Partai-partai Baru dan Kemungkinan Perubahan Paket UU Politik

Partai-partai Baru dan Kemungkinan Perubahan Paket UU Politik

PARTAI IDAMAN TAK PERLU REPOT-REPOT SOSIALISASI

SABTU, 28 MEI 2016 , 14:34:00 WIB, LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

RMOL. Figur Rhoma Irama yang populer sangat menguntungkan Partai Islam Damai Amana (Idaman). Parpol besutan pedangdut ternama itu tak perlu lagi repot-repot untuk sosialisasi ideologi dan tujuan pendirian partai.

Sekretaris Jenderal Partai Idaman, Ramdansyah mengaku sejak parpolnya berdiri, banyak penggemar Rhoma datang ke DPC dan DPP. Apalagi Rhoma sebagai ketua umum Partai Idaman bukan semata dikenal sebagai seniman, melainkan juga guru dakwah.

“Ini yang menurut saya konstituen kita yang besar, dan fans bang haji,” ujar Ramdan dalam diskusi dengan topik: “Partai-partai Baru dan Kemungkinan Perubahan Paket UU Politik” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5)

Ramdan membeberkan, untuk pendirian DPW bahkan DPP tak perlu mengeluarkan biaya.

“Ini partai organik, kami tidak mengucurkan dana ke DPW. Mereka bangun kantor sendiri,” katanya.

Kebanyakan mereka yang datang ke DPC dan DPP merupakan penggemar lagu-lagu Rhoma.

“Popupularitas memang tidak bebanding lurus dengan elektabilitas, tapi saya pikir popularitas bisa meningkatkan elektabilitas,” ujar mantan ketua Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta itu.[wid]

Link:  KLIK DISINI 

 

MENGAPA JUMLAH PARPOL FLUKTUASI DARI PEMILU KE PEMILU

SABTU, 28 MEI 2016 , 14:45:00 WIB, LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

RMOL. Guru besar FISIP Universitas Indonesia, Valina Singka Subenti menilai fluktuasi jumlah partai politik erat kaitannya dengan UU Kepartaian dan UU Pemilu yang terus berkembang.

Di samping itu juga terkait perjalanan panjang Indonesia, mulai dari sistem parlementer dan demokrasi terpimpin, orde baru hingga ke reformasi.

“Dalam demokrasi terpimpin partai mulai dibatasi pergerakannya, kemudian mengalami pencapaian kesempurnaan pada masa orde baru,” ujar Valina dalam diskusi dengan topik: “Partai-partai Baru dan Kemungkinan Perubahan Paket UU Politik” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5)

Kesempurnaan di masa Orba, ulas Valina, pemerintah yang mengatur kehidupan parpol. Hal ini disebabkan pemerintahan Orba berfokus pada pembangunan. Untuk itulah jumlah partai harus dibatasi. Bahkan pemerintahan Orba juga mengatur ideologi kepartaian dengan sedemikian rupa supaya tidak mengganggu program pemerintah.

“Setelah demokrasi baru keran kebebasan itu dibuka, barulah ratusan partai itu berdiri pada masa reformasi,” sambungnya

Meski di era reformasi ratusan partai telah terbentuk, namun keikutsertaan mereka tersaring dari regulasi yang dibuat.

“Ini ada kaitannya dengan regulasi terkait mengenai UU Kepartaian dan UU Pemilu sehingga jumlah partai itu berfluktuasi dari pemilu ke pemilu,” jelasnya.[wid]

Link:  KLIK DISINI 

 

Ini Kelemahan Banyaknya Parpol di Indonesia

Miftahul Munir, Sabtu, 28 Mei 2016 13:40

JAKARTA, RadarPena.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu Untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni mengatakan, hingga kini Indonesia masuk dalam multi partai ekstrim. Lebih dari enam parpol selalu ikut serta dalam pemilu.

Banyaknya Parpol itu justru menimbulkan kelemahan. Pasalnya, birokrasi semakin sulit menentukan keputusan karena banyaknya suara yang tidak selaras dari kursi parlemen yang diperebutkan.

“Ini kabar buruk dan sulit mengambil keputusan. Meskipun ada koalisi itu hanya bayang-bayang saja,” kata Titi saat acara diskusi bertajuk Partai-Partai Baru dan Kemungkinan Perubahan Paket UU Politik‎ di Jakarta, Sabtu (28/5).

Sementara itu, Sekjen Partai Solidaritas Indonesi (PSI), Raja Juli Antoni menjelaskan, kehadiran partai politik baru bukan untuk mencari jabatan. Namun, karena krisis kepercayaan terhadap parpol yang membuat partai baru itu hadir.

“Kami hadir sebagai krtik politik di Indonesia. Kami akan dukung tokoh yang punya komitmen untuk melakukan hal-hal yang baik. Salah satunya seperti memberantas korupsi,” jelasnya.

Menurutnya, pendaftaran pembentukan Partai Politik baru dianggap sulit secara administrasi. Hal itu, disinyalir akibat pengaruh hubungan antaran oknum birokrasi dengan oknum anggota di dalam parpol yang notabenenya berstatus resmi.

Raja menjelaskan, proses Administrasi tersebut saat di tingkat kelurahan menjadi penghalang untuk melengkapi persyaratan adminitrasinya.

“Di beberapa tempat, tetapi saya tidak mau generalisasi. Ada hubungan erat seorang lurah dengan partai politik sehingga menghalangi,” terangnya.

Menurut Raja, kesulitan tersebut mulai dari mendapat surat keterangan domisili hingga surat keterangan terdaftar dari camat maupun lurah dimana tempat diajukan pembuatan parpol tersebut.

“Mulai dari DPP sampai DPC sudah, cuman tinggal syarat ekternal terkait dengan administrasi dari pemerintah aja yang masih dipersulit,” tutupnya.

Link:  KLIK DISINI 

 

Banyak Parpol, Buat Presiden Sulit Ambil Keputusan

WILLI NAFIE    Sabtu, 28 Mei 2016 10:15 WIB

INILAHCOM, Jakarta – Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu Untuk Demokrasi, Titi Anggraeni mengatakan, saat ini Indonesia masuk dalam multi partai ekstrim. Pasalnya partai yang ikut serta dalam pemilu lebih dari enam parpol.

Bahkan, lanjut Titi, kebanyakan Parpol justru menimbulkan kelemahan baru. Dimana birokrasi semakin sulit menentukan keputusan mengingat banyaknya suara yang tidak selaras dari kursi parlemen.

“Ini kabar buruk dan sulit mengambil keputusan. Meskipun ada koalisi itu hanya bayang-bayang saja,” kata Titi saat acara diskusi bertajuk “Partai-Partai Baru dan Kemungkinan Perubahan Paket UU Politik” di Jakarta, Sabtu (28/5/2016).

Sementara itu, Sekjen Partai Solidaritas Indonesi (PSI), Raja Juli Antoni mengatakan, kehadiran mereka sebagai partai baru sejatinya bukan untuk mencari jabatan atau hal terkait lainnya. Namun, karena krisis kepercayaan terhadap parpol.

“Kami hadir sebagai krtik politik di Indonesia. Kami akan dukung tokoh yang punya komitmen untuk melakukan hal-hal yang baik. Salah satunya seperti memberantas korupsi,” tandasnya.[jat]

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.