Perubahan Atas APBN Perubahan

Perubahan Atas APBN Perubahan

Banggar Nilai Pemangkasan Anggaran Realistis Bila Target Tax Amnesty Meleset

Suci Sedya Utami    •    06 Agustus 2016 15:33 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tak masalah dengan rencana pemerintah yang ingin memangkas kembali anggaran belanja yang telah disepakati dalam APBNP 2016 bersama DPR.

Menurut Anggota Banggar, Eka Sastra pemangkasan sebesar Rp133,8 triliun yang diputuskan dalam Sidang Kabinet bersama Presiden tentu telah bertujuan positif terhadap ekonomi saat ini.

“Hal ini positif. Saya yakin ini akan memberikan perbaikan pada pertumbuhan ekonomi. Langkah ini realistis di tengah perlambatan ekonomi yang masih terjadi,” kata  Eka dalam diskusi bertema ‘Perubahan atas APBN Perubahan’ di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat Sabtu (6/8/2016).

Lantas bagaimana peran Banggar saat pembahasan APBNP lalu yang nampaknya tak efektif dalam mengawal Pemerintah menyusun anggaran yang kredibel ?. Pasalnya di APBNP sudah ada pemangkasan anggaran sebesar Rp50 triliun, dan berlanjut setelah Menteri Keuangan beralih dari Bambang Brodjonegoro ke Sri Mulyani Indrawati.

Eka mengakui, saat masa penyusunan asumsi dan target-target dalam APBNP 2016, Banggar tentu berupaya mengingatkan pemerintah soal penerimaan negara melalu perdebatan-perdebatan panjang.

Bahkan, kata dia, Banggar telah meminta pemerintah merevisi penerimaan negara pada angka yang realistis. Namun, menurut Eka, ada keyakinan pemerintah bila terget penerimaan negara dalam hal ini pajak non PPh migas yang sebesar Rp1.318,9 triliun bisa dicapai dengan dibantu program tax amnesty.

Padahal, ada berdebatan perkiraan dari tax amnesty yang dihitung pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Pemerintah menghitung ada potensi penerimaan sebesar Rp165 triliun, sedangkan Bank Indonesia hanya Rp55triliun. Namun, DPR  memberikan keleluasan pada pemerintah yang optimis dengan target yang dibuat.

“Jadi memang saya lihat sekarang, pemerintah memililih memotong anggarannya kembali (untuk mengantisipasi) bila target tax amnesty tak tercapai,” ucap dia. (SAW)

Link:  KLIK DISINI 

 

KEIN Dukung Langkah Pemangkasan Anggaran Belanja Rp133,8 Triliun

Suci Sedya Utami    •    06 Agustus 2016 14:31 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mendukung langkah pemerintah yang berencana memangkas kembali anggaran belanja sebesar Rp133,8 triliun.

Dalam diskusi  bertema ‘Perubahan atas APBN-Perubahan’, Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta mengatakan, pemerintah memang sudah seharusnya memitigasi risiko penerimaan negara yang sulit mencapai target. Langkah dari mitigasi tersebut terbilang tepat daripada nantinya harus menambal biaya melalui utang.

“Skenario penghematan kita dukung. Jadi bisa melakukan penyesuaian apabila diprediksi penerimaan negara enggak sesuai yang ditargetkan,” kata Arif di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/8/2016).

Apalagi yang dipangkas adalah anggaran yang dianggap tidak memiliki korelasi signifikan pada peningkatan produktivitas dan kinerja pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Politikus PDIP ini mengatakan, anggaran yang disesuaikan tersebut merupakan anggaran yang tidak berpengaruh pada peningkatan lapangan kerja dan penyerapan lapangan kerja, serta tidak memotong anggaran kemiskinan.

Dirinya menilai, langkah penyesuaian yang dilakukan tak akan melemahkan aparatur negara untuk tetap bekerja secara optimal. Misalnya, dengan pemotongan anggaran, tak lantas membuat suatu instansi misalnya otoritas pajak melemahkan semangat kerjanya dalam mencari penerimaan negara

“Jadi memang harus bekerja lebih keras lagi,” jelas dia. (SAW)

Link:  KLIK DISINI 

 

Pemangkasan Anggaran Buah Kesalahan Perhitungan yang tak Tepat

Suci Sedya Utami    •    06 Agustus 2016 22:45 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Sri Mulyani Indrawati belum genap seminggu menjabat sebagai Menteri Keuangan ketika mengajukan pemangkasan anggaran belanjan untuk kedua kalinya pada tahun ini sebesar Rp133,8 triliun.

