Permisi, Pelaku Korupsi Dapat Remisi

Permisi, Pelaku Korupsi Dapat Remisi

Solusi Atasi Penjara Penuh Bukan dengan Berikan “Obral Remisi”

Regina Fiardini

JAKARTA – Salah satu alasan mengapa koruptor bisa mendapat remisi di hari raya keagamaan atau hari kemerdekaan ialah karena kurangnya ruang tahanan di penjara Indonesia.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti menilai, selain menambah jumlah penjara, solusi lain yang bisa dilakukan dalam

“Solusinya tidak hanya bangunan, misalnya bisa mengurangi jumlah orang-orang yang cuma curi sendal atau curi kaos, ngapain dihukum?” kata Bivitri dalam diskusi bertajuk ‘Permisi Koruptor dapat Remisi’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/8/2016).

Tak hanya itu, berdasarkan studi yang pernah ia baca, dikatakan bahwa sistem pendataan di penjara Indonesia sangatlah buruk. Dimana di dalamnya masih ada narapidana yang seharusnya sudah bisa menghirup udara bebas namun harus mendekam dibalik jeruji besi lebih lama lantaran kacaunya data tersebut.

“Ada seorang narapidana yang seharusnya sudah lepas dua bulan lalu, kemudian petugasnya nggak tahu. Lalu karena dia orang miskin, enggak punya advokat ya sudah nurut aja. Jadi banyak yang sudah lepas masih menginap lebih,” ujarnya.

Sebagai informasi, di tahun 2016 saja tercatat ada lebih dari 187 ribu penghuni yang mendekam di dalam penjara, sementara kapasitas total dibalik jeruji besi itu hanya 120 ribu.

Seperti diketahui, salah satu alasan pemerintah merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 karena lembaga pemasyarakatan ada yang sudah penuh. Dalam draf revisi PP tersebut dikatakan pula bahwa ketentuan Justice Collaborator (JC) sebagai syarat remisi bagi pelaku korupsi, terorisme dan narkotika dihilangkan.

“Korupsi syaratnya lebih berat lah dapat remisi. Kalau misalnya diobral ya harus dipertanyakan,” cibir dia.

(kha)

Link:  KLIK DISINI 

 

Rencana Pemerintah Mudahkan Remisi Koruptor Dikecam

Toto Pribadi, Agus RahmatSabtu, 20 Agustus 2016, 18:45 WIB

VIVA.co.id – Pemerintah lewat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) berencana merevisi PP Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Alasan pemerintah dianggap beberapa kalangan tidak masuk akal.

Editor buku ‘Mencuri Uang Rakyat’, Hamid Basyaib, mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly untuk mengkaji betul rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012.

Beberapa kalangan memang menganggap rencana revisi ini sebagai obral remisi terutama bagi para koruptor. Pasalnya, Kementerian Hukum dan HAM menganggap PP itu terlalu ketat untuk pemberian remisi bagai koruptor, kecuali bagi mereka yang berstatus justice collaborator.

Tak hanya itu, ketatnya remisi bagi koruptor ini juga dianggap Kemenkumham sebagai penyebab over kapasitas di beberapa lembaga permasyarakatan.

Namun rencana ini langsung mendapat tentangan termasuk dari relawan Jokowi. “Rezim remisi ada di Kementerian Hukum dan HAM. Perlu juga distudi dengan benar. Ada beberapa macam sebab nah itu harus dikuliti satu persatu,” kata Hamid, dalam diskusi Perspektif Indonesia, di Restoran Gado-Gado Boplo, Menteng Jakarta, Sabtu 20 Agustus 2016.

Menurutnya, banyak hal yang membuat lembaga pemasyarakatan over kapasitas seperti yang dikeluhkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Namun, solusinya bukan dengan merevisi PP tersebut.

Menurut Hamid, alasan lain banyak. Di antaranya, sistem hukum yang muaranya adalah pidana penjara. Menurutnya, hal ini harus dikaji juga. Bukan hanya dengan mempermudah remisi seperti keinginan merevisi PP tersebut. “Nah ini saya ragu apakah di survei benar ini,” ujar pria yang ikut menjadi relawan Jokowi pada Pilpres 2014 ini.

