Negeri Kelautan tapi Impor Ikan?

Negeri Kelautan tapi Impor Ikan?

Impor Ikan Dinilai Tak Ganggu Harga Pasar

Prima Gumilang, CNN Indonesia, Sabtu, 18/06/2016 20:26 WIB

Impor ikan jumlahnya masih kecil sehingga tidak menganggu harga pasar tangkapan nelasan lokal. (Antara/Fikri Yusuf)

Jakarta, CNN Indonesia –– Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menilai kebijakan pemerintah mengimpor ikan tidak terlalu mengganggu harga di pasar, meski demikian kebijakan ini harus terus diawasi dengan ketat.

“Volume impor hanya 2,3 persen saja, dari teori ekonomi tidak akan mengganggu harga di tingkat pasar,” kata Viva saat ditemui usai diskusi bertema Negeri Kelautan Tapi Impor Ikan, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6).

Dia mengatakan, saat ini terjadi penurunan volume produksi ikan dari nelayan, terutama pasok bagi industri pengalengan akibat kebijakan pemerintah yang memberlakukan moratorium 1.132 kapal eks asing di atas 50-100 GT.

“Karena ada moratorium jelas ada penurunan volume produksi sehingga menyebabkan beberapa industri ikan pengalengan kesulitan bahan baku,” jelasnya.

Dia berharap impor ikan yang dilakukan pemerintah tidak mengganggu pasar. Pemberlakuan impor dalam rangka pemenuhan industri pengalengan, kata Viva, tetap harus diawasi secara ketat meskipun nilai impornya hanya 2,3 persen.

Pada Sabtu (18/6) Kementerian KKP mengumumkan hasil moratorium izin usaha kapal eks asing yaitu penghapusan 336 kapal buatan luar negeri dari daftar kapal Indonesia.

Moratorium izin usaha kapal eks-asing ini bertujuan memajukan usaha perikanan tangkap dalam negeri dengan menggunakan modal dan kapal buatan dalam negeri.

Politisi Partai Amanat Nasional ini berpendapat, walaupun nilai impornya tak besar, kebijakan impor tetap tak wajar dilakukan di negara maritim kecuali untuk ikan yang tidak bisa hidup di perairan Indonesia, seperti salmon.

Namun dia mengatakan, masalahnya adalah pemerintah mengimpor ikan kembung, cakalang, tuna yang notabene hidup di laut Indonesia.

“Ini harus segera diakhiri. Menjadi sangat malu, kita negara maritim kemudian impor ikan yang bisa diproduksi di perairan yang hidup di Indonesia,” katanya.

Pengamat kebijakan kelautan dan perikanan Arif Satria sepakat bahwa impor ikan saat ini belum mengganggu harga jual ikan tangkapan nelayan dalam negeri.

Namun, dia mengingatkan agar distribusi ikan impor ini tetap dijaga.

“Jangan sampai produksi impor ini masuk ke pasar tradisional, kalau masuk itu akan berbahaya. Impor ini seharusnya hanya menjadi solusi jangka pendek,” katanya di tempat yang sama.

“Sebenarnya untuk saat ini impor masih agak wajar. Kita masih belum menjadi net importer,” ujar Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB itu.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Hukum & Pembelaan Nelayan KNTI Marthin Hadiwinata meminta agar pemerintah fokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan.bdia mengatakan, sebagai pelaku utama perikanan, nelayan tradisional harus menjadi subjek yang dilindungi oleh negara.

“Konteksnya supaya impor ini tidak berjalan dan seharusnya nelayan mendapat insentif khusus agar produksi perikanan bisa diserap industri pengolahan,” kata Marthin. (yns)

Link:  KLIK DISINI 

 

Impor Ikan Angkat Pendapatan Sektor Laut & Perikanan Indonesia

Dian Ihsan Siregar    •    18 Juni 2016 13:08 WIB

Metr‎otvnews.com, Jakarta: Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor ‎(IPB), Arif Satria menegaskan Indonesia masih melakukan impor ikan. Meski hasil laut Indonesia berlimpah kekayaan yang sangat banyak, tapi tujuan impor memberikan tambahan pendapatan di sektor laut dan perikanan Indonesia.