Dalam waktu singkat setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan, untuk kedua kali, menggantikan Bambang Brodjonegoro yang dimutasi menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas, Ani panggilan akrabnya, langsung tancap gas rapat secara maraton bersama para eselon I Kementerian Keuangan.

Ternyata, dari rapat-rapat tersebut diketahui adanya perkiraan kekurangan penerimaan pajak atau yang disebut shortfallsebesar Rp219 triliun hingga akhir tahun. Padahal, dalam pembahasan APBNP dengan DPR, pemerintah sudah menghitung adanya shorfall dan memutuskan untuk memangkas anggaran belanja sebesar Rp50 triliun.

Ekonom Senior, Faisal Basri melihat pemotongan anggaran kali ini adalah buntut dari perhitungan yang tak tepat dari pejabat sebelumnya, yang mau tak mau harus dibereskan Ani.

Menurut Faisal, hal ini sudah tercermin dari pengelolaan fiskal pada 2015 yang pada saat itu dinaikkan pertumbuhan target penerimaan pajak menjadi 30 persen. Padahal, kata Faisal, Bambang sadar kenaikan pertumbuhan target alamiahnya sebesar 13 persen.

Seharusnya, sebagai pembantu presiden, menteri memberi pemahaman pada presiden secara logis mengenai potensi yang bisa dicapai di tengah kondisi perekonomian yang tak menentu. Atau dengan kata lain, tidak melakukan kesepakatan dengan hitungan yang tak realistis.

“Intinya, kalau orang masuk dengan cara yang salah di dalamnya kacau, dan baru sekarang ketemu jalan keluarnya. Itu tercermin dari APBN 2015 yang dibuat di era Presiden SBY yang targetnya naik sudah tinggi namun ditinggikan lagi 30 persen, persoalannya menterinya yes-yes aja, enggak men-challenge,” kata Faisal, dalam sebuah diskusi bertema ‘Perubahan atas APBN Perubahan, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/8/2016).

Dirinya berpandangan, secara latar belakang ilmu yang dimiliki yakni mengenai ekonomi regional dan pembangunan, Bambang memang lebih cocok ditaruh di Bappenas sebagai ahli merancang, bukan dalam hitung-hitungan angka fiskal.

Salah satu yang ia nilai tidak jelas yakni adalah kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak hingga Presiden harus ambil bagian untuk sosialisasi hingga tiga kali, di Surabaya, Medan dan Jakarta. Menurut Faisal, itu merupakan kerjaan menteri teknis. Apalagi yang diberi kemanjaan dengan fasilitas tax amnesty kata dia adalah maling-maling yang selama ini tak taat bayar pajak. Dirinya juga heran, bagaimana penghitungan terget penerimaan tax amnesty bisa didapat.

“Pak Jokowi sudah bagus, Alhamdulillah mau dengar satu-satunya jalan adalah amputasi, Bambang enggak mampu meyakinkan,” pandang dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Yugi Prayanto  pun beranggapan yang sama. Yugi mempertanyakan alasan Bambang yang mengajukan angka yang sangat tinggi.

Sebenarnya, pihaknya mengaku sangat takut dengan target pajak yang dibuat pemerintah dan melempar tanggapan bahwa otoritas pajak seperti berburu di kebun binatang karena semuanya dipajaki.

“Waktu Menteri Keuangannya Pak Bambang, kami lihat ekspektasinya tinggi sekali. Presiden kan kapasitasnya terbatas mengetahui soal fiskal,” jelas Yugi.

Sebagai informasi, dalam APBN induk maupun APBN-Perubahan tidak ada perubahan yang signifikan dalam target penerimaan pajak non migas, yakni masih dalam kisaran Rp1.318, triliun. Namun penerimaan lainnya terkoreksi sehingga membuat penerimaan negara dari awalnya Rp1.822,5 triliun Rp1.786,2 triliun.