Dia juga melihat, lembaga pemasyarakatan yang over kapasitas tidak semua. Bahkan, cenderung yang over kapasitas hanya lapas pidana umum. Sementara, lapas untuk kasus korupsi, ia menilai tidak over kapsitas.

“Nah sekarang dikumpulin di Sukamiskin (lembaga pemasyarakatan). Lihat apa yang terjadi. Tiap Minggu panggil organ tunggal,” katanya.

Hamid menegaskan tidak melihat ada urgensinya penjara yang over kapasitas dengan revisi PP Nomor 99 tahun 2012 tersebut. Sebab di Lapas Sukamiskin saja, yang dihuni para terpidana korupsi, masih leluasa tidak over seperti di lapas umum. “Dan anehnya tidak pernah ada tindakan nyata.”

(mus)

Link:  KLIK DISINI 

 

Revisi PP No.99/2012 Dianggap Obral Remisi Bagi Koruptor

20 Agustus 2016 20:30 WIB

JAKARTA, suaramerdeka.com – Rencana pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM untuk merevisi PP No.99/ 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dianggap sejumlah kalangan sebagai obral remisi bagi para koruptor. Konon pemerintah beralasan, karena lembaga pemasyarakatan sudah over kapasitas.

Menurut editor buku Mencuri Uang Rakyat, Hamid Basyaib, bahwa sejumlah kalangan menganggap revisi PP No.99/ 2012 sebagai obral remisi kepada koruptor, karena PP tersebut terlalu ketat bagi pemberian remisi kepada koruptor.”Kecuali bagi mereka yang berstatus justice collaborator,”kata Hamid Basyaib.

Hamid menambahkan bahwa merevisi PP No.99/ 2012 dengan alasan lembaga pemasyarakatan telah over kapasitas, bukan solusi yang tepat.”Padahal tidak semua lembaga pemasyarakatan, over kapasitas. Khusus untuk kasus korupsi, tidak over kapasitas. Jadi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu mengkaji lagi rencana revisi itu,”tandasnya.

(VivaNews/ CN40/ SM Network)

Link:  KLIK DISINI 

 

Polisi, Kejaksaan dan KPK Mesti Sepakati Standar Juctice Collabolator

JAKARTA, KOMPAS.com – Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho mendorong agar dibuat kesepakatan bersama atau MoU terkait indikator dan syarat pemberian Justice Collaborator (JC) pada kasus korupsi.

Emerson menuturkan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kejelasan prosedur status JC dan dipublikasikan.

“Polisi dan Jaksa apakah punya SOP standar penentuan JC? Kami lihat tidak ketemu,” kata Emerson di Jakarta, Sabtu (20/8/2016).

Menurut Emerson, pemerintah tidak perlu merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, jika menyangkut prosedur pemberian JC.

Dalam revisi PP 99, Kementerian Hukum dan HAM akan membentuk Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

TPP-lah yang nanti mengkaji pemberian dan lamanya remisi yang didapatkan narapidana.

TPP terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ahli psikologi dan sebaginya.

“KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian punya MoU soal optimalisasi pemberantasan korupsi. Nah ini bisa diterapkan. Yang kami tahu cuma KPK, Kepolisian dan Kejaksaan tidak pernah lihat,” ucap Emerson.

Senada dengan Institute for Crimal Juctice Reform (ICJR), Emerson juga mempertanyakan pemberian JC oleh Kejaksaan. Sepanjang 2013 hingga juli 2016, Kejaksaan memberikan ststus JC kepada 670 orang.

Sementara pada rentang waktu yang sama, KPK hanya memberika status JC kepada satu orang, yaitu pada tahun 2015.

“Nah itu jadi pertanyaan juga. Apa sih yang jadi landasan Kejaksaan berikan JC. Apa kontribusi dalam bongkar kasus lain? JC diberikan tidak hanya ketika diperiksa kooperatif,” ujar Emerson.

Link:  KLIK DISINI 

 

Tim Pengamat Permasyarakatan Dinilai Buat KPK Tidak Independen

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, mendorong pemberian remisi bagi seluruh narapidana.