“Keputusan (impor) ini dapat memberi nilai tambah bagi sektor laut dan perikanan kita. Keadaan itu pun didukung oleh adanya anomali cuaca yang terkadang dampaknya kepada banyaknya hasil tangkap ikan di sejumlah daerah.‎ Misal Aceh tiba-tiba banyak ikan. Kenaikan ikan di Bali juga karena ada el nino. Ini juga kesempatan buat kita,” tutur Arif, dalam diskusi ‘Negeri Kelautan tapi Impor Ikan’, di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).

Langkah impor pun, menurut Arif, merupakan hal yang cerdas. Sebab, impor yang dilakukan memiliki tujuan akhir untuk kembali diekspor ke berbagai negara.

“Posisi impor kita ini 43 persen untuk‎ ekspor. Kita dapat bahan baku, karena kita impor. Lalu kita ekspor kembali bahan yang bernilai tambah dari impor tadi,” tutur Arif.

Meski demikian, Indonesia harus mewaspadai penurunan produksi akibat infrastruktur penunjang yang dimiliki negeri ini masih sedikit. Dampaknya yang sangat besar membuat harga ikan menjadi mahal.

“Jadi, meski ekspor ikan olahan dapat tumbuh, tapi harga ikan mahal. Makanya kita perlu pembangunan infrastruktur, seperti jalan. Sehingga rantai distribusi bisa lebih baik, dan tidak ada lagi persoalan yang kita hadapi,” beber Arif.

Arif menambahkan, minimnya infrastruktur untuk kelautan saat ini sudah dirasakan di daerah Bitung. Pabrik di daerah tersebut banyak tutup karena produksi mengalami penurunan. (AHL)

Link:  KLIK DISINI 

 

Politisi PAN: Indonesia Tak Pantas Impor Ikan!

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM– Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menilai, impor ikan yang dilakukan pemerintah saat ini tidak mempengaruhi harga ikan di pasaran, karena persentasenya tidak terlalu tinggi.

“Volume impor ikan hanya 2,3% dari total kebutuhn produksi nasional. Jadi, sebenarnya secara persentase sangat kecil, sehingga secara teori ekonomi itu tidak akan mengganggu terhadap harga di tingkat pasar,” katanya usai diskusi bertajuk “Negeri Kelautan Tapi Impor Ikan” di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).

Ia menjelaskan, volume impor ikan sebagaimana data yang dikeluarkan Kementeraian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir.

Pada 2011 volume impor ikan tercatat 431 ribu ton. Pada 2012 turun menjadi 337 ribu ton, namun naik lagi menjadi 353 ribu ton pada 2013, dan turun lagi menjadi 307 ribu ton pada 2014.

Pada 2015, impor ikan tercatat 290 ribu ton.

Meski begitu, kata legislator dari Fraksi PAN ini, sebagai negara maritim dengan perairan sangat luas, Indonesia sebenarnya tidak pantas untuk impor ikan, kecuali jika yang diimpor jenis ikan yang tidak dapat hidup di perariran Indonesia seperti ikan salmon.

“Menjadi tidak wajar ketika ikan yang diimpor adalah kembung, cakalang, tuna, dan kepiting karena semua itu ada di lautan Indonesia,” tegasnya.

Namun demikian ia mengatakan, jika pemerintah masih tetap mengambil kebijakan untuk impor ikan demi memenuhi kebutuhan industri pengalengan, ia berharap impor yang dilakukan tidak sampai mengganggu pasar dan impor harus diawasi secara ketat. (Rid)

Link:  KLIK DISINI 

 

AKADEMISI: KITA IMPOR IKAN UNTUK EKSPOR OLAHAN

SABTU, 18 JUNI 2016 , 14:50:00 WIB, LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

RMOL. Kebijakan pemerintah mengimpor ikan dinilai sebatas untuk memenuhi kebutuhan komoditas ekspor ikan olahan yang memiliki nilai tambah.

