Reshuffle (Jadi) Lagi?

Reshuffle (Jadi) Lagi?

Jakarta, Kicaunews.com – Reshuffle kabinet lebih pada hubungan untuk meningkatkan kinerja. Presiden yang merancang reshuffle. Mungkin menteri pilihan presiden tidak lebih dari 10 orang. Sekurang-kurangnya ada 5 menteri gosipnya akan diganti ujar Wartawan Senior Budiarto Shambazy dalam diskusi yang diadakan oleh Populi Center dan Smart FM Network membahasnya dalam persfektif Indonesia dengan topik ” Reshuffle (Jadi) Lagi?” di Gado-Gado Boplo Jl.Gereja Theresia Menteng Jakarta, sabtu (19/3).

Menurut Budiarto kabinet sekarang ini sudah oke sudah right on the track. Menteri belum tentu pakar dibidangnya. Hubungan masih suam-suam kuku hubungan Presiden dengan Ketua Umum PDI Perjuangan tapi sekarang sudah lebih baiklah imbuhnya. Kalau tidak direshuffle tidak apa-apa.

Budiarto melanjutkan makin ditekan reshuffle, Dia makin lari dari reshuffle. Kelemahan sekarang etitut menteri. Jagalah stabilitas politik. Dalam revolusi mental dan BPJS terjadi kompetesi 2 menteri. Dalam dana desa juga kompetesi 2 menteri.

Tunggu intruksi Presiden (Inpres) hingga sampai sekarang sosialisasi belum tuntas.

Apakah pergantian (reshuffle) bisa menjamin lancar tanya Budiarto. Presiden mulai serius menyusun kabinet yang sesuai diinginkannya. Kalaupun ada pergantian presiden akan beri prioritas pertama kepada PDIP pungkasnya. (Sunarto)

Editor : Rahmat Saleh

Link:  KLIK DISINI 

 

Reshuffle Kabinet Jokowi Akan Pakai Jurus Mabok

Oleh Soemitro, 19 Maret 2016 2:20 PM

Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo diyakini akan kembali melakukan perombakan kabinet. Pasalnya kabinet kerja yang saat ini terbentuk bukan seperti yang Jokowi harapkan.

“Kabinet yang terbentuk bukan kabinet yang diharapkan. Tapi pelan-pelan dia bisa masukkan orang yang diharapkan, misal Luhut Panjaitan (Menko Polhukam),” ujar Direktur IndoBarometer, Mohammad Qodari, dalam diskusi bertema “Reshuffle (Jadi) Lagi?” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/3).

Qodari menyebut Presiden akan menggunakan langkah-langkah yang cerdik untuk memperkuat posisi politiknya di kabinet. Pasalnya saat ini kabinet lebih banyak dipilih berdasakan komposisi partai pendukung.

“Dia (Jokowi) cerdik secara politik. Dia boleh kelihatan naif, tapi sebetulnya jurus-jurus politiknya tidak linier. Dia pakai jurus mabok juga ini,” ujarnya.

Seperti diketahui wacana akan dilakukanya evaluasi kinerja menteri sempat dikatakan oleh Luhut Pandjaitan. Informasi yang dihimpun menyebut perombakan kabinet saat ini terkendala pada belum jelasnya waktu pelaksanaan Munas Partai Golkar.

Presiden diyakini akan memasukkan kader Golkar dalam kabinet untuk memperkuat posisi politisk di parlemen. Namun pasca putusan penolakan kasasi kubu Agung Laksono pelaksanaan Munas kembali tidak jelas kapan akan diselenggarakan.

(Wahyu Romadhoni)

Link:  KLIK DISINI 

 

Reshuffle Kabinet Lagi, Jokowi Dinilai Masih Akan Tersandera Koalisi

 

NBCIndonesia.com  – Reshuffle Kabinet jilid II disebut-sebut akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Wartawan senior Budiarto Shambazy menilai reshuffle kabinet merupakan sebuah dilema bagi Presiden Joko Widodo. Sebab, Jokowi menginginkan menteri dia pilih sendiri, di sisi lain Jokowi harus melihat dan harus mendengarkan keinginan partai koalisi.

