Vaksin Palsu, Korban Asli

Vaksin Palsu, Korban Asli

IDI: Rumah Sakit Pengguna Vaksin Palsu Belum Tentu Bersalah

Oleh: Arie C. Meliala, 16 July, 2016 – 11:09

JAKARTA,(PR).- Wakil Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia Daeng M. Faqih mengatakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang diumumkan menggunakan vaksin palsu belum tentu bersalah. Justru bisa saja rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang ada itu pun justru korban beredarnya vaksin palsu.

“Pemerintah harus utuh menjelaskan setelah mengumumkan daftar rumah sakit kemarin. Ini bukan berarti RS atau klinik itu melakukan kejahatan. Kalau mereka beli, masih belum bisa dibuktikan salah,” kata Daeng dalam Diskusi “Vaksin Palsu, Korban Asli” di Menteng, Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2016.

Menurut Daeng, pengumuman nama-nama rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang menerima vaksin palsu yang dilakukan kementerian kesehatan seperti memakan buah simalakama. Tujuan semula pengumuman nama-nama rumah sakit itu, menurut Daeng untuk memetakan wilayah vaksin ulang. Nyatanya, pengumuman itu justru menimbulkan kegaduhan.

“Tujuan pemerintah memetakan untuk bisa vaksin ulang tapi yang terjadi gaduh. Karena ini juga soal nama baik. Sehingga memang seperti simalakama bagi pemerintah,” kata Daeang.

Itu sebabnya, kata Daeang, hal yang utama saat ini, pemerintah harus menjelaskan dengan hati-hati. Di samping itu, penegak hukum juga harus mendalami kasus ini. “Apakah ini bagian konspirasi kejahatan atau mereka (RS dan fasilitas kesehatan) juga sebenarnya tertipu sehingga jadi korban juga,” katanya.

Sekalipun misalnya ada kesalahan dalam manajemen rumah sakit, menurut Daeng hal itu tidak serta merta menunjukkan ada kesengajaan memberikan vaksin palsu. “Pelanggaran manajemen juga tidak sepadan dengan kesengajaan memberikan vaksin palsu. Sehingga harus diselidiki lebih lanjut,” kata Daeng.***

Link:  KLIK DISINI 

 

Vaksin Palsu Jadi Pelajaran, RS harus Diawasi

Oleh: Arie C. Meliala, 16 July, 2016 – 17:28

JAKARTA, (PR).- Peredaran dan penggunaan vaksin palsu benar-benar jadi pelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam bidang kesehatan. Sudah tidak saatnya lagi sistem akreditasi hanya menjadi satu-satunya alasan mempercayai pelayanan rumah sakit dan mengabaikan pengawasan setelah akreditasi diberikan. Rumah Sakit harus diawasi

“Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) ada, tapi tidak efektif. Itu harusnya diperkuat. Sekarang RS itu diakreditasi oleh komite akreditasi rumah sakit (KARS), ketat seharusnya. Tetapi setelah terakreditasi, terserah RS sendiri untuk mengaudit. Misalnya RS mengaudit pengadaan obat, RS mengaudit pemakaian obat. Tidak dari luar. Harusnya internal audit, diperkuat eksternal audit,” kata mantan Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi saat ditemui usai menjadi pembicara dalam Diskusi “Vaksin Palsu, Korban Asli” di Menteng, Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2016.

Ahmad Sujudi mengatakan pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari hulu sampai ke hilir dan tidak bisa terputus. Jika melihat mekanisme pengawasan atas obat selama ini, Ahmad Sujudi menjelaskan obat termasuk vaksin mulai dari pabrik diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bagian Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Pengawsan itu, kata Ahmad Sujudi, ketat sekali.

Kemudian, dari pabrik obat didistribusi ke gerai dan apotik. Proses ini pun dilakukan dengan ketat. Namun, saat obat masuk ke RS, RS sendiri yang melakukan pengawasannya, bukan oleh BPOM. Pengawasan di RS ini ada di bawah Dinas Kesehatan setempat untuk RS daerah atau di bawah kementerian kesehatan untuk RS pusat.

“Termasuk pengawasan obat, ada namanya instalasi farmasi, pengawasan manajemen obat itu juga oleh RS sendiri. BPOM tidak masuk ke situ,” kata Ahmad Sujudi. Itu sebabnya, dalam kasus vaksin palsu, menurut Ahmad Sujudi, dimulai dari RS yang tidak tahu dari mana mendapatkan vaksin palsu. “Dari kasus ini, RS dulu diawasi baru kalau RS ketahuan atau dikatakan memberi informasi dari mana obat atau vaksin palsu itu maka selanjutnya distributor vaksin palsu itu,” katanya.

Longgarnya pengawasan atas RS ini, menurut Ahmad Sujudi menjadi waktu yang tepat memikirkan pembenahan pengawasan. Pengawasan di satu tangan menuurtnya bisa saja dilakukan. Namun, jika upaya itu tidak mampu dijalankan maka bisa bisa saling berbagi tugas. “Tetapi harus dengan koordinasi yang kuat ya,” kata Ahmad Sujudi.

Pengawasan di satu tangan ini menuurt Ahmad Sujudi dapat dilakukan BPOM. Namun tanggung jawab ini juga sangat bergantung pada kemampuan BPOM. “Sanggup atau tidak mengawasi dari hulu ke hilir keseluruhannya,” katanya.

Menurut Ahmad Sujudi, BPOM sudah punya pengalaman banyak untuk pengawasan obat mulai dari pabrik, distribusi, sampai ke gerai. “Kalau di RS itu sama seperti gerai sebenarnya. Bisa juga BPOM karena BPOM itu memang badan pusat, bukan daerah,” katanya.

