Siapkah Pilkada Serentak

Siapkah Pilkada Serentak

Pilkada Serentak Masih Boros Anggaran

Akhirul Anwar  Sabtu, 28/03/2015 10:19 WIB

Kabar24.com, JAKARTA – Pemilu kepala daerah (pilkada)  serentak dinilai belum dapat menurunkan pemborosan biaya karena tak banyak perubahan dibandingkan pilkada sebelumnya. Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengatakan jika ditinjau dari pembiayaan tetap boror karena 65% biaya pemilu untuk honor petugas penyelenggara KPU, KPUD, Panwaslu yang dibayar berdasarkan event. “Targetnya untuk menghemat belum tercapai, dibandingkan pilkada sebelumnya enggak ada perubahan, aktor penyelenggara sama KPU, Bawaslu,” katanya dalam diskusi “Perspektif Indonesia” di Jakarta, Sabtu (28/3/2015). Payung hukum pilkada serentak UU No. 8/2015 sudah diteken Presiden Joko Widodo 18 Maret lalu. Untuk pilkada serentak tahap pertama Desember 2015 hanya berkisar 270 daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota. Pilkada secara keseluruhan baru bisa dilakukan pada 2027 mendatang. Didik mengatakan, jika penggabungan semua pemilu baik lokal maupun nasional akan terjadi penghematan luar biasa mencapai Rp20 triliun. Tetapi hal itu kemungkinan sulit dipenuhi mengingat masa akhir jabatan kepala daerah berbeda-beda.

Perbedaan

Perludem menjelaskan pada dasarnya pilkada serentak tidak mengalami perbedaan dengan sebelumnya. Pemilih usia 17 tahun atau sudah menikah, pencalonan dilakukan oleh parpol dan gabungan parpol yang memiliki 20% kursi di DPR dan dukungan nonpartai. Metode pemberian suara dengan mencoblos pasangan calon. Yang berubah hanya formula pemenang pikada, yakni siapapun calon yang mendapatkan suara terbanyak berapapun persentasenya langsung menjadi pemenang, sehingga tidak ada lagi yang namanya putaran kedua. Perbedaan lainnya, sebagian besar kampanye dibiayai oleh negara. Hanya dua jenis kampanye pertemuan terbatas dan dialogis yang dibiayai oleh para calon. Untuk kampanye terbuka tidak diatur dalam UU dan masih diperdebatkan. “Pemasangan alat peraga, debat publik dibiayai negara,” kata Didik.

Link berita:  KLIK DISINI 

 

Popularitas Tentukan Menang Kalah Calon di Pilkada

Sabtu, 28 Maret 2015 – 11:19 wib

JAKARTA – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi mengungkapkan popularitas seorang calon dalam mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sangat menentukan dan tidak bisa dihindari. Viva beralasan, masyarakat sebelum memilih calon yang akan dipilihnya nanti akan melihat terlebih dahulu krediblitas calonnya salah satunya dari tingkat popularitas si calon. “Dalam perkembangan Pilkada yang tidak bisa dihindari yakni popularitas, karena itu faktor penting bagi masyarakat sebelum memilih,” jelas Viva dalam diskusi Perspektif Indonesia di Restoran Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/3/2015). Menurut Viva, dalam pelaksanaan pilkada maupun pileg, selain popularitas ada faktor lain yakni elektabilitas yang keduanya saling mempengaruhi keterpilihan calon itu. “Mereka akan lihat kenal atau tidaknya calon, popularitas sangat penting untuk pengaruhi elektabilitas,” jelasnya. Sekadar diketahui pada Desember 2015, sekira 273 daerah akan melaksanakan pilkada serentak untuk provinsi dan kabupaten. Di 2018 akan ada 245 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak.

Link berita:  KLIK DISINI 

 

Golkar Siap Hadapi Pilkada Serentak

Sabtu, 28 Maret 2015 | 10:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Golkar mengaku siap menghadapi pilkada serentak yang dimulai Desember mendatang. Juru Bicara Poros Muda Golkar Andi Sinulingga optimistis konflik internal Golkar akan berakhir April nanti sehingga partai berlambang beringin itu siap menyambut pilkada serentak Desember nanti. “Golkar saya kira siap karena ekskalasai konflik saya kira April selesai, kan sudah ada SK Menkumham, KPU juga menyurati DPP Golkar, rujukan formalnya ada,” kata Andi dalam diskusi yang digelar SmartFM dan Populi Center di Jakarta, Sabtu (29/3/2015). Ia mengakui, untuk memulihkan kondisi internal Golkar bukan suatu hal yang mudah. Namun, Andi optimistis dua kubu Partai Golkar masih bisa dipersatukan. Hanya saja, Ia mengingatkan bahwa konflik internal Golkar ini bisa menganggu kesiapan menghadapi pilkada jika tidak selesai pada Mei nanti. Dia memprediksi, kandidat kepala daerah Golkar bisa berpindah ke partai lain jika konflik tidak juga berakhir. Andi yang berada dalam kubu Agung Laksono ini menyampaikan bahwa Golkar harus mulai memunculkan elit-elit baru yang diharapkan bisa menggantikan elit nasional yang terpinggirkan akibat konflik. “Kalau Golkar ingin eksis lagi di 2019, kalau ada konflik ini yang membuat elit nasional terpinggirkan maka penggantinya harus sesuai atau lebih kapasitasnya dari yang keluar,” ucap dia. Untuk menghadapi pilkada serentak, Golkar akan memperbanyak koordinator wilayah pemenangan pemilu. Koordinator wilayah tersebut nantinya menjadi perpanjangan tangan Badan Pemenangan Pemilu.

No Comments

Leave a Reply