Mengapa 35 Ribu Megawatt Lambat?

Mengapa 35 Ribu Megawatt Lambat?

Proyek 35 Ribu MW, Tiga Menteri Ini Harus Bersinergi

SABTU, 14 MEI 2016 | 17:42 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Kepala Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional Agung Wicaksono mengatakan program 35 ribu megawatt membutuhkan sinergi tiga menteri. Program itu juga membutuhkan pihak yang bertanggung jawab atas program tersebut secara menyeluruh.

“Dalam program ini, harus ada sinergi antara Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan,” ucap Agung di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 14 Mei 2016.

Agung menjelaskan, ketiganya masing-masing berfungsi sebagai regulator, pemilik saham perusahaan, dan kasir negara.

Agung mengatakan berbagai pihak yang terlibat dalam program 35 ribu MW belum memiliki prioritas yang selaras. Soal tarif, kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara tak sama.

Selain itu, PLN di bawah Kementerian BUMN sebagai pelaksana pasti harus bekerja memprioritaskan keuntungan perusahaan. Namun Agung menuturkan program ini tidak bisa dilihat semata dari sisi ekonomi dan keuangan. “Mengelola listrik boleh dengan otak duit, tapi harus dengan hati infrastruktur,” ujarnya.

Agung menuturkan, jika ada ganjalan dana, program tidak boleh berhenti. Negara harus ikut mendukung dan memberi solusi. “PLN harus melihat ini bukan program korporat, tapi program negara,” ucapnya.

Menurut Agung, kebutuhan listrik di Indonesia sangat darurat. Sejak 1997 hingga 2007, tidak ada pembangunan pembangkit sama sekali. Pembangunan kembali terjadi setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan program 10 ribu MW dalam dua tahap yang kemudian diwariskan kepada pemerintah Presiden Joko Widodo.

Saat ini pemerintah memiliki program 35 ribu MW plus 7.000 MW. “Tapi realitasnya, kinerja PLN dan pemerintah belum cukup,” ujarnya.

Agung mengatakan data terakhir PLN mencatat, 18 ribu MW kontrak sudah ditandatangani. “Yang masuk fase pendanaan sebanyak 200 MW. Begitu juga yang sudah beroperasi sekitar 200 MW,” tuturnya.

Agung menjelaskan, membangun beberapa jenis pembangkit membutuhkan waktu yang lebih lama. Itu sebabnya, pembangkit yang beroperasi baru sedikit.

Namun percepatan program masih bisa dilaksanakan. Caranya adalah mempercepat proses perencanaan, pengadaan, dan perizinan. “Itu yang harus dibenahi saat ini, supaya program ini bisa berjalan cepat,” ucapnya. VINDRY FLORENTIN

Link:  KLIK DISINI 

 

Penyebab Proyek 35.000 MW Lambat

Wanda Indana    •    14 Mei 2016 12:43 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW) terancam molor dari target penyelesaian pada 2019. Hambatan terbesar pembangunan infrastruktur listrik adalah pembebasan lahan, finansial, dan proses administrasi untuk PPA (power purchasing agreement atau perjanjian jual-beli listrik).

Ketua Dewan Energi Nasional Prof. Tumiran mengatakan, sinergitas antara eksekutor proyek yakni PT PLN (Persero) dengan kementerian terkait kurang optimal. Walhasil, beberapa kebijakan berhenti di tengah jalan.

“Hambatan terbesar kurang sinergis (dengan kementerian terkait) dalam mengambil keputusan. Seperti pembebasan lahan sampai saat ini untuk titik pembangkit baru 49 persen yang masuk ke dalam tata ruang daerah,” kata Tumiran, dalam diskusi bertajuk ‘Mengapa 35 Ribu Megawatt Lambat’ di Gado-Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/5/2016).

Tumiran pun usul dilakukan percepatan proyek 35.000 MW. Presiden harus menunjuk satu menteri yang bertugas mengkoordinasikan antara PLN dan kementerian terkait. Tumiran bilang, waktu percepatan proyek 35.000 MW sudah sangat mendesak.

“Misalnya Menteri ESDM dan BUMN itu juga tidak harmonis seperti apa yang diharapakan. Contoh untuk mengaliri listrik Indonesia bagian timur dengan energi terbarukan, PLN akan lebih dengerin Menteri ESDM, kalau soal harga PLN akan lebih melihat arahan dari Menteri BUMN. Jadi harus jelas siapa yang mengambil keputusan,” kata dia.

Soal pembebasan lahan, PLN juga harus diberi target. Menurut Tumiran harus ada terobosoan hukum yang mengatur mekanisme pembebasan lahan. “Instrumen-instrumennya harus jelas,” ujar dia.

Tumiran mengatakan PLN tidak bisa bekerja sendiri. Misalnya untuk pembebasan lahan, PLN harus segera berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional. Dia mengatakan, PLN harus menyadari bahwa proyek 35.000 MW bukan proyek perusahaan, melainkan proyek negara.

