Tantangan dan Peluang Sektor Perdagangan

Tantangan dan Peluang Sektor Perdagangan

Harga Pertamax Batal Naik, Pengamat Ini Kritik Pemerintah

Dana Aditiasari – detikfinance, Sabtu, 16/05/2015 14:20 WIB

Jakarta – Kemarin secara tidak biasa, PT Pertamina (Persero) membatalkan kenaikan harga bensin Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamina Dex. Intervensi pemerintah dalam membatalkan kenaikan harga bensin yang menjadi wewenang Pertamina ini dikritik. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, pembatalan kenaikan harga Pertamax menimbulkan pertanyaan besar. Kredibilitas pemerintah dipertanyakan. “Tentu masyarakat tidak mengharapkan BBM naik. Tetapi accident (kejadian) kemarin, Pertamina sudah mengeluarkan terus dicabut, itu kredibilitas pemerintah,” kata Enny dalam diskusi ‘Tantangan dan Peluang Sektor Perdagangan’ di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (16/5/2015). Menurut dia, masyarakat pada akhirnya akan menerima apa pun kebijakan yang diterapkan pemerintah, asal kebijakan tersebut dijalankan dengan konsisten. Pembatalan ini, menurut Enny akan sulit menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Ia khawatir, langkah ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan lain yang dikeluarkan pemerintah. “Ini menimbulkan diskusi ketidakpercayaan pada pemerintah,” ujarnya. (dna/dnl)

Link berita:   KLIK DISINI 

 

Mendag Gobel: Banyak Negara Iri dengan Indonesia

Dana Aditiasari – detikfinance, Sabtu, 16/05/2015 14:04 WIB

Jakarta -Banyak negara berlomba-lomba membangun industri di Indonesia, karena peluang industrinya besar. Ditopang dengan jumlah sumber daya alam dan manusia yang melimpah. “Kenapa negara lain termasuk Jepang mau berinvestasi ke Indonesia sejak 54 tahun lalu? Kita bisa tanya, pasti dia bilang Indonesia punya sumber daya alam, dan jumlah masyarakat yang menjadi pasar yang besar,” ujar Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dalam diskusi ‘Tantangan dan Peluang Sektor Perdagangan’ di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (16/5/2015). Dengan peluang yang besar itu, Indonesia menjadi negara yang sempurna untuk menjadi negara industri. “Bahan baku di sisi produksi dan jumlah penduduk di sisi pasar sama-sama tersedia melimpah. Itu yang bikin negara lain iri dengan Indonesia,” sambung dia. Sayang peluang ini justru bertahun-tahun lamanya tak dilirik bangsa Indonesia sendiri. Sejak zaman dulu, bangsa Indonesia senang mengonsumsi barang impor. Kondisi ini menimbulkan efek berantai, yaitu semakin banyak pelaku usaha yang lebih senang menjadi pedagang, atau importir. Namun demikian, lanjut Gobel, kondisi itu bukanlah akhir dari segalanya. Pemerintah masih bisa melakukan perbaikan. “Tidak cukup mengeluhkan masa lalu. Tapi bagaimana kita melakukan sesuatu saat ini untuk memperbaikinya,” kata dia. Namun untuk melakukan perbaikan, pemerintah membutuhkan dukungan dari masyarakat. Dukungan yang dimaksud bisa dimulai, dengan memberikan kepercayaan atas berbagai kebijakan pemerintah tersebut terutama di bidang industri dan perdagangan. “Kenapa saya bilang butuh kepercayaan, karena industri dan perdagangan itu tidak bisa sekarang kita bangun besok akan butuh. Tapi kita harus melihat jangka panjang,” kata dia. “Waktu saya di Kadin (Kamar Dagang dan Industri), waktu saya masih menjadi‎ pengusaha, saya pernah menyusun program apa saja yang harus dilakukan 5-10 tahun ke depan. Bagaimana di tahun 2030 Indonesia bisa menjadi negara industri yang kuat. Saat ini saya dipercaya menjadi menteri, dan akan saya jalankan rencana yang dulu pernah saya buat,” sambung dia. Selain kepada masyarakat luas, Gobel mengajak para pengusaha untuk tidak hanya berkeluh kesah atas kebijakan pemerintah tetapi juga memberikan kontribusi dengan melakukan langkah nyata terjun ke sektor produksi dan tidak hanya bermain di sektor perdagangan. “Kalau jadi pengusaha hanya berkeluh kesah, buat apa jadi pengusaha. Harus punya kontribusi dong.‎ Jangan maunya hanya jadi pedagang, produksi juga dong. Kalau kebutuhan negara sendiri bisa dipenuhi di dalam negeri, Indonesia bisa jadi negara kuat,” pungkas dia. (dna/dnl)