Ahmad Sujudi mengatakan RS harus memiliki tata kelola dari segi klinik, pengobatan dan manajemen RS sebagai korporasi yang sesuai aturan. Klinik dan manajemen RS itu, harus seperti halnya tata kelola yang baik, taat prosedural.

“Ini hikmah kejadian vaksin palsu ini, mudah-mudahan akan ada badan yang kuat untuk mengawasi RS,” kata Ahmad Sujudi.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan penguatan BPOM ke depan sangat penting dilakukan, salah satunya dengan mengembalikan kewenangan mengawasi hingga ke rumah sakit. Soalnya, dinas kesehatan selama ini tidak dapat melakukan pengawasan dengan optimal di lapangan karena sumber daya yang kurang.

“BPOM juga masih banyak kekurangan, oleh karena itu saya kira penguatan BPOM itu harus dengan undang-undang. Sekarang belum ada UU BPOM, pentingnya agar mereka lebih bisa melakukan pengawasan yang lebih kuat dan melakukan penegakan hukum secara mandiri dan juga punya sumber pendanaan yang lebih bagus. Selama ini sangat bergantung dengan pendanaan dari kemenkes,” katanya.***

Link:  KLIK DISINI 

 

Vaksin Palsu Bagian Kecil dari Masalah Peredaran Obat Palsu

Oleh: Arie C. Meliala, 16 July, 2016 – 15:57

JAKARTA, (PR).- Terungkapnya peredaran vaksin palsu hanya masalah kecil dari masalah yang jauh lebih besar, peredaran obat palsu. Sampai saat ini belum ada upaya koprehensif memberantas masalah peredaran obat palsu. Sementara masyarakat sebagai konsumen tidak dapat berbuat banyak.

“Kalau pernah saya baca dari analisis market, obat palsu itu 20 persen sampai 30 persen yang di pasar Indonesia. Itu sampai detik ini belum ada upaya komprehensif menekan obat palsu bisa diberantas. Kalau ada upaya memberantas, itu karena kasus-kasus kecil saja, dipinggirnya, tetapi bukan sampai ke hulu,” kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi saat ditemui usai Diskusi “Vaksin Palsu, Korban Asli” di Menteng, Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2016.

Di tengah peredaran vaksin palsu dan dugaan obat-obat palsu itu, Tulus mengatakan posisi konsumen agak sulit. Soalnya vaksin palsu atau obat palsu persoalan yang sangat teknikal yang tidak mudah diketahui semua orang. Ditambah lagi dengan posisi konsumen saat membutuhkan pelayanan kesehatan dan obat.

“Konsumen kan posisinya asimetris informasi. Konsumen dalam keadaan sakit. Jangankan berpikir jernih, dalam keadaan sakit kita tidak bisa berbuat banyak kecuali kita menghadapi pelayanan kesehatan dan kemudian kita berobat. Masyarakat dalam mengonsumsi obat paling hanya bisa melihat batas masa berlakunya (expired) dan kandungannya,” kata Tulus.

Sekalipun dapat melihat kandungannya, Tulus mengatakan konsumen sulit mengecek kandungan itu. Itu sebabnya, level pemerintahlah yang bertanggung jawab melakukan pengawasan peredaran obat di pasar termasuk vaksin. Apalagi, dalam penggunaan vaksin, kata Tulus, bukan konsumen sendiri yang melakukan vaksinasi tetapi tenaga kesehatan. “Konsumen tidak bisa sama sekali karena tidak ada konsumen melakukan vaksinasi sendiri,” kata Tulus.

Mantan Direktur PT Kimia Farma Bidang Trading and Distribution Tatat Rahmita Utami pun mengatakan masalah vaksin palsu hanya puncak gunung es karena masalah besarnya obat-obat palsu masih beredar. “Jadi sebenarnya kalau obat palsu sudah lama. Kalau istilah dunia farmasi kita sebutnya plasebo di kesehatan. Jadi seakan-akan obat A tapi isinya itu vitamin atau yang lainnya. Jadi mereka labeling-nya seperti itu. Itu problem yang sampai sekarang masih belum tuntas. Paling ada kasus baru ditangani,” kata Tatat.***

Link:  KLIK DISINI 

 

Perketat Aturan Cara Ampuh Hentikan Peredaran Vaksin Palsu

Puji Kurniasari, Sabtu,  16 Juli 2016  −  13:42 WIB

JAKARTA – Mantan Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi mengatakan, untuk menghentikan kasus peredaran vaksin palsu saat ini adalah dengan memperketat pengawasan di setiap rumah sakit (rs) dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) perlu diterjunkan.

“Pengawasan itu harus menyeluruh, jadi dari hulu ke hilir kalau bisa di satu tangan, tapi kalau tidak bisa dibagi tugas tapi harus dengan koordinasi yang kuat,” kata Ahmad Sujudi di Menteng, Jakarta, Sabtu (16/7/2016).

Menurut mantan menteri era Presiden Megawati ini, beredarnya vaksin palsu karena sebelumnya tidak ada wewenang BPOM untuk melakukan pengawasan pada sejumlah rumah sakit.

“Vaksin dari pabrik sudah diawasi BPOM sangat ketat, kemudian dari pabrik ke apotek itu juga ketat. Tapi waktu ke RS pengawasannya tidak oleh BPOM,” ucap Ahmad Sujudi.

Ahmad menambahkan, pengawasan RS saat ini hanya bisa dilakukan oleh dinas kesehatan sebab yang memiliki wewenang itu RS daerah.

