Publik & Politik

Publik & Politik

Pengamat: Kepercayaan Publik Terhadap Jokowi Masih Tinggi

Sabtu, 7 Februari 2015 17:51 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat dari Populi Center,Nico Harjanto, menyebut kepercayaan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo masih cukup tinggi. Menurutnya, 70 persen masyarakat memberikan nilai 6-10 terhadap kinerja Jokowi. “Itu berdasarkan survei internal kami, rapor kepemimpinan Jokowi 70 persen. Masyarakat masih percaya kinerja Jokowi,” kata Nico di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2015). Nico menuturkan, Jokowi perlu memelihara kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat itu. Pasalnya, kalau orang nomor satu di Indonesia tidak bisa mengelola kepercayaan, maka berpotensi akan mengalami penurunan. “Titik tumpu presiden Jokowi adalah kepercayaan rakyat,” tuturnya. Nico juga mengatakan, kini masyarakat menunggu sikap Jokowi untuk menyelesaikan polemik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Polri. Menurutnya, dengan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut Jokowi akan menambah kepercayaan apalagi kalau keputusan yang diambil sesuai kehendak rakyat. “Publik inginkan ada penyelesaian yang menyeluruh,” tuturnya.

Penulis: Muhammad Zulfikar, Editor: Sanusi

Link:  KLIK DISINI 

 

Konflik KPK-Polri, Popularitas Jokowi Masih Aman

Sabtu, 7 Februari 2015 | 16:43 WIB, Oleh : Dedy Priatmojo

VIVA.co.id – Konflik yang mendera Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata tidak menyurutkan kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Dalam survei yang dirilis Populi Center pekan lalu, publik merasa puas dengan kepempimpian Jokowi-JK dengan tingkat kepercayaan mencapai 70,1 persen. Hanya 25,8 persen publik yang menyatakan kurang puas dengan kepemimpinan Jokowi-JK. Survei dilakukan pada periode 16 – 22 Januari 2015 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi, dengan metode multistage random sampling, teknik wawancara tatap muka dan margin eror 2,98 persen. Dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu, 7 Februari 2015, Peneliti Populi Center, Nico Harjanto menilai, tingkat kepuasan kepercayaan publik terhadap kinerja Jokowi masih dalam batas aman yakni di atas 70%, tapi hal itu tidak menjamin hasilnya positif seterusnya. Hasil survei Populi Center juga menunjukkan tingkat kepuasaan kinerja Jokowi dan JK, sebanyak 58% menilai puas terhadap Jokowi, sedangkan sebanyak 48% masyarakat juga menilai puas terhadap kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla, sisanya masyarakat acuh dan tidak tahu. Menurut Nico, rentang nilai 6 hingga 10 masih diberikan rakyat kepada kinerja Jokowi. Meski penilaian masyarakat masih positif terhadap kinerja Jokowi, bukan berarti Jokowi aman. Jokowi lanjut dia, harus bisa mengelola kepercayaan publik, karena kekuatan utama Jokowi adalah kepercayaan publik. “Penilaian masyarakat terhadap Jokowi nilainya bagus, tapi kalau tidak bisa mengelola tingkat kepuasan akan turun drastis, apalagi seperti akhir-akhir ini (konflik KPK-Polri),” kata Nico Harjanto saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Nico mengingatkan kepada pemegang tampuk kekuasaan saat ini, bahwa publik menginginkan penyelesaian yang komprehensif menyeluruh terhadap konflik KPK-Polri. Termasuk segera mengusulkan nama baru calon Kapolri yang bisa diterima oleh internal Polri, KPK dan juga rakyat. Begitu juga Perppu Plt KPK jika diperlukan. “Rakyat mendukung adanya nama baru calon Kapolri, lainnya tentu harus ada kebijakan politik yang bisa menyelamatkan KPK, ini yang dikehendaki rakyat,” tutur Nico.

