MK dan Kejutan Terkait Pilkada

MK dan Kejutan Terkait Pilkada

Putusan MK tentang Pemilihan Kepala Daerah Untungkan Petahana dan Keluarganya

Sabtu, 11 Juli 2015 13:45 WIB, Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah sangat menguntungkan petahana dan keluarga dari petahana. “Ya tentu dengan diperbolehkannya petahana dan kerabat untuk maju memiliki keuntungan sangat tinggi. Mereka memiliki keuntungan elektoral yang sangat tinggi,” kata Nico dalam diskusi bertajuk ‘MK dan Kejutan Terkait Pilkada’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2015). Menurut Nico, petahana memiliki daya jual yang sangat tinggi karena sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Menurutnya, apabila petahana tidak kembali maju dalam pilkada, maka yang bersangkutan tetap mampu menjadi ‘king maker’ dalam sebuah pilkada. “Mereka (petahana) tentu tidak ingin kekuasaannya dilanjutkan dengan orang yang di luar pengaruh mereka atau orang yang tidak dikenal mereka. Ini tentu menjadi komplikasi bagi kontestasi orang-orang yang berada di luar kekuasaan,” tuturnya. Namun, ada celah untuk mengalahkan petahana atau keluarganya dalam pertarungan pilkada. Hal itu bisa dilihat dengan kinerja petahana selama memimpin suatu daerah apakah cukup baik atau justru mengecewakan. “Kalau petahananya itu buruk, seperti punya kasus hukum tentu akan lebih mudah mengalahkan petahana atau kerabat dari petahana itu sendiri,” tandasnya. Sebelumnya Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan amar putusan sidang mengatakan jika pasal 7 huruf r dalam UU Pilkada bertentangan dengan dengan UUD 1945. “Pasal 7 huruf r soal syarat pencalonan bertentangan dengan Pasal 28 i ayat 2 yang bebas diskriminatif serta bertentangan dengan hak konstitusinal dan hak untuk dipilih dalam pemerintahan,” kata Arief, di Gedung MK, Rabu (8/7/2015). Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menafikan kenyataan di mana kepala daerah petahana (incumbent) memiliki berbagai keuntungan, sebagaimana dikemukakan oleh Presiden. Sehingga karenanya penting untuk dirumuskan pembatasan-pembatasan agar keuntungan-keuntungan itu tidak disalahgunakan oleh kepala daerah petahana untuk kepentingan dirinya (jika ia hendak mencalonkan diri kembali), anggota keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengannya. “Namun, pembatasan demikian haruslah ditujukan kepada kepala daerah petahana itu, bukan kepada keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu tersebut,” ujar majelis hakim.

Penulis: Muhammad Zulfikar, Editor: Dewi Agustina

Link:  KLIK DISINI 

 

PUTUSAN MK LEGALKAN POLITIK DINASTI UNTUNGKAN LINGKARAN PETAHANA

SABTU, 11 JULI 2015 , 18:58:00 WIB, LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

 

RMOL. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah sangat menguntungkan petahana dan keluarga dari petahana. Begitu kata pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto dalam diskusi bertajuk ‘MK dan Kejutan Terkait Pilkada’ di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7). Menurutnya, seorang incumben memiliki pengaruh di masyarakat. Di samping itu, papar Nico, keinginan untuk mempertahankan kekuasaan juga menjadi tantangan tersendiri bagi calon kepala daerah yang berada di luar kekuasaan. “Mereka (petahana) memiliki keuntungan elektoral yang sangat tinggi. Keputusan MK soal pasal 7 huruf r ini, menjadi keuntungan petahana dan kerabat untuk maju, karena mereka diperbolehkan,” ungkap Nico. Mahkamah Konstitusi melalui sidang pembacaan putusan perkara nomor 33/PUU-XIII/2015 menganggap aturan yang melarang seorang calon kepala daerah berkonflik kepentingan dengan petahana bertentangan dengan konstitusi. Para hakim MK memutuskan, Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. [ian]

Link:  KLIK DISINI 

 

DPR CENDERUNG CARI KEUNTUNGAN DARI PEMBUATAN UU

SABTU, 11 JULI 2015 , 13:49:00 WIB, LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

RMOL. Kordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji materi pasal 7 huruf r UU nomer 8 tahun 2015 perlu dijadikan catatan penting untuk DPR RI dalam merumuskan UU. “Undang-Undang jangan dijadikan alat kepentingan praktis saja,” ujar Sebastian dalam diskusi “MK dan Kejutan Terkait Pilkada” di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7). Pakar hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai, dalam membuat UU, DPR RI cenderung mengambil jalan yang singkat. Seperti pembuatan pasal 7 huruf r yang melarang anggota petahana ikut dalam pilkada. Padahal lanjut, Bivitri permasalahan dinasti politik bukan urusan konstitusi melainkan lebih kepada pengawasan baik pemerintah maupun parlemen. “Di sinikan ketika DPR RI membuat UU merasa KPU tidak bisa menghindari politik dinasti ya, dipukul rata semua. Jadi putusan MK telah memperbaiki UU yang dibuat DPR yang salah menafsirkan (politik dinasti),” ujar Bivitri. Sebelumnya MK menyatakan larangan politik dinasti dalam pencalonan kepala daerah adalah inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. MK mengabulkan sebagaian gugatan uji materi UU no 8 tahun 2015 tentang pilkada. [sam]

