Pelantikan Kepala Daerah = Pergantian Pejabat Daerah?

Pelantikan Kepala Daerah = Pergantian Pejabat Daerah?

KASN Anggap Politik Balas Budi Jadi Tradisi Usai Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Irham Dilmy menganggap nepotisme merupakan “lagu lama” dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah digelar.

Bahkan, sebelum Pilkada digelar pun calon kepala daerah sudah menyiapkan orang-orang yang dia pilih untuk ditempatkan di posisi strategis dalam pemerintahan.

“Sebelum Pilkada, kabinet bayangan sudah muncul. Ada semacam program balas budi,” ujar Irham dalam diskusi Perspektif Indonesia oleh Smart FM di Jakarta, Sabtu (20/2/2016).

Padahal, dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara diatur bahwa pejabat daerah tidak boleh diganti sebelum menjabat selama dua tahun, kecuali karena kinerja luar biasa buruk.

Nyatanya, kata Irham, banyak ditemukan oleh KASN politik balas jasa yang justru diberikan ke orang yang tidak kompeten.

Orang tersebut ditempatkan atas dasar kedekatan pribadi kepala daerah dengan orang tersebut.

“Kalau program balas budi terus dilakukan, kalau sebelum Pilkada SKPD-nya berdebar-debar,” kata Irham.

Irham mengakui sulit bagi sebagian orang menghilangkan asas kekeluargaan di pemerintahan daerah sehingga kerap muncul dinasti. Terutama bagi kepala daerah petahana.

Irham mengingatkan kepala daerah untuk subjektif dalam memilih perangkat kerja daerah, bukan hanya untuk balas jasa karena dukungan maju jadi kepala daerah.

“Kalau di pemerintahan harusnya kembali ke kompetensi, rekam jejak. Jangan hanya kenal dia saudara, rekan, teman dekat,” kata Irham.

Sementara itu, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, harus ada undang-undang yang mengatur larangan pembentukan dinasti di daerah. Sanksi yang dikenakan pun harus diatur jelas agar efektif.

“Ini bisa diubah, asal sanksinya ini jelas,” kata Ray.

Link:  KLIK DISINI 

 

Pejabat Diminta Lawan Kepala Daerah yang Langgar Aturan

JAKARTA, KOMPAS.com – Satuan Kerja Perangkat Daerah kerap kali ditekan kepala daerah untuk melancarkan suatu kebijakan yang sebenarnya bertentangan dengan undang-undang.

Menanggapi masalah itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti berpendapat bahwa pejabat daerah itu wajib melanggar atasannya jika berhadapan dengan situasi tersebut. Terlebih sudah ada undang-undang Aparatur Sipil Negara yang mengaturnya.

“Mereka sudah dilindungi untuk tidak patuh dengan kepala daerah. Kalau mereka dipaksa melakukan bertentangan dengan undang-undang, maka mereka bisa melawan,” ujar Ray dalam diskusi Perspektif Indonesia oleh Smart FM di Jakarta, Sabtu (20/2/2016).

Menurut Ray, tak ada kewajiban bagi mereka untuk tunduk pada kepala daerah. Jika pejabat daerah mendapat tekanan dari kepala daerah untuk melancarkan suatu urusan dan tak dapat menolak, maka orang tersebut dapat mencari perlindungan.

Pejabat daerah itu bisa menyurati Komite Aparatur Sipil Negara dan Ombdusman dan memberitahu bahwa dirinya terpaksa melakukan suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang karena mendapat tekanan.

Dengan demikian, suatu hari perbuatan itu diusut penegak hukum, anak buahnya tidak ikut dijerat hukum.

“Jadi kalau dipermasalahkan, dia tidak bisa dicokok karena dia melaksanakan perintah. Saya tak setuju, tapi atasan saya yang memerintahkan. Sehingga yang bersangkutan berada dalam kondisi terpaksa,” kata Ray.

Oleh karena itu, Ray menuntut agar ada sanksi tegas yang dikenakan ke pejabat daerah dan kepala daerah yang terbukti melanggar aturan.

