Pengalaman Mengelola Anggaran

Pengalaman Mengelola Anggaran

Transparansi Pengelolaan Anggaran Harus Kedepankan Sistem IT

Sabtu, 21 Maret 2015 11:24 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Keuangan Daerah, Dadan Suharmawijaya menilai anggaran publik baik APBN maupun APBD kerap diselewengkan oleh pihak tak bertanggung jawab baik di eksekutif maupun legislatif. Menurutnya, perlu adanya pengawasan untuk mengawal uang yang berasal dari rakyat itu. “Harus ada sebuah sistem untuk mengawal pengelolaan anggaran. Sistem yang dilengkapi IT (informasi teknologi) seperti e-Gov dan sebagainya,” kata Dadan dalam diskusi bertema “Pengalaman Mengelola Anggaran” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2015). Dadan menuturkan, seorang menteri sekalipun tidak mampu mengontrol uang di Kementeriannya tanpa bantuan sistem IT. Menurutnya, harus ada e-budgeting untuk membantu menciptakan transparansi dalam penggunaan anggaran tersebut. “Seorang pejabat di level manapun tidak pernah dapat mendeteksi penyelewengan tanpa bantuan sistem IT seperti e-Government,” tuturnya. Dadan pun menyayangkan masih belum banyak pejabat daerah maupun di tingkat pusat yang belum mengunakan e-Government. Menurutnya, sistem IT untuk transparansi tersebut masih sebatas inovasi yang belum maksimal penerapannya. “Masih sangat sedikit yang pakai e-Government. Masih sebatas inovasi,” katanya.

Penulis: Muhammad Zulfikar, Editor: Johnson Simanjuntak

Link:  KLIK DISINI 

 

Pengamat: Politik Anggaran Era SBY Lebih Baik dari Jokowi

Politik ekonomi Jokowi tak mampu diterjemahkan kabinetnya.

Sabtu, 21 Maret 2015 | 13:22 WIB, Oleh : Amal Nur Ngazis, Eka Permadi

VIVA.co.id – Politik anggaran Kabinet Indonesia Bersatu era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap lebih mampu mengendalikan inflasi dibanding Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Politik ekonomi Jokowi diangap terlalu populis dan tidak mampu diterjemahkan olek kabinetnya, sehinga berdampak pada inflasi dan pelemahan rupiah. “Pengelolaan politik anggaran SBY-Boediono masih lebih baik dibanding Jokowi-JK,” kata pengamat ekonomi politik, Fachry Ali saat diskusi ‘Pengalaman Mengelola Anggaran’ di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu 21 Maret 2015. Ia mencontohkan kebijakan SBY yang berhasil menggenjot penerimaan pajak. Melalui Menteri Keuangan Chatib Basri, yang dianggap sebagai ekonom konservatif, menurut Fachry, kebijakannya berhasil menciptakan neraca anggaran yang baik. Sementara itu, politik anggaran yang dijalankan era Jokowi terlalu ambisius. Hal itu terlihat dari rencana berbagai pembangunan. Fachry melihat, Jokowi berharap kabinetnya bisa menerjemahkan gagasan populis yang dilontarkanya. Namun itu belum berhasil. Selain itu, era Jokowi dinilai memberikan porsi yang terlalu kecil bagai sektor swasta. Padahal menurutnya, peran swasta diperlukan untuk kelancaran pembangunan ekonomi. Peran swasta berperan dalam stabilitas ekonomi. “Hal lainnya berupa anggaran infrastruktur yang besar, namun tanpa memperhatikan dampak inflasi. Ini harus diperhatikan Jokowi,” tuturnya. (ase)

Link:  KLIK DISINI 

 