Link berita:  KLIK DISINI 

 

Indef: Perdagangan Harus jadi Provokator Pertumbuhan Ekonomi

Mendag pun diminta lebih banyak berkomunikasi kepada publik.
Arsito Hidayatullah , Nikolaus Tolen : Sabtu, 16 Mei 2015 15:10 WIB

Suara.com – Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengharapkan kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Rahmat Gobel untuk menjadikan sektor perdagangan sebagai ujung tombak dalam membangun pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya menurutnya, dengan stabilnya sektor perdagangan Indonesia, maka pertumbuhan ekonominya pasti akan stabil. “Yang paling pertama adalah bagaimana kita menjadikan sektor perdagangan menjadi provokator pertumbuhan ekonomi. Sektor ini harus menjadi ujung tombak,” kata Enny, dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/5/2015). Menurut Enny pula, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus bisa berkomunikasi dengan publik dalam mempublikasikan program kerjanya. Dengan demikian, rekan-rekan kementerian lain dan masyarakat dapat memahami dengan benar, apa yang menjadi program utama dari pemerintah. Masalahnya, Enny menilai bahwa selama ini Mendag Rahmat Gobel merupakan salah satu menteri dalam Kabinet Kerja yang jarang muncul dengan ide-idenya kepada publik. Itulah sebabnya Kemendag menjadi salah satu yang disorot kinerjanya akhir-akhir ini. “Selama ini kan ada beberapa menteri, termasuk Pak Rahmat sendiri, yang kurang muncul dan karenanya kurang ada komunikasi dengan publik. Habis ini harus banyak berkomunikasi. Karena terobosan-terobosan dari setiap kementerian itu harus bisa dipahami semua oleh pihak lain, biar bisa dimengerti oleh kementerian lain,” kata Enny. Menanggapi pernyataan Direktur Indef tersebut, Rahmat pun hanya tersenyum sambil membela diri. Dia menyatakan bahwa dirinya bukanlah tipe orang yang suka berbicara, melainkan lebih sebagai tipe pekerja. “Saya ingin banyak bekerja daripada berbicara. Karena tidak ada gunanya berbicara terus,” kata Rahmat.

Link berita:  KLIK DISINI 

 

Presiden Harus Buat Perpres Pengendali Harga Kebutuhan Pokok

Sabtu, 16 Mei 2015 – 13:10:12 WIB, Sahlan Akke, TEROPONGSENAYAN

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Presiden Joko Widodo diharapkan menerbitkan peraturan presiden (Perpres) tentang harga bahan pokok untuk mengendalikan permainan harga yang cenderung liar. “Kami mendukung program perpres sehingga ketika harga-harga susah dikendalikan pemerintah, kita bisa tahu dalang yang bermain harga dan bisa langsung dilaporkan,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Yugi Prayanto dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/05/2015). Dia menambahkan maraknya permainan harga bahan pokok oleh spekulan menyebabkan harga kebutuhan bahan pokok seperti beras dan gula tidak stabil dan cenderung tinggi. “Permainan harga di pasar sudah sangat mengerikan, maka itu Keppres ini Kadin sangat mendukung,” katanya. Direktur INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, mafia ekonomi tidak bisa diberantas hanya dengan diterbitkannya Perpres tentang pengendalian harga bahan pokok. Harus ada rekayasa kelembagaan yang bisa menjadi instrumen pengendalian harga bahan pokok. “Kalau ada ide yang lebih serius dari pemerintah itu Bulog sekarang harus dibubarkan, lalu pemerintah bisa membentuk lembaga ketahanan pangan sehingga pemerintah punya instrumen untuk menstabilkan harga,” pungkasnya.(ss)

