Menghitung Problematika Pilkada Serentak

Menghitung Problematika Pilkada Serentak

Penting, Dana Pengawas

Ramlan Surbakti: Kodifikasi Aturan demi Standardisasi Pemilu

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum minta pemerintah pusat dan daerah memperhatikan ketersediaan anggaran pemilihan kepala daerah bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu di daerah. Hal ini karena unsur pengawasan merupakan faktor penting keberhasilan penyelenggaraan pemilihan. Ketua KPU Husni Kamil Manik diwawancarai wartawan setelah menjadi narasumber pada diskusi bertajuk “Menghitung Problematika Pilkada Serentak”, di Jakarta, Sabtu (30/5). Ketersediaan dana yang belum jelas di sejumlah daerah menjadi salah satu kendala pilkada serentak yang akan dimulai pada 9 Desember mendatang. Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat, sedikitnya 199 Bawaslu/Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan kepala daerah. Hal ini jauh tertinggal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 269 daerah yang sudah hampir rampung membuat NPHD untuk memacu pencairan dana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). NPHD merupakan syarat pencairan dana pilkada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dicairkan ke rekening penyelenggara pemilu. Berdasarkan hasil rekapitulasi Kementerian Dalam Negeri, penyelenggaraan pilkada serentak Desember 2015 di 269 daerah membutuhkan dana Rp 6,7 triliun. “Kami tidak ingin hanya anggaran KPU yang diperhatikan. Kecukupan anggaran bagi jajaran Bawaslu di daerah juga penting,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, di Jakarta, Sabtu (30/5). Husni berbicara seusai diskusi Perspektif Indonesia bertajuk “Menghitung Problematika Pilkada Serentak” yang digelar Populi Center dan Smart FM Network. Alokasi dana bagi Bawaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota turut menentukan kualitas penyelenggaraan pilkada. KPU berencana membicarakan hal ini dengan Bawaslu. “Solidaritas penyelenggara pemilu tinggi. Kami segera bicara dengan Bawaslu, bagaimana jika hingga 3 Juni masih ada KPU atau Bawaslu yang belum menerima anggaran,” kata Husni. KPU telah menetapkan tenggat pencairan dana pilkada dari pemerintah daerah pada 3 Juni. Apabila KPU belum juga menerima setelah tenggat terlampaui, pilkada serentak Desember 2015 harus diundur ke tahun 2017. Sebelumnya, anggota Bawaslu Nasrullah berharap ada pertemuan KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyikapi dana pilkada. Sejauh ini, perhatian pemerintah daerah terhadap alokasi dana pengawasan pilkada relatif rendah. Pemerintah Kota Blitar memastikan anggaran untuk pilkada serentak gelombang pertama akan tersedia sebelum batas waktu yang ditetapkan pemerintah dan KPU, yaitu 3 Juni 2015. Anggaran tersebut siap dicairkan untuk KPU daerah dan Panwaslu Kota Blitar. “Tinggal kami cairkan, menunggu permintaan dari KPU daerah dan Panwaslu. Tahap pertama pencairan mau kapan, berapa yang mau dicairkan, dan lain sebagainya. Sejauh ini, kedua lembaga belum meminta lagi,” kata Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar saat ditemui di sela-sela seminar kebangsaan Peringatan Hari Lahir Pancasila di Blitar, Jawa Timur, Sabtu. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Adian Napitupulu, mengatakan, pemerintah daerah wajib menyediakan dana pilkada sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Namun, pemerintah pusat pun perlu tetap proaktif mengawal pencairan dana pilkada oleh pemerintah daerah dan memberi solusi dari setiap hambatan yang muncul. Kelambanan pencairan dana dikhawatirkan memengaruhi kualitas pilkada. “Saya khawatir penyelenggara tidak punya cukup waktu untuk melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan hal-hal lain yang bisa membuat pilkada lebih berkualitas karena anggaran terlambat cair,” lanjut Adian.

Demokratis

Berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas pilkada dan pemilu, kodifikasi UU yang terkait dengan pemilihan umum diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2016. Namun, kodifikasi bukan sekadar penggabungan beberapa UU terkait dengan, melainkan juga demi pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis. Pemisahan pengaturan pemilu membuat penyelenggaraan belum standar. Untuk itu, perlu kodifikasi hukum pemilu demi standardisasi pemilu. “Selain untuk integrasi peraturan, kodifikasi juga bertujuan menghasilkan undang-undang yang memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu,” ujar Penasihat Senior Kemitraan Ramlan Surbakti. (B07/AGE/APA)

Link berita:  KLIK DISINI 

 