Menurut Ray, selama ini penerapan sanksi belum menimbulkan jera bagi pelakunya.

“Sanksi aparatur sipil negara memang tidak jalan. Sudah terbukti dia salah, tapi rata-rata tidak ada mekanisme undang-undang untuk sanksi,” kata dia.

Link:  KLIK DISINI 

 

Minim Netralitas Birokrasi, 80 Persen Pilkada Dimenangkan Petahana

Oleh Najamuddin Arfah, 20 Februari 2016 11:52 AM

Jakarta, Aktual.com — Proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan Gubernur baru-baru ini ditengarai belum menunjukkan kemajuan  demokrasi secara substantif.

Meski aturan dan UU Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara tegas menyatakan dan mendorong pelaksanaan Pikada secara demokratis, terutama dari sisi netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) dalam politik Pilkada, namun kenyataanya di lapangan masih jauh dari harapan.

Direktur Eksekutif Pilkada Watch, Wahyu Agung Permana mengungkapkan, hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pilkada Watch masih menemukan politisasi birokrasi masih menjadi masalah utama dari berbagai persoalan pada pelaksanaan Pilkada.

“Kami melihat, politisasi birokrasi menjadi satu masalah dari sekian banyak masalah, money politik, netralitas birokrasi, dan pelanggaran UU,” ungkap Wahyu di acara diskusi Perspektif Indonesia, kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (20/2).

Wahyu membeberkan, dari sekian ratus pelaksanaan Pilkada dan Pilgub baru-baru ini ditemukan 80 persen dimenangkan oleh petahana.

“Dan temuan kami semua petahana pastinya memanfaatkan birokrasi sebagai tim sukses. Sehingga netralitas ASN masih jauh dari harapan,” bebernya.

Wahyu mengungkapkan, upaya pemerintah untuk mendorong netralitas ASN dengan membentuk Satgas khusus untuk menjaga netralitas PNS  masih setengah hati.

“Catatan kami, ada sejumlah PNS yang sudah terbukti melakukan pelanggaran di netralitas kemarin. Namun justru tidak dilakukan penindakan untuk efek jera. Malah Bawaslu saling tunjuk dengan Kemenpan,” ungkapnya.

Kalau seperti ini, lanjut Wahyu kemungkinan ketidaknetralan ASN akan terulang di 2017 dengan kasus sama.

Apalagi, tutur Wahyu, kalaupun ada sanksi yang dikeluarkan oleh Kemenpan sanksinya tidak diberikan kepada pejabat utama yang bermain dalam arena politik Pilkada.

“Sanksi Kemenpan dan Bawaslu hanya mensaksi pejabat rendah, seringkali Pelaksana Jabatan (PJ) dan Sekda yang justru menjadi otak ketidaknetralan PNS jadi tidak tersentuh. Netralitas PNS masih menjadi sesuatu yang susah, pilkada hanya menjadi pesta penguasa dan pemodal,” tegasnya. (Ismed)

Link:  KLIK DISINI 

 

Bupati Terpilih, Seringkali Balas Jasa dan Balas Dendam

20 Februari 2016

POSMETRO INFO – Fenomena pergantian pejabat di daerah pasca terpilihnya kepala daerah atau Bupati masih  menjadi kebiasaan para kepala daerah yang terpilih saat ini.

Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Irham Dilmy mengungkapkan, kebiasaan tidak baik oleh kepala daerah tersebut masih dikhawatirkan akan terjadi. Meski sebenarnya UU dan aturan di KASN sudah sangat jelas melarang hal tersebut.

“Ini cerita lama, biasanya kalau selesai pemilihan kepala daerah, apalagi saat ini Pilkada dilakukan serentak. Lebih dari 199 bupati ditambah 14 Gubernur memang dikhawatirkan akan disusul oleh penggantian dan pergeseran beberapa pejabat utama di daerah,” papar Irham di acara Perspektif Indonesia, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/2).