“Mungkin menteri pilihan presiden enggak lebih dari 10. Sementara dia (Jokowi) ingin kabinet presidensial yang mutlak,” kata dia dalam diskusi ‘Reshuffle (Jadi) Lagi?’ di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/3).

Meski demikian, dia menyarankan agar reshuffle jilid II dilakukan setelah pemerintahan genap berusia dua tahun atau pada Oktober mendatang. Sebab, para menteri harus terlebih dahulu diberikan waktu yang cukup. Menunjukkan kinerja maupun melihat cara berkoordinasi dengan menteri lain.

“Kenapa saya rasa reshuffle Oktober? Ada dua contoh beratnya kerja birokratik. Pertama BPJS Kesehatan dan revolusi mental. Terjdi kompetisi diantar kementerian, perumusan dan sosialisasinya, tunggu impres. Ego Kemenkes, Kemenaker, BPJS, sosialisasinya pun belum jelas. Apa pergantian menteri bisa jamin dua program itu berjalan?” ujarnya.

Dia juga menduga apabila reshuffle dilakukan, maka Jokowi akan kembali mengutamakan partai pengusung utamanya, yaitu PDIP.

“Kalaupun ada pergantian, Presiden akan beri prioritas pertama pada PDIP,” ujarnya.

(mdk)

Link:  KLIK DISINI 

 

Jika Ada Reshuffle, Jokowi Akan Berikan Kursi ke PDIP

Feri Agus Setyawan

JAKARTA – Wacana reshuffle Kabinet Kerja Presiden Jokowi Widodo sempat berembus pada awal 2016. Namun, perombakan kabinet jilid II yang diembuskan itu tak benar-benar terjadi.

Wartawan senior, Budiarto Shambazy mengatakan, jika memang nantinya me-reshuffle kabinetnya, Jokowi sudah pasti mengutamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Kalau ada pergantian kabinet, presiden akan mengutamakannya untuk PDIP,” kata Shambazy dalam diskusi “Reshuffle (Jadi) Lagi?” di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/3/2016).

Menurutnya, hal itu menyusul hubungan baik yang kembali terbangun antara Jokowi dengan para partai pendukungnya, terutama dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Namun, Shambazy meragukan perombakan akan terjadi dalam waktu dekat ini. Pasalnya, kabinet mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah berada di jalur yang benar.

“Ngapain ganti menteri. Ini sudah on the track, meski secara umum menteri itu jabatan politik tak berkaitan dengan profesi seseorang,” tuturnya.

Sementara itu, aktivis antikorupsi, Ridaya Laode Ngkowe, menilai perombakan kabinet Jokowi nantinya dipengaruhi juga oleh para pelaku politik yang belum mendapatkan “jatah”. Jadi, kelompok tersebut akan terus mewacanakan reshufflekabinet.

“Ada banyak pelaku politik yang kalah bersaing. Kelompok ini yang memainkan wacana pentingnyareshuffle. Mereka-mereka ini punya peranan,” tuturnya.

(erh)

Link:  KLIK DISINI 

 

Reshuffle kabinet lagi, Jokowi dinilai masih akan tersandera koalisi

Reporter : Rizky Andwika | Sabtu, 19 Maret 2016 11:27

 

Merdeka.com – Reshuffle Kabinet jilid II disebut-sebut akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Wartawan senior Budiarto Shambazy menilai reshuffle kabinet merupakan sebuah dilema bagi Presiden Joko Widodo. Sebab, Jokowi menginginkan menteri dia pilih sendiri, di sisi lain Jokowi harus melihat dan harus mendengarkan keinginan partai koalisi.

“Mungkin menteri pilihan presiden enggak lebih dari 10. Sementara dia (Jokowi) ingin kabinet presidensial yang mutlak,” kata dia dalam diskusi ‘Reshuffle (Jadi) Lagi?’ di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/3).