Jokowi Disebut Lebih Berani Perjuangkan Anggaran Infrastruktur

Dian Ihsan Siregar, 21 Maret 2015 12:40 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) dinilai lebih berani dalam memperjuangkan dana anggaran untuk kemajuan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sehingga memberikan sentimen positif bagi ekonomi di dalam negeri. “Lebih baik di zaman Pak Jokowi, daripada Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia (Jokowi) lebih berani untuk anggaran itu, anggaran subsidi energi banyak lebih yang dimanfaatkan, ketimbang tidak bergunanya,” tutur Pengamat Ekonomi Politik, Fachry Ali, ketika ditemui dalam acara dalam diskusiPengalaman Mengelola Anggaran, di Restaurant Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (21/3/2015). Keberanian memperjuangkan dana anggaran infrastruktur yang dilakukan Jokowi dinilainya hebat. Sebab langkah itu pernah dilakukan di negeri Tiongkok. Sehingga Tiongkok sangat maju pengelolaan infrastrukturnya. “Itu jangan jadi penghalang untuk memajukan infrastruktur, Tiongkok juga melakukan hal yang sama. Mereka bangun infrastruktur untuk lebih memadai dan baik untuk masyarakat yang ada di sana,” ungkap dia. Ketika pembangunan infrastruktur tersebut ditingkatkan, maka banyak investasi yang masuk, baik dari dalam dan luar negeri. Dia mengakui, jika pembangunan infrastruktur saat ini memiliki dampak di masa mendatang. “Bukan dampak sesaat saja, infrastruktur itu dampaknya lama dan panjang, jadi sangat bagus untuk ekonomi kita,” tutup dia. (AHL)

Link:  KLIK DISINI 

 

Anggaran Antar Pemerintah Daerah Timpang

Rep: c84/ Red: Satya Festiani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketimpangan anggaran tak hanya terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melainkan antar pemerintah daerah itu sendiri. Pengamat Keuangan Daerah Dadan Suharmawijaya mengatakan dari data yang dimilikinya, APBN atau keuangan negara yang dikelola pemerintah daerah dalam per tahun tidak lebih dari 34 persen. “Hal ini menciptakan keterbatasan di daerah mengingat anggaran tersebut merupakan program pusat yang masuk melalui kementerian-kementerian,” ujarnya dalam diskusi bertajuk “Pengalaman Mengelola Anggaran” di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3). Menurutnya jika anggaran tersebut dapat dikelola sendiri melalui mekanisme politik dengan DPRD masing-masing dapat membuat daerah lebih berinovasi dalam mengembangkan pembangunan daerahnya. Terbatasnya anggaran daerah terlihat dari persentase anggaran yang minimal 20 persen untuk pendidikan, 10-12 persen untuk kesehatan, dan 50 persen lainnya untuk anggaran yang bersifat rutinitas seperti pembangunan infrastruktur yang meliputi jalan. Dengan demikian, sisa anggaran yang ada dinilai kurang mendukung daerah untuk melancarkan inovasinya dalam pembangunan perekonomian. “Dalam tanda petik, daerah punya kesulitan sendiri dalam mengelola anggaran jika tidak pandai-pandai mengatasinya,” sambung Dadan. Untuk itu, pria yang menjabat sebagai Wakil Direktur Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) mengapresiasi penuh kepada kepala daerah yang dengan cerdas mengubah keterbatasan menjadi program-program yang efektif dan efisien.

Link:  KLIK DISINI 

 

Sejumlah Kepala Daerah Masih Pelit Keluarkan Anggaran Pendidikan

Rep: c84 / Red: Karta Raharja Ucu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggaran untuk pendidikan, merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi setiap kepala daerah di Indonesia. Besarnya anggaran tergantung kemampuan daerah dan keinginan pejabat daerah itu sendiri. Ketua Populi Center Nico Harjanto mengatakan dalam survei dilakukan lembaganya pada 2007-2008, komitmen setiap daerah akan pendidikan cukup beragam. “Ada daerah yang komitmen memajukan pendidikan sampai Rp 900 ribu per siswa per tahun,” ujar Nico dalam diskusi bertajuk ‘Pengalaman Mengelola Anggaran’ di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3). Namun, ada juga beberapa daerah yang hanya menganggarkan pendidikan sebesar Rp 10 ribu per siswa per tahun. Ia menyayangkan, rendahnya anggaran akan pendidikan justru datang dari daerah-daerah yang tingkat pendidikannya kurang baik. Ia juga menyoroti kurang harmonisnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif di daerah. Padahal menurutnya, ruang lingkup daerah yang tergolong kecil mestinya mempermudah komunikasi ditambah hubungan personal di daerah lebih kuat lantaran sudah tahu sama tahu.

