Mengapa Teror Jakarta Gagal Meneror Kita?

Mengapa Teror Jakarta Gagal Meneror Kita?

Kelompok Bahrun Naim Gagal Tiru Aksi Teror Paris dan Tunisia

Puji Kurniasari, Sabtu,  16 Januari 2016  −  15:11 WIB

JAKARTA – Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus 88‎) Polri Irjen (Purn) Bekto Suprapto mengatakan, harusnya masyarakat Indonesia bangga terhadap pemerintah, kepolisian dan TNI dalam penanggulangan aksi teror bom Sarinah. “Jadi orang Indonesia harus bangga pada pemerintah, bangga pada masyarakat, bangga pada polisi dan TNI kita karena peristiwa kemarin di Sarinah tidak berhasil,” ujar Bekto saat menghadiri acara Perspektif Indonesia dengan topik: Mengapa Teror Jakarta Gagal Meneror Kita di Jakarta, Sabtu (16/1/2016). Menurut Bekto, Pemerintah sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Hal tersebut terbukti aparat kepolisian dapat melumpuhkan kelima pelaku pengeboman di Sarinah. Dia menambahkan, aksi teror bersenjata dan pengeboman di tempat keramaian kelompok Bahrun Naim terinspirasi dari kejadian di Paris dan Tunisia untuk mendapatkan korban banyak. “Tapi khusus di Indonesia itu tidak berhasil karena terorisnya dapat dilumpuhkan semua,” pungkas Bekto.

 

Pelaku Teror Bom Sarinah Dinilai Stok Lama

Puji Kurniasari, Sabtu,  16 Januari 2016  −  11:36  WIB

JAKARTA – Pelaku teror bom Sarinah beberapa waktu lalu dinilai masih merupakan jaringan lama. Hanya saja, mereka telah mengubah pola teror yang dilancarkan. Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus 88‎) Polri Irjen (Purn) Bekto Suprapto mengatakan, pelaku teror bom Sarinah merupakan stok lama dengan menggunakan pola baru. Sasaran utamanya masih orang-orang barat seperti warga negara Belanda dan Kanada. “Ini boleh dikatakan stok lama dan saat ini sudah bermetamorfosis pola serangan dan terornya,” ujar Bekto saat mengisi acara Perspektif Indonesia dengan topik: Mengapa Teror Jakarta Gagal Meneror Kita di Jakarta, Sabtu (16/1/2016). Dia melihat, para pelaku teror bom Sarinah memang terkait dengan kelompok ISIS. Katanya, dulunya gerakan ini didirikan oleh seorang preman dan saat ini sudah menjadi gerakan besar. Acara tersebut juga dihadiri oleh Guru Besar Universitas Pertahanan Prof Dr Salim Said MA, MAIA, Direktur PPIM Universitas Islam Negeri Dr Ali Munhanif‎‎, dan Ketua Populi Center) Nico Harjanto.

 

Teroris Indonesia Impor Konflik Timur Tengah

IWAN SANTOSA, Siang | 16 Januari 2016 21:48 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS — Para teroris Indonesia dengan jaringan Aman Abdurrahman hingga Bahrun Naim mengimpor konflik Timur Tengah ke Indonesia dan membahayakan keutuhan negara. Dosen Universitas Pertahanan, Salim Said, dalam diskusi “Teror Jakarta Gagal Meneror Kita” di Perspektif Indonesia, Sabtu (16/1) di Jakarta, mengatakan, serbuan di Sarinah dan gerakan teror yang terjadi selama ini tidak khas Indonesia dan meniru-niru Timur Tengah. “Saya pernah mewawancara TB Simatupang tahun 1984 dan mencatat perang terlama TNI adalah menghadapi kelompok ekstremis DI-TII. Jauh lebih lama dari perang kemerdekaan melawan Belanda. Sejak perang Afganistan yang berakhir 1989, barulah kelompok ekstremis Indonesia berjejaring internasional dan menginduk pada asing,” kata Salim Said. Salim Said mengingatkan, gagasan menghidupkan khilafah kembali menjadi pemersatu gagasan ekstremis seperti Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) atau ISIS yang kini banyak didukung. Padahal, di Timur Tengah, persaingan antarkelompok begitu kuat. “Persaingan di Timur Tengah itulah yang dibawa masuk oleh para ekstremis yang berbaiat setia kepada NIIS seperti kelompok yang menyerang di Sarinah,” kata Salim Said. Dosen Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Ali Munhanif, menjelaskan, ada salah perhitungan Amerika Serikat ketika membantu perlawanan terhadap Soviet dan invasi Irak yang diperkirakan akan selesai dengan pergantian rezim. “Ternyata kekerasan berlanjut. Mantan tentara Irak dan Partai Baath membentuk perlawanan yang berlanjut. Akhirnya muncul pula gerakan NIIS,” kata Munhanif. Dia memuji Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal (Polisi) Badrodin Haiti yang turun ke lokasi serangan tanpa memakai rompi dan menanggung risiko sama dengan masyarakat jelata di Indonesia. “Langkah itu cepat mengembalikan percaya diri. Dalam hitungan jam masyarakat Indonesia tidak terpuruk dan menertawakan teroris. Mereka gagal mencapai tujuan teror dan gagal menebarkan ketakutan,” kata Ali Munhanif. Adapun mantan Kepala Densus 88 Irjen (Purn) Bekto Suprapto mengingatkan, saat ini polisi terus memburu para pelaku. Dia mengingatkan, upaya revisi UU Intelijen dan UU Tindak Pidana Terorisme harus memperhatikan kebebasan sipil, demokrasi dan hak asasi manusia. “Upaya deradikalisasi itu penting. Bagaimana membuat teroris insaf dan kembali ke masyarakat dan berguna untuk sesama harus menjadi dasar pemikiran,” kata Bekto.