Link berita:  KLIK DISINI 

 

Tekan Biaya Logistik, Pemerintah Ingin Bangun 5.000 Pasar

Selain untuk menstabilkan harga, ini sekaligus untuk bisa memenuhi suplai kebutuhan primer.
Arsito Hidayatullah , Nikolaus Tolen : Sabtu, 16 Mei 2015 13:16 WIB

Suara.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Rahmat Gobel mengakui bahwa untuk menjangkau setiap daerah di Indonesia cukuplah sulit. Oleh karena itu, biaya logistik untuk mendistribusikan berbagai macam bahan pokok dari suatu daerah atau pulau ke pulau lain, pun menjadi sangat mahal. Sehubungan dengan itu, menurut Mendag, pemerintah ke depannya terutama dalam lima tahun ke depan, akan membangun 5.000 pasar untuk menekan mahalnya biaya tersebut. “Biaya logistik kita memang mahal. Karena itu, dalam lima tahun ke depan pemerintah akan membangun 5.000 pasar,” ungkap Rahmat, dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/5/2015). Selain untuk menekan biaya logistik, Rahmat juga menjelaskan bahwa pembangunan sejumlah besar pasar tersebut untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, sekaligus untuk bisa memenuhi suplai kebutuhan primer. Selain itu menurutnya, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk bekerja sama dalam menyuplai komoditas dari satu pulau ke pulau lainnya. “Ini juga untuk menstabilitasikan harga dan mensuplai kebutuhan bahan pokok. Saya sudah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan, agar kita dapat menggunakan kapal dan kereta pada saat panen. Dengan begitu, kapal-kapal akan berkeliling ke daerah-daerah,” jelasnya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Yugi Prayanto, mengatakan bahwa sebenarnya pasar yang jumlahnya 5.000 dalam lima tahun masih sangat sedikit. “Saya setuju dengan ide Pak Menteri. Tetapi sebenarnya, 5.000 pasar untuk lima tahun itu termasuk kecil,” timpal Yugi

Link berita:   KLIK DISINI 

 

Peningkatan Ekspor Dinilai Bisa Jadi Jalan Keluar Kelesuan Ekonomi

Jakarta – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Yugi Prayanto mengakui melambatnya perekonomian dunia saat ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Untuk itu menurutnya Indonesia perlu memiliki nilai tambah atau apa yang disebut Menteri Perdagangan Rahmat Gobel sebagai basis produksi. “Kuncinya adalah nilai tambah atau jadi basis produksi. Basis produksi itu bisa menyerap tenaga kerja kita. Tetapi kalau mau lebih untung lagi bisa ekspor,” katanya dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/05). Agar ekspor dari Indonesia bisa diterima negara lain, Yugi mengatakan perlu adanya standarisasi kualitas produk yang dapat diterima dunia. “Karena kondisi lemahnya ekonomi sekarang, ekspor harus kita tingkatkan. Ke depan isu yang harus kita angkat basis produksi ini,” ujarnya. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemdag) berharap pertumbuhan ekspor primer di Indonesia bisa mencapai 65 persen dan sekunder bisa mencapai 35 persen. Kalau target itu bisa tercapai, Rahmat menyebut kalau produktifitas Indonesia bisa lebih baik. “Pasar domestik bisa lebih kuat,” ujar Rahmat. Kemdag juga mendorong setiap produk Indonesia diberi label made in Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki ciri khas produk berkualitas dan ramah lingkungan yang dapat bersaing di pasar internasional. Direktur INDEF Enny Sri Hartati mengatakan terkait basis industri tidak semua menteri yang berhubungan dengan bidang ekonomi memiliki pemahaman yang sama. Hal tersebut menjadikan koordinasi antar lembaga atau kementerian menjadi lemah. Padahal koordinasi merupakan kata kunci kesuksesan basis industri ini. “Hal yang luput bagaimana mengefektifkan perdagangan dalam negeri, membangun efektifitas perdagangan antar pulau. Masalahnya kan tidak ada interkonektifitas. Setiap kebijakan sekaligus itu infrastruktur harus ada interkonektifitas antar daerah,” ujarnya. Hizbul Ridho/MUT