Meski demikian, dia menyarankan agar reshuffle jilid II dilakukan setelah pemerintahan genap berusia dua tahun atau pada Oktober mendatang. Sebab, para menteri harus terlebih dahulu diberikan waktu yang cukup. Menunjukkan kinerja maupun melihat cara berkoordinasi dengan menteri lain.

“Kenapa saya rasa reshuffle Oktober? Ada dua contoh beratnya kerja birokratik. Pertama BPJS Kesehatan dan revolusi mental. Terjdi kompetisi diantar kementerian, perumusan dan sosialisasinya, tunggu impres. Ego Kemenkes, Kemenaker, BPJS, sosialisasinya pun belum jelas. Apa pergantian menteri bisa jamin dua program itu berjalan?” ujarnya.

Dia juga menduga apabila reshuffle dilakukan, maka Jokowi akan kembali mengutamakan partai pengusung utamanya, yaitu PDIP.

“Kalaupun ada pergantian, Presiden akan beri prioritas pertama pada PDIP,” ujarnya.

[bal]

Link:  KLIK DISINI 

 

Indobarometer: Mekopolhukam Dipercaya Jokowi

Sabtu, 19 Maret 2016 12:16 WIB

JAKARTA (HN)-Pengamat Politik dari Indobarometer M Qodari menilai, meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai tangan kanan dalam pemerintahan seperti mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang dipercaya mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan Mensesneg Pratikno.

“Namun, publik akan sulit melihat manuver Praktikno di pemerintahan. Publik lebih mudah melihat sikap Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan,” katanya di Jakarta, Sabtu (19/3).

Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan Presiden Jokowi. Luhut dipindah setelah reshuffle kabinet kerja beberapa waktu lalu.

Luhut mempunyai rekam jejak mentereng di berbagai bidang. Dia merupakan purnawirawan TNI dengan sejumlah prestasi, dan dikenal baik sebagai komandan angkatan pertama Detasemen 81 Penanggulangan Teror (Sat 81 Gultor) Kopassus.

Di luar kemiliteran, Luhut pernah menjabat sebagai Dubes RI untuk Singapura. Luhut juga sukses memperbaiki hubungan baik RI-Singapura yang sempat memburuk di era Orde Baru. Dia pun dipercaya oleh Presiden Gus Dur sebagai Menperindag sebelum dipegang oleh Rini Soemarno.

Reportase : Andrian Pratama, Editor : Ridwan Maulana

Link:  KLIK DISINI 

 

Jokowi Blusukan ke Hambalang untuk Ingatkan Rezim SBY Banyak Salah?

 

Rimanews – Sidak Presiden Jokowi ke proyek pembangunan wisma atlet di Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat ditengah road show mantan Presiden SBY bertajuk ‘Tour De Java’ seakan membuka kembali persaingan keduanya.

Pengamat Politik dari Indobarometrr, M Qodari menilai, dalam momen itu, Presiden Jokowi menyentil SBY dengan melakukan sidak ke Hambalang. Bahkan, saat melakukan sidak, Jokowi hanya bisa menggelengkan kepala melihat kondisi proyek bernilai triliunan rupiah itu yang saat ini mangkrak.

“Jadi ini semacam sindirian halus lah dari jokowi. Bahwa bapak (SBY) juga punya pekerjaan rumah banyak yang belum selesai,” ujar Qodari di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/3/2016).

Ia melihat, kedatangan mendadak Jokowi mempunyai kepentingan politik.

“Malah sebetulnya hambalang menurut saya termasuk manuver politik yang keras. Karena bukan sekedar bicara warisan pak SBY, tapi juga kasus ini dihentikan karena banyak kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh partai demokrat,” jelas Qodari.

Qodari menilai, sentilan Jokowi kepada SBY lewat proyek hambalang ini merupakan buntut dari adanya beberapak kebijakan Jokowi yang dikritik SBY.

“Bahwa disitu (hambalang) ada unsur korupsinya. Mengingat ada kritik juga dari pak SBY kepada pemerintahan sekarang,” tutup Qodari.

