Susah Gampang mencari Kapolri

Susah Gampang mencari Kapolri

Jokowi Disarankan Ubah Perpres Soal Pemilihan Kapolri

Puji Kurniasari, Sabtu,  11 Juni 2016  −  13:37 WIB

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan mengubah Peraturan Presiden (Pepres) soal sistem pemilihan Kapolri sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPR lagi. Perubahan Perpres untuk menghindari adanya politisasi dalam pemilihan Kapolri ke depan.

Praktisi hukum, Andi Syafrani khawatir adanya politisasi dalam pemilihan Kapolri melalui persetujuan DPR terlebih dahulu bisa memengaruhi pada kinerja intitusi Polri ke depannya. Padahal, Polri sebagai penegak hukum harusnya bersikap adil bebas dari kontaminasi kepentingan politik manapun. (Baca: Soal Jabatan Kapolri, Seskab Sebut Jokowi Tak Mau Gegabah)

“Ini yang kadang dimanfaatkan orang dan akhirnya polisi kerjanya tidak bersikap netral. Maka itu, Presiden bikin Pepres secara teknis kewenangan dalam memilih Kapolri dan dapat terlepas dari himpitan politik,” ujar Andi dalam acara diskusi bertajuk Susah Gampang Cari Kapolri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat (Sabtu (11/6/2016).

Dia menilai, proses pemilihan Kapolri melalui persetujuan DPR terlebih dahulu rawan politisasi. “Polisi itu kan tidak sama dengan Kejaksaan Agung jadi harus dijauhkan dari politik karena polisi kerjanya berdasarkan Undang-undang,” ucapnya.(kur)

Link:  KLIK DISINI 

 

Hindari Kegaduhan, Jokowi Diminta Tunjuk Langsung Kapolri Baru

Lina Fitria

JAKARTA – Praktisi hukum Andi Syafrani menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menentukan siapa calon Kapolri yang bakal menggantikan Jenderal Badrodin Haiti. Sebab jika itu ditunda akan menyebabkan kegaduhan di internal kepolisian dan masyarakat luas.

“Seakan memberikan pesan bahwa di kepolisian tidak ada orang yang menggantikan. Itu suatu yang negatif,” kata Andi saat diskusi ‘Susah-Gampang Cari Kapolri’ di Rumah Makan Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6/2016).

(Baca juga: Kompolnas: Jokowi Jangan Asal Comot Calon Kapolri)

Andi melanjutkan, untuk calon Kapolri baru harus memenuhi tiga kriteria yang objektif. Pertama, terkait angkatan atau senioritas. Menurutnya, harus dipertimbangkan dengan baik, jika tidak tentu mekanisme kaderisasinya di kalangan kepolisian jadi terganggu.

“Paling berdampak kepada Presiden sebagai orang yang memilih dan membutuhkan Kapolri,” paparnya.

Lalu kriteria kedua, sambung dia, kapabilitas dan reputasi. Terkait hal ini, jangan sampai nama calon yang muncul nantinya membuat kegaduhan dan reaksi negatif. Ketiga, calon Kapolri baru harus bisa bekerja sama baik dengan Presiden dan mau berjanji melaksanakan visi-misi Presiden.

“Karena dia anak buah Presiden kan,” sambungnya.

Sebelumnya telah beredar terkait sembilan nama yang bakal diusulkan untuk menjadi calon Kapolri. Salah satunya adalah Komjen Budi Gunawan yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Kapolri.

Andi mengatakan, Budi Gunawan bisa saja naik sebagai Kapolri untuk mengantikan Jenderal Badrodin Haiti. Sebab sebelumnya, Budi Gunawan sempat diusulkan menjadi Kapolri.

“Ada dua ‘Budi’ yang akan menggantikan Pak Haiti. Mungkin yang paling besar ya Budi Gunawan ini. Sekali lagi itu adalah hak prerogatifnya Presiden, yang penting sesuai aturan, yang kedua jangan sampai menunggu citra kepolisian,” tutupnya.