Yasonna menuturkan pemberian remisi dibuat menjadi satu pintu, yakni melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

TPP-lah yang  menilai kelayakan dan besaran remisi yang didapatkan seorang narapidana. TPP terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ahli psikologi dan sebaginya.

Menanggapi hal itu, Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho menilai KPK tidak lagi menjadi lembaga yang independen jika TPP dibentuk.

“Saya baca draf revisi PP 99. TPP dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM. Disitu ditempatkan KPK sebagai bawahan dari TPP,” kata Emerson dalam diskusi di kawasan Meteng, Jakarta, Sabtu (20/8/2016).

Menurut Emerson, posisi KPK dalam TPP menjadi tidak setara. Selain itu, lanjut Emerson, TPP hanya berfungsi memberikan pertimbangan terhadap pemberian remisi sedangkan kewenangan pemberian remisi berada di kepala lapas.

“Pertanyaannya adalah ketika tim ini dibentuk, pola pengambilan keputusannya seperti apa. Kalau KPK enggak setuju, semua setuju apa bakal batalkan pemberian remisi. KPK kan independen, masa di bawah Kemenkum HAM,” ucap Emerson.

Menkumham Yasonna Laoly sebelumnya mengatakan, PP akan direvisi karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Alasan kedua, pembuatan PP itu tidak melalui syarat prosedur formal, salah satunya dikaji pakar terlebih dahulu.

Dengan adanya revisi PP ini, Yasonna mendorong supaya tidak ada diskriminasi persyaratan bagi semua terpidana. Yasonna menyatakan, revisi PP itu mendorong agar prosedur pemberian remisi bagi seluruh narapidana dibuat menjadi satu pintu, yakni melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

TPP-lah yang nanti menilai berapa remisi yang didapatkan oleh seorang narapidana. TPP terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ahli psikologi dan sebaginya.

Yasonna memastikan, TPP akan tetap ketat dalam pemberian remisi bagi terpidana perkara-perkara kejahatan luar biasa.

“Ya sudah pastilah (akan mempersulit remisi), namanya juga extraordinary crime,” ucapnya.

Link:  KLIK DISINI 

 

Jokowi Belum Restui Rencana Longgarkan Remisi Koruptor

Ezra Natalyn, Agus RahmatSenin, 22 Agustus 2016, 15:19 WIB

VIVA.co.id – Rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly ternyata belum mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Juru Bicara Presiden, Johan Budi mengatakan, walaupun hal itu sudah diwacanakan secara luas oleh Yasonna, namun usulannya secara resmi belum masuk ke meja kerja Presiden.

“Sampai dengan akhir pekan kemarin Presiden belum menerima secara resmi usulan revisi PP Nomor 99 tahun 2012,” kata Johan singkat saat ditemui di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin 22 Agustus 2016.

Dalam PP ini diatur syarat bagi seorang terpidana korupsi untuk mendapatkan remisi yaitu dengan menjadi justice collaborator ‘pembocor kasus hukumnya’. Namun dalam revisi, hal tersebut rencananya akan dihilangkan.

Rencana revisi ini kemudian menuai banyak kecaman khususnya dari para pegiat antikorupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keadilan dan kapasitas lapas yang kelebihan penghuni dianggap bukan alasan yang tepat adanya pemberian remisi koruptor.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho mengingatkan Presiden Jokowi agar tak mudah percaya dengan usulan bawahannya tersebut.

“Sebaiknya Jokowi berhati-hati betul terhadap masukan-masukan dari Menkumham yang bisa saja itu membuat citra Jokowi di masa akan datang menjadi buruk karena dinggap membuat kebijakan pro koruptor,” kata Emerson di sela-sela diskusi “Perspektif Indonesia”, di Menteng, Jakarta, Sabtu, 20 Agustus 2016 lalu.

(mus)

Link:  KLIK DISINI 

 

No mercy for corruption, terrorism convicts

Jakarta | Mon, August 22 2016 | 08:47 am

Given that corruption is still perceived as an ongoing threat to the country, the government’s controversial plan to relax the remission requirements for extraordinary crime convicts has been met with criticism.

