PHK & Perekonomian Kita

PHK & Perekonomian Kita

Soal PHK, Peringatan Dini Ekonomi yang Tak Boleh Diacuhkan

JAKARTA – Adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) dari berbagai industri mulai ramai dibicarakan. Namun, pemerintah mengatakan kondisi saat ini tidak seseramisu PHK yang diberitakan belakangan. Anggota Komisi IX DPR, M Sarmuji, mengatakan meskipun masih belum dipastikan kebenaran isu terkait adanya PHK massal, namun seyogianya pemerintah juga tidak boleh bersikap acuh tak acuh dan harus menanggapi isu tersebut. “Pemerintah tidak boleh membelakangi isu ini. Karena ini bagi saya peringatan dini untuk perekonomian kita,” tegasnya dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (6/2/2016). Menurut Sarmuji, ada dua hal yang kemungkinan menjadi penyebab munculnya persoalan PHK. Pertama adanya persaingan yang semakin ketat antar pelaku industri yang sama. Sehingga yang kalah harus melakukan efisiensi. “Ini saling menyesuaikan diri. Lama kelamaan akan mencapai keseimbangan, jadi produk-produk yang berkualitas akan berhadapan dengan produk yang lebih inovatif dan murah,” jelasnya. Kedua, menurut politisi dari Partai Golkar itu, saat ini persaingan antar-negara semakin ketat dalam menggaet investor untuk masuk ke dalam negaranya. Terutama dari negara-negara berkembang. “Secara ekonomi dunia melemah, jadi usaha untuk menarik investasi ke negara berkembang itu sangat sengit. Dan negara-negara ini menawarkan fasilitas yang lebih baik dibanding Indonesia. Misalnya soal ketersediaan energi, insentif dan lainnya,” pungkasnya. (mrt)

Link:  KLIK DISINI 

 

Rachmat Gobel Klarifikasi Isu PHK Pekerja Panasonic

Michael Agustinus – detikfinance, Sabtu, 06/02/2016 11:20 WIB

Jakarta -Bos PT Panasonic Gobel Indonesia, Rachmat Gobel, mengklarifikasi isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerjanya. Gobel menjelaskan, PHK yang terjadi di perusahaannya tidak sebesar yang diberitakan, pekerja yang terkena PHK tidak sampai ribuan orang, yang benar adalah rencana PHK 500 dari 5.000 orang pekerja. Tidak ada penutupan pabrik, hanya pengurangan pekerja. Pengurangan jumlah pekerja ini merupakan langkah efisiensi yang perlu dilakukan untuk memperkuat daya saing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dari 3 pabrik, Panasonic melakukan perampingan dengan merger 2 pabrik menjadi 1, sehingga total menjadi tinggal 2 pabrik. “Lebih baik lebih efisien. Dari tiga pabrik jadi dua pabrik karena lebih efisien, apalagi menghadapi persaingan MEA. Ada 5.000 pekerja tapi yang PHK hanya 500,” kata Gobel dalam diskusi Perspektif Indonesia, PHK dan Perekonomian Kita, di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (6/2/2016). Direktur Penyelesaian Perselisihan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Sahat Sinurat, menambahkan bahwa 500 pekerja di PT Panasonic Manufacturing tersebut belum tentu di-PHK, saat ini masih proses perundingan. Bila 500 pekerja tersebut mau dipindahkan ke pabrik Panasonic di Bogor dan Pasuruan, maka tidak akan kena PHK. “Kita klarifikasi kebenarannya. Jadi di sana betul jumlah yang ada tiga pabrik itu dimerger. 500 orang sebenarnya mereka sedang proses perundingan penyelesaian, mau dipndahkan ke pabrik ke Bogor dan Pasuruan. Makanya ditawarkan siapa yang mau pindah, prinsipnya semua persoalaan diselesaikan dengan mufakat,” tuturnya. Pihaknya sendiri berupaya agar tidak ada PHK pekerja di Panasonic maupun pabrik-pabrik lainnya. “Pemerintah menolak adanya PHK,” tandasnya. Sahat menyarankan agar Panasonic melakukan efisiensi dengan mengurangi upah pekerja di level atas seperti manager, mengurangi lembur, dan sebagainya, bukan dengan PHK. “Bentuk pencegahan PHK, kita minta perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi upah di manager, mengurangi shift kerja lembur, mengurangi hari kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja,” tutupnya.