Link:  KLIK DISINI 

 

“Blusukan” Jokowi ke Hambalang adalah Sindiran Keras bagi SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Indobarometer, M Qodari, menilai, blusukan Presiden Joko Widodo ke area pembangunan pusat olahraga Hambalang yang mangkrak merupakan sindiran keras terhadap Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

“Blusukan itu bukan sekadar bicara warisan Pak SBY, melainkan juga pembangunannya yang dihentikan karena banyak kasus korupsi dari sana yang melibatkan tokoh-tokoh Partai Demokrat,” ujar Qodari di Jakarta, Sabtu (19/3/2016).

Sindiran itu, lanjut Qodari, merupakan balasan dari kritik SBY terhadap pemerintahan saat ini yang dilontarkan selama Tour de Java, hajatan politik SBY.

Qodari mengatakan, balasan Jokowi tersebut berpotensi dijawab kembali oleh SBY sehingga terjadi balas-membalas. Hal itu, menurut dia, wajar terjadi, mengingat pengalaman presiden dan mantan presiden sebelumnya.

“Pukul-memukul, sindir-menyindir terjadi antara SBY dan Megawati. SBY bilang ada apa di Megawati, dibalas SBY, seperti poco-poco. Maju selangkah, mundur selangkah,” ujar Qodari.

Melihat situasi politik seperti ini, publik diharapkan untuk tidak larut di dalamnya agar tidak berpotensi menimbulkan gejolak. Masyarakat ada baiknya mengambil substansi dari setiap kritik, bukan malah membesar-besarkannya.

“Kalau ada kritik dari SBY, lihat substansinya. Ada kritik dan manuver dari Pak Jokowi, juga lihat substansinya. Jangan diperbesar jadi kembang politik,” kata Qodari.

Penulis: Fabian Januarius Kuwado, Editor: Egidius Patnistik

Link:  KLIK DISINI 

 

Partai Politik Mulai Lirik Elektabilitas Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah partai politik, selain Nasdem, mulai “melirik” Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk ajang Pilkada DKI 2017 mendatang.

Beberapa partai politik tersebut antara lain Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional.

Gelagat Hanura mulai terlihat dari beberapa peristiwa. Misalnya, saat adanya pertemuan khusus antara “Teman Ahok” dan Ketua Umum Hanura Wiranto beserta kader lainnya beberapa waktu lalu.

Meskipun Ketua DPD Hanura DKI Jakarta, Mohamad “Ongen” Sangaji mengungkapkan pertemuan hanya berisi ‘wejangan’ politik dari Hanura kepada “Teman Ahok”, pertemuan itu diduga juga membahas dukungan kepada Ahok.

Ongen menyebut, Hanura dalam menentukan soal dukungan calon gubernur atau wakil gubernur dalam pilkada harus berdasarkan hati nurani rakyat Jakarta.

Setelah pertemuan, Ketua DPP Hanura, Miryam S Haryani, langsung memberikan sinyal kuat bahwa partainya akan mendukung pencalonan Ahok lewat jalur perseorangan.

“Dalam satu dua hari ini (akan diumumkan). Arahnya pasti mendukung (Ahok),” kata Miryam S Haryani, Kamis lalu.

Selain Hanura, juga ada PKB yang mulai terlihat akan mendukung Basuki. Gelagat itu dapat dibaca lewat mulai masuknya nama Ahokyang bersaing ketat dengan musisi Ahmad Dhani dalam penjaringan bakal calon gubernur dari PKB.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas, mengungkapkan nama Ahok sangat kuat di tataran pengurus anak cabang (PAC) PKB atau setara tingkat kecamatan.

“Bukan kuat lagi, sangat kuat,” kata Hasbiallah di Jakarta, Kamis lalu.

Padahal, Dhani sebelumnya sudah mengklaim dirinya didukung penuh oleh PKB untuk menjadi calon gubernur.

Namun saat ini, lanjut Hasbi, PKB masih melakukan survei ulang untuk menentukan pilihan siapa yang akan didukung.

Berbeda dengan Hanura dan PKB, posisi PAN saat ini masih tampak malu-malu menyebut akan mendukung Ahok lewat jalur perseorangan.