Save Presiden

Dia menegaskan, situasi seperti saat ini tak cukup hanya ‘Save Polri’ dan ‘Save KPK’, tapi juga perlu ‘Save Presiden’. Publik lanjut Nico, perlu mengamankan presiden dari kepentingan elit politik. Posisi Jokowi sebagai presiden dan kepala negara perlu ditegaskan, agar tidak menjadi boneka atau petugas partai yang tersandera oleh kepentingan elit politik. Jika kinerja koalisi dan kabinet Jokowi masih seperti saat ini, Nico menilai, kebijakan reshuffle kabinet sangat mungkin dilakukan, seperti janji Jokowi yang akan mengganti kabinetnya jika tak efektif mengemban tugas negara. Apalagi partai yang mengusung Jokowi pada Pilpres lalu juga mendesak hal itu, yakni mengganti dua orang dekat presiden, karena dirasa menghalangi komunikasi politik antara PDIP dan Jokowi. “PDIP kan juga sudah mendesak, sangat dimungkinkan Jokowi akan mengganti menterinya, atau bahkan menambah kekuatan Koalisi, artinya partai lain bisa masuk,” terang Nico.

Link:  KLIK DISINI 

 

Politisi Nasdem: Elit Politik Kuasai Persepsi Publik

Oleh Nailin In Saroh, 7 Februari 2015 12:30 PM

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Nasdem Taufiqulhadi mengatakan elit politik akan memenangkan narasi pemberitaan mengenai pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya agenda ditentukan oleh elite politik sebagai puncak penguasaan persepsi. “Dalam skema segitiga, dipuncak adalah elit, kedua kelas menengah dan dibawah adalah rakyat. biasanaya agenda di tentukan oleh elite, yg mengklaiam apa yang dipikirkannya adalah yang dipikirkan rakyat,” ujar Taufiqulhadi pada diskusi perspekti Indonesia, Jakarta, Sabtu (7/2). Menurutnya pemberitaan media yang terus-menerus membahas problem KPK dan Polri, khususnya menyoroti pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri memberikan efek ‘mendadak politik’ kepada publik. Sehingga publik bersuara dan berharap presiden untuk segera mengambil keputusan mengenai hal tersebut. “Menurut saya langkah formal yang harus diambil presiden agar bisa menjanjikan kepastian, secara hukum harus melantik meskipun nanti dimundurkan,” katanya (Sukardjito)

Link:  KLIK DISINI 

 

Prioritas Perbaiki Transportasi Publik, Bukan Mobil Nasional

Hanna Azarya Samosir, CNN Indonesia, Minggu, 08/02/2015 10:31 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Proyek kerja sama Indonesia dengan Malaysia melalui Proton dan PT Adiperkasa Citra Lestari menuai banyak kritik. Salah satu kritik datang dari Direktur Populi Center, Nico Harjanto, yang menganggap bahwa pemerintah tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat dewasa ini. “Masih terlalu dini untuk tahu opini publik seperti apa, tapi kalau dari keadaan yang tampak kerja sama antar-negara ini bukan prioritas,” ujar Nico setelah menghadiri acara diskusi Perspektif Indonesia di Jakarta, pada Sabtu (7/2).

Nico berpandangan, mobil nasional bukan prioritas kebutuhan rakyat sekarang ini. “Yang dibutuhkan adalah sistem transportasi publik yang baik,” katanya menegaskan. Melihat kerja sama ini, Nico akhirnya mempertanyakan kepedulian pemerintah. “Kalau pemerintah lebih peduli kepada masyarakat, tentunya yang dilakukan adalah MoU untuk perbaikan sistem transportasi publik, bukan membantu perusahaan yang hampir bangkrut,” ucap Nico. Lebih jauh, Nico berharap tidak ada campur tangan elite politik dalam proyek ini. “Terkait bisnis yang dilakukan pemerintah. Ini yang harus diwaspadai, bukan malah disandera oleh segelintir elite untuk kepentingan bisnis,” tuturnya. Sebelumnya, situs otomotif Malaysia, Paultan memberitakan, nota kesepahaman soal pengadaan mobil nasional ditandatangani oleh CEO Proton, Datuk Abdul Harith Abdullah, dan CEO PT Adiperkasa Citra Lestari, AM Hendropriyono. Penandatanganan disaksikan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim, dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno. Turut hadir dalam penandatanganan itu, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak, Komisaris Proton, Tun Dr Mahathir Mohamad, dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Jokowi memang sedang menjalani kunjungan kenegaraan di Malaysia selama tiga hari pada saat penandatanganan berlangsung.

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Leave a Reply