Perspektif Indonesia: Polri vs KPK 2.0

Perspektif Indonesia: Polri vs KPK 2.0

Pegiat Anti Korupsi: Kasus BW Bukan Pidana

Ropesta Sitorus – detikNews

Sabtu, 24/01/2015 11:24 WIB

Diskusi Perspektif (Ropesta/ detikcom)

Jakarta – Isu hukum yang melibatkan petinggi Polri dan KPK membuat tensi politik meninggi. Menurut pegiat anti korupsi dari PUKAT UGM Zainal Arifin Mochtar, penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) menjadi tersangka atas dugaan mengarahkan saksi dalam sidang MK tahun 2010 dinilainya kental pengaruh politik.

Dia berujar, penetapan status BW sebagai‎ tersangka jauh dari untur pidana. “Kasus BW dilaporkan mendrive saksi berkata sesuatu, itu bukan drive men-drive, ada 68 saksi dalam kasus itu, orang mengatakan A, B, dan C. BW mengatur kalau kualitas keterangan bagus, itu sah-sah saja. Saya tidak melihat hal itu pidana,” kata ‎Zainal dalam diskusi Perspektif Indonesia bertajuk “Polri vs KPK 2.0” yang digelar Populi Center dan Smart FM 95,9 di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2015).

Diskusi ini juga diikuti ‎Ifdhal Kasim, Mantan Ketua Komnas HAM, Yayat Biaro, anggota Komisi III DPR dari Partai Golkar, ‎Nico Harjanto Pengamat politik dari Populi Center.

“Jangan-jangan nanti semua pengacara bisa dipidana saat mengatur saksi,” kata dia lagi.

Menurut Zainal, ‎ketegangan antar lembaga penegak hukum memang tak bisa dihindari. Menurutnya hal yang sama juga terjadi di seluruh negara dan biasanya dipicu lantaran lembaga-lembaga tersebut mempunya kewenangan kuat seperti Polri, KPK, Kejaksaan.

Dia berujar, modus perlawanan yang dilakukan yang dilakukan Polri sudah terjadi berkali-kali. “Modus operandi kepolisian 3 kali begitu-gitu saja, KPK sudah 3 kali menyidik polisi dan perlawannya begini. Ketika Susno dan Djoko Susilo modusnya seperti ini, melihat potret ini kita sulit melihat bahwa ini (kasus BW) adalah penegakan hukum biasa. Jangan-jangan ini penegakan hukum luar biasa untuk kepentingan luar biasa,” tambah Zainal.

Untuk menyelesaikan masalah KPK vs Polri, menurut Zainal perlu ‎kepemimpinan yang tegas dari Presiden Jokowi. “Kepemimpinan politik sekarang menjadi lebih tinggi. Penundaan pelantikan Budi Gunawan membuat posisi Presiden menjadi masalah,” ujar dia.

Link berita: KLIK DISINI

 

Tak Hanya di Indonesia Konflik KPK-Polisi, di Hongkong Sampai Dipukuli

Sabtu, 24 Januari 2015 11:26

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA – Pengamat Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar menilai wajar terjadinya ketegangan antara KPK dengan Polri terkait kewenangan. Menurutnya, tidak hanya di Indonesia lembaga antikorupsi dengan polisi bersitegang, di luar negeri pun terjadi hal yang sama.

Di Hongkong juga sama terjadi seperti di Indonesia. Saat pembersihan polisi (korup) di sana, Ketua KPK (setempat) juga dipukuli,” kata Zainal dalam diskusi bertema ‘Polri vs KPK 2.0’ yang digelar SmartFM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2015).

Zainal menuturkan, lembaga-lembaga penegak hukum sangat rentan bersinggungan. Seperti halnya Polri, KPK serta kejaksaan memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum.

“Bersinggungan lembaga itu mudah berulang,” tuturnya.

Masih kata Zainal, untuk meredakan konflik yang terjadi antar lembaga penegak hukum tersebut dibutuhkan peran presiden. Presiden bisa mengeluarkan beberapa kebijakan agar tidak menimbulkan gesekan antara lembaga penegak hukum.

“Kasus ini membutuhkan kerja presiden. Presiden harus ambil keputusan,” katanya.

Editor: nani

Sumber: Tribunnews

Link: KLIK DISINI

 

Presiden Jokowi Harus Segera Evaluasi Jajarannya

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo seyogianya segera mengevaluasi seluruh jajarannya di bidang hukum menyusul ketegangan yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Presiden harus memastikan bahwa seluruh lembaga penegak hukum di negeri ini bekerja untuk melayani masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

“Presiden harus segera mengevaluasi jajarannya. Kinerja Menkopolhukam, Wakapolri, Kabareskrim serta komisioner KPK harus dievaluasi,” kata pengamat politik Populi Center Nico Harjanto, usai diskusi bertema ‘Polri vs KPK 2.0’ yang digelar SmartFM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2015).

Ia mengingatkan, ketegangan yang terjadi ini rawan menurunkan kepercayaan publik pada aparat penegak hukum. Ketegangan yang kini terjadi harus diredam. Presiden harus bersikap tegas dan lugas.

“Dengan melakukan evaluasi, presiden bisa ambil keputusan. Apakah menunjuk Kapolri baru yang tidak tersangkut masalah hukum atau kebijakan lainnya,” kata dia.

Ketegangan antara KPK dan Polri terjadi setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka tak lama setelah Budi diajukan oleh Presiden sebagai Kapolri. Setelah itu, giliran Polri menangkap komisioner KPK Bambang Widjojanto dalam sebuah kasus yang oleh publik dianggap janggal.

Link: KLIK DISINI

 

Semua Kegaduhan Karena Budi Waseso, Jokowi Harus Evaluasi Kabareskim

– detikNews

Jakarta – Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, mendesak agar Kepala Bareskrim Irjen Pol Budi Waseso diganti. Menurutnya, ketegangan antara lembaga penegak hukum KPK dan Polri saat ini adalah karena tindakan Budi yang baru menjabat empat hari lalu.

“Iya, kegaduhan ini akibat langkah Kabareskrim,” kata Nico saat ditemui dalam diskusi Perpektif Indonesia bertajuk “KPK VS Polri 2.0” di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2015).

Nico menuturkan, Irjen Budi sejak awal tidak menunjukkan sikap yang profesional sebagai seorang perwira tinggi. Malah, menurutnya dia bersikap partisan karena sejak awal menyatakan bahwa dia anak buah Komjen Budi Gunawan.

Karena itu, Nico mendesak agar Presiden segera mengevaluasi Budi. Kegaduhan yang terjadi saat ini dinilainya sudah bisa menjadi dasar yang cukup kuat untuk melakukan penggantian.

“Kalau tindakannya menimbulkan kegaduhan, insubkoordinasi dan pembangkangan terhadap Wakapolri yang sudah mendapatkan penugasan seperti Kapolri, itu tentu layak dievaluasi. Presiden bisa memerintahkan kepada pimpinan Polri untuk mengadakan sidang dewan kepangkatan dan jabatan tinggi untuk mengevaluasi posisi Kabareskrim tersebut,” pungkas Nico.

(ros/gah)

Link: KLIK DISINI

No Comments

Leave a Reply