Profil Investasi dalam Dua Tahun

Profil Investasi dalam Dua Tahun

Pemerintah Dinilai Berkomitmen Benahi Iklim Investasi

Rep: Ali Mansur/ Red: Budi Raharjo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mukhamad Misbakhun, mengatakan selam dua tahun pemerintahan dibawah Presiden Joko Widodo telah berkomitmen dalam membenahi iklim investasi. Salah satu bukti nyata adalah penerapan tax amnesty, dan juga pemberantasan pungutan liar (pungli).

Tidak hanya itu, demi meningkatkaninvestasi pemerintah juga merestrukturisasi ribuan peraturan daerah (Perda) yang dinilai mengambat investasi. “Saya kira pak Jokowi berkomitmen benahi iklim investasi, dan cukup baik hasilnya. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi,” ujar Politikus Partai Golkar ini dalam diskusi ‘profil investasi dalam dua tahun’ di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10).

Kemudian untuk lebih meningkatkan investasi, pemerintah juga perlu mendorong berbagai instrumen investasi di pasar modal maupun pasar keuangan. Hal itu dilakukan agar investasi meningkat. Disamping itu pemerintah juga harus konsisten membenahi kondisi hukum yang dianggap masih tidak bersahabat dengan para investor.

Lanjut Misbakhun, selain hukum, kondisi politik juga harus tetap stabil. Sebab stabilitas ekonomi dapat mempengaruhi lingkungan investasi sehingga kepercayaan mulai terbangun. Maka tinggal kreativitas dunia keuangan saja yang harus dikembangkan.

Link:  KLIK DISINI 

 

Dua Tahun Jokowi-JK, Stabilitas Politik Dukung Investasi

SABTU, 22 OKTOBER 2016 | 10:53 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat hukum, Ifdhal Kasim, menilai syarat utama untuk menciptakan iklim investasi yang sehat adalah adanya stabilitas politik. Menurut dia, dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, stabilitas politik dalam negeri relatif dapat dijaga dengan baik.

“Perpolitikan di DPR relatif bisa di-maintenance dengan baik dalam dua tahun ini, sehingga membuat suatu kepercayaan dalam lingkungan investasi yang cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari keberhasilan tax amnesty,” kata Ifdhal dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu, 22 Oktober 2016.

Namun, menurut Ifdhal, penciptaan iklim investasi yang sehat terbentur dengan persoalan besar di lingkungan hukum. “Lingkungan hukum yang ada bisa tidak membuat iklim investasi yang sehat? Permasalahannya, ada ketidakjernihan hukum di negara kita. Itu membuat keragu-raguan yang besar bagi investasi,” kata dia.

Dalam lingkungan hukum Indonesia, Ifdhal menilai, aspek kepastian hukum hilang. Menurut dia, hukum seharusnya memudahkan investor memperkirakan rencana bisnisnya pada masa depan. “Karena banyak risiko yang dihadapi (di sisi hukum), arus modal yang masuk ke Indonesia masih relatif kecil,” kata dia.

Senada dengan Ifdhal, anggota Komisi Keuangan DPR, Mukhamad Misbakhun, mengatakan stabilitas politik yang ada sedikit demi sedikit meningkatkan kepercayaan dalam lingkungan investasi. “Confidence mulai terbangun. Ketika confidence terbangun, tinggal kreativitas dunia keuangan saja,” kata dia.

Politikus asal Partai Golkar itu mengatakan pemerintah perlu mendorong berbagai instrumen investasi di pasar modal maupun pasar keuangan agar investasi meningkat. “Daya dukung ekonomi kita pun harus diperkuat. Pungli dihabisin. Perda-perda yang kurang mendukung juga. Upaya yang komprehensif ini harus simultan,” kata Misbakhun.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Link:  KLIK DISINI 

 

Dua Tahun Jokowi-JK, DPR Apresiasi Upaya Dorong Investasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah memasuki masa dua tahun. Selama periode tersebut, sudah beragam langkah yang diambil pemerintah guna mendorong dan meningkatkan iklim investasi.

Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun mengapresiasi upaya pemerintahan Jokowi-JK dalam membenahi investasi. Hal ini, kata Misbakhun, didukung pula oleh kondisi perekonomian yang mulai bergerak naik.

“Kondisi ekonomi perlahan naik ke atas. Rata-rata semester I 2016 pertumbuhan ekonomi 5,04 persen. Dari dua tahun pemerintah Jokowi-JK ingin membenahi iklim investasi,” ujar Misbakhun dalam diskusi bertajuk “Profil Investasi dalam Dua Tahun” di Jakarta, Sabtu (22/10/2016).