Jadi, meski pemerintah mengimpor namun beban biaya impor tersebut dapat tertutup dengan keuntungan ekspor ikan olahan ke negara-negara lain.

“Kita dapat bahan baku karena kita impor, lalu kita ekspor kembali bahan yang bernilai tambah dari impor tadi,” ujar Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, Arif Satria, dalam diskusi “Negeri Kelautan Tapi Impor Ikan?” di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6).

Dalam catatannya, pemerintah hanya mengimpor jenis ikan yang tidak ada di perairan indonesia. Di samping itu impor ikan mengalami penurunan di setiap tahun.

Arif menyarankan agar pemerintah juga melihat infrastruktur penunjang yang masih minim. Hal ini untuk menambah keuntungan produksi ikan olahan.

“Jadi ke depan tidak lagi perlu ada persoalan rantai distribusi,” ujarya. [ald]

Link:  KLIK DISINI 

 

SETELAH DAGING, DATA IKAN IKUT SIMPANG SIUR

SABTU, 18 JUNI 2016 , 13:55:00 WIB, LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

RMOL. Setelah polemik data daging sapi, kini data pasokan ikan juga disinyalir tidak akurat. Kementerian yang terkait dengan data pangan selama ini terbukti tidak berkoordinasi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi, menilai pemerintah gagal dalam mengendalikan pasokan ikan skala nasional. Ironis jika negara maritim seperti Indonesia harus mengimpor ikan untuk memenuhi kuota pasokan ikan secara nasional.

“Ini sebetulnya masalah lagi ada di data ikan yang dimiliki oleh pemerintah, bagaimana produksinya, distribusi ikan dan penggunaannya untuk apa. Ini yang salah sama seperti data data pangan lain, seperti data daging,” kata Yoga dalam diskusi bertajuk “Negeri Kelautan tapi Impor Ikan?”, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, kementerian yang bersinggungan dengan pangan tidak berkoordinasi satu sama lain. Hasilnya, data konsumsi di Kementerian Pertanian dengan Kementerian Koordinator Ekonomi pun tidak sejalan.

“Jika tentang data saja berbeda, lalu dimana kinerjanya? Ini kan memalukan,” ungkapnya.

Di kesempatan sama, Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (FEMA IPB), Arif Satria, menilai sangat wajar jika pemerintah melakukan impor untuk memenuhi pasokan ikan. Menurutnya impor ikan yang dilakukan adalah untuk jenis ikan yang tidak ada di perairan Indonesia.

“Impor memang tidak wajar, tapi untuk ikan yang tidak bisa hidup di perairan Indonesia seperti ikan salmon, pemerintah harus impor,” ujar Arif. [ald]

Link:  KLIK DISINI 

 

Sektor Perikanan Indonesia Jarang Dilirik Perbankan

Dian Ihsan Siregar    •    18 Juni 2016 14:12 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia memiliki kawasan perairan yang cukup luas dengan garis pantai terpanjang di dunia. Meski begitu, sektor perikanan belum mendapatkan tempat yang “nyaman” di sektor perbankan.

Hal itu disampaikan Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor ‎(IPB), Arif Satria‎ dalam diskusi membahas’Negeri Kelautan tapi Impor Ikan’, di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).

“Minimnya perhatian perbankan ke sektor perikanan terlihat dari rendahnya persentase kredit yang diberikan oleh perbankan terhadap perikanan. Perbankan hanya beri kredit 0,22 persen untuk perikanan. Angka itu sangat kecil bila dibandingkan luas laut yang dimiliki negeri kita ini,” tutur ‎Arif.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi menyebutkan, posisi konsumsi‎ di Indonesia masih sangat rendah. Dari data yang ada, rata-rata konsumsi ikan per kapita mencapai 38 kilogram (kg) per tahun. Dengan adanya kejadian itu, maka butuh stimulus bagi sektor perikanan agar konsumsi ikan di Indonesia mengalami peningkatan.