Link:  KLIK DISINI 

 

Rachmat Gobel Tegaskan PHK PT Panasonic Cuma 500 Karyawan

Rachmat punya 15.000 karyawan.

Tomi Tresnady, Ummi Hadyah Saleh : 06 Feb 2016 | 12:43

Suara.com – Executive Advisor PT Panasonic Gobel Indonesia, Rachmat Gobel membantah isu pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Panasonic Indonesia. “Jadi ada pemberitaan PHK itu tidak demikian,” ujar Rachmat dalam diskusi Persepktif Indonesia tentang PHK dan Perekonomian Kita, Rumah Makan Gado-Gado Boplo, di Menteng, Jakarta, Sabtu (6/2/2016). Mantan Menteri Perdagangan ini menuturkan, dalam industri terjadi persaingan pasar, oleh karena Panasonic melakukan penelitian dan pengembangan dalam produknya, untuk bersaing terhadap penjualan produk. Tak hanya itu, adanya persaingan membuat Panasonic, merubah produk dengan teknologi yang relevan. “Itu kan industri memang ada persaingan, kita harus memenangkan persaingan. Makanya kita melakukan produk development dan produk efektivitas. Kebetulan produk yang kita buat lampu CFL ( bohlam) menjadi LED ( light emitting diode), ini produk masa depan yang ramah lingkungan,” ucapnya. Oleh karena itu, Panasonic merubah strategi terhadap jelang Masyarakat Ekomomi Asean (MEA). Kata Gobel, sebelumnya PT Panasonic memiliki tiga pabrik dan dimerger menjadi dua pabrik. “Apalagi cost produksi semakin murah, jadi kita merubah strategi, otomatis kita melakukan pengurangan tenaga kerja. Yang tadinya ada tiga pabrik menjadi dua pabrik, jadi efektifitas ini jelang MEA. Ada 15.000 karyawan kita, yang pengurangan hanya 500 orang,” tandasnya.

Link:  KLIK DISINI 

 

Pemerintah Tidak Boleh Abaikan Isu PHK

Sabtu, 6 Februari 2016 11:11 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR, M Sarmuji mengatakan, pemerintah tidak boleh mengabaikan isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)buruh yang saat ini mulai ramai di sektor industri. “Pemerintah tidak boleh membelakangi isu ini. Karena ini bagi saya peringatan dini untuk perekonomian kita,” ujar Sarmuji dalam diskusi Smart FM bersama Populi Center di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (6/2/2016). Sarmuji menyampaikan pandangannya bahwa ada dua hal yang kemungkinan menjadi penyebab persoalan PHK mencuat. Pertama, Sarmuji mengatakan persaingan yang semakin ketat antarpelaku industri yang sama. Bagi pelaku industri yang kalah bersaing, maka imbasnya akan muncul efisiensi, termasuk efisiensi tenaga kerja. “Ini saling menyesuaikan diri. Lama kelamaan akan mencapai seimbangan, jadi profuk-produk yang berkualitas akan berhadapan dengan porduk yang lebih inovatif dan murah,” kata Sarmuji. Kedua, Sarmuji menilai saat ini persaingan antarnegara, terutama negara yang masih dalam kategori berkembang semakin ketat untuk mendapatkan perhatian dari investastor untuk masuk kedalam negaranya. “Secara ekonomi dunia melemah, jadi usaha untuk menarik invetsatsi ke negara berkembang itu sangat sengit. Dan negara-negara ini menawarkan fasilitas yang lebih baik dibanding Indonesia. Misalnya soal ketersediaan enegeri, insentif dan lainnya,” kata Sarmuji.