Misbakhun memberi contoh upaya pembenahan iklim investasi adalah upaya Jokowi untuk melakukan restrukturisasi terhadap banyak Peraturan Daerah (Perda).

Menurut dua, selama ini banyak Perda yang mengganggu iklim investasi dan Jokowi berupaya untuk mengkaji ulang dan menghapus Perda tersebut.

Selain itu, Jokowi juga ingin memperbaiki apa yang menjadi hambatan dalam investasi, salah satunya adalah pungutan liar (pungli). Oleh sebab itu, baru-baru ini dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Pungli.

“Beliau (Jokowi) merasa ada masalah struktural dalam ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah juga menerbitkan-paket kebijakan untuk kebaikan Indonesia dan penanaman modal asing,” ungkap Misbakhun.

Misbakhun juga menyoroti program pengampunan pajak alias tax amnesty yang saat ini sudah memasuki periode kedua penyelenggaraan.

Menurut Misbakhun, tujuan pelaksanaan program amnesti pajak salah satunya adalah untuk memperbaiki iklim investasi yang akan bermanfaat bagi semua pihak.

“Ke depan tidak mengalami hambatan mendasar dalam perpajakan. Semua itu upaya untuk membangun iklim investasi yang bagus dan kondusif bagi dunia usaha,” jelas Misbakhun.

Link:  KLIK DISINI 

 

Pengamat Menilai Sistem Peradilan Hambat Investasi

 

TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat hukum, Ifdhal Kasim, menilai hukum di Indonesia sangat semrawut, baik dari sisi legislasi maupun regulasi. Menurut dia, hukum saling bertabrakan. Dia pun mengapresiasi upaya pemerintah merevitalisasi hukum guna membenahi ketidakjernihan hukum yang dapat menghambat investasi.

“Yang baru saja diluncurkan adalah membenahi aspek pelayanan publik. Tapi, apa yang dibuat pemerintah itu seharusnya didukung sistem peradilan. Dalam konteks ini, sistem peradilan berperan penting dalam penciptaan iklim investasi,” kata Ifdhal dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu, 22 Oktober 2016.

Namun, Ifdhal menilai sistem peradilan yang ada tidak cukup andal dalam memberikan kepastian hukum, khususnya bagi investasi. “Dalam banyak kasus, investasi menjadi tidak pasti. Kalau sistem peradilan tidak sejalan dengan apa yang ingin dibangun pemerintah, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi investor,” kata Ifdhal.

Menurut Ifdhal, saat pelaku usaha bersengketa di peradilan, sistem peradilan belum memberikan kepastian hukum bagi mereka. Karena itu, dia menilai, peningkatan pertumbuhan ekonomi sulit akibat persepsi investor yang kurang baik terhadap kepastian hukum. “Investor susah memprediksi apakah dalam sebuah kasus mereka akan menang atau tidak,” katanya.

Dalam lingkungan hukum Indonesia, Ifdhal menilai, aspek dapat diprediksinya hukum telah lama hilang. Menurut dia, hukum seharusnya memudahkan investor untuk memperkirakan rencana bisnisnya di masa depan. “Karena banyak risiko yang dihadapi (di sisi hukum), arus modal yang masuk ke Indonesia masih relatif kecil,” kata dia.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Link:  KLIK DISINI 

 

Investasi Harus Tumbuh 10% Bila Jokowi Ingin Pertumbuhan Ekonomi 7%

Maikel Jefriando – detikFinance

Jakarta – Angka 7% masih saja terbayang, meskipun sudah dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) berjalan. Angka tersebut merupakan target pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun yang disampaikan saat kampanye dulu.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta, menjelaskan target tersebut memang berat di tengah kondisi perekonomian global yang masih melambat dan harga komoditas yang juga belum bangkit.

Peluang yang tersisa memang berasal dari sisi investasi langsung, khususnya dari swasta. Investasi harus mampu tumbuh sekitar 10% bila ingin pertumbuhan ekonomi mencapai level 7%. Sementara untuk penopang lainnya, seperti konsumsi cukup tumbuh 5%, ekspor 3% dan impor 2%.

“Dengan belanja pemerintah tadi dan konsumsi, dan ekspor impor, investasi tumbuh 10%, itu kita bisa 7% dalam setahun,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Profil Investasi dalam Dua Tahun’ di Menteng, Jakarta, Sabtu (22/10/2016).

Perkembangan investasi memang naik turun dalam dua dekade terakhir. Pada 2010-2012, investasi mampu tumbuh di atas 10% atau jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian secara perlahan turun sampai masuknya pemerintahan baru di 2014.