As a result of the overcapacity problem faced by many prisons in the country, Law and Human Rights Minister Yasonna Laoly has said that the government will revise Government Regulation (PP) No. 99/2012 on procedures and requirements to make it easier for those convicted of extraordinary crimes — including corruption, terrorism and drug trafficking — to acquire remission.

Under the draft revision, the minister wants to scrap the requirement that convicts must cooperate with law enforcers and become justice collaborators, arguing that such an obligation contravenes a convict’s right to remission.

Law expert Bivitri Susanti, vice chairman of the Indonesian Jentera School of Law (IJSL), said overcapacity should not be a reason to relax the regulation since corruption was still rampant in the country.

She said that prison overcapacity should be minimized through giving more lenient punishments to people convicted of misdemeanors or petty theft.

“To reduce prison overcapacity, the government can also improve the shambolic data used by prison authorities. Many inmates are overstaying in prison,” she added.

Under the current regulations, the government has continuously granted remissions to corruption convicts every year. Recently, on the 71st anniversary of Indonesian independence, disgraced tax official Gayus Halomoan Tambunan and former Democratic Party treasurer Muhammad Nazaruddin were among 128 graft convicts that received sentence cuts.

The minister’s plan to revise PP No. 99/2012 has also been criticized by supporters of the Corruption Eradication Commission (KPK), who claim it would give special treatment to embezzlers of state funds.

Emerson Yuntho, an Indonesian Corruption Watch (ICW) researcher, said that if the obligation to become a justice collaborator was omitted, then nobody would want to help the KPK to discover other key players in graft schemes. “Why would they help the KPK if they won’t get any benefit from it?” he said.

A staff member at the Presidential Office and former chairman of the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), Ifdhal Kasim, said the ministry should increase transparency in assessing remission for convicts.

He suggested the ministry include people other than their own officials in an assessment team to grant remission. “The committee dedicated to assessing and granting remission should not only involve the internal team from the ministry but also those from other elements in society.” (win)

Link:  KLIK DISINI 

 

Remisi Jangan Diobral kepada Koruptor

Sabtu, 20 Agustus 2016 14:40 WIB

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Draf revisi PP 99/2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi polemik.

Salah satu poin dalam draft tersebut menghilangkan syarat justice collaborator (JC) bagi narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi.

Hal tersebut memicu pro-kontra di kalangan masyarakat.

Ada yang menyebutkan draft revis PP 99/2012 tersebut ‎mempermudah koruptor keluar penjara.

Ada juga yang berpandangan perubahan itu wajar, lantaran remisi merupakan hak narapidana.

Lawyer yang juga mantan ketua Komna‎s HAM Ifdhal Kasim menilai letak permasalahannya bukan pada layak tidaknya remisi tersebut diberikan kepada narapidana koruptor.

Melainkan, bagaimana mekanisme remisi tersebut diberikan.

Menurutnya, jangan terlalu mudah memberikan remisi kepada seorang narapidana korupsi.

‎”Remisi tetap harus ada, tapi jangan diobral,” ujar Ifdhal dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu(20/8/2016).

Menurutnya hampir semua negara menganut pemberian remisi.

Hanya saja setiap negara berbeda-beda dalam menentukan persyaratannya, baik itu dalam konteks waktu atapun kepantasan.

‎”Remisi bersifat sebagai insentif (rewards) kepada orang. Hampir setiap Negara menganut remisi namun diatur berdasarkan pada kapan dan pantas‎nya,” ujarnya.

Landasan pemberian remisi di Indonesia adalah pemenjaraan sebagai bagian dari pembinaan bukan balas dendam.

Sehingga ada aspek re-edukasi ketika seseorang dipenjara.

‎”Kalau tetap berlandaskan re-edukasi terhadap orang yang bersalah dan membuat mereka produktif maka elemen remisi tetap harus ada,” katanya.

‎Polemik pemberian remisi bagi koruptor mencuat setelah pemerintah berencana merevisi PP nomor 99/2012.

