Para Menteri Bertikai, apa langkah Jokowi

Para Menteri Bertikai, apa langkah Jokowi

Jokowi Disarankan Bentuk Kode Etik Tertulis yang Atur Sikap Anggota Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo disarankan untuk membentuk regulasi berupa kode etik yang mengatur peran dan sikap para anggota kabinet.Kode etik dinilai perlu dalam mencegah terjadinya perselisihan di antara anggota kabinet. (Baca: “Jokowi Harus Mencari Mana Menteri yang Benar, Mana yang Salah” ).”Perlu kode etik yang dibuat tertulis, karena aktor-aktor yang berselisih ini tidak paham pemerintahan, tidak tahu etika, maka perlu code of conduct,” ujar mantan Deputi Bidang Politik Wakil Presiden, Djohermansyah Johan dalam diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3/2016). Menurut Johan, perselisihan antar menteri yang dilakukan secara terbuka sangat berbahaya, karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap Presiden dan pemerintah.Bahkan, menurut Johan, konflik para menteri ini dapat merusak wibawa Presiden.Selebihnya Johan mengatakan, kode etik anggota kabinet tersebut nantinya akan mengatur hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan para menteri. Misalnya, jika ada keputusan pemerintah yang belum final, maka para menteri hanya boleh menyampaikan argumen pribadi, namun tidak diperkenankan menyerang pendapat menteri lainnya. Selain itu, kode etik dinilainya dapat berfungsi dalam mengawasi para menteri agar bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. (Baca: Jokowi: Menteri Jangan Ributkan Hal yang Belum Saya Putuskan!).Para menteri dilarang untuk bertindak di luar struktur kabinet, atau di luar tugas pokoknya. Lebih lanjut, menurut Johan, kode etik tersebut juga harus memuat sanksi bagi anggota kabinet yang melanggarnya. Misalnya, sanksi ringan berupa teguran, hingga sanksi berat berupa pencopotan dari jabatannya.

Penulis: Abba Gabrillin, Editor: Icha Rastika

Link:  KLIK DISINI 

 

“Jokowi Harus Mencari Mana Menteri yang Benar, Mana yang Salah”

JAKARTA, KOMPAS.com – Politisi PDI Perjuangan Andreas Pereira meminta Presiden Joko Widodo lebih bijaksana dalam menyelesaikan kegaduhan terkait para menteri. Penyelesaian yang tidak bijaksana dinilainya dapat merugikan pemerintah. “Presiden harus arif, jangan sampai akibatnya malah fatal,” ujar Andreas dalam diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3/2016). Menurut Andreas, langkah yang dilakukan Jokowi tidak cukup jika hanya memberikan pernyataan-pernyataan tegas untuk mengingatkan para menteri yang berselisih. (Baca: Jokowi: Menteri Jangan Ributkan Hal yang Belum Saya Putuskan!). Sementara itu, di sisi lain, Jokowi tidak bisa begitu saja mengganti para menteri yang terlibat perselisihan.Sebab, menurut Andreas, semua menteri yang terlibat perselisihan belum tentu salah. Masing-masing menteri memiliki pandangan dan pemikiran masing-masing yang bisa saja berbeda terkait satu hal. Bisa jadi pula pendapat yang dipertahankan masing-masing menteri tersebut mengandung kebenaran. (Baca: Ketua DPD Minta Para Menteri Tak Hanya Berdebat Tanpa Hasil). “Kalau semua ribut lalu diganti, itu tidak benar juga. Jokowi harus mencari mana yang benar, mana yang salah,” kata Andreas.

Penulis: Abba Gabrillin, Editor: Icha Rastika

Link:  KLIK DISINI 

 

“Pada Era SBY, Sesama Menteri Bahkan sampai Adu Fisik”

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik Djohermansyah Johan mengatakan, konflik sesama anggota kabinet tidak hanya terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Johan, konflik sesama menteri juga terjadi pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, menurut Johan, sesama menteri yang berseteru ketika itu sampai adu fisik. (Baca: “Jokowi Harus Mencari Mana Menteri yang Benar, Mana yang Salah”). “Sesama menteri sering terjadi perbedaan pendapat, bahkan sampai kontak fisik. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri,” kata Johan dalam diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3/2016). Menurut Johan, peristiwa itu terjadi sesaat sebelum SBY memimpin rapat kabinet. Kedua pihak yang berbeda pendapat merasa sakit hati sehingga terbawa emosi, lalu terjadilah kontak fisik. Pertikaian antara dua menteri itu berakhir setelah seorang menteri koordinator yang membawahkan keduanya melerai mereka. Meskipun demikian, menurut Johan, konflik tersebut hanya diketahui oleh kalangan internal kabinet dan Istana. Konflik itu segera diselesaikan dan tidak ada yang mengungkapkan pertikaian internal kabinet itu ke hadapan publik. “Konflik karena beda pendapat itu wajar sebenarnya, tetapi dulu berbeda dengan sekarang, konflik tidak terbuka dan tidak sampai ke publik,” kata Johan. Menurut dia, dalam sistem presidensial, konflik di internal kabinet tidak boleh sampai diketahui publik. Presiden sebagai pemimpin tertinggi sebaiknya segera mengambil inisiatif untuk menyelesaikan konflik tersebut. “Publik harus tetap melihat bahwa pemerintah itu solid,” ujar Johan.

