Pemekaran Lagi?

Pemekaran Lagi?

DPD Curiga Ada Konflik Kepentingan Soal Pemekaran DOB

JAKARTA, kini.co.id – Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) diduga memunculkan konflik kepentingan antara presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Demikian dikatakan Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Akhmad Muqowam dalam diskusi publik bertema ‘Pemekaran Lagi’ di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10/2016). Dugaan tersebut bermula dari dua Rancangan Peraturan Presiden (PP) yang seharusnya diterbitkan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 tentang Pemerintah Daerah namun belum dirampungkan hingga saat ini. “Padahal pembahasannya sudah sangat lama,” katanya. Menurut dia nampaknya, JK lebih setuju dengan adanya pemekaran daerah. Hal tersebut seiring dengan posisi JK yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Namun disatu sisi Jokowi justru tidak setuju dengan adanya pemekaran tersebut. “Dengan demikian politisasinya itu bukan ada di kami, melainkan ada di istana itu sendiri,” pungkasnya. Editor: Fatimah

Link:  KLIK DISINI 

 

Penolakan Mendagri Terkait Pemekaran 134 Daerah Dinilai Tepat

JAKARTA, kini.co.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali mengusulkan pemekaran 134 Daerah Otonomi Baru (DOB), rinciannya 22 usulan provinsi, 97 usulan kabupaten dan 15 usulan kota. Namun Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan untuk menolak usulan tersebut. Menurut Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan menilai penolakan yang dilakukan merupakan langkah yang sangat tepat. “Sebab pemerintah belum siap dalam aturan mainnya, selain itu kondisi ekonomi makro dan fiskal negara saat ini juga belum mendukung,” tuturnya dalam sebuh diskusi publik bertema ‘Pemekaran Lagi’ di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (8/10/2016). Selain itu lanjut dia, Otda yang dipercaya dapat meratakan ekonomi dan pembangunan di tingkat daerah di Indonesia. Pada realisasinya belum semua daerah berhasil menghidupi diri sendiri, mereka masih sangat bergantung ada pemerintah pusat. “Masih banyak daerah yang bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Dekonsentrasi,” katanya. Karenanya diperlukan pertimbangan yang sangat matang sebelum akhirnya diputuskan melakukan otonomi daerah. Sementara itu untuk menanggulangi kegagalan otonomi daerah. Diperlukan adanya penataan khusus. Penataan khusus ini diperuntukan bagi daerah-daerah yang sudah terlanjur dikembangkan tapi tak memiliki hasil maksimal. “Adapun aturan yang dikeluarkan yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penataan,” pungkasnya. Editor: Fatimah

Link:  KLIK DISINI 

 

Pemekaran, Pemerintah Lihat Banyak Daerah Belum Siap

Sabtu, 8 Oktober 2016 14:57 WIB, /TRIBUNNEWS.COM/YOGI GUSTAMAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohanmenilai moratorium pemekaran daerah yang dilakukan Pemerintah lantaran banyak daerah dinilai belum siap untuk memisahkan diri dari daerah induk.

Hal tersebut, kata Djohan, terlihat dari hasil evaluasi yang dilakukan Pemerintah terhadap 205 daerah hasil pemekaran di era reformasi.

“Setelah dievaluasi, itu data menunjukkan dari 205 daerah, kenyataannya hanya 80 sekian persen yang tidak perform. Yang perform hanya sekitar 20 persen, berdasarkan penelitian,” ujar Djohan dalam diskusi Perspektif Indonesia yang digelar oleh Smart FM bersama Populi Center di kawasan Menteng, Jakarta,Sabtu (8/10/2016).

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Djohan mengatakan Pemerintah telah membuat kebijakan baru, yakni merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan menghasilkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Di dalam Undang-Undang tersebut, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian dalam Negeri itu mengungkapkan telah diatur reward and punishment bagi daerah pemekaran baru.

“Untuk daerah-daerah yang kebablasan agar tidak terulang lagi maka pemerintah mengeluarkan UU 23/2014 tentang cara-cara mengendalikan pemekaran,” kata Djohan.