“Jadi BPOM tidak masuk ke situ, khusus kasus ini mulainya di RS mereka tidak tahu dari mana mendapatkannya vaksin palsu. Jadi dari kasus ini RS dulu diawasi baru kalau sudah RS ketahuan baru kemudian distributor palsu,” tambahnya. (maf)

Link:  KLIK DISINI 

 

Mantan Menteri Kesehatan Angkat Bicara Soal Vaksin Palsu

Mesti ada pengawasan produksi obat secara berjenjang

Sabtu, 16 Juli 2016 | 16:10 WIB, Oleh : Aryo Wicaksono, Raudhatul Zannah

VIVA.co.id – Mantan Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi ikut angkat bicara terkait kasus vaksin palsu yang digunakan sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Indonesia. Menurutnya, vaksin tersebut bisa beredar karena pengawasan terhadap rumah sakit masih kurang, seperti halnya tidak ada pengawasan langsung Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap obat di fasilitas kesehatan.

“Jadi harus ada pengawasan dari hulu ke hilir, dan tidak bisa terputus. Kalau bisa di satu tangan (lembaga), tapi kalau tidak bisa, ya dibagi tugas, tetapi harus dengan koordinasi yang kuat,” kata Sujudi saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Selatan, Sabtu, 16 Juli 2016.

Pengawasan yang dimaksud Sujudi adalah berjenjang oleh suatu lembaga, mulai dari produksi di pabrik hingga distribusi ke rumah sakit, fasilitas kesehatan, atau gerai obat seperti apotek. Hal ini akan menjamin setiap obat yang beredar dan dikonsumsi masyarakat selalu terawasi oleh lembaga tersebut.

Dia mencontohkan pada kasus vaksin palsu yang beredar di Rumah Sakit Harapan Bunda, dimana seorang dokter di rumah sakit itu telah dinyatakan menjadi tersangka, bisa terjadi karena obat-obatan di sana tak mendapatkan pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Mantan terpidana kasus korupsi yang sudah selesai menjalankan hukuman ini pun berpendapat, untuk membongkar jaringan emalsu vaksin ini bisa dilakukan dengan menelusuri dari sektor hilir. “Menurut saya, dari kasus ini (vaksin palsu) rumah sakit dulu diawasi. Baru kalau sudah rumah sakit ketahuan, kemudian ke distributor vaksin palsunya,” ungkap Sujudi.

Link:  KLIK DISINI 

 

Soal Vaksin Palsu, Mantan Menkes: Harusnya BPOM Diberikan Penuh Awasi Rumah Sakit

Juli 16, 2016 21:04

Jakarta, Aktual.com – Maraknya peredaran vaksin palsu saat ini telah membuat masyarakat khawatir. Menanggapi hal tersebut selayaknya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) harus memperketat pengawasan terhadap setiap peredaran bahkan lebih ekstra untuk pengawasan di rumah sakit.

Demikian disampaikan Mantan Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi kepada wartawan, Sabtu (16/7). “Pengawasan itu harus menyeluruh, jadi dari hulu ke hilir kalau bisa di satu tangan,” ujarnya.

Mudahnya vaksin palsu yang saat ini beredar di rumah sakit sekitar Jabodetabek, kata Sujudi karena BPOM selaku pengawas tidak diberikan wewenang sepenuhnya untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh rumah sakit. Karena BPOM sendiri sebelumnya melakukan pengawasan dengan ketat.

“Vaksin dari pabrik sudah diawasi BPOM sangat ketat, kemudian dari pabrik ke apotek itu juga ketat. Tapi waktu ke RS pengawasannya tidak oleh BPOM,” katanya.

Selain itu menurut mantan menteri era Presiden Megawati tersebut bahwa  pengawasan RS saat ini hanya bisa dilakukan oleh dinas kesehatan sebab yang memiliki wewenang itu RS daerah.

“Jadi BPOM tidak masuk ke situ, khusus kasus ini mulainya di RS mereka tidak tahu dari mana mendapatkannya vaksin palsu. Jadi dari kasus ini RS dulu diawasi baru kalau sudah RS ketahuan baru kemudian distributor palsu,” paparnya.

(Andy Abdul Hamid)

Link:  KLIK DISINI 

 

Mantan Menkes: RS Harus Diaudit Secara Menyeluruh

Nur Azizah    •    16 Juli 2016 12:46 WIB

Metrotvnews.com,Jakarta: Mantan Menteri Kesehatan Achmad Sujudi meminta pemerintah melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait pemalsuan vaksin. Pengawasan tidak boleh terputus agar tidak ada celah bagi oknum tertentu berbuat kejahatan.

Sujudi menilai dinas kesehatan sebagai perwakilan pemerintah lalai dan kecolongan. Untuk itu, seluruh rumah sakit perlu diaudit baik dari segi managemen maupun medis.

“Semuanya harus diaudit. Walaupun rumah sakit itu sudah memiliki akreditasi yang bagus harus tetap diaudit. Jadi audit itu ada internal dan eksternal,” kata Sujudi di Jalan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/7/2016).

Dinas kesehatan, kata Sujudi, menjadi penanggung jawab terhadap vaksin yang masuk ke rumah sakit. Apabila sudah diketahui  dari mana rumah sakit mendapatkan vaksin, akan memudahkan pencarian hulu vaksin palsu.