Link:  KLIK DISINI 

 

Gaduh Menteri Di Era SBY Kadang Berujung Adu Fisik

Sabtu, 5 Maret 2016 | 13:11

[JAKARTA] Mantan Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik, Djohermansyah Djohan mengungkapkan gaduh antara menteri kabinet terjadi juga pada Era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, menurut Johan, di era SBY, sesama menteri yang terlibat perseteruan saling adu fisik. “Sesama menteri sering terjadi perbedaan pendapat, bahkan sampai kontak fisik, saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri,” ujar Djohan saat menjadi pembicara pada diskusi Populi Center dan Smart FM Network yang bertajuk “Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi?”‎ di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3). Konflik antara menteri, kata Djohan terjadi sesaat sebelum Presiden SBY memimpin rapat kabinet. Kedua pihak yang berbeda pendapat merasa sakit hati, sehingga terbawa emosi untuk melakukan kontak secara fisik. Konflik keduanya kemudian berakhir setelah seorang menteri koordinator yang membawahi keduanya berupaya melerai. Meski demikian, menurut Djohan, konflik tersebut hanya diketahui oleh kalangan internal kabinet dan Istana. Konflik kedua menteri segera diselesaikan, dan tidak diungkapkan kepada publik melalui media massa. “Konflik karena beda pendapat itu wajar sebenarnya, tapi dulu berbeda dengan sekarang, konflik tidak terbuka dan tidak sampai ke publik,” kata Johan. Djohan mengatakan, dalam sistem presidensial, konflik di internal kabinet tidak boleh sampai diketahui publik. Presiden sebagai pemimpin tertinggi sebaiknya segera mengambil inisiatif untuk menyelesaikan konflik tersebut. “Publik harus tetap melihat bahwa pemerintah itu solid,” kata Djohan. [YUS/L-8]

Link:  KLIK DISINI 

 

Presiden Diminta Hentikan Menteri Gaduh

JAKARTA – Terkait dengan skema Blok Masela, dua pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) saling ribut di ruang publik, mereka adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira meminta agar Presiden Jokowi harus segera menghentikan perseturan dua menteri tersebut. Pasalnya jika terlalu lama dibiarkan publik akan mempersepsikan Kebinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla tidak solid. “Bahwa pernyataan itu saja tidak cukup, seharusnya harus ada tindakan untuk menghentikan kegaduhan,” ujar Andreas dalam sebuah diskusi di Populi Center dan Smart FM Network dengan tema ‘Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi?”‘, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3/2016). Namun, cara menyelesaikannya dikatakan harus secara bijaksana. Jangan sampai penyelesaian tersebut malah menjadi bumerang terhadap Presiden Jokowi. “Presiden harus arif, jangan sampai akibatnya malah fatal. Kalau semua ribut lalu diganti, itu tidak benar juga. Jokowi harus mencari mana yang benar, mana yang salah,” katanya. Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli bersitegang soal kilang gas alam cair Blok Masela, Maluku, adalah. Keduanya bersitegang perihal kilang itu hendak dibangun di laut atau di darat. Sudirman Said pernah menyindir Rizal Ramli karena merasa kinerjanya dihambat oleh pria dengan jurus ngepret itu. Padahal, kata Sudirman, hal yang dikerjakannya berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai Menteri ESDM. Sebagaimana diketahui, Rizal bersikukuh pembangunan Blok Masela lebih ideal di darat. Namun Sudirman meminta pembangunan tersebut lebih tepat dibagun di laut. (wal)

Link:  KLIK DISINI 

 

PDIP Heran Menteri Profesional Ribut di Kabinet

 

JAKARTA – Soal Blok Masela, di Maluku dua pembantu presiden saling bersitegang, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira mengaku heran dengan para menteri tersebut.

Karena kata dia, yang nyatanya sering membuat gaduh adalah para pembantu presiden yang dibilang sangat profesional. Karena mereka labelnya bukan dari partai politik.

“Menarik dan mengejutkan yang dulu disebut sebagai bapak profesional, tapi sekarang para profesional ini yang ribut di kabinet,” ujar Andres dalam sebuah diskusi di Populi Center dan Smart FM Network dengan tema ‘Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi?”‘, Sabtu (5/3/2016).

