PK diantara MA & MK

PK diantara MA & MK

Jimly: Tak Ada Lagi Alasan Kejagung Tunda Eksekusi Mati Bandar Narkoba

Sabtu, 10 Jan 2015 14:00 WIB

MedanBisnis – Jakarta. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK)Jimly Asshiddiqie mengatakan tidak ada alasan lagi bagi Kejaksaan Agung (Kejagung) menunda eksekusi hukuman mati bagi para gembong narkoba. Kejagung harus tegas dalam melakukan eksekusi.

“Nggak ada alasan(ditunda), tinggal dilaksanakan saja dengan tegas. Ini kita sudah dalam keadaan darurat narkoba,” kata Jimly.

Hal itu dikatakan Jimly dalam diskusi Populi Center dan SMART FM Perspektif Indonesia dengan topik “PK diantara MA dan MK” di Resto Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/1).

Menurut Jimly, soal alasan Kejagung yang menunda eksekusi karena PK bisa diajukan berkali-kali itu sudah diselesaikan melalui pertemuan terbatas antara eksekutif-yudikatif-ahli hukum di Kemenkum HAM Jumat (9/1/2014) kemarin. Dalam pertemuan itu ditegaskan jika eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkoba yang grasinya ditolak bisa segera dilaksanakan.

“Eksekusi bisa segera dilakukan,” ucap Jimly yang juga ikut dalam rapat tersebut.

“Soak PK berkali-kali seperti tidak pasti, jika dibaca putusannya itu tidak ada kata berkali-kali. Putusan MK itu hanya memberi ruang orang yang terpidana kalau dia mendapatkan novum atau perspektif baru yang berkembang, jadi jangan keadilan itu tertutup. Itu maksudnya. Jadi tidak ada kata berkali-kali,” tambah Jimly.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan tidak akan memberikan ampun bagi bandar narkoba yang telah merusak generasi bangsa. Jokowi menolak semua grasi yang diajukan para gembong narkoba dan mereka harus segera dieksekusi oleh Kejaksaan selaku eksekutor.

Terkait dengan PK ini, pengamat Hukum dan pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Umar Husin mengatakan, PK menjadi semrawut bukan soal jumlah pengajuannya. Kekacauan itu menurutnya ada pada proses pra PK di pengadilan negeri.

“Sebelum PK itu kan ada pra PK. Problemnya bukan karena putusan MK. Tapi jajaran di peradilan yang tidak melaksanakan aturan konsekuen. Karena novumnya kadang enggak masuk akal (di pengadilan negeri) tapi tetap lolos untuk diajukan PK ke MA,” ucap Umar yang ada dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya jika ingin merapikan PK yang menumpuk di MA, tidak perlu dengan membatasi jumlah PK. Namun MA harus memperketat syarat pengajuan PK.

“PK diperketat persyratannya dan prosesnya dibuat transparan,” ujarnya.

Soal alasan MA yang mengizikan PK tidak boleh berkali-kali dengan alasan kepastian hukum, menurut Umar harusnya dalam proses pengajuan PK pertama, syarat dan prosesnya benar-benar ketat dan transparan. Sehingga putusan PK pertama dipastikan bisa memenuhi syarat keadilan.

“UU Kehakiman dan MA jelas mengatakan PK satu kali. Yang perlu dipertegas syaratnya dan kewenangan PK ada di siapa. Khususnya pidana, agar orang terlindungi hak asasinya,” katanya.

PK bisa berkali-kali ini dijadikan alasan bagi Kejaksaan Agung untuk menunda eksekusi mati meskipun putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Alasannya karena para terpidana punya kesempatan untuk mengajukan upaya hukum, misalnya PK kedua atau grasi.(dtc)

 

Jimly: Tak Ada Lagi Alasan Kejagung Tunda Eksekusi Mati Bandar Narkoba

Sabtu, 10/01/2015 13:13 WIB

Salmah Muslimah – detikNews

Jakarta – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan tidak ada alasan lagi bagi Kejaksaan Agung (Kejagung) menunda eksekusi hukuman mati bagi para gembong narkoba. Kejagung harus tegas dalam melakukan eksekusi.

“Nggak ada alasan(ditunda), tinggal dilaksanakan saja dengan tegas. Ini kita sudah dalam keadaan darurat narkoba,” kata Jimly.

Hal itu dikatakan Jimly dalam diskusi Populi Center dan SMART FM Perspektif Indonesia dengan topik “PK diantara MA dan MK” di Resto Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/1/2015).

Menurut Jimly, soal alasan Kejagung yang menunda eksekusi karena PK bisa diajukan berkali-kali itu sudah diselesaikan melalui pertemuan terbatas antara eksekutif-yudikatif-ahli hukum di Kemenkum HAM Jumat (9/1/2014) kemarin. Dalam pertemuan itu ditegaskan jika eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkoba yang grasinya ditolak bisa segera dilaksanakan.