Sementara itu, Sujudi memandang BPOM telah melakukan pengawasan ketat sebelum vaksin diterima distributor. BPOM telah mengawasi pabrik vaksin dengan proses Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

“Itu prosesnya sangat ketat sekali. Setelah itu didistribusi ke gerai apotek, pengawasannya juga ketat. Tapi saat vaksin masuk ke rumah sakit tidak ada pengawasan lagi,” ucap dia. (OJE)

Link:  KLIK DISINI 

 

IDI Tuntut Pemerintah Ungkap Produsen Vaksin Palsu

JAKARTA – Peredaran vaksin palsu di sejumlah rumah sakit telah meresahkan masyarakat. Pemerintah dan aparat penegak hukum pun diminta tidak hanya fokus terhadap pengguna dan distributor, melainkan juga memburu produsennya.

“Kami menuntut produsen itu yang paling penting diungkap. Karena sumbernya di situ,” kata Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr Daeng Muhammad Faqih kepadaOkezone, Sabtu (16/7/2016).

Daeng mengatakan, agar kasus vaksin palsu tidak terulang lagi, pengawasan harus segera dibenahi dari level produksi, distribusi hingga rumah sakit maupun klinik yang menggunakan vaksin palsu. Namun, Daeng tetap meminta pemerintah untuk menyelidiki detil terkait dugaan rumah sakit pengguna vaksin palsu.

Pasalnya, sambung Daeng, bisa saja rumah sakit maupun klinik tersebut adalah korban juga dalam kasus tersebut. “Jadi kadang rumah sakit, klinik maupun dokter kurang tahu membedakan vaksin palsu dengan yang asli. Karena sebelum membeli mereka cek dari bungkusnya sama persis, label sama, isi dan warnanya pun sama. Hanya bedanya diharga yang miring,” ujarnya.

“Mungkin itu manusiawi, mencari ekonomis dan lebih murah. Kita kan belum tahu, yang disebutkan itu memang mengedarkan vaksin palsu atau bukan. Kalau bukan kan berarti korban. Kalau benar berarti itu masuknya sudah ke ranah hukum dan kriminal, segera harus di cari tahu,” imbuhnya.

Ia pun meminta pemerintah untuk tidak sepotong-sepotong dalam memberikan informsi ke publik. Hal tersebut bisa merugikan nama baik rumah sakit, klinik, maupun dokter.

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek sebelumnya mengungkap berdasarkan catatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), bahwa vaksin palsu tersebar di 37 titik pada sembilan provinsi. Sementara itu sudah dirilis 14 rumah sakit dan klinik yang disebut sebagai pengguna vaksin palsu.(Ari)

Link:  KLIK DISINI 

 

IDI Benarkan Kekosongan Menjadi Penyebab Peredaran Vaksin Palsu

Nur Azizah    •    16 Juli 2016 11:33 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Kekosongan vaksin di sejumlah rumah sakit membuat vaksin palsu masuk dengan mudah. Tingginya permintaan vaksin membuat oknum tertentu memanfaakan kondisi tersebut.

Ketua terpilih Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M. Faqih tak nemampik hal tersebut. Di tengah kekosongan, banyak rumah sakit mencari vaksin sendiri untuk memenuhi permintaan pasien.

“Ada beberapa vaksin tertentu yang belum masuk ke rumah sakit. Kebanyakan vaksin yang dipalsukan vaksin impor,” kata Daeng di Jalan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/7/2016).

Daeng menduga rumah sakit tidak mengetahui vaksin yang dibelinya palsu. Ia juga tak mau serta merta menyalahkan managemen rumah sakit dalam kasus ini.

“Ini yang perlu diselidiki, apakah rumah sakit itu korban atau memang dia oknum penyebaran vaksin palsu. Bisa jadi, rumah sakit enggak tahu kalau vaksin yang dibeli itu palsu,” terangnya.

Ia meminta kepolisian membeberkan peran rumah sakit dalam penyebaran vaksin palsu. Hal ini dinilai perlu untuk meredam kegaduhan di tengah masyarakat.

“Dia pelaku atau memang korban, itu harus dijelaskan ke masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan,” tutur Daeng.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila Juwita F. Moeloek merilis 14 rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu. Selain rumah sakit, ada enam bidan dan dua klinik yang menggunakan vaksin palsu.

14 rumah sakit pengguna vaksin palsu:

1. Rumah Sakit Dr Sander Cikarang, Bekasi

2. Rumah Sakit Bhakti Husada Cikarang, Bekasi

3. Rumah Sakit Sentral Medika di Jalan Industri Pasir Gombong, Bekasi.

4. Rumah Sakit Ibu dan Anak Puspa Husada di  Jalan Pondok Timur Indah, Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi.

5. Rumah Sakit Karya Medika, Tambun, Bekasi.

6. Rumah Sakit Kartika Husada di Jalan M.T. Haryono Setu, Bekasi.

7. Rumah Sakit Sayang Bunda, Pondok Ungu, Bekasi.

8. Rumah Sakit Multazam, Bekasi.

9. Rumah Sakit Permata, Bekasi.

10. Rumah Sakit Ibu dan Anak Gizar, Perumahan Villa Mutiara Cikarang, Bekasi.

11. Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur.