Dia melihat silang pendapat tersebut bukan lagi hal yang biasa. Karena mereka mengunakan media sosial saling menyidir. Karenanya, dia menilai Sudirman Said dan Rizal Ramli telah membuat dinamika kegaduhan di dalam Kabinet Kerja.

“Kalau kita lihat bukan dinamika tetapi sudah mengarah ke kegaduhan, dulu saya mah lihat ini dinamika politik, tapi sudah ada kegaduhan, dan kejadian ini membuat masyarakat meperhatikan,” katanya.

Sekadar informasi, Rizal Ramli melakukan perdebatan dengan Sudirman Said terkait Blok Masela. Di mana Rizal menginginkan skema darat (onshore) dalam pengembangan blok migas, sedangkan Sudirman berbeda pendapat dengan mengedepankan skema pembangunan di laut (offshore). Cadangan gas di blok tersebut sendiri ditaksir mencapai 10 triliun kaki kubik (TCF).

(wal)

Link:  KLIK DISINI 

 

Kabinet Gaduh, Jokowi Diminta Pilah Mana Menteri yang Benar dan Salah

Indah Mutiara Kami – detikNews, Foto: Indah Mutiara Kami

Jakarta – Presiden Joko Widodo disarankan untuk mengambil langkah yang bijak untuk meredam kegaduhan di kabinet. Tak perlu langsung menindak semua pihak, Jokowi harus lebih dulu menentukan mana menteri yang sebenarnya salah.

“Jangan sampai kegaduhan berakhir begitu saja, ya sudah yang penting diam. Atau semua yang ribut diganti, tapi perlu dicari siapa yang benar siapa yang salah,” kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/3/2016).

Hal itu disampaikan dalam diskusi Smart FM dan Populi Center bertemakan ‘Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi’. Para menteri seharusnya sevisi dengan Presiden, bukannya ribut soal keputusan yang belum diambil.

Andreas berharap mendengar keputusan segera dari Jokowi. Dengan demikian, kegaduhan bisa berhenti dan kabinet bisa sesuai namanya lagi yaitu Kabinet Kerja.

“Yang kita harapkan adalah Presiden harus ambil keputusan, sehingga tidak terjadi lagi kegaduhan,” ungkapnya.

Dia mengibaratkan langkah yang harus diambil bagaikan permainan sepakbola. Pelanggaran yang dilakukan pemain bisa diganjar dengan kartu kuning atau kartu merah.

“Kita analogikan ini seperti sepakbola, harus ada kartu kuning dan kartu merah,” ujar Andreas.

Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan agar para menteri jangan meributkan sesuatu yang belum dia putuskan. Peringatan itu bisa saja berujung pada evaluasi.

“Yang pasti akan minta penjelasan kepada, ini jangan dikonotasikan ke dua menteri ya, ini berlaku untuk semua bukan persis pada satu atau dua menteri, tapi semua menteri yang menurut Presiden gaduh itu,” kata Jubir Presiden Johan Budi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis(3/3/2016).

(imk/faj)

 

Link:  KLIK DISINI 

 

PDIP: Presiden Tak Nyaman, Harus Ada Tindakan Setop Gaduh di Kabinet

Indah Mutiara Kami – detikNews, Foto: Indah Mutiara Kami

Jakarta – Presiden Joko Widodo dinilai sudah tidak nyaman dengan kegaduhan antarmenteri yang terjadi saat ini. Kini, tindakan tegas untuk menghentikannya dinanti.

“Kejadian ini membuat semua masyarakat memperhatikan, presiden sendiri tidak nyaman dengan ini. Tidak cukup dengan pernyataan, harus ada tindakan untuk hentikan kegaduhan,” kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/3/2016).

Hal itu disampaikan dalam diskusi Smart FM dan Populi Center bertemakan ‘Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi’. Soal tindakan tegas, Andreas mengingatkan bahwa harus juga diperhitungkan dengan matang.

“Jangan sampai kegaduhan berakhir begitu saja, ya sudah yang penting diam. Atau semua yang ribut diganti, tapi perlu dicari siapa yang benar siapa yang salah,” ungkapnya.

“Presiden perlu arif melihat persoalan sehingga tidak ambil sikap fatalistik, diam semua atau semua keluar,” sambung Andreas.

Juru Bicara Presiden, Johan Budi sudah mengatakan bahwa Presiden Jokowi unhappy dengan kegaduhan ini. Presiden Joko Widodo juga sudah mengingatkan agar para menteri jangan meributkan sesuatu yang belum dia putuskan.

“Jangan ributkan sesuatu yang belum tuntas, yang belum saya putuskan. Ini sebuah pekerjaan besar. Saya perlu banyak dengar dari kiri, kanan, atas, bawah. Kalau hal kecil langsung saya putuskan. Kalau hal yang menyangkut jangka panjang, betul-betul saya perlu ada masukan, ada input-input yang betul, sehingga keputusannya itu jernih dan benar bagi negara,” kata Jokowi di Gedung JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (4/3/2016).