(wal)

Link:  KLIK DISINI 

 

Kompolnas: Perpanjangan Kapolri Wewenang Presiden

Puji Kurniasari, Sabtu,  11 Juni 2016  −  12:24 WIB

JAKARTA – Komisioner Kompolnas Irjen (Purn) Bekto Suprapto menyerahkan sepenuhnya keputusan perpanjangan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun pada akhir Juli mendatang.

“Saya tidak katakan akan diperpanjang atau tidak karena perpanjangan Kapolri itu kewenangan Presiden (Jokowi),” ujar Bekto dalam diskusi Susah Gampang Cari Kapolri di Jakarta, Sabtu (11/6/2016).

Bekto menjelaskan, tugas Kompolnas itu tidak dapat mengusulkan nama-nama calon Kapolri namun memberikan pertimbangan kepada Presiden jika namanya sudah diserahkan oleh Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) kepada Presiden.

“Beri pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri yang nantinya mengikuti jawaban dari harapan masyarakat karena kekuasaan polisi ini sangat luas,” ujar Bekto.

Kerena perpanjangan masa jabatan Kapolri juga harus melalui beberapa tahap salah satunya harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Dalam Undang-undang memang kewenangannya pada Presiden tapi kan harus disetujui sama DPR,” ujarnya.

Link:  KLIK DISINI 

 

SECEPATNYA JOKOWI HARUS BIKIN PERPRES PEMILIHAN KAPOLRI

SABTU, 11 JUNI 2016 , 12:17:00 WIB, LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

 

RMOL. Permasalahan pemilihan Kapolri menjadi abu-abu lantaran tidak adanya aturan teknis dalam memilih Trunojoyo 1 itu.

Menurut praktisi hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Andi Syafrani, presiden sebagai pemegang hak prerogatif seharusnya bisa membuat aturan main pemilihan Kapolri. Sebab, UU Polri sekarang hanya bersifat universal.

“Kita tahu UU hanya memberikan gambaran besar, dan tidak ada lagi aturan teknisnya, nah disinilah ruang pak Jokowi sebagai presiden membuat aturan teknisnya, yakni Perpres (Peraturan Presiden) pemilihan Kapolri,” ujar Andi dalam diskusi Perspektif Indonesia dengan topik ‘Susah-Gampang Cari Kapolri’ di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6)

Lebih jauh Andi menambahkan, dengan tidak adanya aturan teknis dalam pemilihan Kapolri menjadi ruang gerak yang menonjol untuk memuluskan kepentingan politik. Padahal, papar Andi, masyarakat lebih menginginkan Polri bisa menjadi lembaga yang profesional, independen, bertanggung jawab dan bukan lembaga yang ikut terseret dalam politik praktis.

Menurutnya, dengan adanya aturan main pemilihan Kapolri yang dituangkan dalam Perpres bisa menjadi pertangungjawaban presiden di mata hukum. Di samping itu, lanjut Andi, presiden akan memiliki kapasitas yang lebih terlihat untuk menentukan keinginannya dalam menunjuk calon bintang empat di korps Bhayangkara.

“Kuncinya di tangan presiden sendiri, apa, bikin Perpres, saat ini secepatnya. Itu untuk memberikan dia pertangungjawaban hukum. Ini loh caranya, ada mekanismenya,” ujarnya.[wid]

Link:  KLIK DISINI 

 

Pakar Hukum: Ini Momentum Tepat Regenerasi di Tubuh Polri

Posted on June 11, 2016

NUSANTARANEWS.CO – Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia Fadli Nasution meminta Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti ikut menyadari dengan berbagai respon masyarakat atas isu perpanjangan masa jabatan dirinya. Sehingga, Fadli berpandangan supaya Badrodin turut bersikan atas isu tersebut.

Fadli menekankan pentingnya kesadaran Badrodin akan terciptanya regenerasi di internal Polri saat ini. Ia berpikir bahwa saat ini tidak ada gejolak apapun sehingga dapat dimaknai sebagai momentum yang baik bagi regenerasi organisasi Polri.