Link:  KLIK DISINI 

 

Rachmat Gobel Minta Buruh Tidak Terus Memprotes Soal Upah

SABTU, 06 FEBRUARI 2016 | 16:38 WIB

 

TEMPO.CO, Jakarta – Executive Advisor PT Panasonic Gobel Indonesia Rachmat Gobel meminta kalangan buruh tak terus-menerus memprotes soal upah. “Jangan minta dinaikkan upahnya saja, kualitas tenaga kerja juga harus ditingkatkan,” katanya di Jakarta, Sabtu, 6 Februari 2016. Gobel mengungkapkan, pelemahan ekonomi saat ini seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri. Untuk itu, peran dan kualitas tenaga kerja di sektor tersebut harus ditingkatkan. Menurut Gobel, yang berperan dalam menyumbangkan keuntungan bagi perusahaan adalah karyawan yang bekerja. Karena itu, kualitas pendidikan dan pelatihannya harus terus digenjot agar keterampilan para pekerja semakin terasah. Dengan begitu, Indonesia tak hanya menawarkan tenaga kerja dengan upah murah, tapi juga berkualitas. Dengan demikian, kata mantan Menteri Perdagangan ini, jika perusahan tersebut hengkang dari Indonesia dan mencari pasar di negara lain, tenaga kerja ini tidak panik. Tenaga kerja malah dapat mengambil alih usaha tersebut. “Melalui peningkatan kualitas tenaga kerja pulalah kita memanusiakan manusia,” ujarnya. Direktur Penyelesaian Perselisihan Kementerian Tenaga Kerja Sahat Sinurat mengingatkan soal peran pekerja dalam sebuah industri. Pemerintah selalu berusaha membina serikat pekerja dan pengusaha, di antaranya dengan menggelar pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para pekerja. Namun, kata Sahat, peran pengusaha juga tak bisa dihindarkan. Ia mendorong untuk meningkatkan dialog antara tenaga kerja dan manajemen perusahaan. “Untuk mendukung pertumbuhan tenaga kerja, perlu disokong hubungan industrial di perusahaan.”

Link:  KLIK DISINI 

 

Pemerintah Tak Boleh Membelakangi Isu PHK

Pemerintah harus segera mengambil sikap terkait isu PHK.

Sabtu, 6 Februari 2016 | 12:34 WIB, Oleh : Eko Priliawito, Romys Binekasri

 

VIVA.co.id – Pelemahan ekonomi yang mengakibatkan daya beli masyarakat lemah membuat kinerja perusahaan dari berbagai sektor industri turut menurun. Dikabarkan banyak perusahaan yang melakukan efisiensi dari pekerjanya dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, sebagian pihak termasuk pemerintah dinilai kurang peka terhadap isu PHK yang kerap diberitakan belakangan ini. Anggota Komisi IX DPR, M Sarmuji mengatakan, meskipun masih belum dipastikan kebenaran isu terkait adanya PHK massal, namun sebaiknya pemerintah juga tidak boleh bersikap cuek dan segera mengambil sikap dalam menanggapi isu tersebut. “Pemerintah tidak boleh membelakangi isu ini. Karena ini bagi saya peringatan dini untuk perekonomian kita,” ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Sabtu, 6 Februari 2016. Menurutnya, ada dua hal yang kemungkinan menjadi penyebab munculnya persoalan PHK. Pertama, persaingan yang semakin ketat antarindustri yang serupa sehingga menimbulkan peralihan minat beli masyarakat ke produk yang lebih berkualitas. “Ini saling menyesuaikan diri. Lama kelamaan akan mencapai keseimbangan, jadi produk-produk yang berkualitas akan berhadapan dengan porduk yang lebih inovatif dan murah,” katanya. Kedua, saat ini persaingan antarnegara semakin ketat apalagi saat ini Indonesia tengah memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Maka, dalam menggaet investor untuk masuk ke dalam negaranya perlu usaha keras, terutama persaingan dari negara-negara berkembang. “Secara ekonomi dunia melemah, jadi usaha untuk menarik investasi ke negara berkembang itu sangat sengit. Dan negara-negara tersebut menawarkan fasilitas yang lebih baik dibanding Indonesia. Misalnya soal ketersedaiaan energi, insentif dan lainnya.” (mus)