“Kita lihat saja masih banyak sekali apabila pengelolaan kelautan dan perikanan yang dikelola tidak pas,” jelas Viva Yoga.

Pemerintah pun, diakui Viva harus sigap dan waspada terhadap penurunan ekspor ikan. Karena, pada saat terjadi peningkatan produksi perikanan, harga jual ikan bisa mengalami penurunan yang drastisnya. Alhasil, nelayan kembali mengalami kerugian.

“Makanya KKP ini jadi sorotan. Karena kebijakan pemerintah terkait banyak kapal kecil. Laut jangan jadi petaka, tapi harus dimanfaatkan. Saat ini terjadi dilematis, kebijakan pemerintah saat ini belum ideal bagi nelayan,” tutup Viva Yoga Muladi. (AHL)

Link:  KLIK DISINI 

 

Efisiensi Anggaran, Pemerintah Harus Hentikan Operasi Kapal Ternak

Dian Ihsan Siregar    •    18 Juni 2016 16:35 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah telah memiliki Kapal Ternak KM Camara Nusantara I yang bisa mengangkut 500 ekor sapi dari NTT ke Pelabuhan Tanjung Priok. Kapal ini memiliki tujuan untuk menekan harga daging sapi di pasar. Namun, kenyataannya langkah itu tidak berjalan mulus, sebab harga daging tidak kunjung turun sesuai target Presiden Jokowi sebesar Rp80 ribu per kilogram (kg).

‎Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi mengungkapkan, kapal ternak belum efektif menekan harga daging di pasar. Karena, harga daging pun masih tinggi dan tidak sesuai target Jokowi sebesar Rp80 ribu per kg. ‎Dengan adanya kejadian itu, Viva menilai pemerintah masih tidak jeli melihat persoalan gejolak harga daging sapi.

‎”Pemerintah kurang jeli memilah soal daging. Ada ayam kampung ada ayam ras beda harganya, ayam kampung lebih tinggi. Di sapi pasar juga sama. Sapi kampung, sapi Bali, Aceh, Madura, harganya lebih tinggi dibandingkan sapi ras, apalagi lebih tinggi dibanding daging beku impor,” tegas Viva Yoga Mauladi, ‎dalam diskusi’Negeri Kelautan tapi Impor Ikan’, di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).

Tidak efektifnya kapal ternak tersebut, dia menginginkan pemerintah untuk segera menghentikan operasi kapal ternak dalam waktu dekat. Selain tidak bisa menambah suplai daging yang ada, kapal ternak ini pun bertentangan dengan rencana efisiensi anggaran pemerintah.

“Kapal ternak diberhentikan saja. Karena ada subsidi dari negara. Satu ekor sapi di subsidi 500 ribu per ekor. Untuk suplai Jabodetabek, Jabar dan Jateng hanya satu persen dari lokal. Apakah subsidi satu persen bisa menurunkan harga pasar, itu tidak mungkin, makanya diberhentikan saja, karena itu uang negara,” jelasnya.

Viva menginginkan pemerintah bisa mencari solusi alternatif dalam menurunkan harga daging, seperti diversifikasi daging dan memperbanyak sentra peternakan.

“Sekarang ini fokus pemerintah pemenuhan kebutuhan daging sapi. Kenapa tidak ada Aneka ragam dengan kerbau dan kelinci. Kerbau lebih murah, dan proteinnya lebih tinggi. Itu yang harus dilakukan (divesifikasi) daging,” ‎tukas Viva Yoga Mauladi.

Pada 3 April 2016, kapal ternak KM Camara Nusantara 1 mengangkut 500 sapi, tiba di pelabuhan Tanjung Priok terminal utama 107 pada pukul 09.00 pagi. Sebelumnya sudah ada lima kali pelayaran. Setiap pelayaran, dirinya diberi amanat untuk mengawal kedatangan kapal ternak sapi tersebut hingga sampai Tanjung Priok.