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe

Editor: Johnson Simanjuntak

Link:  KLIK DISINI 

 

Sekarang Trendnya Penggabungan Daerah Bukan Pemekaran

POLITIK  SABTU, 08 OKTOBER 2016 , 12:43:00 WIB | LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

RMOL. Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan menjelaskan pasca reformasi perkembangan pemekaran daerah mengalami lonjakan yang dahsyat.

Djohan memaparkan, dari tahun 1999 hingga tahun 2009, pemekaran daerah di Indonesia mencapai kenaikan hingga 205 daerah dari 54 tahun sebelumnya. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 hingga reformasi, Indonesia hanya memiliki 319 daerah otonom.

Menurutnya tingginya gelombang permintaan untuk pemekaran daerah merupakan implementasi dari tuntutan reformasi dengan memberikan kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat.

“Datang reformasi, daerah menguat namanya sub nasional, pusat melemah. Desakannya macam-macam, dari daerah meminta otonomi yang seluas-luasnya plus pemekaran. Jadi banyak yang menuntut memekarkan,” ujarnya dalam diskusi dengan topik “Pemekaran Lagi?” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabut (8/10).

“Tapi duit nggak kuat, nggak punya kemampuan yang memadai, minta daerah otonom sama saja membebani APBN pemerintah pusat,” sambung Djohan.

Lebih lanjut, Djohan menjelaskan dari hasil evaluasi ternyata hanya 20 persen dari penambahan daerah otonom yang berhasil mengurus dirinya sendiri. Hal ini jugalah yang menjdai perhatian khusus pemerintah saat untuk membuat regulasi dalam penetapan daerah otonom baru.

“Untuk daerah-daerah yang kebablasan agar tidak terulang lagi maka pemerintah mengeluarkan UU 23/2014 tentang cara-cara mengendalikan pemekaran,” urai Djohan.

Meski permintaan otonom masih terus berdatangan, namun menurut Djohan trend otonom di dunia mulai menyusut. Bahkan di negara-negara maju banyak kota memilih untuk menyatu demi kepentingan globalisasi dan infestasi.

“Kita pelajari dunia, trend di dunia itu bukan pemekaran, malah penggabungan namanya amalgamasi. Contoh kota-kota di Amerika, di Australia dan di Eropa, itu gabung tiga menjadi satu, di samping efisiensi ini juga untuk menangkap globalisasi, itu semangat orang di dunia,” pungkasnya. [rus]

Link:  KLIK DISINI 

 

DPD Duga Ada Konflik Kepentingan Antara Jokowi dan JK Soal Pemekaran

Sabtu, 8 Oktober 2016 10:39 WIB, TRIBUNNEWS.COM/ DANY PERMANA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam menuding ada konflik kepentingan antara PresidenJoko Widodo dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoal pemekaran daerah yang kini sedang menjadi perdebatan.

“Nampaknya ada konflik kepentingan antara orang nomor 1 dengan orang nomor 2. Di dalam Undang-Undang jelas bahwa Ketua Dewan Otonomi Daerah adalah Wakil Presiden,”  ujar Ahmad dalam diskusi Perspektif Indonesia yang digelar Smart FM bersama Populi Center di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (8/10/2016).

Dugaan Ahmad tersebut berawal dari dua Peraturan Pemerintah yang seharusnya diterbitkan pascalahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“PP pertama itu tentang perbaikan PP Nomor 78, tapi PP yang kedua mengenai penataan daerah. Tapi kemudian hari ini nampaknya dua PP ini belum lahir,” kata Ahmad.

Dengan demikian, Ahmad menilai politisasi yang sebenarnya tidak terjadi di parlemen, namun di Istana sendiri.

“Politisasinya ada di Istana dan dua orang ini, Presiden dan Pak Wakil Presiden,” kata Ahmad.

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe

Editor: Johnson Simanjuntak

Link:  KLIK DISINI 

 

DPD RI Sangsikan Moratorium Pemekaran oleh Pemerintah

Sabtu, 8 Oktober 2016 11:20 WIB,

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam menyangsikan pernyataan Pemerintah terkait moratorium pemekaran atau penataan daerah.