Irham menuturkan, kebiasaan kepala daerah ini menjadi bagian dari program balas jasa dan program balas dendam yang biasanya akan dilakukan pada awal menjabat.

“Jadi memang, sebelum dan sesudah Pilkada semua pejabat   khususnya para SKPD akan berdebar-debar, karena kemungkinan akan diganti atau dimutasi oleh Bupati atau kepala daerah terpilih,” ujarnya.

Irham menyebut, saat ini sudah banyak, baik anggota DPR maupun orang pemerintahan di daerah terpilih ke kantor KASN untuk berkonsultasi terkait rencana penggantian beberapa pejabat di daerah yang bersangkutan.

“Sudah banyak yang datang ke kantor kami, dengan alasan untuk konsultasi, ganti orang pada posisi jabatan tertentu,”  sebutnya.

Padahal, lanjut Irham, UU ASN dan aturan di dalamnya sudah jelas dikatakan bahwa kepala daerah tidak bisa mengganti para pejabatnya begitu saja.

“Mestinya 6 bulan baru bisa diganti, itupun harus dibuktikan dulu kompetensi, kualifikasi dan kerjanya memang tidak baik,” jelasnya. [aktual]

Link:  KLIK DISINI 

 

KASN Kesulitan Hapus ‘Sistem Kekeluargaan’ di Birokrasi Daerah

Sabtu, 20 Februari 2016 16:57 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Irham Dilmy mengaku sulit untuk menghapus sistem kekeluargaan dalam rangka pengangkatan pejabat di daerah.

“Susah untuk kita, menghentikan sistem kekeluargaan di pemerintahan khususnya di daerah,” ujar Irham dalam diskusi yang digelar oleh Smart FM bersama Populi Center di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (20/2/2016).

Irham mengatakan, banyak kepala daerah yang baru dilantik langsung melakukan perombakan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan memasukkan orang-orang, termasuk kerabat atau keluarganya untuk mengisi jabatan.

Padahal, kata Irham, seorang kepala daerah yang baru saja menjabat tidak bisa langsung mencopot pejabat daerah pada kepemimpinan sebelumnya.

Irham mengatakan ada pasal di dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa pejabat,

Jabatan pimpinan tinggi biasa disebut kepala SKPD, kepala badan atau kepala dinas itu tidak boleh diganti sbelum dia dua tahun menjabat, kecuali melanggar aturan dan kinerjanya sangat buruk.

“Itupun setelah setahun harus dinilai objektif, dan diberikan enam bulan untuk memperbaiki diri,” kata Irham.

 

Link: KLIK DISINI 

 

Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Berpotensi Jalankan Program Balas Jasa

Sabtu, 20 Februari 2016 09:59 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Irham Dilmy mengatakan Kepala Daerah, mulai dari gubernur, bupati atau walikota berpotensi menjalankan program balas jasa, atau bahkan program balas dendam.

“Mereka akan lakukan tindakan yang dikhawatirkan akan lakukan program balas jasa dan balas dendam,” ujar Irham dalam diskusi yang digelar Smart FM bersama Populi Center di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (20/2/2016).

Irham mengatakan, balas jasa maupun balas dendam tergantung motif si kepala daerah yang baru diangkat tersebut.

Biasanya program balas jasa yang dilakukan kepala daerah yang baru dilantik itu memberikan seseorang yang memiliki kontribusi terhadap kemenangannya mendapatkan posisi di pemerintahan daerah.

Sementara, program balas dendam itu biasanya dilakukan para kepala daerah yang baru dilantik dengan cara mencopot sejumlah pejabat daerah yang bukan pendukungnya.

“Nampaknya balas jasa itu baik, tapi kalau diberi kepada pihak-pihak yang tidak berkompeten,” kata Irham.

Karena itu, Irham mengatakan, banyak SKPD di daerah berdebar-debar, khawatir memikirkan posisinya tiap kali selesai Pilkada.

“Saban kali SKPD berdebar-debar, kecuali yang saudaranya menang,” ucap Irham.

 

Link:  KLIK DISINI

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.