Link berita:  KLIK DISINI 

 

Lima Tahun ke Depan Pemerintah Berencana Bangun 5.000 Pasar

Sabtu, 16 Mei 2015 12:49 WIB, Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana memberikan sarana kepada pedagang dengan membangun pasar yang lebih banyak. Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel mengatakan pihaknya berencana membangun 5.000 pasar dalam jangka waktu lima tahun ke depan. “Dalam lima tahun ke depan, pemerintah berencana membangun 5.000 pasar. Pasar ini dibangun menjadi bagian untuk stabilitas harga,” kata Rahmat dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/5/2015). Rahmat menuturkan, pasar yang akan dibangun pemerintah tersebut untuk mensuplai kebutuhan bahan-bahan kebutuhan pokok. Menurutnya, semua bahan produk dari lokal yang merupakan hasil panen dalam negeri akan ditampung di pasar tersebut. “Kita akan kerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk mengantarkan produk lokal itu. Hasil panen para petani,” jelasnya. Rencana Kementerian Perdagangan tersebut disambut baik oleh Wakil Ketua Umum KADIN, Yugi Prayanto. Menurut Yugi, pihaknya akan mendukung langkah Kementerian Perdagangan karena akan memberdayakan usaha kecil menengah. “Kami support bangun 5.000 pasar. Kita juga berencana buat koperasi untuk investasi,” kata Yogi. Sementara itu Direktur INDEF, Enny Sri Hartati menilai dari rencana pembangunan 5.000 pasar itu yang perlu diperhatikan adalah fungsi utamanya. Menurutnya, harus ada modifikasi pengelolaan pasar agar terbebas dari mafia ekonomi.

Penulis: Muhammad Zulfikar, Editor: Dewi Agustina

Link berita:  KLIK DISINI 

 

Mendag Gobel: Penjualan Rokok Elektrik Dilarang Total

Dana Aditiasari – detikfinance, Sabtu, 16/05/2015 11:34 WIB

Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan serius untuk melarang penjualan dan impor rokok elektronik (e-cigarette). Alasan utama pelarangan rokok elektrik ini adalah kesehatan. Aturan pelarangan ini tengah disiapkan, namun belum disampaikan kapan tepatnya larangan akan berlaku. “Benar itu kita larang. Alasan ada rekomendasi masuk dari Kementerian Kesehatan, bahwa itu berbahaya untuk kesehatan. Yang tahu kajiannya di Kemenkes. Jadi yang penjualan sama sekali,” kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (16/5/2015). Sebelumnya, Dirjen Standardisasi Perlindungan Konsumen, Kemendag, Widodo mengatakan, akan ada satu aturan dari Kemendag yang disiapkan untuk larangan impor dan perdagangan rokok elektrik. Larangan ini penting, karena dampak kesehatan. Widodo menegaskan, rokok elektrik juga mengandung zat nikotin yang berbahaya bagi kesehatan. “Masalah kesehatan ternyata ada kandungan nikotinnya juga kok,” tambahnya. Selain itu yang berbahaya dari rokok elektrik adalah menimbulkan ketergantungan alias kecanduan. Maka dari itu pihaknya atas rekomendasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) akan melarang total perdagangan rokok elektrik di dalam negeri. “Rokok elektrik ini tidak untuk membuat orang berhenti merokok. Kalau dari data dia menunjukan ada kandungan nikotinnya juga. Lalu banyak hal yang menunjukan penggunaan rokok elektrik tidak sehat. Karena ada nikotin pasti juga menimbulkan kecanduan,” tegas Widodo. (dna/dnl)

Link berita:  KLIK DISINI 

No Comments

Leave a Reply