Setelah Ahok menyebut sudah diberi dukungan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hassan lewat pembicaraannya beberapa waktu lalu, PAN masih belum mengambil keputusan.

Wakil Ketua Umum PAN, Mulfachri Harahap menyebut klaim Ahokdan tidak berdasar. Ia juga mempertanyakan fungsi dukungan partai terhadap Ahok yang sudah memilih untuk maju lewat jalur perseorangan.

“Kalau ketemu dan bicara satu dua hal (dengan Zulkifli), saya kira itu pembicaraan informal yang tidak mengikat kepada Ahok dan PAN,” ucap dia.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, melihat fenomena partai politik yang mulai melirik Ahok sebagai hal yang lumrah.  Sebab, secara elektabilitas, Ahok masih berada di atas angin.

“Wajar karena partai kan ingin menang. Mereka melihat opini publik dan survei. Kalau kita lihat survei yang ada, Ahokmerupakan yang terkuat sampai saat ini. Karena itu lah tidak mengherankan banyak yang mencalonkan Ahok,” kata Qodari saat dihubungi di Jakarta, Jumat kemarin.

Pertimbangan lainnya yang dilihat partai politik yakni kinerja Ahokselama memimpin Jakarta.

Link:  KLIK DISINI 

 

“Reshuffle” Disarankan Jangan Tunggu Islah Golkar dan PPP

 Indra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik dari Indobarometer M Qodari berpendapat, akan kurang elok jika Presiden Joko Widodo(Jokowi) merombak kabinetnya usai rekonsiliasi Partai Golkar dan PPP.

Wacana yang berkembang di masyarakat, Jokowi bakal memasukkan kader dua partai tersebut untuk menjadi menteri sebagai tanda bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintah.

“Saya rasa kurang elok jika reshuffle setelah Munaslub Golkar dan PPP, tiba-tiba masuklah menteri dari dua partai itu. Kelihatan sekali ya itu akomodasi politik dan itu tidak populer,” kata Qodari di Jakarta, Sabtu (19/3/2016).

Qodari berpendapat, reshuffle kabinet kerja dengan memasukkan tokoh dua partai tersebut sebaiknya dilaksanakan saat sekarang ini agar posisi Golkar mendukung pemerintah semakin terkunci.

“Kalau berubah komposisi (Pascamunaslub Golkar tidak jadi mendukung pemerintah), ya keterwakilan itu menjadi tidak memiliki makna akomodasi politik kan,” ujar Qodari.

“Hanya saja jika itu terjadi, orang yang dimasukan ke dalam kabinet akan sangat untung,” lanjut dia.

Penulis: Fabian Januarius Kuwado, Editor: Egidius Patnistik

Link:  KLIK DISINI 

 

Pengamat: Reshuffle Jilid II Sebaiknya Tunggu Munas Golkar

Sabtu, 19 Mar 2016 – 14:49:00 WIB,  Sahlan Ake, TEROPONGSENAYAN

 

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet jilid II dalam waktu dekat. Bongkar pasang kabinet dilakukan salah satunya demi mengakomodir kepentingan partai politik yang telah menyatakan bergabung maupun mendukung pemerintahan.

Pengamat Politik M Qodari menilai, ada baiknya Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet usai Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional (Munas). Hal ini untuk melihat calon Ketum Golkar terpilih nanti mendukung pemerintah atau berbalik arah untuk tidak mendukung pemerintah.

“Pertama, reshuffle harus menunggu siapa Ketua Umum Partai Golkar,” kata Qodari ditemui usai mengisi sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/3/2016).

Alasan kedua mengapa ada baiknya Jokowi melakukan reshuffle kabinet harus menunggu Partai Golkar menggelar Munas, yaitu untuk melihat apa sikap politik Partai Golkar dibawah Ketua Umum yang baru. Apakah menjadi pendukung pemerintah atau malah berada di luar pemerintahan.