(imk/faj)

Link:  KLIK DISINI 

 

Selalu Bikin Keributan, Dua Menteri Ini Dianggap Tidak Profesional

Matatelinga.com, Soal Blok Masela, di Maluku dua pembantu presiden saling bersitegang, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira mengaku heran dengan para menteri tersebut.

Karena kata dia, yang nyatanya sering membuat gaduh adalah para pembantu presiden yang dibilang sangat profesional. Karena mereka labelnya bukan dari partai politik.

“Menarik dan mengejutkan yang dulu disebut sebagai bapak profesional, tapi sekarang para profesional ini yang ribut di kabinet,” ujar Andres dalam sebuah diskusi di Populi Center dan Smart FM Network dengan tema ‘Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi?”‘, Sabtu (5/3/2016). Seperti dilansir okezone.com

Dia melihat silang pendapat tersebut bukan lagi hal yang biasa. Karena mereka mengunakan media sosial saling menyidir. Karenanya, dia menilai Sudirman Said dan Rizal Ramli telah membuat dinamika kegaduhan di dalam Kabinet Kerja.

“Kalau kita lihat bukan dinamika tetapi sudah mengarah ke kegaduhan, dulu saya mah lihat ini dinamika politik, tapi sudah ada kegaduhan, dan kejadian ini membuat masyarakat meperhatikan,” katanya.

Sekadar informasi, Rizal Ramli melakukan perdebatan dengan Sudirman Said terkait Blok Masela. Di mana Rizal menginginkan skema darat (onshore) dalam pengembangan blok migas, sedangkan Sudirman berbeda pendapat dengan mengedepankan skema pembangunan di laut (offshore). Cadangan gas di blok tersebut sendiri ditaksir mencapai 10 triliun kaki kubik (TCF).

Link:  KLIK DISINI 

 

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan.

Gaduh Menteri Di Era SBY Kadang Berujung Adu Fisik

Mantan Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik, Djohermansyah Djohan mengungkapkan gaduh antara menteri kabinet terjadi juga pada Era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, menurut Johan, di era SBY, sesama menteri yang terlibat perseteruan saling adu fisik.

“Sesama menteri sering terjadi perbedaan pendapat, bahkan sampai kontak fisik, saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri,” ujar Djohan saat menjadi pembicara pada diskusi Populi Center dan Smart FM Network yang bertajuk “Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi?”‎ di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3).

Konflik antara menteri, kata Djohan terjadi sesaat sebelum Presiden SBY memimpin rapat kabinet. Kedua pihak yang berbeda pendapat merasa sakit hati, sehingga terbawa emosi untuk melakukan kontak secara fisik.

Konflik keduanya kemudian berakhir setelah seorang menteri koordinator yang membawahi keduanya berupaya melerai.

Meski demikian, menurut Djohan, konflik tersebut hanya diketahui oleh kalangan internal kabinet dan Istana. Konflik kedua menteri segera diselesaikan, dan tidak diungkapkan kepada publik melalui media massa.

“Konflik karena beda pendapat itu wajar sebenarnya, tapi dulu berbeda dengan sekarang, konflik tidak terbuka dan tidak sampai ke publik,” kata Johan.

Djohan mengatakan, dalam sistem presidensial, konflik di internal kabinet tidak boleh sampai diketahui publik. Presiden sebagai pemimpin tertinggi sebaiknya segera mengambil inisiatif untuk menyelesaikan konflik tersebut.

“Publik harus tetap melihat bahwa pemerintah itu solid,” kata Djohan.

Link:  KLIK DISINI 

 

Jokowi Perlu Buat Kode Etik untuk Menterinya

 

JAKARTA, (PRLM).- Mengingat kegaduhan para menteri terus-menerus bermunculan, Presiden RI Joko Widodo perlu membuat kode etik (code of conduct) untuk para pembantunya itu. Hal ini penting karena menyangkut kewibawaan seorang presiden. Jika menteri terus dibiarkan gaduh, pemerintahan bisa kehilangan kepercayaan publik.

“Saya mengusulkan, karena perilaku menteri yang tampaknya tidak beretika dalam pemerintahan maka harus dibuat code of conduct bagi anggota kabinet, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan,” kata mantan Dirjen Otda Kemendagri yang juga mantan Deputi Bidang Politik Wapres Djohermansyah Djohan dalam Diskusi “Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi?” di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3/2016).

Djohermansyah mencontohkan dalam kode etik nantinya diatur, jika ada keputusan pemerintahan yang belum final, misalnya seperti blok Masela, menteri masing-masing hanya menyampaikan argumen pribadi. Sehingga argumen itu hanya berisi pendapat tanpa menyerang menteri yang lainnya.