Link:  KLIK DISINI 

 

Rachmat Gobel Bantah Pabrik Panasonic Tutup

Sabtu, 6 Februari 2016 10:57 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Komisaris GroupPanasonic Gobel, Rachmat Gobel membantah informasi yang menyebutkan pabrik Panasonic Lighting di Cikarang, Jawa Barat, tutup. “Jadi tidak benar kami tutup pabrik,” ujar Gobel dalam diskusi Smart FM bersama Populi Center yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (6/2/2016). Gobel mengatakan pabrik Panasonic Lightning yang berada diCikarang hanya relokasi saja dan merupakan bagian dari pengubahan strategi yang dijalankan Group Panasonic. “Jadi ini ubah strategi. Jadi tiga pabrik jadi dua pabrik. Gobel mengatakan saat ini Panasonic Gorup sedang melakukan restrukturisasi perusahaan industri lampu di Indonesia. “Ini kan industri soal persaingan. Makanya perlu produk dan efektifitas. Jadi kami ingin produk LED. Ini produk masa depan yang ramah lingkungan,” kata Gobel.

Link:  KLIK DISINI 

 

Kata Rachmat Gobel, Pekerja Jangan Hanya Bisa Nuntut Saja

Sabtu, 6 Februari 2016 12:27 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Asosiasi Elektronik Indonesia, Rachmat Gobel menyayangkan sikap para pekerja yang seringkali menuntut upah layak. “Serikat pekerja jangan cuma nuntut saja, bukan cuma minta upah saja,” kata Gobel dalam diskusi Smart FM bersama Populi Center yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (6/2/2016). Gobel yang juga pemilik Panasonic Gobel Group ini mengatakan yang sangat ini terjadi, investor asing menginginkan tenaga kerjayang memiliki keahlian yang baik. Menurut Gobel, investor akan bertahan di Indonesia jika sumber daya manusianya mumpuni. Jika tidak, maka investor akan hengkang. “Kalau sumber daya manusia kita kuat, kompetitif, dia enggak bakal keluar,” ucap Gobel. Karena itu, Gobel mengatakan, seharusnya para serikat pekerja juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan sumber daya manusia ketimbang menuntut kesejahteraan. “Jadi seharusnya bagaimana dorong peningkatan skill,” kata Gobel.

Link:  KLIK DISINI 

 

