau K (32 hektare).

Link:  KLIK DISINI 

 

Susi Berwenang Cabut Izin Lokasi Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kewenangan reklamasi Pulau G atau Pluit City, Pulau F, I, dan K, di Teluk Jakarta, antara pemerintah pusat dan daerah masih diperdebatkan sejumlah pihak.

Menurut Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik, dalam hal pengelolaan kawasan strategis nasional (KSN), termasuk DKI Jakarta, maka kewenangannya ada pada pemerintah pusat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Kalau kita merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Pasal 50 tahun 2014, perubahan dari Undang-undang 2007, ini jelas sekali bahwa menteri KP berwenang memberi dan mencabut izin (lokasi reklamasi),” ujar Riza saat diskusi Perspektif Indonesia dengan topik “Masih Perlu Reklamasi?”, di Jakarta, Sabtu (16/4/2016).

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengeluarkan izin terkait reklamasi untuk pulau G, F, I dan pulau K. Izin ini dikeluarkan pada akhir tahun 2014, bahkan memasuki 2015. Ahok mengeluarkan izin reklamasi ini berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995.

Sementara UU Nomor 1 Tahun 2014 sudah lebih dulu berlaku sebelum Ahok mengeluarkan izin tersebut. Dengan demikian, Riza menganggap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penyelewengan serius.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti berhak mencabut izin lokasi, meski sebelumnya dikeluarkan oleh Ahok sebagai kepala daerah.

Oleh karena itu, Riza mengatakan, kewenangan tersebut tidak perlu diperdebatkan lagi. Pasalnya, hal tersebut bukanlah berasal dari interpretasi hukum yang berbeda antara pusat dan daerah.

Saat ini, proses hukum reklamasi sampai pada pembahasan Raperda Raperda Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K).

Namun, DPRD DKI memutuskan menghentikan pembahasan tersebut hingga 2019 mendatang, berdasarkan hasil rapat pimpinan.

Link:  KLIK DISINI 

 

“Jakarta Bisa Kirim Virus tak Baik Kalau Reklamasi Berlangsung”

Sabtu, 16 April 2016 14:41

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA – Proses pengelolaan wilayah pesisir dan teluk-teluk yang kaya akan sumber daya alam dinilai tidak demokratis. Reklamasi pantai yang diwacanakan juga tidak ditujukan untuk rehabilitasi lingkungan.

Padahal, konsep awal reklamasi adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga menjadi sumber protein.

Saat ini, menurut Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik, setidaknya ada 17 provinsi di Indonesia yang tengah melakukan inisiasi reklamasi atau perluasan-perluasan reklamasi.

“Kalau kita lihat reklamasi pantai ini, ternyata mereka referensinya Jakarta. Jadi Jakarta bisa mengirimkan virus tidak baik kalau kita biarkan reklamasi berlangsung dengan yang ada,” ujar Riza saat diskusi Perspektif Indonesia dengan topik “Masih Perlu Reklamasi?”, di Jakarta, Sabtu (16/4/2016).

Riza menyatakan, proyek reklamasi yang seharusnya menjadi solusi bagi kelestarian lingkungan, malah diselewengkan menjadi komersialisasi.

Menurut dia, reklamasi ini justru menggusur dan memiskinkan rakyat. Sebanyak 60-70 persen pendapatan ikan domestik oleh nelayan kecil, dilakukan di perairan berjarak 5 mil dari pantai.

Kegiatan reklamasi, seperti Jakarta, Palu, dan Makassar, menggusur daerah pencarian nelayan ini. Bukan saja menghalangi jalur pancingan nelayan, tetapi ikan yang ada di laut juga akan berkurang.

Hal ini disebabkan, reklamasi bisa memperburuk kualitas air laut. Dengan adanya pembangunan reklamasi, sedimentasi akan tinggi dan perairan menjadi keruh.

Akibat dari air keruh ini, fotosintesis akan terganggu dan menyebabkan jumlah ikan berkurang.

Editor: nani, Sumber: Kompas.com

Link:  KLIK DISINI 

 

Reklamasi Teluk Jakarta Libatkan Banyak Pihak, Perlu Koordinasi

Damar Iradat    •    16 April 2016 12:33 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak bersangkutan terkait reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi 17 pulau di utara Jakarta bukan hanya kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Sektor dan Wilayah KLHK Laksmi Wijayanti mengatakan, reklamasi Teluk Jakarta merupakan kewenangan lintas pemeritahan. Harus ada koordinasi antarpemerintah maupun lembaga.