Sementara untuk belanja negara dalam APBN induk sebesar Rp2.095,7 triliun direvisi menjadi Rp2.082,9 triliun yakni buah hasil dari pemangkasan salah satunya penyusutan belanja K/L sebesar Rp50 triliun. (SAW)

Link:  KLIK DISINI 

 

DPR Nilai Langkah Sri Mulyani Pangkas Anggaran Sudah Realistis

Sri Mulyani usulkan kepada Presiden untuk pangkas beberapa anggaran.

Tomi Tresnady , Ummi Hadyah Saleh : Sabtu, 06 Agustus 2016 12:57 WIB

Suara.com – Anggota Badan Anggaran DPR RI, Eka Sastra menilai, kebijakan Presiden Joko Widodo yang akan kembali memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P 2016)  dinilai realistis dalam melemahnya pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disampaikan Eka dalam diskusi yang bertajuk “Perubahan atas APBN Perubahan” di Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia No. 41, Menteng, Jakarta, Sabtu (6/8/2016).

“Saya melihat ini angka yang sangat postif, lebih kredibel dan merupakan sebuah langkah yang lebih realistis di tengah situasi perlambatan ekonomi yang terjadi hari ini,” ujar Eka dalam diskusi.

Eka juga menuturkan, dalam pembahasan anggaran di Banggar terjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR terkait target dana repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesty yang tidak realistis.

“Proyeksi penerimaan dari tax amnesty yang ditargetkan oleh pemerintah sekitar Rp165t triliun antara Bank Indonesia sendiri dalam beberapa kesempatan. Yang paling realistis dicapai adalah Rp50 triliun,” kata Eka.

“Nah, dalam perdebatan tersebut, memang sudah kita sampaikan bahwa apabila terjadi perubahan yang signifikan, itu akan mempengaruhi fungsi target penerimaan kita termasuk bisa terjadinya pelebaran defisit,” sambungnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mendukung Jokowi untuk memangkas anggaran agar target pertumbuhan dan penerimaan negara tidak akan melesat jauh.

“Kita bisa lihat bahwa ada beberapa target yang meleset sehingga mau tidak mau Menkeu baru menurunkan target penerimaan perpajakan yang kemudian terkompensasi dengan pemotongan anggaran baik di kementerian lenbaga atau transfer daerah,” ungkapnya.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk memangkas beberapa anggaran didalam APBNP-P 2016. Hal tersebut guna menjaga kredibilitas fiskal Indonesia sehingga kondisi perekonomian bisa lebih baik lagi.

Salah satu pos anggaran yang akan di potong adalah anggaran kementerian/lembaga yang akan dipangkas Rp65 triliun dan dana transfer daerah Rp68,8 triliun atau total pemangkasan sebesar Rp133 triliun.

Dalam diskusi hadir pula Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Arif Budimanta, Ekonom Senior Faisal Basri, Wakil Ketua Umum KADIN Yugi Prayanto dan Peneliti INDEF Berly Martawardaya.

Link:  KLIK DISINI 

 

Jokowi Dinilai Boros Anggaran, Pengamat: Harusnya Beri Contoh Dulu

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo dinilai boros dalam menggunakan anggaran negara. Hal itu diungkapkan pengamat ekonomi Faisal Basri dalam diskusi bertajuk Perubahan Atas APBN Perubahan di Jakarta Pusat, Sabtu (6/8).

Menurut dia, presiden terlalu banyak melakukan perjalanan dinas yang tidak perlu. Sehingga dapat mengurangi efisiensi penggunaan anggaran negara.

“Tentang efisiensi, paling banyak perjalanan dinas kan presiden. Proyek jalan tol Sumatera saja sudah enam kali presiden meninjau,” ujarnya.

Basri berharap agar Jokowi memberikan contoh terlebih dahulu ketika menyetujui pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

“Harapan saya presiden lah yang memberikan contoh lebih dulu,” imbuh ekonom tersebut.

Lebih lanjut Basri mengatakan, jika kehadiran Jokowi secara fisik dianggap sebagai wujud kehadiran kepala negara, pemikiran seperti itu dinilainya kurang tepat.

Seorang presiden, katanya, harus mengontrol istana. Artinya, mengawasi secara lebih luas dan menyeluruh. Untuk itu, yang mesti dimaksimalkan Jokowi adalah berjalannya sistem pemerintah.

