Menteri Politisi dan Bukan; Bagus Mana?

Menteri Politisi dan Bukan; Bagus Mana?

Inilah yang Selalu Hantui Presiden Jokowi Setiap Saat

Sabtu, 27 Juni 2015 , 14:08:00 WIB, Laporan: Johannes Nainggolan

RMOL. Duet Joko Widodo-Jusuf Kalla dianggap paling lemah sepanjang sejarah pemerintahan Republik Indonesia. Pandangan ini dikemukakan Ketua Populi Center, Nico Harjanto saat diskusi Perspektif Indonesia bertajuk “Menteri Politisi dan Bukan; bagus Mana?” yang digelar oleh Populi Center dan Smart FM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6). Nico menjelaskan, kelemahan Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK dikeranakan tidak ada dukungan yang kuat dan solid dari partai politik. Di samping itu juga duet Jokowi-JK tidak menguasai parlemen yang kader partainya duduk di DPR. “Tidak ada dukungan politik real. Misalnya revisi UU KPK lolos, dana aspirasi lolos. Kalau didukung kekuatan politik dominan di DPR itu tidak akan terjadi. Ini selalu hantui presiden setiap saat,” pungkas Nico.[wid]

Link Berita:  KLIK DISINI 

 

Kinerja Menteri Kurang Greget, Jokowi Dinilai Kecolongan di Legislatif

Elza Astari Retaduari – detikNews

Jakarta – Survei Populi Center terbaru menyebut bahwa masyarakat masih kurang puas terhadap kinerja menteri Kabinet Kerja. Presiden Joko Widodo pun dinilai lagi-lagi kecolongan akibat kurang baiknya kerja para menteri, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan legislatif. Menurut Ketua Populi Center Nico Harjanto, kurangnya kerja keras para menteri Jokowi terlihat dari bagaimana mereka kurang dapat memperjuangkan apa yang diharapkan Jokowi. Seperti halnya mengenai revisi UU KPK dan dana aspirasi yang kini menghangat dibahas di DPR. “Tahu-tahu kemarin sepertinya presiden kecolongan lagi. Tahu-tahu paripurna di DPR ada ribut-ribut revisi UU KPK atau dana aspirasi yang jelas-jelas sudah ditolak presiden,” ungkap Nico usai dialog Perspektif Indonesia di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakpus, Sabtu (27/6/2015). “Ini menunjukkan ada yang kurang tepat, kurang bagus kerjanya sehingga komunikasi dengan DPR itu kurang berjalan dengan baik,” sambungnya. Seperti diketahui, revisi UU KPK kembali memanas. Akhirnya DPR sepakat revisi UU KPK masuk dalam Prolegnas 2015 padahal selama ini hal tersebut memunculkan banyak penolakan dari masyarakat. “Misalnya yang terkait dengan pendidikan kita juga tahu banyak hal yang masih belum selesai. Terkait kesejahteraan guru, mutu dan kualitas pendidikan, terkait dengan revolusi mental akan dijalankan dalam sektor Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK),” tukas Nico. Nico sendiri banyak mengkritik mengenai menteri-menteri Kabinet Kerja yang berasal dari partai politik. Menurutnya, menteri dari parpol masih ada yang belum menunjukkan kemajuan untuk masyarakat di bidang yang mereka emban. “Kita tahu di bidang Polhukam, PMK, itu selama 8 bulan terakhir ini kita belum merasakan adanya suatu perubahan yang agak bagus, bahkan di sektor Polhukam ada banyak kontroversi dan kegaduhan,” kritiknya. “Ada banyak hal yang dijanjikan dalam kampanye sekarang masih sebatas janji-janji. Realisasi atau implementasinya masih jauh panggang daripada api,” imbuh Nico. Kualitas tokoh-tokoh dari dunia politisi disebut memang tak banyak yang memiliki kompetensi mencolok. Seperti pengalaman yang sempat dirasakan oleh sekretaris menteri BUMN Said Didu. Saat ia menjabat dulu, banyak parpol yang mengirimkan kandidatnya untuk mengisi jabatan strategis. “Waktu jadi sekmen BUMN 2005, saya terima hampir 1.000 CV politisi parpol untuk jd komisaris. Yang punya kompetensi tidak sampai 10 persen. Dari 900-an yang masuk kriteria hanya 40-50 orang,” ucap Didu di lokasi yang sama. Didu pun langsung menyatakan akan ada masalah di BUMN jika terus-terus polanya seperti itu. Ia akhirnya mengajukan untuk membuat peraturan menteri yang melarang politisi masuk ke kementerian BUMN. “Kita buat tim, partai-partai marah, pak menteri dikomplain. Tapi saya bilang nggak apa-apa pak, saya ketua panitia timnya, saya yang bertanggung jawab,” cerita Didu. Keinginan politisi untuk mendapat jabatan strategis tak terlepas dari penghasilan bulanannya yang besar. Hal tersebut menurut Didu tidak akan adil bagi presiden. “Apakah adil tim sukses gajinya lebih besar daripada yang disukseskan. Presiden cuma Rp 69 juta gajinya. Dirut Bank Mandiri, jabatan di BI bisa Rp 100 sampai Rp 120 juta gajinya sebulan. Kan nggak adil. Akhirnya yang memenuhi kriteria dimasukkan ke anak-anak perusahaan yang gajinya nggak melebihi presiden,” tutup Didu.

Link berita:  KLIK DISINI 

 

Kisah Pilu Said Didu Saat Jadi Sekretaris BUMN

MerahPutih Politik – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu mengatakan bahwa penunjukan menteri dari jalur birokrasi lebih bagus ketimbang memilih dari luar. Namun, itu hanya untuk beberapa Kementerian saja. “Baik dari luar Parpol ataupun tidak yang terpenting itukan memiliki kinerja yang baik dibidangnya,” tuturnya dalam Acara Perspektif Indonesia bertema “Menteri Politisi dan Bukan, Bagus mana ?” di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu, (27/6). Dia mengisahkan, saat dirinya menjabat sebagai Sekretaris di Kementerian BUMN dirinya pernah menerima 1000 Riwayat Hidup yang diusungkan partai. Namun, dari 1000 itu yang memiliki keahlian sesungguhnya hanya sekitar 45 Orang. “Nah banyak yang di parpol sangat rendah. Makanya saya buatlah PP 41. Saya bilang gini mau banyak Komisaris di Bank Mandiri yang gajinya mencapai 100 Juta lalu 96 Juta. Orang itu gajinya lebih besar dari Presiden. Kan lucu gaji tim suksesnya lebih besar daripada gaji yang disukseskannya,” sindirnya.Dia menambahkan, ketika itu dirinya pernah dimarahi presiden karena tidak memilih orang-orang yang memang direkomendasikannya. “Tiga kali empat kali mencoret kriterianya. Siapa yang coret? Saat itu ditanya presiden. Saya bilang saya orangnya,” ujarnya dengan nada setengah berbangga. Masih kata Said, orang-orang yang direkomendasikan tersebut akhirnya tetap di temlatkan di perusahaan-perusahaan BUMN semisal di PT.POS Indonesia yang gajinya tidak terlalu besar. (rfd)

Link berita:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.