“Ini harus disadari oleh pak Badrodin Haiti. Makanya dalam siatuasi yang stabil ini, perlu dipertimbangkan regenerasi. Regenerasi angkatan, karir, pangkat, jabatan, dan seterusnya,” ujar Fadli dalam diskusi “Susah-Gampang Mencari Kapolri’ di Bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (11/6/2016).

Fadli mengungkapkan saat ini situasi relatif stabil dengan minimnya kegaduhan saat memasuki fase pergantian Kapolri. Ia membandingkan dengan situasi yang berbeda pada saat memasuki waktu pergantian jabatan Kapolri di periode lalu. Karena itu, Fadli menganggap periode ini dapat menjadi masa yang tepat bagi proses regenerasi struktur fungsional Polri.

Kendati demikian, Fadli tak memungkiri adanya legitimasi hukum terhadap kebijakan perpanjangan masa dinas Kapolri. Hal itu, kata dia, termaktub dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. “Jadi siapapun yang mau pensiun bisa saja diperpanjang. Tapi kalau calon Kapolri itu Undang-Undangnya pergantian Kapolri,” tutupnya. (Hatiem)

Link:  KLIK DISINI 

 

Kompolnas: Kami Tidak Berhak Ajukan Nama Calon Kapolri

Posted on June 11, 2016

 

NUSANTARANEWS.CO – Banyak pihak yang mempertanyakan sikap pasif Kompolnas yang tidak segera mengusulkan nama-nama perwira bintang tiga Polri yang dianggap pantas menggantikan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti. Padahal, pada bulan Juli mendatang, Badrodin sudah memasuki masa pensiun jabatan.

Menjawab hal itu, Kompolnas mengutarakan bahwa pada prinsipnya Kompolnas tidak memiliki hak dalam mengajukan nama-nama calon Kapolri. Pengajuan nama calon Kapolri sejatinya bukan kewenangan Kompolnas.

“Tugas Kompolnas itu hanya memberikan saran, memberikan pertimbangan atasnama yang diberikan oleh wanjakti (Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi). Kami tidak berhak ajukan nama (Calon Kapolri),” ujar Anggota Kompolnas Irjen Bekto Suprapto dalam diskusi ‘Susah-Gampang Mencari Kapolri’ di Bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (11/6/2016).

Bekto mengatakan sesungguhnya lembaga Polri memiliki mekanisme sendiri dalam memverifikasi sejumlah perwira bintang tiga yang dianggap pantas menjadi Kapolri. Tentu saja, ucap dia, nama-nama tersebut tidak untuk menjadi informasi bagi pihak luar untuk menghindari kegaduhan yang tidak penting.

Lebih lanjut Bekto mengatakan bahwa pihaknya dan presiden telah bersepakat untuk mengantisipasi adanya keributan yang berkaitan dengan pergantian Kapolri. Pasalnya, presiden belajar dari situasi pergantian Kapolri periode lalu yang ditandai dengan berbagai kegaduhan di tingkatan publik.

“Kalau nama, tanya ke Polri. Tapi intinya, Kompolnas sekarang tidak mau ribut-ribut lagi. Presiden juga tidak mau ribut, tidak mau,” ungkapnya.

Kompolnas, kata Bekto, saat ini akan lebih fokus pada pengawasan Polri kelembagaan. Sehingga, kata dia, orientasi utama kerjanya adalah menciptakan lembaga Polri yang semakin baik. “Kita hanya ingin bekerja yang terbaik untuk mewujudkan polisi yang terbaik. Perpanjangan atau pergantian itu kewenangan presiden,” paparnya. (Hatiem)

Link:  KLIK DISINI 

 

Terkait Pergantian Kapolri, Presiden Jokowi Harus Buat Perpres

Dengan demikian, situasi yang terkesan ombang-ambing saat ini tidak terjadi terus menerus.