“Kalau dengan kehadiran presiden secara fisik sebagai justifikasi kehadiran kepala negara, berarti sistem tidak jalan. Dia itu harus mengontrol situasi dari istana. Perjalanan dinas Jokowi lebih banyak dari Presiden Gus Dur,” tuturnya.

Seperti diketahui, dalam waktu dekat Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk memangkas Rp 133 triliun anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016.

Namun, pemangkasan anggaran itu dilakukan pada program-program yang tidak produktif. Misalnya, biaya perjalanan dinas dan dana operasional. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur, nilai anggarannya dikatakan tidak akan dipangkas. (uya/JPG)

Link:  KLIK DISINI 

 

Faisal: Jokowi Boros Anggaran

RADAR PALEMBANG-Presiden Joko Widodo dinilai boros dalam menggunakan anggaran negara. Hal itu diungkapkan pengamat ekonomi Faisal Basri dalam diskusi bertajuk Perubahan Atas APBN Perubahan di Jakarta Pusat, Sabtu (6/8).

Menurut dia, presiden terlalu banyak melakukan perjalanan dinas yang tidak perlu. Sehingga dapat mengurangi efisiensi penggunaan anggaran negara.  “Tentang efisiensi, paling banyak perjalanan dinas kan presiden. Proyek jalan tol Sumatera saja sudah enam kali presiden meninjau,” ujarnya.

Basri berharap agar Jokowi memberikan contoh terlebih dahulu ketika menyetujui pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.  “Harapan saya presiden lah yang memberikan contoh lebih dulu,” imbuh ekonom tersebut. Lebih lanjut Basri mengatakan, jika kehadiran Jokowi secara fisik dianggap sebagai wujud kehadiran kepala negara, pemikiran seperti itu dinilainya kurang tepat. Seorang presiden, katanya, harus mengontrol istana. Artinya, mengawasi secara lebih luas dan menyeluruh. Untuk itu, yang mesti dimaksimalkan Jokowi adalah berjalannya sistem pemerintah.

“Kalau dengan kehadiran presiden secara fisik sebagai justifikasi kehadiran kepala negara, berarti sistem tidak jalan. Dia itu harus mengontrol situasi dari istana. Perjalanan dinas Jokowi lebih banyak dari Presiden Gus Dur,” tuturnya. Seperti diketahui, dalam waktu dekat Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk memangkas Rp 133 triliun anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016. Namun, pemangkasan anggaran itu dilakukan pada program-program yang tidak produktif. Misalnya, biaya perjalanan dinas dan dana operasional. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur, nilai anggarannya dikatakan tidak akan dipangkas. (uya/JPG)

Link:  KLIK DISINI 

 

Indef Nilai Revisi APBN 2016 Sudah Realistis

Sabtu, 6 Agustus 2016 10:42 WIB, Seno Tri Sulistiyono/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengapresiasi langkah pemerintah yang melakukan merivisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 133,8 triliun.

‎Peneliti Indef Berly Martawardaya mengatakan, ‎dalam prinsip ekonomi makro yang mendasar, ketika sedang terjadi perlambatan ekonomi dan kegiatan perusahaan swasta melemah maka pemerintah harus memberikan stimulus agar roda perekonomian kembali bergerak.

“‎Jadi sekarang waktunya menciptakan APBN yang kredibel, APBN-P yang kemarin itu saya melihatnya terlalu optimis,” kata Berly dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (6/8/2016).

Menurut Berly, perlambatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri sudah terjadi sejak 2011 hingga saat ini, sehingga diperlukan langkah yang tepat oleh pemerintah untuk mendongkrak ekonomi.

“Mendorong pertumbuhan itu enggak mudah. Jadi dengan APBNyang kredibel membuat semuanya menjadi tenang dan membuat semuanya bersama-sama bergerak membagi-bagi tugas (swasta-pemerintah-masyarakat),” ujarnya.

‎Dalam rapat ‎Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla beberapa waktu lalu, memutuskan untuk merevisi APBN-P 2016 sebesar Rp 133,8 triliun.