12. Rumah Sakit St. Elisabeth di Jalan Raya Narogong, Bekasi.

13. Rumah Sakit Hosana Medica, Cikarang.

14. Rumah Sakit Hosana Medica di Jalan Pramuka, Bekasi.

 

Enam bidan dan dua klinik pengguna vaksin palsu:

1. Bidan Lia di Kampung Pelaukan Sukatani, Cikarang. Supplier vaksin palsu bernama Juanda dari CV Azka Medika.

2. Bidan Lilik di Perum Graha Melati, Tambun. Supplier vaksin palsu bernama Juanda dari CV Azka Medika.

3. Bidan Klinik Tabina di Perum Sukaraya, Sukatani, Cikarang. Supplier vaksin palsu bernama Juanda dari CV Azka Medika.

4. Bidan Iis di Perum Seroja, Bekasi. Supplier vaksin palsu bernama Juanda dari CV Azka Medika.

5. Bidan Mega di Puri Cikarang Makmur, Sukaresmi, Cikarang. Supplier vaksin palsu bernama Juanda dari CV Azka Medika.

6. Bidan M. Elly Novita di Ciracas, Jakarta Timur. Supplier vaksin palsu bernama Kartawinata alias Ryan.

7. Klinik Dr. Ade Kurniawan di Rawa Belong, Slipi, Jakarta Barat. Supplier vaksin palsu bernama Seno.

8. Klinik DR. Dafa di Baginda, Cikarang. Supplier vaksin palsu bernama Juanda dari CV Azka Medika.

(OJE)

Link:  KLIK DISINI 

 

Klinik dan Bidan di Indonesia Tanpa Pengawasan

Oleh: Arie C. Meliala, 16 July, 2016 – 13:28

JAKARTA, (PR).- Klinik-klinik dan bidan di Indonesia ternyata tidak memiliki lembaga pengawasan yang jelas. Padahal klinik semakin bertumbuh bersamaan dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ini harus benar-benar dipikirkan pemerintah sehingga standar yang ada di klinik juga sesuai dengan yang seharusnya. Apalagi klinik dan bidan menjadi ujung tombak layanan kesehatan.

“Klinik tidak ada pengawasnya. Ini penting banget karena pemerintah itu ada program BPJS. Pemerintah justru mendorong tumbuhnya klinik-klinik layanan masyarakat di tingkat desa, kelurahan. Kalau misalnya memang didorong tumbuhnya klinik-klinik tetapi kalau tidak ada yang mengawasi, apakah klinik itu sudah sesuai dengan standar atau belum?” kata mantan Direktur PT Kimia Farma Bidang Trading and Distribution Tatat Rahmita Utami di Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2016.

Kenyataan selama ini, kata Tatat, dinas kesehatan hanya memberikan izin pada klinik. Dinkes biasanya memeriksa apakah klinik itu layak diberi izin atau tidak. Namun, ketika klinik sudah berjalan, tidak ada yang mengawasi dan tidak ada yang mengevaluasi klinik.

“Mereka baru akan melakukan tindakan kalau sudah ada komplain, ada masalah. Padahal seharusnya tidak boleh begitu,” kata Tatat.

Tatat berharap ada keseriusan semua pihak dan menyadari kejadian beredarnya vaksin palsu menjadi “tamparan” untuk benar-benar berbenah dari berbagai sisi. Sehingga hal yang sama tidak terulang kembali.

Delapan fasilitas kesehatan, selain rumah sakit, yang diumumkan kementerian kesehatan belum lama ini, Bidan Lia di KP Pelaukan Sukatani, Cikarang, Bidan Lilik, di Perum Graha Melati, Tambun, Bekasi, Bidan Klinik Tabina di Perum Sukaraya Sukatani, Cikarang, Bidan Iis di Perum Seroja, Bekasi, Klinik DR. Dafa di Baginda, Cikarang, Bidan Mega di Puri Cikarang Makmur, Sukaresmi, Cikarang, Bidan M. Elly Novita di Ciracas, Jakarta Timur, dan Klinik Dr. Ade Kurniawan di Rawa Belong, Slipi, Jakarta Barat.***

Link:  KLIK DISINI 

 

IDI: Bahaya Vaksin Palsu Tergantung Isinya

Oleh : Indra Hendriana | Sabtu, 16 Juli 2016 | 05:31 WIB

INILAHCOM, Jakarta – Wakil Ketua Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng Muhammad Faqih mengatakan, bahaya vaksin palsu tergantung isinya. Apabila isi vaksin palsu itu racun, maka akan membahayakan.

“Seberapa bahayanya (Vaksin palsu) itu tergantung isinya, kalau misalnya isinya racun berbahaya meracuni tubuh kalau misalnya isinya air tidak berbahaya tapi tidak berkhasiat jadi bahaya atau tidaknya tergantung dari isinya,” kata Daeng pada INILAHCOM, Jakarta, Jumat (15/7/2016).

Menurut Daeng, sejauh ini berdasarkan penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), vaksin palsu yang beredar di masyarakat isinya bukan racun. Melainkan air biasa yang dikemas dalam botol vaksin.

“Badan POM, menurut laporannya itu air kalo memang air betul tidak berbahaya tetapi tidak berahasiat. Karena tidak berhasiat itu yang jadi masalah karena yang disuntik itu tidak terlindungi dari penyakit,” ujar dia.

Namun demikian, dia meminta para orang tua tidak perlu khawatir. Sebab, bagi anak yang sudah melakukan vaksin dan ternyata palsu dapat dilakukan vaksin ulang.

Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan, mengatakan bahwa vaksin palsu yang sempat beredar di masyarakat tidak berdampak serius terhadap penerimanya.

Menurut dia, vaksin palsu itu berbahan dasar campuran cairan infus dan gentacimin (obat antibiotik) tersebut merupakan obat yang sudah biasa diterima oleh tubuh manusia.

“Iya memang, cairan infus itu kan sudah biasa dipakai oleh tubuh, antibiotik itu juga biasa dipakai oleh tubuh, ya reaksinya sih sangat minimal,” ujar Aman beberapa waktu lalu.