‎Sebanyak 500 sapi yang dibawa hari ini, menurut Roffi, memiliki jenis Sapi Bali. Dengan bertambahnya satu pelayaran yang sampai hari ini, maka total sapi yang sudah diangkut sebanyak 3 ribu ekor sapi. (AHL)

Link:  KLIK DISINI 

 

Data Pasokan Ikan Nasional Tak Akurat?

M Fadil Djailani

INILAHCOM, Jakarta – Meski Indonesia sukses menerapkan pemberantasan perikanan ilegal sejak akhir 2014, tetapi kritikan tajam tetap dialamatkan kepada Pemerintah Indonesia yang dinilai gagal mengendalikan pasokan ikan secara nasional.

Akibatnya, untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, kebutuhan ikan terpaksa dikirim dari negara lain alias diimpor dengan jumlah yang besar.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi mengatakan penyebab utama Indonesia mengimpor ikan adalah tidak keakuratannya data yang dimiliki pemerintah terkait produksi ikan secara nasional.

“Ini sebetulnya masalah lagi ada di data ikan yang dimiliki oleh pemerintah, bagaimana produksinya, distribusi ikan dan penggunaanya untuk apa Ini yang salah sama, seperti data data pangan yang lain, seperti data daging,” kata Yoga dalam sebuah diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (18/06/2016).

Anak buah Zulkifli Hasan ini menilai, selama ini para menteri yang mengatasi pangan sudah bekerja. Namun kinerjanya hanya sendiri-sendiri dan tidak koordinasi dengan baik.

Contohnya saja soal jumlah konsumsi daging sapi oleh penduduk Indonesia antara Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang berbeda data, akibatnya harga daging sapi mahal dan pemerintah membukan kran impor daging sapi sebanyak 10 ribu ton.

“Menteri Pertanian menyebut jumlah konsumsi daging mencapai 1,75 kg/kapita/tahun. Sementara Menteri Menko Ekonomi menyebut jumlah konsumsi daging mencapai 2,61kg/kapita/tahun, ini kan berbeda jauh sekali, jika tentang data saja berbeda, lalu dimana kinerjanya. Ini kan memalukan,” cetusnya. [hid]

Link:  KLIK DISINI 

 

Pemerintah Diminta Tak Tergantung Impor Ikan

SABTU, 18 JUNI 2016 | 15:44 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Izin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) atau impor ikan masih banyak diajukan oleh para pelaku industri perikanan kepada  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tercatat, pada periode Januari-Maret 2016 IPHP berjumlah 29.035 ton, dengan realisasi impor sebesar 11.460 ton.

Kebijakan pemerintah yang memberikan izin impor untuk sejumlah jenis ikan, dianggap sebagai solusi jangka pendek dan tak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Impor ini solusi jangka pendek, jangan sampai mendorong ketergantungan dan menciderai harga pasar,” ujar Arif Satria Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB), dalam diskusi, di Menteng, Jakarta, Sabtu, 18 Juni 2016.

Hingga April 2016, bersasarkan data dari KKP, IPHP telah diberikan kepada 167 perusahaan importir. Yakni, industri pengalengan (27,25 persen), re-ekspor (45,33 persen), pemindangan (17,66 persen), fortifikasi (0,41 persen), horeka dan pasar modern (6,46 persen), kemudian  umpan (2,90 persen).

Arif menambahkan keran impor harus dibatasi dengan syarat dan kondisi khusus yang memprioritaskan produksi ikan dalam negeri. “Misalnya impor jika ketersediaan ikan sejenis tidak mencukupi,” katanya.

Arif  mengaku miris mengetahui daftar negara-negara pemasok impor ikan Indonesia. “Kita sedih masak impor ikan kembung misalnya harus dari Arab Saudi, Yaman, bahkan Malaysia,” katanya.

Arif  meminta pemerintah harus mengkaji dan memeriksa DNA atau asal ikan impor tersebut. “Impor juga harus cek lagi, jangan-jangan asalnya dari kita.”