“Eksekusi bisa segera dilakukan,” ucap Jimly yang juga ikut dalam rapat tersebut.

“Soak PK berkali-kali seperti tidak pasti, jika dibaca putusannya itu tidak ada kata berkali-kali. Putusan MK itu hanya memberi ruang orang yang terpidana kalau dia mendapatkan novum atau perspektif baru yang berkembang, jadi jangan keadilan itu tertutup. Itu maksudnya. Jadi tidak ada kata berkali-kali,” tambah Jimly.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan tidak akan memberikan ampun bagi bandar narkoba yang telah merusak generasi bangsa. Jokowi menolak semua grasi yang diajukan para gembong narkoba dan mereka harus segera dieksekusi oleh Kejaksaan selaku eksekutor

Terkait dengan PK ini, pengamat Hukum dan pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Umar Husin mengatakan, PK menjadi semrawut bukan soal jumlah pengajuannya. Kekacauan itu menurutnya ada pada proses pra PK di pengadilan negeri.

“Sebelum PK itu kan ada pra PK. Problemnya bukan karena putusan MK. Tapi jajaran di peradilan yang tidak melaksanakan aturan konsekuen. Karena novumnya kadang enggak masuk akal (di pengadilan negeri) tapi tetap lolos untuk diajukan PK ke MA,” ucap Umar yang ada dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya jika ingin merapikan PK yang menumpuk di MA, tidak perlu dengan membatasi jumlah PK. Namun MA harus memperketat syarat pengajuan PK.

“PK diperketat persyratannya dan prosesnya dibuat transparan,” ujarnya.

Soal alasan MA yang mengizikan PK tidak boleh berkali-kali dengan alasan kepastian hukum, menurut Umar harusnya dalam proses pengajuan PK pertama, syarat dan prosesnya benar-benar ketat dan transparan. Sehingga putusan PK pertama dipastikan bisa memenuhi syarat keadilan.

“UU Kehakiman dan MA jelas mengatakan PK satu kali. Yang perlu dipertegas syaratnya dan kewenangan PK ada di siapa. Khususnya pidana, agar orang terlindungi hak asasinya,” katanya.

PK bisa berkali-kali ini dijadikan alasan bagi Kejaksaan Agung untuk menunda eksekusi mati meskipun putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Alasannya karena para terpidana punya kesempatan untuk mengajukan upaya hukum, misalnya PK kedua atau grasi.

 

Jimly: Pidana Mati Merupakan Isu Besar, Butuh Kepastian Hukum

Sabtu, 10 Januari 2015 | 11:45

detikNews – Jakarta, Rapat eksekutif-yudikatif-ahli hukum di Kemenkum HAM Jumat (9/1/2014) kemarin dilatarbelakangi oleh masalah eksekusi hukuman mati yang menurut Kejaksaan Agung terganjal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal PK boleh sekali. Hal ini bahkan memicu adanya perdebatan antara Mahkamah Agung (MA) dan MK.

Guru besar Hukum Tata Negara yang juga mantan ketua MK, Jimly Asshiddiqie mengatakan Presiden Jokowi meminta agar segera ada kepastian hukum soal vonis mati bagi gembong narkoba.

“Pertemuan kemarin itu ditrigger eksekusi pidana mati, atas dasar Indonesia darurat narkoba. Presiden Jokowi minta Menkopolhukam bagaimana ini (vonis mati terpidana narkoba) bisa dieksekusi,” ucap Jimly yang ikut dalam pertemuan itu.

Hal itu dikatakan Jimly dalam diskusi Populi Center dan SMART FM Perspektif Indonesia dengan topik “PK diantara MA dan MK” di Resto Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/1/2015).

Isu vonis mati ini masalah besar, ada yang pro dan kontra. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia.

“Isu pidana mati ini isu besar dan global. Lebih besar dari urusan kapal yang ditenggelamkan. Butuh kepastian hukumnya,” ucap Jimly.

Terhambatnya eksekusi hukuman mati oleh Kejaksaan karena adanya putusan MK yang mengatakan PK bisa lebih dari 1 kali. Putusan itu menjadi cara bagi gembong narkoba untuk mengulur proses eksekusi. Akhirnya Kejaksaan enggan mengeksekusi karena masih memberikan kesempatan bagi terpidana mati untuk mengajukan upaya hukumnya.