“Harus ditunggu sikap partai Golkar seperti apa. Karena nanti yang ditunjuk jadi Menteri malah saat Munas nggak dukung pemerintah, kan jadi enak,” katanya.

Seperti diketahui, Partai Golkar akan menggelar Munas yang dikabarkan akan diselenggarakan pada Mei 2016 mendatang. Sejumlah nama telah menyatakan diri menjadi calon ketua umum, diantaranya Ade Komaruddin, Setya Novanto, Mahyudin, Airlangga Hartanto, Idrus Marham, dan Indra Bambang Utoyo. (mnx)

Link:  KLIK DISINI 

 

Jokowi Tinjau Hambalang, Manuver Politik Keras Terhadap SBY

Sabtu, 19 Maret 2016 15:01 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Indo Barometer Mohammad Qodari menilai pantauan Presiden Joko Widodo ke Sport Center yang terbengkalai di Hambalang merupakan manuver politik yang keras terhadap Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

“Malah sebetulnya Hambalang menurut saya termasuk manuver politik yang keras,” ujar Qodari di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/3/2016).

Manuver politik keras yang dimaksud Qodari yaitu jika melihat Hambalang, maka sangat erat dengan warisan Ketua Umum Partai Demokrat itu, bahkan lekat dengan kasus korupsi yang melibatkan tokoh Partai Demokrat.

“Karena bukan sekedar bicara warisan pak SBY, tapi juga kasus ini dihentikan karena banyak kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh Partai Demokrat,” kata Qodari.

Dalam kacamata yang lain, Qodari mengatakan tinjauan Presiden ke Hambalang terkait kebijakan publik, bahwa Pemerintah memiliki keinginan untuk merevitalisasi sarana tersebut.

“Artinya Presiden Jokowi melihat perkembangan Hambalang, kondisinya terbengkalai padahal dananya besar. Tentu sayang, karena itu mau di revitalisasi. Entah dilanjutkan, diganti kegunannya untuk yang lain,” kata Qodari.

Link:  KLIK DISINI 

 

Di Balik Naik Turunnya Isu Reshuffle Kabinet

Isu itu dimunculkan agar kinerja para menteri meningkat.

Sabtu, 19 Maret 2016 | 11:37 WIB, Oleh : Siti Nuraisyah Dewi, Reza Fajri

VIVA.co.id – Isu reshuffle atau perombakan kabinet selalu muncul setiap beberapa waktu. Isu ini dinilai menarik, karena pertarungan dan tawar-menawar perombakan kabinet berpusat pada Presiden Joko Widodo.

Naik turunnya isu ini dinilai dimunculkan untuk membuat kinerja para menteri meningkat.

“Naik turunnya isu ini lebih pada pertama, tentu untuk meningkatkan kinerja para menteri sesuai yang dikehendaki. Presiden bolak-balik bicara baik secara terbuka dan tertutup, bahwa dia tidak akan sungkan ganti secara periodesasi, enam bulan sekali, setahun sekali,” kata wartawan senior Budiarto Shambazy, dalam suatu diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Maret 2016.

Penyusunan kabinet, menurutnya, adalah hasil kompromi politik yang tidak utuh. Di satu sisi, katanya, ada kepentingan koalisi, namun di sisi lain Presiden juga ingin menyusun kabinet sesuai keinginannya.

“Mungkin menteri pilihan Presiden enggak lebih dari 10. Sementara dia (Jokowi) ingin kabinet presidensial yang mutlak,” ujar Budiarto.

Namun, dari pengamatannya saat ini, perlahan Presiden Joko Widodo mulai serius dan bisa menyusun sesuai kabinetnya sesuai dengan yang diinginkannya.

“Kalaupun ada pergantian, Presiden akan beri prioritas pertama pada PDIP,” kata Budiarto.

Link:  KLIK DISINI 

 

Kabinet Kerja Saat Ini Sudah Bagus, Tak Perlu Reshuffle

Sabtu, 19 Maret 2016 11:14 WIB

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wartawan senior Budiarto Shambazymenilai para menteri yang ada di dalam Kabinet Kerja saat ini secara umum sudah bagus kinerjanya.