“Soal moratorium ini positioningnya dimana?” ujar Ahmad dalam diskusi Perspektif Indonesia yang digelar oleh Smart FM bersama Populi Center di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (8/10/2016).

Ahmad mengklaim bahwa moratorium pemekaran atau penataan daerah tidak diatur di dalam produk Perundang-Undangan manapun, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Menteri.

“Jadi diskresi siapa barang ini? konsensi bukan. Kalau dia (Pemerintah) tidak setuju pada Undang-Undang 23, maka harus kembali ke DPR dan DPD. Jadi saya tidak mau melaksanakan pasal di Undang-Undang penataan daerah, ngomong dong sekarang. jadi barang apa ini?” kata Ahmad.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anungmengatakan sampai saat ini kebijakan Pemerintah Pusat terkait pemekaran daerah masih dalam status moratorium.

“Arahan terakhir bahwa kita masih moratorium. Tapi tentunya tidak semata-mata hal itu menjadi hal yang mati, gitu ya,” ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Pramono mengatakan, ada pengecualian yang bisa suatu daerah dilakukan pemekaran, namun harus melalui kajian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Pemerintah juga mengkaji beberapa hal kemungkinan-kemungkinan yang ada, sehingga dengan demikian kalau memang diperlukan tentunya bisa saja, tetapi sampai hari ini masih moratorium. dan kalau memang ada daerah otonomi baru, Mendagri diminta untuk mengkaji dulu,” kata Pramono.

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe

Editor: Johnson Simanjuntak

Link:  KLIK DISINI 

 

DPD Nilai Jusuf Kalla Miliki Peran Wujudkan Pemekaran Daerah

Sabtu, 8 Oktober 2016 13:46 WIB

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam menilai Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki peran untuk mewujudkan pemekaran atau penataan daerah, dengan cara mempercepat pembentukan Peraturan Pemerintah (PP).

“Jadi pak JK sedang memerankan high dan soft politik untuk pemekaran daerah. Karena ada peran pak JK disitu, memang berhak untuk memberikan rekomendasi lahirnya regulasi regulasi baru,” ujar Ahmad dalam diskusi Perspektif Indonesia yang digelar oleh Smart FM bersama Populi Center di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (8/10/2016).

Ahmad menyayangkan sudah hampir tiga bulan lebih Kemendagri  menyerahkan itu ke Ketua DPD dan  Wakil Presiden, Jususf Kalla yang menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), namun hingga hari ini belum ada kemajuannya.

Oleh karena itu Mukowam berharap, JK segera mengeluarkan regulasi berupa PP era otonomi baru, agar moratorium pemekaran selama ini bisa dibuka kembali.

“Kita ingin ada pemerataan pembangunan dan pelayanan didaerah. Tidak bisa Papua, Kalimatan, Sulawesi dibandingkan dengan daerahdi Jawa,” katanya.

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe

Editor: Johnson Simanjuntak

Link:  KLIK DISINI 

 

Indonesia Dianggap Ketinggalan Jaman Ribut Soal Pemekaran

ByRedaksi NUSANTARANEWS.CO, Posted on October 8, 2016

NUSANTARANEWS.CO – Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Kebijakan moratorium ini diambil lantaran anggaran pemerintah yang terbatas, sebab pemekaran daerah baru membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Kendati demikian kebijakan tersebut tidak menyurutkan permintaan anggota dewan untuk membentuk DOB, malah justru semakin membludak.

Menurut Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditengah membludaknya permintaan otonom di Indonesia, negara lain justru malah menggabungkan beberapa kotanya.

“Contohnya seperti di negara Amerika, Australia dan Eropa. Mereka menggabungkan 3 kotanya,” kata Djohan dalam diskusi publik bertema ‘Pemekaran Lagi?’, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (8/10).

Dengan demikian lanjutnya negeri ini sudah sangat ketinggalan jaman jika masih saja meributkan persoalan pemekaran daerah. Karena tidak sejalan dengan semangat orang di dunia.

“Meski demikian pemekaran bukanlah hal yang haram untuk dilakukan. Hanya saja harus betul-betul, jangan hanya sekedar semangat. Tapi tidak punya kemampuan yang memadai,” tukasnya. (Restu)

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.