 

Cegah Terorisme, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Aliran Uang dan Perpindahan Orang

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Populi Center, Nico Harjanto menuturkan, setidaknya ada dua hal yang perlu diperkuat oleh pemerintah untuk memerangi terorisme agar tak semakin meluas. Dua hal tersebut, kata dia, adalah memperketat pengawasan perpindahan uang dan orang orang di tanah air. (Baca: Senjata Kelompok Teroris Sarinah Buatan Filipina). Adapun terkait perpindahan uang, menurut Nico, pemerintah perlu memperkuat fungsi Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Sebab, PPATK dapat menelusuri aliran dana yang mungkin digunakan untuk kegiatan terorisme. “Ini perlu diperkuat supaya dana-dana seperti itu bisa dibekukan. Paling tidak dibekukan, lalu diminta klarifikasi, itu saya kira perlu,” tutur Nico dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (16/1/2016). Sementara itu, hal kedua yang perlu diperkuat oleh pemerintah, lanjut Nico, adalah kontrol terhadap perpindahan atau mobilisasi orang. Ia menilai, dengan kontrol ketat terhadap orang yang keluar-masuk wilayah Indonesia, maka akan lebih mudah mencegah teroris masuk. “Di negara maju sudah mulai, misalnya dengan elektronik KTP. Nanti kalau semua data-data yang sifatnya lebih detail, misalnya mengenai retina, sidik jari. Orang-orang yang punya pengalaman terorisme mudah di-track,” tutur Nico. Selain itu, Nico menambahkan, antisipasi masuknya teroris dari luar dapat dilakukan dengan menutup pintu masuk wilayah Indonesia yang tanpa pengamanan. (Baca: Eks Kadensus Usulkan Lembaga Khusus Pengawas Mantan Terpidana Terorisme). “Yang penting sistem monitoring harus jalan. Sistem itu kan jalan kalau identifikasi orang per orang sudah jelas,” sambung dia.

 

Jokowi ke Lokasi Bom Tanpa Rompi Antipeluru Membuat Warga Tak Takut Teror

Sabtu, 16 Januari 2016 – 12:01:30 WIB

 

JAKARTA, RIAUSATU.COM-Masyarakat Indonesia kompak menyerukan ketidaktakutannya terhadap teroris hanya beberapa jam setelah peristiwa pengeboman di Jl Thamrin, Jakarta Pusat. Hal itu disebabkan oleh psikologis masyarakat di Indonesia yang lebih cepat pulih ketimbang di negara-negara lain yang juga di teror. ”Dibandingkan Paris effect, kegalauan orang pasca Paris effect itu kan tinggi ketakutannya. Tetapi masyarakat kita begitu saja langsung pulih,” kata Direktur PPIM Universitas Islam Negeri Ali Muhannif dalam diskusi ”Mengapa Teror Jakarta Gagal Meneror Kita?” di Gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/1/2016). Menurut Ali hal itu karena kepercayaan tinggi masyarakat kepada pemerintah dan aparat untuk mengatasi kasus seperti ini. Bahkan beberapa saat setelah kejadian, Presiden Jokowi langsung datang ke lokasi. ”Bahkan Presiden Jokowi, menteri-menteri ke lokasi tanpa dilengkapi rompi anti peluru. Ini yang kemudian membuat masyarakat tidak takut. Efek psikologisnya sangat tinggi,” imbuh Ali, sebagaimana dilansir detik.com. Sementara itu di Paris, masyarakatnya begitu percaya dengan kekuatan intelijen dan aparatnya. Tetapi rupanya masih juga ada peristiwa penyerangan yang menyebabkan ratusan orang meninggal dan luka-luka. Ketua Populi Center Nico Harjanto sepakat dengan pernyataan itu. Dia yakin kepercayaan masyarakat Indonesia lebih cepat pulih. (dri)

