Surutnya Kinerja Ekonomi-Politik Kabinet Kerja

Surutnya Kinerja Ekonomi-Politik Kabinet Kerja

Kegaduhan Politik Dinilai Berimbas ke Ekonomi

Oleh: Aris Danu

INILAHCOM, Jakarta – Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto menilai kegaduhan politik ditingkat elit beberapa waktu lalu berimbas pada buruknya perekonomian Tanah Air hingga sekarang ini. Kalau dilihat memang kegaduhan politik di Tanah Air membuat ekonomi semakin parah, artinya persepsi publik, persepsi kalangan industri, dan pebisnis itu semakin melemah terhadap kepercayaan kepada pemerintah, kinerja terhadap kabinet dan seterusnya, kata Nico dalam diskusi Perspektif Indonesia dengan tema Surutnya Kinerja Ekonomi-Politik Kabinet Kerja di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5). Nico menambahkan, ketika kegaduhan politik beberapa waktu lalu mulai muncul dan menjadi sorotan diberitakan media, di situ sudah muncul keraguan dikalangan dunia usaha yang berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi. Pada saat mulai ramai kasus politik, KPK dengan Polri sebenarnya ekonomi sudah mulai ada pelambatan karena ada keraguan dikalangan dunia usaha apakah mungin pemerintah dengan DPR bisa menyelesaikan APBNP waktu itu, ujarnya. Keraguan dari kalangan dunia usaha merupakan imbas dari persepsi yang lemah terhadap pemerintah, ditambah lagi naiknya nilai tukar dolar terhadap rupiah yang menambah semakin terpuruknya pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi ada persepsi yang melemah, tandasnya. [ton]

Link berita:  KLIK DISINI 

 

Manuver JK tak Leluasa seperti Zaman SBY

Aris Danu

INILAHCOM, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak bisa leluasa menentukan kebijakan seperti ketika ia menjadi Wapres semasa Presiden SBY periode pertama. JK yang dinilai cukup paham dengan pemasalahan ekonomi tidak bisa berbuat banyak untuk koordinasi kepada para menteri terkait karena terbentur sistem pemerintah. Sekarang agak dibatasi juga manuver dari Wakil Presiden, dibatasi oleh sistem yang dibangun pemerintah sekarang ini sehingga dia kurang leluasa, kata pengamat ekonomi-politik, Fadil Hasan dalam diskusi Perspektif Indonesia dengan tema “Surutnya Kinerja Ekonomi-Politik Kabinet Kerja” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5/2015). Fadhil mengatakan, keterbatasan JKdalam mengatur kebijakan membuat koordinasi antara Presiden dengan menteri Kabinet Kerja menjadi tidak maksimal. Secara objektif bahwa keleluasaan Pak JK untuk melakukan manuver untuk menjadikan sebuah policy itu lebih efektif dan lebih cepat tidak seperti dulu, ujarnya. Manajemen kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak kuat, imbuhnya. Hal berbeda ketika JK menjadi Wapres SBY pada periode pertama. Jadi keleluasaan Wapres untuk melakukan manuver dalam rangka mengefektifkan sebuah kebijakan tidak seleluasa ketika Beliau menjadi Wapres pada jaman SBY yang pertama, tandasnya. [ton]

Link:  KLIK DISINI 

 

Banyak Kecurangan, Indef: Bulog Harus Dibubarkan

Dian Ihsan Siregar, 16 Mei 2015 13:16 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menginginkan agar Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dibubarkan. Alasannya, Perum Bulog sangat rawan kepentingan. “Saat ini Bulog sebagai operator pembelian beras. Harus dibubarkan (karena) banyak kepentingan disana. Setelah dibubarkan harus ada lembaga ketahanan pangan agar bisa lakukan intervensi,” ucap Enny, ditemui di acara bertajuk Surutnya Kinerja Ekonomi-Politik Kabinet Kerja, di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta, Sabtu (16/5/2015). Dia menjelaskan, pembentukan lembaga ketahanan pangan tersebut itu nantinya bisa menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Paling tidak, lembaga ini mendapat penugasan langsung dari pemerintah. Dengan beralihnya Bulog menjadi lembaga pemerintah, Enny berharap, lembaga tersebut bisa menjaga harga beras dipasaran. Diharapkan pula, nantinya lembaga baru itu bisa menjaga pasokan pangan dengan baik. “Lembaga ini harus tidak punya konflik kepentingan, dan bisa menjadi lembaga yang buffer stock,” tegas dia. Enny menilai, lembaga tersebut akan bermanfaat ketika masa panen datang lalu disaat itu harga beras jatuh, maka lembaga dimaksud bisa menjalankan intervensi. Akhirnya, harga beras di pasar tidak bisa lagi dimainkan oleh para kartel. “Lembaga ini bisa intervensi, dengan instrumen yang bisa menentukan harga di pasar. Tidak seperti yang ada saat ini, harga bisa dimainkan oleh para kartel,” pungkas Enny. (ABD)

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Leave a Reply