Meskipun tidak berdampak serius, kata dia, bukan berarti tidak ada reaksi terhadap penerima vaksin. Menurut dia, reaksi tetap ada terhadap penerima vaksin jika penerima memiliki alergi.

Reaksi itu dapat terlihat. Namun, ia kembali menegaskan, reaksi tersebut tidak akan berdampak secara serius. “Kecuali dia (penerima) alergi, paling ya cuma bisa bengkak di tempat suntikan, bisa alergi, bisa gatal,” tutur Aman.

Menurut Aman, dampak paling buruk yang akan terjadi pada penerima adalah adanya infeksi. Namun, infeksi yang diterima korban tidak berlangsung lama.

“Bisa infeksi kalau nggak steril. Tapi infeksi itu akan terjadi biasanya tidak lama. Maksudnya dalam beberapa waktu setelah itu akan terjadi infeksi, tentunya reaksinya itu nggak sampai lama bisa 2 hari sampai 1 minggu setelah vaksinasi itu,” tutur Aman. [ind]

Link:  KLIK DISINI 

 

YLKI: Vaksin Palsu Bisa Masuk Kategori Malapraktik

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyesalkan beredarnya vaksin palsu di sejumlah rumah sakit dan klinik. Ia menilai beredarnya vaksin palsu tersebut jelas merugikan masyarakat, khususnya anak-anak yang tanpa sadar sudah menggunakan vaksin palsu tersebut.

“Adanya vaksin palsu itu sangat kita sesalkan. Pemberian vaksin palsu itu bisa masuk kategori malpraktik,” kata Tulus dalam diskusi yang digelar Smart FM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/7/2016).

Tulus menilai, beredarnya vaksin palsu itu dikarenakan lemahnya pengawasan terhadap peredaran vaksin di rumah sakit.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Dinas Kesehatan seakan tidak berdaya mengawasi peredaran vaksin palsu itu. Bahkan, ada kesan tumpang tindih antara kedua lembaga.

“Kalau kita bicara tugas pokok dan fungsi itu adalah BPOM. Namun sejak 2004 peran BPOM lemah dimana tugas BPOM itu diambil alih oleh dinas kesehatan untuk lakukan pengawasan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Tulus menyambut baik rencana pemerintah untuk merestrukturisasi BPOM. Ia menyarankan agar fungsi BPOM dikembalikan untuk mengawasi berbagai jenis obat yang beredar di rumah sakit.

“Kalo ingin penajaman pengawasan lagi, alihkan peran ke BPOM,” kata Tulus.

Link:  KLIK DISINI 

 

YLKI: Korban Vaksin Palsu Bisa Menggugat Rumah Sakit

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, pihak rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu bisa diminta memberikan ganti rugi secara materiil dan imateriil kepada korban vaksin palsu.

Namun, kata dia, jika belum puas atas ganti rugi, pasien dapat melakukan gugatan.

“Jika pasien belum puas dengan jaminan yang diberikan pihak rumah sakit, pasien korban bisa melakukan gugatan pada rumah sakit, bahkan pada pemerintah, baik secara individual dan atauclass action (gugatan kelompok),” kata Tulus dalam keterangan tertulis, Jumat (15/7/2016).

Menurut Tulus, vaksin palsu hanyalah salah satu masalah dari fenomena pemalsuan produk-produk farmasi. Ia menduga pemalsuan produk farmasi masih marak terjadi di Indonesia.

“Oleh karena itu, masalah vaksin palsu harus menjadi titik pijak untuk membongkar adanya fenomena obat palsu di Indonesia,” ucap Tulus.

Untuk membongkar fenomena pemalsuan produk farmasi, Tulus mengatakan diperlukan penguatan kelembagaan dan institusi. Termasuk dalam pengawadan reguler terhadap produk farmasi.

“Jika pihak Istana mengatakan bahwa Badan POM harus direstrukturisasi, ya, kembalikan peran Badan POM yang selama ini justru diamputasi Kemenkes, sementara Kemenkes dan Dinkes tidak melakukan pengawasan yang optimal di sisi hilir,” ujar Tulus.

Hingga kemarin, penyidik telah menetapkan 23 tersangka terkait vaksin palsu. Tidak hanya dokter, mereka yang terlibat juga termasuk bidan, pemilik apotek, perawat, distributor, hingga produsen vaksin palsu.

Berdasarkan paparan Bareskrim Polri dan Kementerian Kesehatan di Komisi IX DPR kemarin, ada 14 rumah sakit, 8 klinik, dan tenaga kesehatan yang menggunakan vaksin palsu. Sebagian besar beroperasi di sekitar Bekasi.

Rinciannya, 10 RS di Kabupaten Bekasi dan tiga RS di Kota Bekasi serta satu di Jakarta Timur.

Berikut ini 14 rumah sakit yang menerima vaksin palsu:

1. DR Sander, Cikarang

2. Bhakti Husada, Terminal Cikarang

3. Sentral Medika, Jalan Industri Pasir Gombong

4. RSIA Puspa Husada

5. Karya Medika, Tambun

6. Kartika Husada, Jalan MT Haryono Setu, Bekasi

7. Sayang Bunda, Pondok Ungu, Bekasi

8. Multazam, Bekasi

9. Permata, Bekasi

10. RSIA Gizar, Villa Mutiara Cikarang

11. Harapan Bunda, Kramat Jati, Jakarta Timur

12. Elisabeth, Narogong, Bekasi

13. Hosana, Lippo Cikarang

14. Hosana, Bekasi, Jalan Pramuka BBM

Link:  KLIK DISINI  KLIK DISINI 

 

Soal Vaksin Palsu, Masyarakat Bisa Ajukan Gugatan terhadap Kementerian Kesehatan dan BPOM

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – ‎Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi ‎menilai penyelesaian kasus vaksin palsu tidak cukup hanya melakukan vaksinasi ulang.

