Merindukan Reformasi Penegak Hukum

Merindukan Reformasi Penegak Hukum

Jokowi Harus Minimalisir Intervensi dalam Penyidikan

Surya Perkasa – 02 Mei 2015 12:28 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketegangan antara KPK dan Polri kembali muncul pascapenangkapan Novel Baswedan oleh penyidik Bareskrim Polri. Presiden Joko Widodo dituntut sejumlah pihak mengintervensi dan bersikap atas ketegangan tersebut. Pengamat politik Nico Harjanto mengatakan, Presiden harus meminimalisir intervensi terhadap proses hukum yang dilakukan penyidik Polri terhadap Novel Baswedan. “Intervensi dalam (penyidikan) polisi itu memang harus diminimalisir,” kata Nico dalam diskusi ‘Merindukan Reformasi Penegak Hukum’ di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (2/5/2015). Meski diminimalisir, kata dia, intervensi dari Jokowi bukan berarti harus dihilangkan. Intervensi dalam bentuk diskresi (kebijakan-red) juga diperlukan dalam penegakan hukum agar tidak muncul kegaduhan. Hal itu seperti yang dilakukan Jokowi saat memerintahkan Polri tak bertindak kontroversial dengan menahan Novel. “Polri masih bertanggung jawab langsung terhadap presiden. Presiden pejabat sipil yang masih menaungi polisi. Sehingga terkadang banyak sekali dorongan oleh Presiden bersikap terkait permasalahan dengan Polri,” kata Nico. Kasus pencokokan Novel membuat Presiden Jokowi berang. Jokowi meminta Badrodin membebaskan Novel dan meminta Polri tak bertindak kontroversial. TII

Link berita:  KLIK DISINI 

 

Jokowi Diminta Perbaiki Komunikasi

Demi akhiri konflik KPK-Polri, Jokowi jangan hanya bicara lewat media.
Sabtu, 2 Mei 2015 | 10:42 WIB, Oleh : Nur Azizah, Fajar Ginanjar Mukti

VIVA.co.id – Peneliti dari Lembaga Survei Populi Center, Nico Harjanto, menyarankan Presiden Joko Widodo perlu memperbaiki metode komunikasi. Baru menjadi presiden RI selama 6 bulan, kata Nico, Jokowi belum bisa berkomunikasi dengan baik kepada jajaran pemerintahannya sendiri. Contohnya dalam menangani kisruh yang terjadi antara lembaga penegak hukum KPK dan Polri. Nico mengatakan, Jokowi lebih sering menggunakan media untuk menyalurkan instruksi atau arahan-arahannya kepada para petinggi dari dua lembaga penegak hukum itu. “Seharusnya instruksi itu diberikan dalam mimbar kepresidenan, bukan dalam kesempatan wawancara doorstop kepada wartawan, atau pernyataan kepada publik yang disampaikan lewat media,” ujar Nico dalam acara diskusi ‘Merindukan Reformasi Penegak Hukum’ yang diselenggarakan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Mei 2015. Dengan menggunakan mimbar kepresidenan, Nico menilai, Jokowi akan menunjukkan wibawanya sebagai seorang presiden. Meski Nico mengakui proses penyidikan yang diatur oleh KUHAP (Kita Undang Undang Hukum Acara Pidana) tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk Kapolri dan Presiden. Namun, kata dia, Jokowi dengan kewibawaannya sebagai presiden bisa meminta Komisi Kepolisian Nasional yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM untuk membuat komunikasi antara Polri dan KPK bisa terjalin lebih baik. Hal itu, kata Nico, akan membuat dugaan kriminalisasi yang dilakukan Polri kepada KPK urung terjadi. “Menkopolhukam itu adalah pihak yang paling berperan di depan untuk secara aktif merespon kegundahan yang ada di masyarakat terkait kinerja kepolisian,” ujar Nico.(ren)

Link:  KLIK DISINI 

 

Pengacara Novel Baswedan Tolak Rekonstruksi Polda Bengkulu

Masih ada ratusan kasus melibatkan personil Polri yang belum ditangani
Sabtu, 2 Mei 2015 | 11:53 WIB, Oleh : Adrianus Mandey, Fajar Ginanjar Mukti

VIVA.co.id – Kuasa Hukum Novel Baswedan, Bahrain, menolak rekonstruksi yang ingin dilakukan Polda Bengkulu terhadap kliennya. Reka ulang ini terkait kasus tuduhan penganiayaan tersangka kasus pencurian burung walet pada 2004. Novel dituding melakukan penganiayaan, yang menyebabkan kematian salah satu tersangka, saat bertugas sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal di Polres Kota Bengkulu. “Apa yang mau direkonstruksi? Rekonstruksi itu sudah pernah dilakukan dulu,” kata Bahrain, dalam diskusi bertema ‘Merindukan Reformasi Penegak Hukum’ di Jakarta, Sabtu, 2 Mei 2015. Bahrain dan tim kuasa hukum mempertanyakan proses penyidikan kepada Novel, yang dianggapnya terlalu berlebihan. Kasus itu telah dihentikan pada 2002, di masa pemerintahan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu SBY memerintahkan polri, agar menghentikan upaya kriminalisasi terhadap KPK. Bahrain mempertanyakan, latar belakang diungkitnya kembali persoalan itu saat ini. “Alasannya karena kasus Novel akan kadaluwarsa tahun depan. Bila seperti itu, kami meminta Polri juga untuk mengangkat kembali kasus-kasus lain yang melibatkan anggotanya,” ucap Bahrain. Bahrain yang juga Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengatakan masih ada ratusan kasus melibatkan personil polri, yang penyidikannya jalan di tempat. “Bila Mabes Polri tidak mampu untuk melakukan penyidikan. Mabes Polri bisa melimpahkannya ke pengadilan. Perilaku aparat kepolisian yang menyimpang, tidak boleh seluruhnya diabaikan,” katanya. (ren)

Link:  KLIK DISINI 

 

Presiden Jokowi Harus Bersikap Lebih Serius soal Novel

Surya Perkasa – 02 Mei 2015 11:19 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo dinilai perlu memperbaiki cara berkomunikasi kepada publik atau pejabat pemerintahan. Supaya, Jokowi lebih bisa memperlihatkan wibawa  sebagai presiden. Hal ini disampaikan peneliti di Lembaga Survei Populi Center Nico Harjanto setelah melihat gaya Presiden Jokowi menanggapi kasus Novel Baswedan. Seharusnya instruksi Presiden ke Polri harus disampaikan secara formal. “Seharusnya instruksi itu diberikan dalam mimbar kepresidenan, bukan dalam kesempatan wawancara doorstopkepada wartawan. Atau misalnya pernyataan kepada publik yang disampaikan lewat media,” ujar Nico dalam acara diskusi ‘Merindukan Reformasi Penegak Hukum’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/5/2015). Dengan menggunakan cara yang lebih formal, kata dia, Jokowi lebih bisa menunjukkan wibawanya sebagai kepala negara. Sehingga, jajarannya dapat segera melakukan instruksi tersebut. Kemarin, Presiden memberikan instruksi kepada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk membebaskan Novel Baswedan yang ditangkap penyidik Bareskrim. Tindakan tersebut dinilai Jokowi sebagai langkah kontroversial yang merusak hubungan KPK-Polri. Instruksi diberikan setelah Jokowi usai melaksanakan Salat Jumat dalam kunjungannya ke Solo, Jawa Tengah. (TII)

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Leave a Reply