Populi Center Gelar Diskusi Terkait Pilkada Serentak

Sabtu, 30/05/2015 10:41 WIB

MerahPutih Nasional – Populi Center dan Smart FM Networkhari ini (30/5) menggelar diskusi di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat. Diskusi ini rencananya akan membahas berbagai problem teknis dan politis di Indonesia. Pilkada serentak tahap I memang merupakan sebuah ikhtiar perbaikan yang layak dipuji. Namun sayangnya, sejumlah problem teknis dan politis telah menyambutnya. Oleh karena itu, Populi Center dan Smart FM Network berinisiatif untuk membahasnya dalam perspektif Indonesia dengan topik “Menghitung Problematika Pilkada Serentak”. Acara ini sendiri nantinya akan dihadiri oleh beberapa pihak terkait. Di antaranya Ketua KPU Husni Kamil Manik, Anggota DPR Adian Napitupulu, Pengajar FISIP Unhas ‎Dr Adi Suryadi Culla,dan Ketua Populi Center Dr Nico Harjanto. Dari pantauan merahputih.com, para pembicara sudah mulai berdatangan di acara yang diagendakan pukul 09.00-11.00 WIB ini. Pembicara tersebut di antaranya Ketua Populi Center Dr Nico Harjanto dan Pengajar FISIP Unhas ‎Dr Adi Suryadi. (rfd)

Link berita:  KLIK DISINI 

 

Potensi Konflik di Pilkada Serentak Sangat Tinggi

Rakhmatulloh, Sabtu,  30 Mei 2015  −  15:23 WIB

JAKARTA – Potensi konflik mengancam proses pelaksanaan Pilkada serentak yang bakal digelar pada 9 Desember 2015 mendatang. Jika potensi konflik tak dilokalisir sedini mungkin, maka akan mengancam keberlangsungan pesta demokrasi tersebut. Pengajar FISIP Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar, Adi Suryadi Culla, menilai tesis yang mengatakan bahwa dengan Pilkada serentak potensi konflik menjadi berkurang, merupakan tesis yang salah. “Kultur politik belum bisa menjamin. Saya yakin masih akan terjadi pengerahan massa jika kalah, belum siap menang kalah, potensial terjadi di 269 (daerah),” kata Adi saat diskusi bertema ‘Menghitung Problematika Pilkada Serentak’ di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015). Potensi konflik selain bisa datang dari pendukung calon kepala daerah, juga melalui aturan baru dalam Pilkada. Adi menyebutkan, mekanisme satu putaran bisa memicu timbulnya konflik. “Secara psikologis, kita bayangkan akan terjadi berbagai upaya untuk calon bisa menang,” ujarnya. Adi berharap KPU selaku lembaga kontrol utama penyelenggara Pilkada harus membuat aturan yang tegas dan baku, untuk menghindari potensi konflik itu. Hal demikian pun harus dilakukan aparat keamanan negara untuk mengantisipasi dan memetakan potensi konflik tersebut dari sekarang. “Tidak bisa kita meninggalkan KPU sendiri menyelenggarakan Pilkada,” pungkasnya.

Link berita:  KLIK DISINI 

 

KPU Bakal Sukses Gelar Pilkada Serentak

Rakhmatulloh, Minggu,  31 Mei 2015  −  00:16 WIB

JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu optimistis Komisi Pemilihan Umum (KPU) mampu menyelenggarakan pesta demokrasi Pilkada serentak pertama kali. Adian juga yakin KPU bakal sukses menggelarnya. Namun Adian menggarisbawahi, syarat pelaksanaan Pilkada sukses jika para politikusnya mampu menampilkan peran politiknya secara maksimal tanpa mengganggu proses tahapan yang tengah berlangsung. Karena menurutnya, agenda merevisi Undang-Undang Pilkada oleh sejumlah pihak khususnya politikus di Parlemen dianggap mengganggu proses dan tahapan Pilkada serentak. “Kalau ikut aturan revisi UU Pilkada akan sulit dilakukan cepat, karena perlu ke Baleg dan lain-lain. Tapi kalau dimainkan sana-sini, lobi sana sini ya enggak tau. PDIP tegas menolak revisi uu itu,” kata Adian saat diskusi bertema ‘Menghitung Problematika Pilkada Serentak’ di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015). Terkait dugaan konflik yang berpotensi menguat dalam Pilkada, eks aktivis 98 ini menegaskan tidak terlalu mengkhawatirkan akan hal tersebut. Menurutnya, potensi konflik bukan datang dari masyarakat sebagai pemilih, melainkan kesiapan para politikus mengajarkan politik kepada mereka. “Karena ini akan membuktikan bagaimana sesungguhnya politikus kita. Kalau pada mau bikin rusuh ya memalukan bangsa Indonesia sendiri. Karena faktanya memang politik kita masih pada cengeng, enggak siap kalah,” pungkasnya. (hyk)

Link berita:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.