Dikatakannya, pihak-pihak yang bersinggungan dengan vaksinpalsu itu juga patut diberikan efek jera.

“Masyarakat bisa ajukan class action. Gugatan itu ditujukan untuk Kementerian Kesehatan dan BPOM,” kata Tulus dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/7/2016).

Tulus menilai, fenomena vaksin palsu tak lepas dari buruknya kinerja Kementerian Kesehatan dan BPOM.

Pasalnya, vaksin palsu beredar karena luput dari pengawasan dua lembaga tersebut.

“Untuk‎ itu perlu adanya pengawasan ketat yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan BPOM. Itu harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus yang sama yang kedua kali,” ujarnya.

‎Tulus menilai, beredarnya vaksin palsu itu dikarenakan lemahnya pengawasan terhadap peredaran vaksin di rumah sakit.

Menurutnya, lembaga yang berwenang mengawasi vaksin palsu itu tidak terlihat.

“Kalau kita bicara tugas pokok dan fungsi itu adalah BPOM. Namun sejak 2004 peran BPOM lemah dimana tugas BPOM itu diambil alih oleh dinas kesehatan untuk lakukan pengawasan,” katanya. (tribunnews.com, Muhammad Zulfikar)

Editor: Sri Murni

Sumber: Tribunnews

Link:  KLIK DISINI 

 

Pemberian Vaksin Palsu Bisa Masuk Kategori Mal Praktik

Sabtu, 16 Juli 2016 10:18 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – ‎Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menyayangkan beredarnya vaksin palsu di masyarakat.

Menurutnya, yang dirugikan oleh beredarnya vaksin palsu jelas-jelas masyarakat terutama anak-anak.

“Adanya vaksin palsu itu sangat kita sesalkan. Pemberian vaksin palsu itu bisa masuk kategori mal praktik,” kata Tulus dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/7/2016),

‎Tulus menilai, beredarnya vaksin palsu itu dikarenakan lemahnya pengawasan terhadap peredaran vaksin di rumah sakit.

Menurutnya, lembaga yang berwenang mengawasi vaksin palsu itu tidak terlihat.

“Kalau kita bicara tugas pokok dan fungsi itu adalah BPOM. Namun sejak 2004 peran BPOM lemah dimana tugas BPOM itu diambil alih oleh dinas kesehatan untuk lakukan pengawasan,” ujarnya.

‎Masih kata Tulus, kita sebenarnya memiliki badan pengawas rumah sakit, namun badan itu tidak berfungsi hingga saat ini.

Menurutnya, petugas badan pengawas rumah sakit itu tidak diberi gaji dan tidakk diberikan uang insentif.

“Perlu ada penajaman‎ badan pengawas dalam hal ini BPOM,” katanya.

Penulis: Muhammad Zulfikar

Editor: Johnson Simanjuntak

Link:  KLIK DISINI 

 

YLKI: Ada Mafia Impor di Balik Pemalsuan Vaksin

Nur Azizah    •    16 Juli 2016 13:57 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menduga ada mafia impor di balik peredaran vaksin palsu. Hal itu dikarenakan hampir seluruh vaksin yang dipalsukan merupakan vaksin yang diproduksi luar negeri.

Mereka memanfaatkan ketersediaan vaksin impor di rumah sakit ketika permintaan konsumen tinggi. Mafia menjual  vaksin dengan harga miring.

“Ada mafia impor yang memepertahankan komponen vaksin dan obat impor sehingga kita ketergantungan,” kata Tulus di Jalan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/7/2016).

Menurut Tulus, pemintaan tinggi karena masyarakat memandang vaksin impor lebih baik daripada buatan PT Biofarma sebagai satu-satunya perusahaan penyalur vaksin di Indonesia. Hal itu diperparah ketika dokter menyarankan pasien membeli vaksin impor dengan alasan lebih ampuh.

Konsumen pada akhirnya bergantung pada vaksin impor. Ketergantungan ini lah yang dimanfaatkan oknum untuk memalsukan vaksin impor. Padahal, kualitas vaksin impor sama dengan buatan Biofarma.

“Kemudian vaksin-vaksin itu dipertahankan dan dipalsukan. Padahal, kita bisa melakukan kedaulatan terhadap komponen obat dan vaksin,” ungkapnya.

Tulus meminta pemerintah mengaudit seluruh rumah sakit, bukan hanya yang masuk dalam daftar pengguna vaksin palsu. Ia menyarankan izin rumah sakit dicabut bila terbukti mengetahui dan ikut berperan dalam penyebaran vaksin palsu.

“Harus diaudit dan harus diberikan sanksi setimpal kalu terbukti. Misalnya, menurunkan akreditasi hingga penutupan izin operasi,” ucap dia. (OJE)

Link:  KLIK DISINI 

 

Stok Kosong Bukan Alasan RS Terima Sembarang Vaksin

Oleh: Arie C. Meliala, 16 July, 2016 – 16:06

JAKARTA, (PR).- Stok vaksin di rumah sakit sedang kosong, bukan alasan pembenaran rumah sakit menerima tawaran vaksin dari pihak-pihak yang menawarkan. Apalagi distributor vaksin yang resmi tidak banyak bahkan importis vaksin yang mahal pun jumlahnya hanya sedikit. Sehingga tidak ada alasan rumah sakit tidak tahu dari mana vaksin diterima.