“Itu tidak etis dalam pemerintahan,” kata Djohermansyah. Kalau nantinya ada menteri yang masih melakukan apa yang tidak boleh dilakukan sesuai kode etik itu, maka menteri itu mendapat sanksi. Djohermansyah mengatakan, sanksinya dapat mulai dari yang paling ringan seperti ditegur, sampai dikeluarkan dari anggota kabinet.

Dengan begitu, kata Djohermansyah, hal yang masih bersifat rahasia, tidak dapat disampaikan ke publik. Djohermansyah mengatakan pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, kode etik para menteri memang tidak ada. Namun, menteri-menteri pada masa itu umumnya dapat menahan diri untuk tidak membawa perdebatan ke ranah publik. “Perdebatan sebenarnya bisa saja dibawa ke depan publik, tetapi yang tidak boleh yang membuat gaduh,” katanya. (Arie C. Meliala/A-170)***

Link:  KLIK DISINI 

 

PDIP Heran Mengapa Menteri dari Kalangan Profesional Membuat Gaduh

 

JAKARTA,(PRLM).– Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Pereira terheran-heran dengan gaduhnya para pembantu Presiden RI Joko Widodo yang justru datang dari menteri-menteri kalangan profesional. Kegaduhan para menteri itu membuat Jokowi sampai mengeluarkan kata-kata keras untuk mengingatkan pembantunya.

“Yang terjadi ini antara para menteri yang dulu ketika pembentukan kabinet dikategorikan para profesional. Saya kaget, kok para profesional yang begini. Kejadian ini membuat semua memperhatikan dan Jokowi mulai agak keras sampaikan pandangannya tentang kasus ini ketika dia mengunjungi proyek,” kata Andreas dalam Diskusi “Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi?”‎ di Menteng, Jakarta, Sabtu, 5 Maret 2016.

Beberapa menteri yang sempat bersilang pendapat padahal sama-sama mewakili pemerintah seperti Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno soal proyek kereta cepat, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli soal Blok Masela dan sebelumnya soal proyek listrik, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar yang saling sindir di media sosial tentang pelayanan Garuda.

Andreas mengingatkan, pernyataan keras dari presiden tidak cukup sebatas pernyataan saja. Presiden juga perlu benar-benar melakukan tindakan untuk menghentikan kegaduhan itu. Dia memandang, presiden perlu mengambil substansi perdebatan yang ada.

“Pernyataan itu tidak cukup dengan pernyataan saja tapi tindakan untuk menghentikan kegaduhan. Tapi perlu juga diambil substansi kebenaran dari kegaduhan. Jangan sampai kegaduhan ini berakhir begitu saja,” katanya.

Perdebatan antarmenteri sewajarnya ada dalam ruang rapat terbatas atau hanya di rapat kabinet

Hal yang perlu dicapai, menurutnya, bukan yang penting menteri diam atau yang penting semua yang ribut diganti. Namun, harus mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dalam perdebatan itu. “Harus ada keyakinan tentang sikap yang diambil sehingga tidak mengambil sikap yang fatal,” kata Andreas

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi sebelumnya mengatakan presiden tidak senang dengan peristiwa belakangan ini. Seolah-olah antarmenteri saling serang di ranah publik, baik melalui media sosial maupun secara terbuka. “Tentu presiden tidak happy dengan situasi yang seperti itu dan kembali beliau menegaskan, sempat saya bicara juga, bahwa tolong ini dihentikan kepada para menteri,” kata Johan.

Perdebatan antarmenteri sewajarnya ada dalam ruang rapat terbatas atau hanya di rapat kabinet. Menurut Johan, presiden sudah mengingatkan para menterinya agar apa yang belum disampaikan oleh presiden, jangan didahului oleh pernyataan-pernyataan yang seolah-olah itu mengatasnamakan presiden. (Arie C. Meliala/A-170)***

 

Link:  KLIK DISINI 

 

Menteri Bikin Gaduh, Jokowi Harus Buat Kode Etik

March 5, 2016

Radarpolitik.com, Jakarta – Mengingat kegaduhan para menteri terus-menerus bermunculan, Presiden RI Joko Widodo perlu membuat kode etik (code of conduct) untuk para pembantunya itu. Hal ini penting karena menyangkut kewibawaan seorang presiden. Meski disisi lain perdebatan para menteri sebenarnya sesuatu yang sehat. Apalagi perdebatan itu demi menuju keputusan yang baik. Namun, perdebatan itu seharusnya tidak dibawa ke ranah publik dan membuat gaduh masyarakat.

