Penghadangan Dan Pembakaran Lahan

Penghadangan Dan Pembakaran Lahan

Kementerian LHK Harusnya Berani Tegur dan Cabut Izin Perusahaan Pembakar Hutan

Sabtu, 10 September 2016 16:56 WIB, Laporan wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Maraknya korporasi atau perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan dianggap sebagai dampak kurang tegasnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Praktisi Hukum sekaligus Pengajar PTIK Umar Husin mengatakan teguran tersebut sebenarnya bisa menjadi peringatan awal untuk koprasi mengenai kejahatan lingkungan.

“Berani nggak kementerian melakukan minimal teguran kepada para pelaku kejahatan lingkungan?”

“Kalau enggak dituruti tegurannya, pindahkan alat produksinya dan tutup perusahaannya,” kata Umar dalam diskusi bertajuk ‘Penghadangadan dan Pembakaran Hutan’ di Menteng, Jakarta, Sabtu (10/9/2016).

Jika tetap tidak menuruti, Kementerian Lingkungan Hidup bisa mencabut izin perusahaan-perusahaan tersebut.

Umar yakin cara seperti itu bisa membuat jera para pelaku pembakar hutan.

“Kewenangan ada di kementerian tapi kenapa tidak dijalankan itu saya tidak mengerti,” ungkap Umar.

Menurut Umar, cara tersebut menjadi satu-satunya cara yang bisa dijalankan untuk memberantas perusahaan pembakar hutan.

Karena, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak bisa menjangkau wilayah yudisial yang bisa menjerat korporasi-korporpasi nakal tersebut.

“Sekarang beban ditanggung Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara dia tidak bisa menjangkau di wilayah-wilayah yudisial. Kecuali pada sektor administrasi, itu pun dia tidak berani jalankan,” kata Umar.

Link:  KLIK DISINI 

 

Pemerintah Diminta Bentuk Peradilan Lingkungan Hidup

Sabtu, 10 September 2016 12:34 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Untuk memberantas dan mencegah terjadinya kejahatan terhadap lingkungan seperti pembakaran hutan, Indonesia harus membentuk satu lembaga khusus yang memiliki kewenangan luar biasa.

Direktur Eksekutif Wahana LIngkungan Hidup Indonesia (Walhi), Nur Hidayati, menyarankan agar pemerintah membentuk Peradilan Lingkungan Hidup yang kewenangannya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Nur, kejahatan terhadap lingkungan sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa karena memberikan dampak yang luar biasa sementara sistem peradilan di Indonesia saat ini tidak mampu menjawabnya.

“Misalnya di Amerika punya EPA, environment protection agency, yang bisa melakukan proses penyelidikan yang memiliki kewenangan seperti KPK. Jadi bisa melakukan penyelidikan, membawa kasus ke pengadilan,” kata Nur saat diskusi bertajuk ‘Penghadangan dan Pembakaran Lahan’ di Menteng, Jakarta, Sabtu (10/9/2016).

Pembentukan Peradilan Lingkungan Hidup sangat penting untuk menjerat perusahaan atau korporasi yang terlibat dalam kejahatan terhadap lingkungan atau pembakaran lahan.

Kata Nur, sistem peradilan Indonesia kesusahan untuk menjerat perusahaan-perusahaan, baik kecil dan besar, yang sering membakar hutan dan lahan.

Padahal, kata Nur, pembakaran hutan dan lahan tersebut mengakibatkan keruahan ekosistem yang luar biasa dan berdampak pada generasi yang akan datang.

Masyarakat tidak bisa mendapatkan rasa keadilan karena kasus-kasus di pengadilan tidak berhasil menjerat perusahaan.

“Karena banyak sekali kasus-kasus dibawa ke pengadilan itu malah berakhir dna menguap begitu saja tanpa ada putusan-putusan yang bisa justru perkuat kondisi masyarakat dan menjawab rasa keadilan masyarakat,” kata dia.

Nur mengaku Walhi kini sedang merumuskan formula dan struktur Peradilan Lingkungan Hidup serta proses-prosesnya. Nur berharap usul tersebut segera ditindaklanjuti Pemerintah.

Penulis: Eri Komar Sinaga

Editor: Sanusi

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.