Link:  KLIK DISINI 

 

Politik anggaran Jokowi dinilai terlalu ambisius

Sabtu, 21 Maret 2015 – 16:14 WIB

KANALSATU – Pemerintah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai lebih mampu mengendalikan inflasi, dibanding Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Politik ekonomi Jokowi diangap terlalu populis dan tidak mampu diterjemahkan oleh kabinetnya, sehingga berdampak pada inflasi dan pelemahan rupiah. “Pengelolaan politik anggaran SBY-Boediono masih lebih baik dibanding Jokowi-JK,” kata Pengamat Ekonomi Politik Fachry Ali dalam acara diskusi bertema “Pengalaman Mengelola Anggaran” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/15). Sebagai contonya, kebijakan SBY yang berhasil menggenjot penerimaan pajak. Melalui Menteri Keuangan Chatib Basri yang dianggap sebagai ekonom konservatif, kebijakannya berhasil menciptakan neraca anggaran yang baik. Sementara politik anggaran yang dijalankan era Jokowi terlalu ambisius. Hal ini tercermin dari rencana berbagai pembangunan. Fachry melihat, Presiden Jokowi berharap kabinetnya bisa menerjemahkan gagasan populis yang dilontarkanya. Namun, hal itu belum berhasil. Presiden Jokowi juga dinilai memberikan porsi yang terlalu kecil bagai sektor swasta. Padahal, menurut Fachry, peran swasta diperlukan untuk kelancaran pembangunan ekonomi dan stabilitas ekonomi. “Hal lainnya berupa anggaran infrastruktur yang besar, namun tanpa memperhatikan dampak inflasi. Ini harus diperhatikan Jokowi,” ucap Fachry.(win6)

Link:  KLIK DISINI 

 

Jokowi Disebut Lebih Berani Perjuangkan Anggaran Infrastruktur

Sabtu, 21 Maret 2015      16:01 WIB

Jakarta — Pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) dinilai lebih berani dalam memperjuangkan dana anggaran untuk kemajuan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sehingga memberikan sentimen positif bagi ekonomi di dalam negeri. “Lebih baik di zaman Pak Jokowi, daripada Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia (Jokowi) lebih berani untuk anggaran itu, anggaran subsidi energi banyak lebih yang dimanfaatkan, ketimbang tidak bergunanya,” tutur Pengamat Ekonomi Politik, Fachry Ali, ketika ditemui dalam acara dalam diskusi Pengalaman Mengelola Anggaran, di Restaurant Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (21/3/2015). Keberanian memperjuangkan dana anggaran infrastruktur yang dilakukan Jokowi dinilainya hebat. Sebab langkah itu pernah dilakukan di negeri Tiongkok. Sehingga Tiongkok sangat maju pengelolaan infrastrukturnya. “Itu jangan jadi penghalang untuk memajukan infrastruktur, Tiongkok juga melakukan hal yang sama. Mereka bangun infrastruktur untuk lebih memadai dan baik untuk masyarakat yang ada di sana,” ungkap dia. Ketika pembangunan infrastruktur tersebut ditingkatkan, maka banyak investasi yang masuk, baik dari dalam dan luar negeri. Dia mengakui, jika pembangunan infrastruktur saat ini memiliki dampak di masa mendatang. “Bukan dampak sesaat saja, infrastruktur itu dampaknya lama dan panjang, jadi sangat bagus untuk ekonomi kita,” tutup dia.