Dirjen Otda Kemendagri yang juga mantan Deputi Bidang Politik Wapres Djohermansyah Djohan memgatakan, menteri harus tahu posisinya sebagai pembantu atau bawahan presiden. Jika menteri terus dibiarkan gaduh, pemerintahan bisa kehilangan kepercayaan publik. “Saya mengusulkan, karena perilaku menteri yang tampaknya tidak beretika dalam pemerintahan maka harus dibuat code of conduct bagi anggota kabinet, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan,” kata Djohan dalam Diskusi “Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi?” di Menteng, Seperti dikutip Halloapakabar.com, di Jakarta, Sabtu, (5/3)

Djohan mencontohkan dalam kode etik nantinya diatur, jika ada keputusan pemerintahan yang belum final, misalnya seperti blok Masela, menteri masing-masing hanya menyampaikan argumen pribadi. Sehingga argumen itu hanya berisi pendapat tanpa menyerang menteri yang lainnya. “Itu tidak etis dalam pemerintahan,” kata Djohan.

Kalau nantinya ada menteri yang masih melakukan apa yang tidak boleh dilakukan sesuai kode etik itu, maka menteri itu mendapat sanksi. Djohermansyah mengatakan, sanksinya dapat mulai dari yang paling ringan seperti ditegur, sampai dikeluarkan dari anggota kabinet.

Dengan begitu, kata Djohan, hal yang masih bersifat rahasia, tidak dapat disampaikan ke publik. Meski pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, kode etik para menteri memang tidak ada. Namun, menteri-menteri pada masa itu umumnya dapat menahan diri untuk tidak membawa perdebatan ke ranah publik. “Perdebatan sebenarnya bisa saja dibawa ke depan publik, tetapi yang tidak boleh yang membuat gaduh,” ungkapnya.

Sementara itu, Dekan Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM‎) Erwan Agus Purwanto memandang, para menteri dari kalangan profesional yang bersilang pendapat bisa terjadi karena ada kepercayaan diri yang berlebihan dengan pengetahuan yang dimilikinya. “Ini ada kaitannya dengan over confidence dengan pengetahuan yang dimiliki. Mereka terbiasa menyampaikan dengan lugas karena mereka profesional tanpa tendeng aling-aling menyampaikan pendapatnya,” kata Erwan.

Jika dalam sidang kabinet para menteri menyampaikan pendapatnya secara tajam, kata Erwan, tidak masalah. Namun, menjadi masalah jika pendapatnya disampaikan di depan publik. Erwan juga mengingatkan adanya relasi menteri yang tidak seharusnya dilupakan para menteri.

Pertama aspek manajerial, para menteri sudah diatur apa yang menjadi tugasnya. Bahkan ada UU kementerian sehingga menteri menurut Erwan pasti tahu mana “lahannya”. Kedua, aspek kepemimpinan, dalam hal ini presiden sebagai pimpinan. “Menteri harus paham posisi. Menteri pembantu presiden sehingga tidak boleh melangkahi presiden. Instruksi presiden harus dipatuhi,” katanya.

Beberapa menteri yang sempat dikabarkan bersilang pendapat antara lain Menteri Perhubungan Ignasus Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno soal proyek kereta cepat, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli soal Blok Masela dan juga sebelumnya soal proyek listrik, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar yang saling sindir di media sosial tentang pelayanan Garuda. (drw/rdp).

Link:  KLIK DISINI 

 

Gaduh Kabinet, Sikap Tegas Jokowi Dinantikan

SABTU, 05 MARET 2016 | 14:39 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Pereira mengatakan sudah waktunya Presiden Joko Widodo bertindak tegas mengatasi kegaduhan kabinet. Tindakan tegas tersebut bisa berupa mencopot menteri yang membuat gaduh.

“Reshuffle, kenapa tidak?” kata Andreas dalam diskusi “Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi?” di Menteng, Jakarta, Sabtu, 5 Maret 2016.

Andreas menganalogikan seperti dalam permainan sepak bola. Presiden harus berani memberikan peringatan keras bagi menteri-menteri penyebab kegaduhan. “Ada yang dikasih kartu kuning, ada yang kartu merah. Presiden yang eksekusi,” ujarnya.

Menurut Andreas, Presiden yang sudah memberikan sikap dengan menegur menteri yang berseteru harus diiringi dengan sikap tegas. Ini diperlukan agar kegaduhan berakhir dan tidak berpotensi terjadi kembali pada masa depan.

Mantan Deputi Bidang Politik Wakil Presiden Djohermansyah Djohan menambahkan, bila keputusan reshuffle yang diambil oleh Presiden, Presiden terlebih dulu harus menyelesaikan masalah yang muncul. Menurut dia, kegaduhan kabinet saat ini terjadi lantaran para menteri tidak sadar dirinya adalah pejabat ekstra tinggi, yang dituntut bersikap pantas di muka publik.

Karena itu, menurut Djohan, Presiden perlu membuat code of conduct atau kode etik yang menjabarkan apa yang boleh dan dilarang dilakukan para menteri. Kode etik ini diperlukan guna membantu Presiden bersikap tegas bila ada menteri yang melanggar.