“Saya lihat kabinet ini dari paramenterinya secara umum sudah oke. Untuk apa mengganti menteri karena yang ada sudah on the track,” ujar Budiarto dalam diskusi Pespektif Indonesia yang digelar oleh Smart FM bersama Populi Center di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/3/2016).

Jika bicara politik, Budiarto mengatakan reshuffle itu bisa saja terjadi jika ada keinginan dari Partai Politik untuk memasukkan kadernya ke dalam kabinet.

“Tujuannya untuk menyenangkan partai politik. Jadi terkadangmenteri tidak ada kaitan dengan profesi. Tetapi jangan lupa,menteri jabatan politik,” kata Budiarto.

Budiarto juga mengungkapkan adanya kompromi politik yang tidak utuh antara Presiden Jokowi dengan Partai pengusungnya.

“Bagaimana hubungan Presiden dengan koalisi dan Ketum PDIP. Ini suam-suam kuku walaupun kemarin sudah ada Rakernas, ada kesan seolah-olah hubungan sempat memburuk sekarang lebih baik. Kalaupun ada pergantian kabinet, Presiden akan beri prioritas utama kepada PDIP,” ucap Budiarto.

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe, Editor: Johnson Simanjuntak

Link:  KLIK DISINI 

 

‘Embittered’ Elite Behind The Reshuffle Issue

Riyan Ferdianto – 20 Maret 2016 18:33 WIB

Metrotvnews.com Jakarta: Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) will most likely receive ministerial seat if the cabinet is to be reshuffled, as the relationship between the party and President Joko Widodo continues to improve.

“If there is any cabinet reshuffle, President will put PDIP first,” said a senior journalist Budiarto Shambazy in a discussion in Menteng, Central Jakarta, Saturday (3/19/2016).

However, Shambazy is doubtful whether the President will again dismantle his cabinet in the near future. He sees that so far, the composition of the ministers is on the right track.

Meanwhile, an anti-corruption activist, Ridaya Laode Ngkowe sees that there is a political group ‘playing’ the cabinet reshuffle issue. This particular group is suspected of being bitter for losing competition.

“There are many politicians losing the competition, whereas the group plays the issue on the importance of reshuffle. They have a role in it,” said Ridaya.

He thinks the signal of reshuffling the ministers are becoming more clear from the State Palace. Moreover, there are ministers who continue to squabble. Aside from that, he assessed that almost all ministers did not achieve the Middle Term Development Plan target.

“There are some expectations of the public which have not been achieved yet,” said Ridaya.

Link:  KLIK DISINI 

 

Kelompok ‘Sakit Hati’ Diduga Memainkan Isu Reshuffle

Riyan Ferdianto    •    19 Maret 2016 13:08 WIB

Metrotvnews.com Jakarta: PDI Perjuangan dinilai berpeluang mendapat kursi menteri bila kabinet kerja dirombak lagi. Sebab, hubungan partai itu dengan Presiden Joko Widodo terus membaik.

“Kalau ada pergantian kabinet, Presiden akan mengutamakan untuk PDIP,” kata jurnalis senior Budiarto Shambazy dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/3/2016).

Namun, Shambazy ragu Presiden kembali membongkar susunan kabinet dalam waktu dekat ini. Ia menilai, sejauh ini komposisi menteri sudah pada jalur yang benar.

Sementara itu, aktivis antikorupsi Ridaya Laode Ngkowe menilai ada kelompok politik sengaja memainkan isu reshuffle kabinet. Kelompok ini diduga sakit hati karena kalah bersaing.

“Ada banyak pelaku politik yang kalah bersaing, kelompok ini yang memainkan wacana pentingnya reshuffle. Mereka ini punya peranan,” ujar Ridaya.

Menurut dia, sinyal pergantian menteri memang semakin terlihat dari Istana. Apalagi, ada menteri yang selalu berseteru. Selain itu, ia menilai, hampir semua menteri tidak mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

“Di publik ada ekspektasi yang belum dicapai,” ujar Ridaya. (TRK)

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.