Hasil pertemuan itu Pemerintah menegaskan Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali. Hal ini sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Salah satu poin putusan ini adalah eksekusi terhadap terpidana mati yang ditolak permohonan grasinya oleh presiden tetap bisa dilaksanakan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. (slm/fjr)

 

Agar Hakim Tak Mendua

Sema adalah aturan internal, namun Putusan MK harus dilaksanakan.

12 Januari 2015 19:35 M Bachtiar Nur/Jenda Munthe Hukum

POLEMIK PK – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie (kedua kanan), bersama pengajar hukum PTIK Umar Husin (kiri), pengacara Muhammad Joni (kanan), dan moderator Ichan Loulembah menjadi narasumber dalam diskusi perspektif Indonesia dengan topik “Peninjauan Kembali (PK) di antara MA dan MK” di Jakarta, Sabtu (10/1). Diskusi tersebut membahas tentang PK terhadap suatu kasus hukum yang sering diajukan kembali jika terpidana tidak puas dengan hasil keputusan dan terkesan berkali-kali.

Awal 2015, tepatnya mulai Jumat (9/1), pemerintah bergerak menyiapkan regulasi berupa peraturan pemerintah (PP), sebagai jalan tengah terkait polemik peninjauan kembali (PK). Regulasi itu ingin diterbitkan sebagai aturan teknis, menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.34/PUU-XI/2013 yang memperbolehkan PK berkali-kali.

Awalnya, polemik upaya hukum luar biasa PK mencuat lantaran keinginan sejumlah terpidana mati mengajukan PK kedua ketika pihak kejaksaan berniat mengeksekusi. Mereka memanfaatkan putusan MK. Alhasil, pelaksanaan eksekusi mati molor dari rencana semula, yang ingin dilaksanakan akhir 2014.

Putusan MK yang dimaksud adalah pembatalan Pasal 268 Ayat (3) UU KUHAP dalam perkara Nomor 34/PUU-IX/2013, yang diuji Antasari Azhar sehingga kemudian PK dapat diajukan lebih dari sekali. Melihat situasi ini, per 31 Desember 2014, pihak MA langsung mengeluarkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 7/2014 yang membatasi PK hanya sekali.

MA menerbitkan SEMA de¬ngan merujuk dua Undang-Undang (UU), yakni Pasal 26 Ayat (2) UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 Ayat (1) UU Nomor 3/2009 tentang Mahkamah Agung. Kedua UU tersebut tetap mengatur pembatasan PK hanya sekali.

Lewat pernyataan Wakil Ketua MK Arief Hidayat ditegaskan, tak mentaati putusan MK berarti melanggar konstitusi. Ketua MA, Hatta Ali, dalam refleksi kinerja MA pada 2014 di kantor MA, Rabu (6/1), sempat menuturkan diberlakukannya SEMA adalah landasan pekerjaan dari lembaga MA, beserta seluruh jajaran peradilan di dalamnya.

SEMA, menurutnya bukanlah bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. Namun, karena ketentuan PK satu kali masih berlaku dalam dua UU tadi, hakim harus tetap menerapkannya. Apalagi, MK hanya memutus PK yang menyangkut pidana dan tidak menyentuh ketentuan PK dalam dua UU lain.

Dikarenakan tak adanya satu kesepahaman menyangkut pengajuan PK inilah, akhirnya membuat pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham) mengumpulkan pelbagai pihak terkait seperti MA, MK, Kejaksaan Agung, Kemenko Polhukam, Kabareskrim Polri, hingga KPK. Pertemuan ini menghasilkan keputusan bersama.

Ada tiga poin dalam keputusan bersama itu. Pertama, mengeksekusi terpidana mati yang pengajuan grasinya sudah ditolak presiden. Menindaklanjuti Putusan MK dengan menyiapkan PP secepatnya sebagai aturan teknis, menyangkut pengertian novum, pembatasan waktu pengajuan, dan tata cara pengajuan PK. Kemudian poin terakhir, yang menyatakan sebelum adanya regulasi baru, terpidana tidak dapat mengajukan PK.

Namun, seperti yang diutarakan Juru Bicara MA, Suhadi, MA masih akan tetap memberlakukan SEMA untuk jadi pegangan pengadilan. Itu terutama sebelum terbitnya regulasi yang disepakati bersama.

 

Hakim Mendua

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, mengungkapkan secara substansi upaya yang dilakukan MA untuk membatasi PK hanya sekali berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA, sebenarnya tak menjadi masalah. Hanya saja, yang harus disayangkannya adalah karena wadahnya yang berupa SEMA.

“SEMA hanya sebatas internal. Hanya SEMAcam aturan kebijakan atau policy rule,” ujar Asep. Di sisi lain, di luar persoalan UU yang dibatalkan itu sempurna atau tidak, ia juga memastikan tetap saja setiap putusan MK harus dipandang sejajar dengan UU. Ini karena memang hanya MK yang dapat menguji UU.