Presiden bisa memberikan peringatan, dari teguran hingga pemberhentian. “Jadi tidak asal reshuffle, selesaikan dulu, kan ada aturan mainnya. Itu tadi code of conduct,” tuturnya.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Erwan Agus Purwanto, yakin, di balik karakter Jokowi yang lemah lembut, mantan Wali Kota Solo itu bisa memberikan keputusan tegas. “Rekam jejaknya, kan, begitu, meski lemah lembut, bisa tegas ambil keputusan. Ini yang kita tunggu,” ucapnya.

Publik diramaikan oleh perseteruan antara Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said terkait dengan kebijakan Blok Masela. Saling sindir di antara keduanya pun terjadi.

Perseteruan Rizal dan Sudirman dipicu perbedaan pendapat mengenai rencana pembangunan kilang gas Blok Masela. Rizal menginginkan kilang gas berada di darat (onshore), sedangkan Sudirman mendukung kilang terapung di laut (offshore).

Perseteruan antarmenteri di Kabinet Kerja banyak terjadi. Sudirman Said dengan Rizal Ramli menjadi sosok terbanyak yang menyumbang kegaduhan. Dua menteri kalangan profesional ini juga pernah berdebat soal proyek listrik 35 ribu megawatt dan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

AHMAD FAIZ

Link:  KLIK DISINI 

 

 

Jokowi Diminta Jangan Ragu Ganti Menteri Tukang Gaduh

‘Presiden Jokowi juga harus tunjukkan kepemimpinannya.’

Sabtu, 5 Maret 2016 | 13:25 WIB, Oleh : Toto Pribadi, Agus Rahmat

 

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo dinilai sudah tidak punya beban untuk melakukan reshuffle terhadap menteri yang membuat gaduh dalam kabinetnya. Karena, selama ini Jokowi mengaku tak tersandera oleh partai politik.

Demikian menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik dari Universitas Gajah Mada, Erwan Agus Purwanto. Menurut dia, beban politik Jokowi untuk reshuffle menteri gaduh, tidak seberat seperti saat melakukan reshuffle pertama.

Sebab diketahui, pada reshuffle pertama ada nama Menkpolhukam Tedjo Edhie yang saat itu berasal dari Partai Nasdem. Tedjo digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

“Dalam reshuffle pertama Presiden berani meskipun dari parpol sering buat kegaduhan tapi dia berani. Apalagi profesional, saya kira jauh lebih mudah karena tidak akan menimbulkan tensi dengan partai pendukung,” jelas Erwan, dalam diskusi Populi Center bertajuk ‘Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi?’ pada Sabtu 5 Maret 2016.

Menurutnya, memang saat ini pemerintah membutuhkan iklim yang kondusif. Apalagi, ekonomi dunia sedang tidak membaik, sehingga di dalam negeri harus solid termasuk sesama menteri.

Selama satu tahun lebih, kondisi ekonomi mengarah pada hal positif. Gejolak juga, dianggapnya cenderung bisa dikendalikan. Sehingga, Erwan mengaku yakin ketika situasi internal pemerintah ini bisa diatasi, tergantung sikap Presiden Jokowi.

“Saatnya Presiden menunjukkan leadership nya, tidak hanya statement di media tapiaction,” kata Erwan.

Menurut dia, harus ada ultimatum terakhir bagi menteri tersebut. Jangan sampai, Presiden hanya mengultimatum di ranah publik namun tidak melakukan langkah nyata.

Dia mencontohkan, seperti pemberian SP3. Presiden bisa mengatakan, karena sudah tidak sesuai maka tidak bisa lagi satu kapal dalam pemerintahan. “Saya kira itu yang harus dilakukan Presiden,” kata Erwan.

Link:  KLIK DISINI 

 

 

Ribut Sudirman Said dengan Rizal Ramli Sudah Mengarah Kegaduhan

Dua menteri yang bertikai itu berasal dari kalangan profesional.

Ardi Mandiri, Dwi Bowo Raharjo : 05 Mar 2016 | 10:23

Suara.com – Rizal Ramli dan Sudirman Said Ribut, Andreas: Sudah Mengarah Kegaduhan. Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli tengah berseteru soal soal Blok Masela, di Maluku. Menyikapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira, merasa heran dengan yang diperlihatkan kedua pembantu presiden tersebut. Dia heran karena menteri-menteri itu dari kalangan profesional.

“Menarik dan mengejutkan yang dulu disebut sebagai bapak profesional, tapi sekarang para profesional ini yang ribut di kabinet,” ujar Andres saat diskusi dengan tema “Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi?”‎ di Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/3/2016).

Menurut Andreas apa yang dilakukan Rizal Ramli dan Sudirman Said seharusnya tak patut diperlihatkan di publik. Apalagi mereka ‘berantamnya’ saling menyindir di media sosial.

“Kalau kita lihat bukan dinamika tetapi sudah mengarah ke kegaduhan, dulu saya maih lihat ini dinamika politik, tapi sudah ada kegaduhan, dan kejadian ini membuat masyarakat meperhatikan,” kata dia.