Adhitya Himawan , Nikolaus Tolen : Sabtu, 11 Juni 2016 13:27 WIB

Suara.com – Praktisi Hukum Andi Syafrani menyarankan agar Presiden Joko Widodo membuat aturan yang jelas terkait mekanisme pemilihan Kapolri melalui Peraturan Presiden (Perpres). Dengan demikian, situasi yang terkesan ombang-ambing saat ini tidak terjadi terus menerus.

“Oleh karenanya Pak Jokowi saat ini menunggu masukan dan meminta secara aktif dari Kompolnas bagaimana draf dari Perpres tentang pemilihan Kapolri ini. Karena ini bisa jadi patokan ada aturan mainnya. Ini supaya tidak ombang-ambing seperti ini,” kata Andi dalam diskusi bertajuk , Susah Gampang Cari Kapolri, di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6/2016).

Pernyataan Pakar Hukum Tata Negara tersebut terkait periodesasi Kapolri yang tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Andi mengatakan masyarakat banyak yang menilai institusi Polri itu buruk karena tidak adanya periodesasi atau bisa diganti sewaktu-waktu, yang mengakibatkan visi dan misi yang dibawa Kapolri yang dipilih belum berjalan maksimal.

“Bagaimana orang ini bisa mengukur kinerjanya kalau tidak diberikan tenggat waktu yang jelas,”katanya.

Andi mengatakan perlunya diatur mengenai periodesasi tersebut untuk menghindari pola pemikiran business as usual di pimpinan tertinggi Polri tersebut.

“Jangan sampai nanti Kapolri itu melakukan business as usual saja. Dapat bintang empat jadi Kapolri sesuai cita-cita yang tercapai, lalu selesai sudah, nggak ada yang lain,” kata Andi.

Link:  KLIK DISINI 

 

Pergantian kapolri jadi polemik karena libatkan lembaga politik

Reporter : Ronald | Sabtu, 11 Juni 2016 14:41

Merdeka.com – Kapolri Jenderal Badrodin Haiti akan memasuki usia pensiun bulan Juli mendatang. Kini, pemerintah pun tengah menyiapkan sosok pengganti Trunojoyo 1 tersebut.

Sejumlah kemungkinan pun bergulir, mulai dari isu perpanjangan masa tugas Badrodin, hingga beberapa nama yang digadang-gadang bakal menjadi Tribrata 1 itu, seperti Komjen Budi Waseso, Komjen Budi Gunawan hingga Komjen Tito Karnavian.

Namun, Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI), Fadli Nasution menyatakan, pergantian kapolri menjadi polemik. Pasalnya perlu ada persetujuan DPR terkait dengan pemilihan kapolri.

“Soal pergantian kapolri menjadi polemik karena melibatkan lembaga politik. Sekarang presiden menyampaikan ke DPR untuk dapat persetujuan. Ini jadi persoalan politik,” ujarnya di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6).

Hal tersebut menurutnya, berbeda semasa era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di mana saat itu, ada keterlibatan KPK dan PPATK untuk melihat track record para calon.

“Sekarang berbeda dengan jaman SBY, kalau dulu yang menjadi calon kapolri KPK dan PPATK dilibatkan dalam pemilihan kapolri. Baru ke Wanjakti dan Kompolnas baru ke presiden yang memutuskan itu semua,” katanya.

Menurut Fadli, jika hanya melibatkan internal kepolisian dan presiden, maka pemilihan kapolri tidak akan menjadi sesuatu yang rumit. Sebab, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) tinggal melakukan pembahasan mengenai calon kapolri.

“Dihitung berapa lama lagi nanti pensiun. Mereka memenuhi syarat, maka diajukan sebagai kapolri,” ujarnya.

Seperti diketahui, ada lima nama yang menjadi calon kuat kapolri. Mereka sering muncul di Istana Negara, mereka adalah Wakapolri Komjen Budi Gunawan, Kepala BNN Komjen Budi Waseso, Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian, Irwasum Polri Komjen Dwi Priyatno, dan Kalemdikpol Komjen Syafruddin. [rhm]

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.