“Sejak 2013 investasi menurun terus sampai ke posisi 4%. Jaman Pak Jokowi itu mengalami peningkatan, tapi belum cukup, karena seharusnya minimal 10%,” paparnya.

Untuk arah investasi, Arif menilai sektor yang paling tepat adalah manufaktur. Ini sudah sejalan dengan arah pemerintahan sekarang. Alasannya adalah kondisi sumber daya alam (SDA) Indonesia yang masih besar, dan tenaga kerja yang secara umum paling besar adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Lebih spesifik, industri yang nantinya dituju adalah bidang pertanian dan maritim. “Maritim ini juga terkait dengan perikanan dan logistik. Selama ini aspek logistik kita mengandalkan dari luar. Makanya neraca jasa itu negatifnya terlalu tinggi. Tol laut itu bagian dari sebuah proses untuk menurunkan aspek negatif jasa,” pungkasnya. (mkl/hns)

Link:  KLIK DISINI 

 

Jokowi Serius Berantas Pungli, Jadi Sinyal Bagus untuk Investor

Maikel Jefriando – detikFinance

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan keseriusan dalam memberantas pungutan liar (pungli) dari para birokrat. Jokowi juga telah membentuk satuan tugas (Satgas) khusus dalam persoalan tersebut.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta, menjelaskan langkah tersebut adalah sinyal bagus bagi para investor. Artinya pemerintah serius membenahi internal untuk menarik masuknya investasi.

“Ini komitmen bahwa ini dikerjakan secara serius, ini sinyal bagus untukmarket,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Profil Investasi dalam Dua Tahun’ di Menteng, Jakarta, Sabtu (22/10/2016).

Pemberantasan pungli adalah bagian dari reformasi struktural. Hal lainnya adalah sisi regulasi dan alokasi. Regulasi sudah dibenahi dengan penerbitan paket kebijakan ekonomi jilid 1 sampai dengan 13. Sementara alokasi, terlihat pada fokus pemerintah dalam pembangunan, dengan memberikan kesempatan kepada dunia usaha untuk terlibat dalam pembangunan yang bersifat komersil.

Arif menuturkan, pemberantasan pungli berkaitan dengan pembenahan para pelaku yang dalam hal ini adalah birokrat. Pungli harus diberantas karena menyangkut biaya yang harus dikeluarkan oleh para investor.

“Pelaku ini masuk ke dalam persoalan tadi. Karena aksi itu terasa nyata di pelaku. Jadi investasi butuh kepastian dan aman. Kenapa? Karena itu menyangkut cost,” ujarnya.

“Misalnya ketika saya melakukan investasi di situ, perizinan di suatu negara sudah dikatakan legal, tapi kemudian di lapangan menjadi x plus yang artinya ada tambahan biaya. Ini akan menjadi beban bagi investor. Jadi tidak hanya dua tadi, pelaku juga harus diubah. Itu adalah aparatur negara,” terang mantan anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut.

Anggota Komisi XI DPR, Misbakhun, menilai pembentukan Satgas tersebut adalah bentuk respons pemerintah dalam menghadapi persoalan. Urusan investasi di dalam negeri sangat berat. Sehingga tidak cukup hanya dengan sekedar bersuara di publik, namun juga butuh tindakan.

“Sebenarnya itu adalah seberapa cepat pemerintah melakukan respon. Salah satunya tadi Satgas anti pungli adalah respon terhadap persoalan itu,” kata Misbakhun pada kesempatan yang sama.

Kader Partai Golkar tersebut menyadari bahwa persoalan ini tidak mudah, karena sudah berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Akan tetapi bila ingin investasi tumbuh tinggi, maka pemerintah tetap menjalan hal tersebut dan menciptakan iklim yang lebih kondusif.

“Membangun iklim investasi itu tidak mudah. Ada permasalahan kultural dan struktural baik birokrasi dan kondisi yang sudah lama ada. Tapi tetap harus dijalani,” tukasnya. (mkl/hns)

Link:  KLIK DISINI 

 

Investasi Memerlukan Kepastian Hukum

Sabtu, 22 Oktober 2016 15:13 WIB, TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – ‎Pengamat hukum, Ifdhal Kasimmengatakan, dalam mewujudkan iklim investasi yang baik diperlukan kepastian hukum.

Dikatakannya, jika kepastian hukum tidak terealisasi di Indonesia, maka sulit untuk membuat investor betah berinvestasi di Indonesia.

“Investasi memerlukan lingkungan yang sehat. Kepastian hukum harus menjadi nomor satu,” kata Ifdhal dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10/2016).