“Harus ada target, kalau tidak siapa yang dirugikan? tentu masyarakat Indonesia. Kita butuh listrik, listrik harus menjadi driver perekonomian, bukan menjadi sekadar komoditi. Kalau mau ekonomi kita kuat, bangsa kita mau tumbuh, listrik harus cukup. Listrik cukup menciptakan industri, industri menciptakan lapangan kerja,” jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dievaluasi secara menyeluruh. Pasalnya, realisasi proyek itu belum memenuhi target yang ditentukan.

“Sedikit lebih lambat dari target. Sebab itu, Presiden memberi warning lebih baik dilakukan evaluasi secara mendalam supaya nanti tidak terjadi sesuatu di tengah jalan,” ujar Menteri ESDM Sudirman Said usai menghadap Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 13 Mei.

Sudirman menuturkan, evaluasi yang diminta Jokowi yaitu mulai dari proses tender, pendanaan, hingga pengelolaan di PLN. “Jadi, beliau menekankan supaya ada review yang mendalam dan menyeluruh. Mumpung tenggat waktunya masih jauh,” tutur dia.

Poin penting yang harus di review, lanjut Sudirman, yaitu eksekusi kebijakan di daerah. Realisasi proyek listrik 35.000 MW harus menjadi otoritas regional.

Saat ini, realisasi proyek pembangkit listrik baru mencapai 10 persen atau sekitar 3.500 MW. Sisanya, masih dalam persiapan pengadaan. Sementara itu, PT PLN mengungkap ada 201 kasus yang menghambat pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan gardu induk untuk proyek 35.000 MW.

Adapun dari 201 kasus itu, 145 atau 72 persen kasus di antaranya adalah masalah pembebasan lahan, 44 kasus perizinan, sembilan kasus tuntutan hukum, dan tiga kasus kerja sama pihak ketiga.

PLN menargetkan sebagian besar dari pembangunan yang merupakan bagian dari proyek pembangkit listrik 35.000 MW akan beroperasi di 2019. Berikut target pengoperasian proyek 35.000 MW serta 7.000 MW dari 2016 hingga 2019:

1. 2016 sebanyak 38 pembangkit listrik, total kapasitas 2.414,50 MW.

2. 2017 sebanyak 106 pembangkit listrik, total kapasitas 5.576,9 MW.

3. 2018 sebanyak 86 pembangkit listrik, total kapasitas 8.446,9 MW.

4. 2019 sebanyak 80 pembangkit listrik, total kapasitas 19.117,4 MW.

(MBM)

Link:  KLIK DISINI 

 

Pemerintah Belum ‘Satu Kepala’, Proyek Listrik 35.000 MW Lambat Terealisasi

Sabtu, 14 Mei 2016 14:47 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Kepala Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UPK3N), Agung Wicaksono meragukan realisasi proyek listrik 35.000 Megawatt yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Menurut Agung, saat ini Pemerintah belum satu kepala atau masih ada perdebatan di internal kabinet terkait proyek tersebut.

“Masalah listrik ini negara belum satu,” ujar Agung dalam dialog yang digelar Smart FM bersama Populi Center di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (14/5/2016).

Agung mengungkapkan masih ada persoalan lain yang mengganjal proyek tersebut, yakni adanya revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang menyebabkan proses lelang proyek pembangkit listrik tersebut baru sebatas 18 ribu megawatt.

“Ada yang sudah jalan lelang, sudah ada yang berjalan, tiba-tiba dibatalkan, skalanya nggak main-main 2 ribu Megawatt. Setelah proses lelang yang sekian lama, dibatalkan oleh PLN melalui agen pengadaan yang ditunjuk, tapi yang kita tangkap dari pasar ini nggak jelas alasannya apa. Artinya ini potensi kemunduran yang luar biasa,” tutur Agus.

Karena itu, Agung mengatakan Presiden harus segera mengambil peran penuh dalam pelaksanaan rencanannya dan mengevaluasi pihak-pihak yang berjalan lambat dalam memuluskan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu Megawatt.

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe

Editor: Johnson Simanjuntak

Link:  KLIK DISINI 

 

Ekonomi setara negara maju, daya setrum RI kudu 1.000 watt/kapita

Reporter : Sri Wiyanti | Sabtu, 14 Mei 2016 11:36

Merdeka.com – Dewan Energi Nasional (DEN) menyebut salah satu syarat agar ekonomi Indonesia setara negara maju. Yaitu, kapasitas listrik di Tanah Air setidaknya harus mencapai 1.000 watt per kapita.

“Saat ini, jumlah penduduk Indonesia 250 juta, namun kapasitas pembangkit listriknya baru 53 Gigawatt atau 200 watt per kapita,” ungkap Anggota DEN Tumiran dalam diskusi “Mengapa 35 ribu megawatt lambat?” di Jakarta, Sabtu (14/5).

Menurutnya, kapasitas listrik per kapita sebesar itu masih jauh di bawah Malaysia. Di negeri jiran tersebut kapasitas listrik per kapitanya mencapai 950 watt.

“Ini menjelaskan mengapa industri di Malaysia lebih maju.”