Dalam peraturan pemerintah tersebut, memperketat para narapidana kejahatan luar biasa (extraordinary crime‎) seperti Narkoba, Terorisme, dan korupsi mendapatkan remisi atau pemotongam hukuman.

Pemerintah hendak merubah aturan itu, alasannya jumlah narapidana dengan jumlah Lapas sudah tidak sebanding lagi, sehingga menyebabkan kelebihan kapasitas (over capacity).

Dalam draft revisi PP 99/2012‎ yang dibuat pemerintah ketentuan mengenai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan, yang selama ini menjadi syarat pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi, narkotika, dan terorisme dihilangkan.

Akibatnya Narapidana khususnya korupsi dengan mudah mendapat remisi.

Link:  KLIK DISINI 

 

Alasan Pemerintah Merevisi PP 99 Tahun 2012 Dinilai Tak Relevan

JAKARTA, KOMPAS.com – Advokat Ifdhal Kasim menilai alasan pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tak relevan.

Pemerintah beralasan salah satu alasan yang jadi latar belakang direvisinya PP tersebut karena kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) yang kelebihan kapasitas.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menuturkan kondisi ini membuat lapas rentan terjadi kerusuhan.

“Argumennya tidak relevan. Kapasitas berlebih dengan revisi PP 99 tidak ada relasinya,” kata Ifdhal dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (20/8/2016).

Ifdal menuturkan saat ini 70 persen penghuni lapas adalah narapidana kasus narkotika. Sedangkan pelaku korupsi hanya 1,9 persen.

Dalam draf revisi PP 99, ketentuan Justice Collaborator (JC) sebagai syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika, dihilangkan.

JC adalah pelaku pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar keterlibatan pelaku lain.

Penghilangan ketentuan JC sebagai syarat mendapat remisi bagi koruptor ini dinilai mengendurkan upaya pemberantasan korupsi.

Pelaku korupsi sebelumnya hanya mendapatkan remisi jika bersedia menjadi JC.

Menurut mantan ketua Komnas HAM itu, faktor terbesar dari kelebihan kapasitas lapas terdapat pada politik hukum pidana terkait dengan narkotika.

Ifdal menuturkan, terdapat kesalahan dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

“Kejahatan narkotika itu dipandang sebagai kejahatan serius sehingga perlu pemenjaraan terhadap mereka,,” ucap Ifdhal.

Ifdal menilai pembuatan lapas baru tidak akan menghilangkan kelebihan kapasitas untuk menampung narapidana.

Menurut Ifdal, hukum Indonesia cenderung memenjarakan setiap kesalahan yang dibuat masyarakat.

Menkumham Yasonna Laoly sebelumnya mengatakan, PP akan direvisi karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Alasan kedua, pembuatan PP itu tidak melalui syarat prosedur formal, salah satunya dikaji pakar terlebih dahulu.

Dengan adanya revisi PP ini, Yasonna mendorong supaya tidak ada diskriminasi persyaratan bagi semua terpidana.

Yasonna menyatakan, revisi PP itu mendorong agar prosedur pemberian remisi bagi seluruh narapidana dibuat menjadi satu pintu, yakni melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

TPP-lah yang nanti menilai berapa remisi yang didapatkan oleh seorang narapidana. TPP terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ahli psikologi dan sebaginya.

Yasonna memastikan, TPP akan tetap ketat dalam pemberian remisi bagi terpidana perkara-perkara kejahatan luar biasa. “Ya sudah pastilah (akan mempersulit remisi), namanya jugaextraordinary crime,” ucapnya.

Link:  KLIK DISINI 

 

ICW: Mudahnya Koruptor Dapat Remisi Akibat “Sumbangsih” Petugas Lapas

 

Regina Fiardini-Jurnalis

JAKARTA – Pemberian remisi kepada narapidana tentu tak lapas dengan keluarnya izin dari pihak kepala lembaga pemasyarakatan (Lapas) hingga sipirnya. Alhasil, kerjasama tersebut membuat Indonesian Corruption Watch (ICW) tak setuju soal mudahnya pemberian pengurangan masa hukuman.