Untuk mengatasi problem impor ikan, Arif mengatakan dibutuhkan solusi percepatan sistem logistik ikan dan rantai dingin. Ada kebutuhan membangun cold storage berantai untuk menyimpan suplai ikan dalam negeri. “Misal di timur Indonesia over supply, bisa disimpan dulu nanti kalau ada daerah yang kekurangan didistribusikan, semacam bulog perikanan,” katanya.

Langkah ini juga diharapkan dapat mengatasi disparitas harga hasil perikanan akibat kurangnya suplai atau distribusi ikan yang tidak merata. Oleh karena itu, untuk mendukung langkah-langkah tersebut, menurut Arif dibutuhkan roadmap industri perikanan dan kelautan Indonesia yang jelas dan terukur. “Jadi ada kesamaan persepsi kalau roadmapnya clear.”

GHOIDA RAHMAH

Link:  KLIK DISINI 

 

Berkedok Industri Pengolahan, Banyak Perusahaan Asing Curi Ikan Indonesia

Dian Ihsan Siregar    •    18 Juni 2016 15:00 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan‎ (KKP) gencar menindas pencuri ikan dengan menenggelamkan kapal. Di balik itu, Indonesia masih punya satu pekerjaan besar untuk meringkus pencuri ikan yang bermodus menjadi perusahaan asing legal yang beroperasi di Indonesia.

Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor ‎(IPB), Arif Satria mengungkapkan, ada satu trik khusus bagi perusahaan-perusahaan ‎asing legal dalam mencuri ikan di Indonesia. Mereka bersembunyi di balik izin operasi industri pengolahan.

“Mereka gunakan izin pengolahan, tapi mereka gunakan untuk curi ikan di sini (Indonesia),” tutur Arif, diskusi membahas’Negeri Kelautan tapi Impor Ikan’, di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).

Dengan menggunakan kedok berbisnis industri pengolahan, jelas Arif, perusahaan asing tersebut memperoleh berbagai jenis ikan dari nelayan Indonesia dan diselundupkan ke luar negeri. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus mengantisipasi kejadian tersebut karena masih luput dari perhatian pemerintah.

“Jadi ikannya dibawa keluar dari industri. Akibatnya apa. Ikan yang kita miliki dibawa lari. Tapi industri pengolahan itu kosong, dan tidak beroperasi. Hal itu yang harus menjadi perhatian pemerintah,” pungkas Arif.

Belum lama ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mendalami penangkapan kapal ikan berbendera Tiongkok, Gui Bei Yu, di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Langkah itu dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan di perairan Tanah Air, termasuk menekan tindakan pencurian ikan.

Penangkapan kapal tersebut dilakukan KRI Oswald Siahaan-354 TNI Angkatan Laut yang berada di bawah kendali operasi (BKO) Gugus Tempur Laut Armada RI Kawasan Barat (Guspulaarmabar) pada Jumat pekan lalu.

Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mengatakan, penyidikan yang dilakukan pihaknya karena kapal tersebut diduga kerap mencuri ikan di perairan Indonesia. Sanksi terkait aksi ini akan diputuskan setelah proses penyidikan selesai.

“Yang melakukan penangkapan ada KRI armada barat yang dilakukan dua hari lalu. Hari ini kita sedang selidiki,” ujar Susi.

Susi menegaskan, dalam memerangi tindak pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, KKP bersama pihak-pihak terkait tidak akan pandang bulu. ‎Sekali pun berasal dari negara sahabat, akan tetap dilakukan penangkapan dan diproses secara hukum bila terbukti melakukan tindakan pencurian ikan.

“Kita ke semua kapal yang melakukan pencurian di wilayah Indonesia pasti kita tangkap. Dari Tiongkok, Thailand, Filipina, Amerika, kalau ada pun kita tangkap. Kalau melanggar dan melakukan pencurian di ZEE (zona ekonomi eksklusif) kita pasti tangkap,” tegas Susi. (AHL)

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.