‎Ifdhal menuturkan, kondisi politik saat ini sudah cukup baik dan suasananya pun kondusif.

Dikatakannya, kondusifnya kondisi politik juga harus turut ‎diikuti oleh kepastian hukum.

“Suhu politik yang kondusif harus dimaintaince dengan baik, dan tentu kepastian hukum juga harus terlihat. Kepastian hukum untuk memastikan iklim investasi,” tutur Ifdhal.

Masih kata Ifdhal, ‎ketidakjernihan hukum di Indonesia merupakan persoalan yang sangat besar di negeri ini.

Kalau hukum tidak memiliki tenaga maka ketidakpastian semakin besar terlihat.

“Kalau ketidakpastian itu terjadi, yang hilang adalah investor yang hendak berinvestasi,” kata Ifdhal.

Penulis: Muhammad Zulfikar, Editor: Johnson Simanjuntak

Link:  KLIK DISINI 

 

Kinerja Pemerintah dalam Bidang Ekonomi Cukup Baik

Sabtu, 22 Oktober 2016 12:56 WIB, TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – ‎Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun menilai kinerja pemerintah dari sisi ekonomi dalam kurun waktu dua tahun terakhir sudah cukup baik.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi hingga saat ini sudah berhasil secara perlahan mengalami peningkatan.

“Mengenai kond‎isi ekonomi sekarang ini sudah mulai membaik. Pertumbuhan sudah mencapai 5,18 meskipun targetnya 5,3 persen,” kata Misbakhun dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10/2016).

Politikus Partai Golkar‎ itu menuturkan bahwa dari sisi investasi, langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah sudah terlihat.

Dikatakannya, pemerintah khususnya Presiden Jokowi hendak membenahi iklim investasi yang lebih baik di Indonesia.

“Dari sisi investasi, Pak Jokowi ingin membenahi iklim investasi kita. Beberapa paket kebijakaan sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan penghapusan perda-perda yang menghambat investasi,” ujar Misbakhun.

Langkah pemerintah yang cukup terasa satu diantaranya adalah diberlakukannya pengampunan pajak atau tax amnesty.

Menurutnya, dana deklarasi dari para pengusaha, pelaku bisnis hingga para tokoh Indonesia cukup besar.

“Yang terakhir juga Satgas Anti Pungli. Satgas itu dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya memperbaiki ‎iklim investasi,” kata Misbakhun.

Penulis: Muhammad Zulfikar, Editor: Johnson Simanjuntak

Link:  KLIK DISINI 

 

Ketidakpastian Hukum Hambat Investasi

Red: Budi Raharjo

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat hukum, Ifdhal Kasim, mengatakan kondisi politik dapat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Salah satu kunci keberhasilan kepimimpinan presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla menggenjot investasi dikarenakan keberhasilannya menjaga stabilitas politik.

Sayangnya, langkah bagus keduanya tidak diimbangi dengan kondisi hukum di Indonesia. “Stabilnya dunia politik membuat kepercayaan dalam lingkungan investasi cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari keberhasilan tax amnesty dan juga seriusnya pemberantasan pungli (pemungutan liar).” jelas  Ifdhal dalam diskusi ‘profil investasi dalam dua tahun’ di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10).

Lanjut Ifdhal, semangat menggenjot investasi masih terbentur oleh kesemrawutan hukum di Indonesia. Padahal para investor terutama asing, sangat membutuhkan kepastian hukum. Maka Ifdhal menyebut langkah presiden melakukan repitarisasi hukum sudah sangat tepat.

Akan tetapi hal itu juga harus didukung dengan judisial yang bagus. Akibatnya para investor pun ragu untuk menaruh uangnya di Indonesia dalam jumlah besar. “Apa yang dilakukan Jokowi selama dua tahu  sudah dalam treknya meski masih kurang,” tambahnya.

Seharusnya hukum dapat memudahkan para investor dalam merencanakan bisnisnya. Di antaranya soal regulasi dan legislasi yang saling bertabrakan, baik di pusat maupun di daerah. Kemudian juga terkait penegakan hukumnya yang masih lemah dan tidak bersahabat dengan para investor.

Ifdhal memberikan contoh kasus kekalahan PT Semen Indonesia atas gugatan warga Rembang terkait dengan izin pendirian pabrik Semen Indonesia yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. “Kalau mereka (investor) dihadapi dengan ketidakpastian hukum tentu ini buruk bagi dunia investasi Indonesia. Indoneisa itu rajin memproduksi hukum tapi sulit menjalankannya,” kata Ifdhal. Ali Mansur

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.