 

Simpang Siur Informasi Soal Teror Bikin Masyarakat Bingung

JAKARTA, BON – Kesimpangsiuran informasi yang diterima masyarakat pasca-Bom Sarinah, di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/01/2016), membuat masyarakat kebingungan. Dalam diskusi bertema ‘Mengapa Teror Jakarta Gagal Meneror Kita?’ di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (16/1/2016) yang diantaranya hadir lembaga Public Opinion & Policy Research (Populi Center), membahas soal sikap pemerintah yang tidak seragam dalam menyebar informasi. “Polisi bilang ada kaitan dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). KaBIN (Kepala Badan Intelijen Nasional) bilang belum tentu. Nah ini gimana?,” tutur Ketua Populi Center, Nico Harjanto. Menurutnya, saat ini bukan saatnya pemerintah berdebat pascaperistiwa teror tersebut. Sebab masyarakat butuh kejelasan informasi akan peristiwa yang menewaskan tujuh orang dan menyebabkan 24 lainnya luka-luka. Nico mengakui bahwa kasus terorisme memang ditangani banyak lembaga, baik itu Polisi, Intelijen, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan semacamnya. Namun dia berharap seluruh lembaga jangan saling mengeluarkan pendapat yang ternyata suaranya berbeda. “Kita perlu agak nyesel dengan situasi krisis, justru pemerintah malah pro-kontra. Di informasi yang sensitif ini, suara harus keluar dari satu pihak,” paparnya. Pengamat politik itu melihat, masalah tersebut perlu dievaluasi ke depannya. Sebab, lanjut Nico, jika pemerintah tidak satu suara, tentu hal itu akan menyulitkan dirinya sendiri dalam menangani masyarakat. “Ke depan perlu dievaluasi dalam situasi krisis bahwa info sensitif hanya keluar dari suatu tempat karena semakin simpang siur hanya akan mempersulit. Bukan hanya dalam pengungkapan kasus tapi juga menenangkan masyarakat,” pungkasnya. (okz/bon)

 

Bang Yos, Bekerjalah dalam Sunyi

 

JawaPos.com – Tingkah laku Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso menjadi sorotan. Setelah dinilai kecolongan terkait teror di Sarinah Kamis (14/1) lalu, sikap Sutiyoso dinilai tidak mencerminkan kepantasan sebagai kepala badan intelijen. Pengamat Nico Harjanto mengatakan, sikap Bang Yos, sapaan karib Sutiyoso, yang ikut-ikutan buka suara di depan media terkait peristiwa Jakarta Attack perlu disesalkan. Menurutnya, sikap mantan gubernur DKI Jakarta itu perlu dievaluasi. “Informasi yang sensitif mestinya keluar dari satu pihak. Semakin simpang siur akan semakin sulit,” kata Nico dalam sebuah diskusi di RM Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta, Sabtu (16/1). Nico menuturkan, dalam situasi genting seperti kemarin, isu sensitif seperti halnya informasi soal teror tidak keluar dari BIN. Bahkan, direktur Populi Center itu menilai Bang Yos seharusnya bekerja dalam sunyi. Dalam kesempatan itu, Nico juga menyindir Bang Yos yang satu hari setelah peristiwa teror di Sarinah justru menggelar jumpa pers di kantornya. “Bahwa sampai muncul di layar TV sebenarnya itu sudah suatu aib. Jangan sampai kelihatan mencolok naik mobil di tempat umum pelat-nya B 1 N,” sindir Nico. Sebelumnya, Bang Yos memang menggelar jumpa pers di kantor BIN, Pejaten, Jakarta, Jumat (15/1). Dia menyatakan bahwa BIN sudah mengendus ancaman teror sejak November 2015. Bang Yos juga mengusulkan agar Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme direvisi. Sehingga BIN diberikan wewemang menangkap dan menahan teroris. (put/JPG)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.