Dikarenakan hanya sebagai pedoman, bila MA tetap berpegang pada SEMA, dikhawatirkan akan memunculkan problem ketika hakim nantinya memutuskan. “Khawatirnya hakim akan mendua. Ada yang merujuk pada putusan MK, ada pula surat edaran. Jika itu terjadi, tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum,” tuturnya.

Oleh karena itu, Asep berpandangan sekarang ini diperlukan adalah merevisi setiap UU yang memuat ketentuan PK, ketimbang sekadar menyiapkan PP sebagai aturan teknis putusan MK tersebut. “Jadi, juga perlu respons DPR agar dapat merevisi,” ucapnya.

 

Dialog Permanen

Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie menjelaskan, SEMA bukanlah peraturan. SEMA hanya petunjuk bagi para hakim di seluruh Indonesia. Menurutnya, saat ini yang diperlukan adalah bagaimana putusan MK tersebut dapat diimplementasikan.

Polemik MK dan MA, Jimly mengatakan, merupakan pertanda agar keduanya membangun dialog permanen terus-menerus. Hal ini menjadi penting agar nantinya dapat terbangun kesamaan dalam membaca sistem norma dalam hukum.

“MK dan MA harus punya hubungan intelektual. Ini karena dunia kehakiman itu dunia kaum intelektual,” ujar Jimly.

Dalam praktiknya, Jimly mengungkapkan permasalahan serta perbedaan pandangan yang melibatkan MK dan MA memang rentan terjadi pada 20 tahun pertama MK berdiri. Itu terjadi di semua negara yang memiliki MK.

“Putusan MK diabaikan, dan MA dinilai-nilai oleh MK. Ini terjadi di seluruh dunia. Kita (Indonesia-red) masih lebih bagus karena tidak terlalu jauh terjadi. Jadi, harus dikelola dengan baik dan perlu ada dialog permanen,” ujarnya.

Menyoal PK, Jimly berpandangan pembatasan pengajuan PK sebenarnya menunjukkan masih ada masalah dalam proses peradilan di Indonesia. Dalam negara yang sistem peradilannya sudah matang, pembatasan orang dalam mengajukan PK berkali-kali itu tidak pernah ada.

Ia bercerita, saat putusan MK yang memperbolehkan PK berkali-kali terjadi pada 2014, kebetulan ia sedang berada di Roma dan sempat bertemu Ketua MA serta MK di sana. “Mereka bilang tidak ada pembatasan, tapi PK jarang-jarang terjadi. Kenapa demikian? Karena proses peradilan mereka sudah matang. Tidak ada fakta-fakta yang ketinggalan. Artinya, sistem peradilan kita masih harus dievaluasi,” tuturnya.

 

Jimly Asshiddiqie: Putusan MK Terkait PK Berkali-Kali Tidak Ada

Sabtu, 10 Januari 2015 | 12:33

[JAKARTA] Guru Besar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa  tidak ada putusan MK yang menyebutkan Peninjauan Kembali (PK) berkali-kali. Yang berkembang selama ini di masyarakat, katanya merupakan persepsi kita terkait putusan MK tersebut.

“Putusan MK hanya memberi ruang pada terpidana untuk  PK lebih dari satu kali jika dia diperoleh novum-novum (keadaan baru) yang belum dipertimbangkan pengadilan sebelumnya,” ujar Jimly dalam diskusi yang diselenggaraka Populi Center dan SMART FM 95,9  dengan topik “PK di antara MA dan MK” di Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (10/1).

Selain Jimly, hadir juga sebagai pembicara Pengajar Hukum PTIK Umar Husin, Pengajar Muhammad Joni dan Direktur Populi Center Nico Harjanto.

Jimly menjelaskan novum tersebut dapat berupa fakta-fakta baru yang belum pernah dikeluarkan di pengadilan atau perspektif-perspektif baru yang terjadi karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“PK dengan novum yang ada dilakukan dalam rangka mencari keadilan. Dan itulah substansi hukum. Maka tidak boleh ditutup ruang untuk mencari keadilan melalui upaya hukum,” tegasnya.

Di Eropa, ungkapnya, ada negara yang tidak mengenal PK seperti Italia dan ada juga negara yang memperbolehkan PK berkali-kali, seperti yang terjadi Belanda. Di Belanda tidak ada kontroversi soal PK.

“Kesimpulannya, jika  semua aspek baik keterangan, fakta dan perspektif tidak ada ketinggalan dalam proses peradilan, maka tidak akan ada lagi yang mengajukan PK. Keadilan itu di atas segalanya. Roh-nya PK itu keadilan,” jelas Jimly.

No Comments

Leave a Reply