Link:  KLIK DISINI 

 

Pakar: Larang ‘Politik Dinasti’ Adalah Kegagalan DPR

DPR dianggap salah menafsirkan konstitusi.

Sabtu, 11 Juli 2015 | 11:27 WIB, Oleh : Amal Nur Ngazis, Ade Alfath

VIVA.co.id – Mahkamah Konstitusi memutuskan membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang melarang calon kepala daerah dari keluarga petahana. Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mengatakan pelarangan politik dinasti tersebut merupakan bentuk kegagalan jalan pintas anggota DPR yang melarang cara pemanfaatan jabatan. Sehingga menurutnya, DPR cenderung membuat UU yang terkesan sapu jagad, yaitu melarang anggota keluarga petahana itu ikut dalam Pemilu. “Yang harus dilihat di sini (putusan) adalah MK tidak membuat UU, tapi memberbaiki UU yang dibuat DPR yang salah menafsirkan konstitusi,” kata Bivitri dalam sebuah diskusi Perspektif Indonesia di Gado-Gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Jakarta, Sabtu 11 Juli 2015. Setuju dengan putusan MK, Bivitri berpendapat, permasalahan dinasti politik tidak berada dalam konstitusi, namun lebih ke pengawasan mulai dari tingkat bawah, baik oleh pemerintah maupun oleh parlemen. “Dalam Pilkada petugas kan banyak, ada KPU dan parpol, DPR ketika membuat UU merasa ketidakmampuan parpol dan KPU (menghindari politik dinasti), maka ditarik dalam satu titik dilarang aja semua, mungkin cara berpikirnya seperti itu,” kata dia. Sebelumnya, MK menyatakan larangan ‘politik dinasti’ dalam pencalonan kepala daerah adalah inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Ketentuan ‘politik dinasti’ yang dinyatakan inkonstitusional adalah terkait ketentuan yang melarang warga negara untuk menjadi calon kepala daerah karena statusnya memiliki hubungan yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Sementara yang dimaksud memiliki konflik kepentingan adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Link:  KLIK DISINI 

 

Putusan MK soal Pilkada Dianggap Adil

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti, mengatakan bahwa pengabulan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah hal yang mengejutkan. Namun, ia menganggap putusan itu adil karena memberikan perlakuan yang sama bagi calon kepala daerah. “Karena ini diputuskan menjelang tenggat waktu partai-partai mendaftarkan diri bakal calon kepala daerahnya ke KPU. Tentunya, ini sangat mengejutkan,” ujar Bivitri dalam acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (11/7/2015). Bivitri mengapresiasi positif putusan MK tersebut. Menurut dia, putusan tersebut merupakan pelurusan atas produk hukum yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif. Undang-undang itu, sebut dia, memang didasarkan legislatif dan eksekutif oleh kepentingan politik semata. Bivitri mencontohkan poin yang direvisi, yakni terkait diperbolehkannya kerabat pejabat petahana (incumbent) untuk maju sebagai calon kepala daerah. Menurut dia, putusan itu bukan berarti MK melegalkan politik dinasti di Indonesia. “MK sebenarnya bilang, pada dasarnya politik dinasti itu buruk bagi rakyat. Tapi, caranya itu bukannya menutup jalan seseorang untuk ikut pilkada karena itu kan hak konstitusional seorang warga negara,” ujar Bivitri. Demikian pula soal putusan bahwa anggota DPR RI yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya sebagai wakil rakyat di parlemen. “Saya kira ini fair,” tambah Bivitri. “Saya berani bilang saya obyektif karena saya baca alasan-alasan putusan itu. Argumentasi MK cukup masuk akal dan jelas,” kata dia. MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dengan demikian, keluarga dari kepala daerah incumbent dibolehkan maju sebagai calon kepala daerah. Selain itu, MK juga mengubah ketentuan Pasal 7 huruf s UU Pilkada. Pasal tersebut dianggap telah diskriminatif karena tak mengharuskan anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah berhenti dari jabatannya, tetapi cukup memberitahukan pencalonannya kepada pimpinan masing-masing. Padahal, penyelenggara negara lain, yakni pegawai negeri sipil, harus mundur dari jabatannya.

Penulis: Fabian Januarius Kuwado, Editor: Laksono Hari Wiwoho

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Leave a Reply