Ini Penjelasan Rachmat Gobel Soal Penutupan Pabrik Panasonic

By Septian Deny on 03 Feb 2016 at 11:15 WIB

Liputan6.com, Jakarta – Salah satu produsen elektronik Panasonic Gibel Indonesia dikabarkan akan melakukan penutupan salah satu pabriknya. Pabrik tersebut memproduksi lampu bohlam yaitu Panasonic Lighting Indonesia (PLI) yang berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur. Menanggapi hal ini, Chairman Panasonic Gobel Group, Rachmat Gobel menegaskan pihaknya tengah melakukan rasionalisasi. Panasonic, lanjut Gobel akan merestrukturisasi tiga pabrik lampu yang dimilikinya di Indonesia. “Panasonic nggak tutup pabriknya, kita itu melakukan rasionalisasi pabrik lighting,” ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (3/2/2016). ‎Sebagai gambaran, lanjut Rachmat, saat ini Panasonic mempunyai sejumlah pabrik dengan berbagai macam produk. Antara lain pabrik alat rumah tangga, produk energi seperti baterai, produk alat kesehatan, produk alat kelistrikan seperti lampu, bohlam, dan lighting feature, serta pabrik komponen yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau. “Pabrik lighting yang ada bohlam lampu, tadinya ada tiga di Indonesia, yaitu Panasonic, Philips dan Osram. Nah setahu saya sekarang mereka sudah tidak ada, satu-satunya tinggal Panasonic,” kata dia. Menurut Rachmat, ‎sesuai dengan perkembangan zaman, produk lampu bohlam mulai digantikan dengan produk lampu light emitting diode (LED), maka Panasonic memutuskan untuk mengalihkan produksinya ke lampu LED. Tiga pabrik lampu Panasonic yang ada yaitu di Cikarang, Cileungsi dan Pasuruan akan dilebur menjadi dua pabrik yang bakal memproduksi lampu LED. “Kita lakukan rasionalisasi dan restrukturisasi dan dua pabrik dijadikan satu menjadikan pabrik yang punya teknologi dan added value (nilai tambah). Karena trennya teknologinya mulai ke LED, kita mulai masuk ke sana,” kata dia. Rachmat mengungkapkan, rencananya Panasonic akan menutup pabrik lampu yang ada di Cikarang, Jawa Barat. Sedangkan yang akan dipertahankan yaitu pabrik yang berlokasi di Pasuruan dan Cileungsi. “Pabriknya memang ada tiga lokasi, itu kita jadikan satu. Salah satu tempat ditutup, karena kan efisien, yang biasanya dilakukan di tiga pabrik kini gabung. Yang dihentikan di Cikarang. Di Pasuruan belum, satu lagi di Cileungsi. Itu biasa dalam manajemen, Panasonic kan punya komitmen di Indonesia jadi produk yang kita ciptakan mengikuti perkembangan zaman,” kata Mantan Menteri Perdagangan ini. Sebelumnya, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (LSPI) Said Iqbal mengatakan, Pansonic menutupn pabriknya karena produknya tidak laku. Dalam 10 tahun terakhir, ada 13 perusahaan di Indonesia. Sebelumnya ada Panasonic komponen sudah ditutup, sekarang tinggal tiga, yakni Panasonic Manufakturing Indonesia (PMI), Panasonic Energy Indonesia yang produksi baterai, dan Panasonic Healthcare yang produksi alat kesehatan,” ujar Said. Ia beralasan dua perusahaan elektronik raksasa ini gulung tikar dengan menutup tiga pabrik di Indonesia karena dihantam pelemahan daya beli masyarakat di Tanah Air. Kondisi tersebut juga menggerus penjualan produk elektroniknya. (Dny/Zul)

Link:  KLIK DISINI 

 

Gobel Ragukan Pernyataan Pemerintah Soal Pertumbuhan Industri Nasional

JAKARTA – Pemerintah mengatakan pertumbuhan industri nasional secara keseluruhan di 2015 masih tumbuh positif. Namun, Bos PT Panasonic Gobel Indonesia Rachmat Gobel mengaku ragu terkait hal tersebut. Rachmat mengatakan, saat ini pelaku industri nasional tengah diserang oleh produk-produk impor ilegal. Hal itulah yang juga terjadi kepada industri elektronik. “Saya bicara sebagai asosiasi, karena saya masih penjadi pengurus. Sudah beberapa tahun kalau kebutuhan produk elektronika nasional itu berasal 50 persen dalam negeri dan 50 persen impor,” katanya dalam diskusi “PHK dan Perekonomian Kita” di Jakarta, Sabtu (6/2/2016). “Nah dari 50 persen impor itu 80 persennya produk ilegal. Dan yang masuk barang itu barang-barang KW 4 dan 5, bagaimana kita bisa bersaing,” tambah dia. Mantan Menteri Perdagangan itu juga mengatakan, bagi pelaku industri dalam negeri hingga saat ini masih cenderung untuk melakukan impor komponen produknya. Pasalnya harga komponen yang ada di dalam negeri masih lebih mahal dibanding melakukan impor. “Makanya perlu ada penerapan standar produk industri. Kalau banyak industri ilegal ya mati lah industri kita. Jadi saya mau cek betul tidak itu industri kita tumbuh,” imbuhnya. Kendati begitu, Rachmat menegaskan, bukan berarti saat ini pelaku industri nasional tidak mampu bersaing. Namun perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk menjaga industri nasional dari serangan produk ilegal. “Ya bagaimana membangun industri kita. Saya mau sampaikan ini bahwa ada yang bilang kita tidak mampu bersaing, enggak kok kita mampu bersaing,” pungkasnya. (mrt)

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.