Menurut Laksmi, Pemprov DKI Jakarta, jelas memiliki wewenang untuk perencanaan. Namun demikian, harus disertai kewenangan teknis yang melampaui wilayahnya.

“Prinsip dasarnya adalah ketika Jakarta sebagai bagian Kawasan Srategis Nasional memiliki nilai dampak yang besar maka harus di-treatment secara khusus,” ungkap Yanti dalam diskusi Perspektif Indonesia, di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/4/2016).

Dia melanjutkan, proses reklamasi, sedari awal harus melihat tuntutan dasar. Soal wewenang pun perlu melihat runutan hukum yang tepat.

Perdebatan soal siapa yang berwenang memberi izin reklamasi antara pemerintah pusat atau pemerintah provinsi juga terus terjadi. Yanti menyebut, menyelesaikan masalah itu tidak semudah yang dibayangkan.

“Bicara reklamasi kewenangan siapa, harus kita runut. Karena, sasaran reklamasi adalah untuk perbaikan kualitas pesisir pantainya sendiri maka tidak sesimpel itu,”

Ia melanjutkan, secara aturan, pelaksana pembangunan reklamasi merupakan tugas kepala daerah. Tapi, hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan.

“Ketika terjadi di laut misalnya ada proyek apa di laut dan menyentuh koridor lain kita harus koordinatif, kami koordinatif terus satu sama lain,” tukas dia.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Arif Satria mengatakan, reklamasi di pesisir utara Jakarta bukan hanya jadi urusan Pemprov DKI maupun pusat. Pemerintah daerah di kota-kota penyangga juga perlu diajak bicara.

“Ini juga harus jadi perhatian Pemerintah Banten dan Jawa Barat,” kata dia.

Menurutnya, dua provinsi tersebut, khususnya Banten terkena dampak langsung reklamasi. Pasalnya, pihak pengembang reklamasi mengambil banyak pasir dari wilayah Banten.

Kemarin, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merekomendasikan agar proses reklamasi 17 pulau dihentikan sementara. Susi berencana menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk konsolidasi terkait reklamasi.

Pria yang akrab disapa Ahok itu pun mengaku siap menerima Susi. Namun, keputusannya soal reklamasi sudah bulat.

“Yang penting reklamasi tidak merusak lingkungan. Makanya yang memimpin urusan ini langsung Menteri Lingkungan Hidup (Siti Nurbaya),” ujar Ahok.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan sementara proses reklamasi pantai teluk Jakarta. Penghentian sementara ini berlaku hingga Pemprov DKI dapat memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 122 Tahun 2012, turunan dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pesisir. Dalam Pepres itu diatur bahwa kewenangan izin reklamasi untuk Kawasan Strategi Nasional Tertentu adalah dari Menteri Kelautan dan Perikanan. (KRI)

Link:  KLIK DISINI 

 

LBH tuding ada pencurian pasir di balik reklamasi Teluk Jakarta

Reporter : Faiq Hidayat | Sabtu, 16 April 2016 11:57

Merdeka.com – Kuasa hukum nelayan, Tigor Hutapea menyebutkan reklamasi Teluk Jakartaharus dihentikan karena Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Komisi IV sudah sepakat menolak proyek tersebut dilanjutkan. Oleh sebab itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, harus menaati kesepakatan tersebut.

“Pak Ahok punya keinginan politik dan kepatuhan dipilih masyarakat, kebijakan kewenangan menghentikan pelaksanaan reklamasi, pulau G dan pulau D terus dihentikan,” kata Tigor di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (16/4).

Sebab, kata dia, jika reklamasi dihentikan para nelayan bisa mengambil keuntungan yang diperoleh dari tangkapan ikan. Selain itu, Pemprov DKI seharusnya membangun permukiman rumah-rumah nelayan.

“Sumber daya ikan apabila dikelola baik ada perbaikan lingkungan, kedua daerah Teluk Jakarta bagus dengan biota atau ekosistem laut-lautnya. Ketiga di sana ada kampung nelayan ada satu hal bagus bisnis wisata,” kata dia.

Lanjut dia, pengambilan pasir untuk reklamasi tersebut telah melanggar perizinan. Pasir yang diambil dari Lontar Banten dan Pulau Seribu diduga ada pencurian pasir.

“Pasir diambil dari Lontar Banten lihat dampak masyarakat di sana juga gaduh. Pulau Seribu juga ada dugaan pencurian pasir, pulau penadah untuk dijadikan alat bukti konsekuensi logis saja,” jelasnya.

Dia menambahkan, jika pasir untuk reklamasi diatur dalam perizinan amdal, di mana wilayah yang tak mempunyai dampak lingkungan ke depannya.

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.