Revisi tersebut dilakukan atas dasar penerimaan pajak pada tahun ini yang tidak akan tercapai, sehingga belanja kementerian/lembaga akan dipangkas Rp 65 triliun dan belanja ke daerah sekitar Rp 68 triliun.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono

Editor: Johnson Simanjuntak

Link:  KLIK DISINI 

 

Faisal Basri: Alhamdulilah, Sekarang Presiden Mau Mendengar

Sabtu, 6 Agustus 2016 12:38 WIB, Seno Tri Sulistiyono/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Ekonom Faisal Basri berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mampu menekan keinginan besar Presiden Joko Widodo tanpa melihat kondisi perekonomian dalam negeri.

“Mudah-mudahan dengan Sri Mulyani ini Jokowi bisa berubah mau mendengar. Mudah-mudahan enggak pakai rumus pokoknya dan bisa dirasionalisasi,” ujar Faisal dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (6/8/2016).

Menurut Faisal, menteri keuangan yang sebelumnya dijabat Bambang Brodjonegoro, tidak mampu mengingatkan presiden dengan baik terkait target pajak yang terlalu tinggi, padahal Bambang sendiri mengetahui target APBN 2016 tidak realistis.

“Pada tahun ini pajak naik 30 persen dari 20 persen tahun sebelumnya. Bambang tahu maksimal hanya 13 persen, tapi masih iya saja dia. Tapi alhamdulilah sekarang, Jokowi mau mendengar (Sri Mulyani untuk merivisi APBN karena penerimaan pajak tidak bisa tercapai),” ujar Faisal.

‎Sikap para menteri yang nurut-nurut saja dengan keinginan presiden, kata Faisal, dikarenakan ucapan Jokowi soal menteri tidak tercapai target maka akan diganti.

Pernyataan tersebut, membuat menteri menjadi hidupnya tidak tenang.

“Jokowi pernah bilang, jika kerja tidak benar akan diganti, jadinya menterinya iya-iya saja, siap saja,” ucap Faisal.

‎Dalam rapat ‎Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin PresidenJoko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla beberapa waktu lalu, memutuskan untuk merevisi APBN-P 2016 sebesar Rp 133,8 triliun.

Revisi tersebut dilakukan atas dasar penerimaan pajak pada tahun ini yang tidak akan tercapai, sehingga belanja kementerian/lembaga akan dipangkas Rp 65 triliun dan belanja ke daerah sekitar Rp 68 triliun.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono

Editor: Johnson Simanjuntak

Link:  KLIK DISINI 

 

Pangkas Anggaran Rp133 Triliun, Banggar: Itu Realistis

Feby Novalius – Jurnalis

JAKARTA – Pemerintah sepakat memangkas anggaran sebesar Rp133,8 triliun pada belanja negara tahun ini. Perombakan diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Badan Anggaran (Banggar) menilai, pemangkasan anggaran merupakan langkah yang positif dan bisa memberikan perbaikan ekonomi RI.

“Hal ini positif. Saya yakini ini akan memberikan perbaikan pada pertumbuhan ekonomi. Langkah ini realistis di tengah perlambatan ekonomi yang masih terjadi,” papar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Eka Sastra, di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (6/8/2016).

Eka mengakui, sejak masa penyusunan asumsi makro dalam Anggaran Perubahan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, sudah ada perdebatan antara Banggar dengan pemerintah soal penerimaan negara.  (Baca juga: APBN Dipangkas, JK: Yang Salah Pajak)

Dalam pemabahasan APBN-P 2016 lalu, Banggar sudah meminta pemerintah merevisi penerimaan negara. Namun ada keyakinan pemerintah bila target penerimaan negara sekira Rp1.500 triliun dapat tercapai dengan direalisasikannya UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

“Nah, yang jadi perdebatan kita ketika itu adalah adanya perbedaan proyeksi yang jauh antar Bank Indonesia (BI) dengan pemerintah. BI saja dari tax amnesty proyeksikan Rp55 triliun, sedangkan pemerintah tinggi sekali Rp165 triliun. Ini kan jauh sekali, dan kalau kita perkirakan penerimaan negara Rp165 triliun dari tax amnesty sepertinya ya sulit,” ujarnya.

“Tapi sekarang saya lihat sekarang pemerintah dengan lagi memotong anggaranya kementerian dan lembaga menjadi lebih realitis, bila target tax amnesty tidak tercapai,” tandasnya. (kmj) (rhs)

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.