“Kalau pengen dapat remisi gampang, kasih stick golf saja ke Kalapasnya. Itu pernyataan anggota DPR tahun 2003,” kata Aktivis ICW, Emerson Yuntho dalam diskusi bertajuk ‘Permisi Koruptor Dapat Remisi’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/8/2016).

Nahasnya, siapapun menterinya, pemberian remisi kepada pencuri uang rakyat selalu diberikan setiap tahunnya. Ia melihat, tak ada yang bisa mengatasi persoalan tersebut.

“Tiap hari raya atau hari kemerdekaan, Pemerintah selalu dihujat ‘kok koruptor masih dapat remisi?’ Butuh tangan besi sebenarnya menyelesaikan persoalan itu. Ingat Polycarpus? dia dapat remisi karena jadi pembina pramuka. Berbuat baik bisa dapat remisi, itu benar atau tidak? Atau jangan-jangan baiknya hanya sama Kalapas,” cibirnya.

Tidak hanya di kasus korupsi, kejahatan narkotika yang sering dikendalikan di balik jeruji besi juga turut dibantu oleh sipir lapas. Banyak diantara mereka yang tergiur dengan tawaran narapidana lantaran ringgannya hukuman yang diberikan.

“Kalau mekanisme hanya sekedar administrasi, itu enggak menyelesaikan sama sekali. Misalnya sipir terlibat narkoba hukumannya hanya digeser atau kenaikan pangkatnya ditunda. Justru ini jadi spirit, ‘udah bandel aja, bantuin ngedar atau bandar. Toh kalau ketangkep basah paling hanya dimutasikan atau nonjob’. Padahal udah menang banyak. Ini enggak selesai-selesai, hanya lingkaran setan,” papar dia.

Emerson menambahkan, seringkali tawaran sebagai Justice Collaborator (JC) tidak menarik buat pelaku korupsi, lantaran mudanya remisi yang didapat.

“Divonis hukuman berapa tahun penjara, kemudian bahwa dapat remisi mudah. Ya daripada bongkar atasan atau relasi segala macem, mending saya sumpah omerba. Toh saya dapat remisi, dapat uang (suap). Karena ada kasus di salah satu Kementerian, agar anak buah ini enggak nyebut-nyebut nama menterinya, ada suap dengan membiayai bulanan dia di lapas. Nah karena ada simbiosis mutualisme nggak akan terungkap siapa pelaku utamanya,” tandasnya.

(kha)

Link:  KLIK DISINI 

 

Aktivis ICW: Jokowi Jangan Mau Dikadali Anak Buah

Syahrul Ansyari, Agus RahmatSabtu, 20 Agustus 2016, 12:23 WIB

VIVA.co.id – Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk berhati-hati terkait rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Revisi PP ini dianggap sebagai upaya untuk mempermudah terpidana korupsi mendapatkan remisi.

“Makanya, Jokowi saya ingatkan sekali lagi, berhati-hati betul. Jangan mau dikadali oleh masukan-masukan anak buahnya yang sangat mungkin itu tersesat,” kata Emerson, di sela-sela diskusi Perspektif Indonesia, di Restoran Gado-Gado Boplo, Menteng Jakarta, Sabtu, 20 Agustus 2016.

Emerson menegaskan bahwa ICW menolak rencana itu. Bahkan menurutnya, elemen masyarakat lain pun turut menolak. Suara-suara penolakan ini, diharapkan oleh Emerson, bisa didengar oleh Presiden Jokowi. Karena, dampaknya juga akan dirasakan oleh Jokowi.

“Sebaiknya Jokowi berhati-hati betul terhadap masukan-masukan dari Menkumham yang bisa saja itu membuat citra Jokowi di masa akan datang menjadi buruk karena dinggap membuat kebijakan pro koruptor,” kata Emerson.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, akan merevisi PP Nomor 99 tahun 2012 ini. Menteri Yasonna mengaku sudah membahas itu.

Terkait berbagai protes, Yasonna sempat mengatakan bahwa untuk memberatkan hukuman bukanlah menjadi wewenang kementerian yang ia pimpin. Sebab, Kemenkumham fungsinya adalah pembinaan. Sementara pemberatan hukuman, ada pada wilayah peradilan. (ase)

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.