Atas dasar itu, dia mendorong pemerintah membongkar paradigma bahwa penyediaan listrik harus mengikuti pertumbuhan ekonomi. Karena, penyediaan listrik seharusnya dinilai sebagai salah satu syarat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pada Desember 2014, Kapasitas pembangkit listrik di China sekitar 1.300 gigawatt. Setahun kemudian, Desember 2015, meningkat jadi sekitar 1.500 gigawatt,” kata mantan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada tersebut.

“Peningkatan itu lantaran China sadar bahwa penyediaan listrik bisa men-drive ekonomi, bukan penyediaan listrik mengikuti pertumbuhan ekonomi.”

DEN menargetkan kapasitas listrik nasional bisa mencapai 115 gigawatt pada 2025. Kemudian meningkat menjadi 450 gigawatt pada 2050.

Berli Martawardaya, Peneliti Institue for Development of Economics and Finance (Indef), menilai peningkatan elektrifikasi menjadi kunci pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

“Industri bisa tumbuh kalau ada listrik,” katanya. “Pascakrisis moneter, pertumbuhan industri manufaktur Indonesia anjlok di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.” [yud]

Link:  KLIK DISINI 

 

Ketersediaan Listrik Indonesia Kalah dengan Malaysia

Sabtu, 14 Mei 2016 – 11:04:31 WIB,  Bara Ilyasa, TEROPONGSENAYAN

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Dewan Energi Prof. Dr. Tumiran mengatakan kebutuhan listrik Indonesia masih belum dapat memenuhi hajat hidup rakyat Indonesia. Dimana, Indonesia hanya memiliki 50 Gigawat yang dibagi 250 juta orang sehingga per orang hanya kebagian 250 watt per orang.

Menurut Tumiran, ketersedian listrik Indonesia sangat kurang dibandingkan dengan Malaysia yang memiliki 1000 watt per orang. Bahkan, katanya untuk mensejajarkan ketersediaan listrik negara maju seperti Jepang, Indonesia harus berusaha hingga tahun 2050 baru bisa sejajar.

“Infrakstruktur listrik kita sangat kurang jadi target peningkatan listrik kita ambisius. 2050 kita setara dengan Jepang soal listtik. Untuk 250 juta baru 50 giga jadi per orang ini hanya kebagian 250 watt. Tetangga kita di Malyasia itu sudah 900 watt per orang ini 5 kali lipat,” ujar Tumiran dalam diskusi dengan tema Mengapa 35 Ribu Megawatt Lambat?, Jakarta, Sabtu (14/5/2016).

Lanjut Tumiran, Indonesia jika ingin menjadi negara maju harus memiliki tenaga listrik 1000 watt. Untuk itu, ia meminta agar seluruh stakeholder mengikuti intruksi Presiden Joko Widodo agar segera membangun pembangkit tenaga listrik sebesar 35.000 MW.

“Pak Joko Widodo mendeklare 35 ribu mw diharapkan 70 giga pertahun. Seharusnya ketika pak Joko Widodo mendeklare harus ikuti semua,” ungkapnya. (icl)

Link:  KLIK DISINI 

 

UP3K: Proyek listrik harus diperlakukan seperti kereta api

Reporter : Sri Wiyanti | Sabtu, 14 Mei 2016 17:11

Merdeka.com – Indonesia dinilai sudah darurat listrik. Ini lantaran kebutuhan setrum di Tanah Air lebih tinggi dari pasokannya.

Agung Wicaksono, Wakil Kepala Unit Pelaksana Program Pembagunan Ketenagalistrikan (UP3K) Kementerian ESDM, mengatakan, pembangunan pembangkit listrik tak pernah sekalipun terjadi di Indonesia sepanjang 1997 hingga 2007.

“Makanya kebutuhan listrik jadi lebih tinggi ketimbang suplainya,” katanya saat diskusi “Mengapa 35 ribu megawatt lambat?” di Jakarta, Sabtu (14/5).

Guna mengatasi itu, menurut Agung, listrik harus diperlakukan seperti kereta api. Dimana, saat melewati perlintasan sebidang, kereta api harus didahulukan.

“Kalau kereta mau lewat semua harus berhenti. Jika untuk listrik, artinya, seluruh elemen harus menjadikan listrik sebagai proyek infrastruktur prioritas.”

Agung mengungkapkan ini karena faktanya pembangunan pembangkit listrik berjalan lambat. Itu terlihat dari proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt tahap I dan II yang tak tuntas diselesaikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Kemudian, megaproyek 35 ribu megawatt berjalan lambat. Padahal, itu merupakan proyek prioritas pemerintahan Jokowi yang harus diselesaikan hingga 2019.

“PLN sudah meneken kontrak 18 ribu megawatt. Itu belum cukup karena masih 16 ribu megawatt lagi yang lelangnya masih menunggu Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 20162025 disahkan pemerintah,” katanya. “Namun, sampai detik ini, sudah jalan lima bulan PLN juga mengajukan.” [yud]

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.