Diketahui, Rizal Ramli mengklaim pemerintah telah memutuskan pengembangan Blok Masela dengan metode onshore atau pipa darat. Sementara Sudirman Said berbeda pendapat dengan mengedepankan skema pembangunan di laut (offshore).

Perbedaan pendapat antara Sudirman dan Rizal Ramli tidak kali ini saja terjadi. Keduanya juga sempat menghebohkan publik lantaran beda pendapat soal program listrik 35 ribu megawatt.

Link:  KLIK DISINI 

 

Para Menteri Diminta Sadar Posisinya

Jakarta – Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto mengingatkan para menteri kabinet Jokowi-JK agar sadar posisinya bahwa mereka bukan pejabat biasa, tetapi pembantu Presiden. Menurutnya, sebagai pembantu presiden mereka bertugas meringankan beban Presiden dalam menjalankan visi-misi dan program-program pemerintahan.

“Para menteri harus sadar posisinya. Jangan melangkahi Presiden dalam keputusan-keputusan strategis. Boleh berdebat dan berbeda pendapat, tetapi ditujukan untuk hal-hal yang baik dan tidak usah diumbar-umbar ke publik sehingga menimbulkan kegaduhan,” ujar Erwan saat menjadi pembicara pada diskusi Populi Center dan Smart FM Network yang bertajuk “Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi?”‎ di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3).

Erwan kemudian memaparkan tiga mekanisme yang harus diperhatikan para menteri dalam membangun koordinasi dan komunikasi dengan Presiden dan menteri yang lain. Pertama, mekanisme manajerial di mana setiap menteri sudah mempunyai tupoksinya masing-masing sebagaimana diatur oleh undang-undang.

“Apalagi diperkuat oleh Mensesneg, Seskab dan Kantor Kepala Staf Kepresidenan untuk mengatur garis koordinasi antara kementerian, menteri dengan Menko, menteri dengan Presiden dan Wapres,” ungkap dia.

Kedua, aspek kepemimpinan Presiden sebagai pimpinan dan kepala semua menteri. Menurutnya, para menteri harus sadar bahwa mereka adalah para pembantu Presiden sehingga tidak boleh melangkahi Presiden, patuh dan taat pada instruksi dan arahan Presiden.

“Presiden dengan kewenangan dan kewibawahannya memberikan arahan kepada para menteri. Jika ada yang melanggar diberikan sanksi secara internal. Kalau memang tidak bisa diatur, maka harus diganti,” tandas dia.

Ketiga, tambah dia, terkait fatsun kepantasan. Dia beranggapan para menteri harus sadar dan tahu mana yang pantas dan mana yang tidak dilakukan. Apalagi semuanya sudah ada aturan mainnya.

“Tidak setuju atau berbeda pendapat dengan Presiden dan menteri yang lain, boleh-boleh saja. Tetapi yang penting bagaimana mengekspresikan ketidaksetujuan tersebut secara elegan. Menteri harus sadar, satu pihak dia merupakan figur penting dalam pengambilan keputusan terkait kepentingan publik, tetapi dia juga harus sadar bahwa dia punya atasan, yakni Presiden,” pungkas Erwan.

Yustinus Paat/PCN

Link:  KLIK DISINI 

 

PDIP Minta Jokowi Tindak Menteri Gaduh

Dian Ihsan Siregar – 05 Maret 2016 16:10 wib

 

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Jokowi diminta untuk menghentikan kegaduhan di antara menteri kabinet kerja. Sebab, jika tidak dihentikan, publik bakal melihat menteri kabinet kerja tidak solid.

“Pernyataan saja tidak cukup, seharusnya tindakan (Jokowi) yang bisa menghentikan kegaduhan dua menteri itu,” kata Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, saat ditemui dalam acara diskusi terkait ‘Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi’, di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3/2016).

Meski ada tindakan dari Jokowi, Andreas menekankan, presiden harus bijaksana dalam menindaknya. Mengapa begitu, agar penyelesaian tersebut tidak berujung menjadi malapetaka atau bumerang bagi Presiden Jokowi.

“Presiden harus arif, jangan sampai malah fatal. Kalau semua ribut lalu diganti, itu tidak benar juga. Jokowi harus mencari mana benar dan mana yang salah,” cetusnya.

Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli kembali terlibat perseteruan. Kali ini keduanya berseteru soal Blok Masela, di Maluku.

Rizal Ramli mengatakan pemerintah memutuskan pengembangan Blok Masela dengan metode onshore atau pipa darat. Namun Sudirman Said mengatakan pemerintah akan menggunakan skema pembangunan di laut (offshore).

Perbedaan pendapat tersebut berbuntut kegaduhan di dalam kabinet kerja. Silang pendapat Rizal Ramli dan Sudirman Said juga terjadi soal program listrik 35 ribu megawatt.

YDH

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.