Link:  KLIK DISINI 

 

Era SBY Dinilai Lebih Baik Soal Pengelolaan Politik Anggaran

detikNews–Jakarta – Strategi politik anggaran di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Boediono dinilai lebih baik dari Jokowi-Jusuf Kalla. SBY-Boediono dianggap lebih konservatif dan hati-hati terhadap inflasi. Hal ini dikatakan pengamat ekonomi politik Fachry Ali. Menurutnya, SBY mampu lebih menjaga neraca anggaran serta pengeluaran lebih berimbang. “Target pajak juga kurang, saat bersamaan SBY juga menunjuk menteri keuangan yaitu Chatib Basri yang merupakan ekonom konservatif, sehingga neraca anggaran tercipta keadilan. Jadi, pengelolaan politik anggaran SBY-Boediono masih lebih baik,” kata Fachry dalam diskusi “Pengalaman Mengelola Anggaran” di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (21/3/2015). Dia menjelaskan era Jokowi, anggaran politik terlihat lebih ‘ambisius’ dengan rencana berbagai pembangunan. Acuannya, saat RAPBN 2015 terdapat rencana-rencana pembangunan. Menurutnya, Jokowi menginginkan pemerintah bisa menerjemahkan gagasan populis. “Bank Dunia mempertanyakan yang dilihat program ambisius ini. Terus dikaitkan kondisi rupiah yang depresiasi,” sebut pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia itu. Selain itu, era Jokowi juga dinilai hanya memberikan porsi yang lebih kecil untuk sektor swasta. Padahal, peran swasta diperlukan untuk kelancaran pembangunan ekonomi. Anggaran infrastruktur yang besar tanpa memperhatikan dampak inflasi juga harus diperhatikan Jokowi. “Lebih ambisius katakanlah pembangunan ekonomi. Jadi memberikan tempat yang lebih sedikit di swasta. Jadi kalau anggaran infrastruktur itu besar tanpa mempertimbangkan inflasi itu harus dilihat,” ujarnya.

Link:  KLIK DISINI 

 

Kebijakan Anggaran Jokowi Dinilai Lebih Agresif Ketimbang SBY

Christie Stefanie & Gentur Putro Jati, CNN Indonesia, Sabtu, 21/03/2015 16:31 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam mengelola anggaran dinilai lebih agresif dibandingkan apa yang dilakukan Pemerintah era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Hal tersebut disampaikan Pengamat Ekonomi Politik Fachry Ali dalam acara diskusi Pengalaman Mengelola Anggaran di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (21/3). “Kalau melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Jokowi, negara terlihat lebih ambisius sebagai pelaksana dari pembangunan ekonomi. Itu yang disebut dengan personal tendency atau personal ambition,” jelas Fachry. Lebih lanjut, dia memaparkan betapa besarnya anggaran yang disediakan oleh Jokowi di sektor-sektor yang berkaitan dengan kelancaran pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Jokowi, menurut Fachry, mempersempit ruang bagi para sektor swasta. “Kecenderungan Jokowi saat ini, ingin ciptakan negara yang kemampuan distribusi logistiknya melebihi dari yang lain. Apalagi melihat sebagian besar wilayah Indonesia masih perawan. Makanya anggaran sekarang ini lebih bersifat politis,” tegasnya. Hal tersebut, lanjut Fachry, jelas berbeda dengan yang dilakukan oleh SBY pada periode pemerintahan yang lalu. Menurutnya, SBY-Boediono lebih mengedepankan sistem teknokratis dalam politik anggarannya. Hal tersebut terlihat dari besarnya pertimbangan dan kehati-hatian untuk mencegah terjadinya inflasi. “SBY-Boediono lebih berhati-hati dalam memainkan politik anggarannya. Menghindari inflasi apabila pengeluaran terlalu besar. Sedangkan, Jokowi terlihat lebih ekspansif, bisa dilihat rupiah sekarang depresif” kata Fachry. Sebelumnya Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengakui bahwa kinerja pemerintah dalam menggenjot perekonomian nasional masih lemah sepanjang kuartal I 2015. Menurut Bambang, hal itu disebabkan oleh belum adanya realisasi belanja barang yang pemerintah lakukan sepanjang tahun ini. “Konsumsi dan investasi pemerintah baru bisa dilakukan April 2015 untuk mengalirkan uang ke proyek-proyek infrastruktur. Sebab APBNP baru selesai disahkan, dan sesuai jadwal baru April bisa cair,” kata Bambang. Sepanjang 2015, pemerintah telah mengalokasikan dana belanja negara sebesar Rp 1.984,1 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.319,5 triliun dan transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 664,6 triliun. (gen)

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Leave a Reply