“Saya tekankan kan vaksin itu distributornya nggak banyak, sedikit. Apalagi yang mahal, cuma ada beberapa distributor besar di Indonesia yang ditunjuk, karena ini impor. Jadi kalau ada distributor lokal lalu dia menawarkan vaksin luar negeri, mestinya dokter curiga dong, RS curiga dong, itu vaksin asalnya dari mana. Harusnya mereka nanya dong, Itu yang poin saya,” kata mantan Direktur PT Kimia Farma Bidang Trading and Distribution Tatat Rahmita Utami ditemui usai Diskusi “Vaksin Palsu, Korban Asli” di Menteng, Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2016.

Tatat mengatakan RS seharusnya mengecek benar atau tidaknya vaksin yang diterima. Apalagi rumah sakit memiliki manajemen penggunaan obat (MPO) yang terdiri dari berbagai latar belakang keahlian. Sehingga tidak ada alasan RS menerima obat atau vaksin tanpa melakukan pengecekan sebagai bentuk kontrol internal.

“Kalau RS yang bagus kan ada ada MPO. Nah MPO ini kan ada farmasinya, ada apotekernya jadi mereka mengecek. Kira-kira ini obat siapa distributornya. Mereka selalu tahu distributor ini betul terdaftar atau nggak. Pasti bisa dicek. Hari gini masak tidak bisa,” kata Tatat.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga menyoroti MPO di rumah sakit. Bagi RS, menurut Tulus, obat sesuatu yang sangat krusial sehingga ibarat penerbangan, tidak bolah ada yang gagal. Artinya pengawasan obat di rumah sakit tidak jalan. Padahal peran mengecek obat ini sangat penting untuk mengetahui obat layak atau tidak.

“Kalau ada vaksin palsu yang kemudian masuk itu kan ada persoalan persoalan dalam manajemen pengelolaan obat itu. Artinya ada keterlibatan manajemen karena terbukti ada kontrak RS dengan rekanan tertentu yang ditandatangani direktur RS. Artinya ada kesengajaan RS itu memang menggunakan vaksin palsu,” kata Tulus.***

Link:  KLIK DISINI 

 

Masyarakat Diimbau Pakai Vaksin Gratis yang Disediakan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com – Masyarakat diimbau untuk memilih vaksin gratis yang telah disediakan pemerintah. Dengan menggunakan vaksin yang disediakan pemerintah, peluang untuk mendapatkan vaksin palsu bisa ditekan seminimal mungkin.

“Kalau vaksin ikutin pemerintah saja deh, itu asli, tak mungkin palsu. Dan enggak bayar,” kata pelaku usaha kesehatan Tata Rahmita Utami dalam diskusi yang digelar Smart FM di Jakarta, Sabtu (16/7/2016).

Tata menjelaskan, potensi vaksin yang disediakan pemerintah untuk dipalsukan sangat kecil. Sebab, vaksin tersebut dijual dengan harga murah bahkan gratis sehingga pemalsu pun tak akan mendapat keuntungan.

Adapun yang biasa dipalsukan selama ini adalah vaksin-vaksin mahal. Masyarakat yang kerap meragukan kualitas vaksin yang disediakan pemerintah akhirnya lebih memilih vaksin-vaksin mahal tersebut.

“Padahal masyarakat tak akan dirugikan kalau pakai vaksin yang disediakan pemerintah,” ucap Tata.

Selain itu, lanjut Tata, vaksin-vaksin mahal yang kerap dipalsukan ini bisa muncul karena vaksin murah yang disediakan pemerintah tak tersedia. Akibatnya, rumah sakit dan klink terpaksa menggunakan vaksi dari pihak swasta untuk mencukupi kebutuhan mereka.

Penulis : Ihsanuddin

Editor : Egidius Patnistik

Link:  KLIK DISINI 

 

BPOM tak Berwenang Awasi RS

Nur Azizah    •    16 Juli 2016 12:00 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dianggap tak bertaring mengawasi peredaran obat dan bahan makanan. BPOM semakin terpojok ketika polisi mengungkap kasus peredaran vaksin palsu.

Pelaku usaha kesehatan Tata Rahmita Utami mengatakan, lemahnya pengawasan BPOM tidak lepas dari kewenangan yang dimiliki. BPOM hanya bisa melakukan fungsi pengawasan pada level distribusi, apotek, dan klinik.

“Saat ini, BPOM tidak punya wewenang mengawasi rumah sakit. Yang punya wewenang itu Kementerian Kesehatan,” kata Tata dalam diskusi di Jalan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/7/2016).

Menurut Tata, BPOM sempat bertugas mengawasi rumah sakit. Namun, tugas itu diambil alih  dinas kesehatan karena BPOM dianggap belum bisa menjangkau rumah sakit.

“Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa BPOM tidak berfungsi? Ya karena target mereka bukan rumah sakit dan bidan,” tutur Tata.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta pemerintah memetakan tugas pokok dan fungsi BPOM, serta dinas kesehatan. Ia tak ingin ada pembiairan dalam pengawasan.

“Fungsi pengawasannya BPOM diambil alih oleh dinkes, tapi rumah sakit malah tidak diawasi. Terkesan dibiarkan,” ungkap Tulus.

Tulus menyebut pemerintah telah mengamputasi fungsi BPOM. Tulus meminta fungsi pengawasan BPOM dikembalikan.

“Lalu ada juga badan pengawasan rumah sakit tapi sampai sekarang tidak berfungsi. Sudah dua periode berjalan tapi tidak efektif karena enggak ada gajinya,” ujar Tulus. (OJE)

Link:  KLIK DISINI 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.