PERSPEKTIF JAKARTA: KAMPANYE BERSIH DI DKI – Edisi 5 November 2016

2018-02-12T05:35:43+00:00
Jakarta
Dimas Ramadhan
Dimas Ramadhan
November 1, 2017

Aksi 4 November 2016 lalu menyisakan sejumlah asumsi. Mulai dari pernyataan Presiden Joko Widodo hingga dugaan keterlibatan aktor politik dalam aksi 4 November tersebut. Aksi 4 November yang lekat kaitannya dengan kontestasi politik saat ini, membawa publik kembali kepada pertanyaan, seberapa niatkah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI dalam menjunjung kampanye bersih di DKI? 

Perspektif Jakarta edisi 5 November 2016 mengangkat diskusi dengan tema: Kampanye Bersih di DKI. Diskusi kali ini ingin mengangkat semangat para pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilgub DKI 2017 mendatang, dalam mengedepankan kampanye bersih yang memang mendidik pemilih DKI untuk memilih secara rasional, lewat sosialisasi program realistis yang bisa menjadi solusi atas program yang dirasa belum memuaskan. 

            Komisioner KPU DKI, Dahliah Umar, menjelaskan bahwa KPU DKI harus terus mengawal dan memastikan para pasangan calon saling menghargai di masa kampanye. Dahliah memastikan bahwa KPU DKI terus berupaya agar kampanye harus dilakukan dengan sadar secara bermartabat dan bijaksana. Prasasti kampanye bersih yang sebelumnya ditandatangani oleh para pasangan calon kandidat merupakan simbolisasi janji akan kampanye kepada negara, bukan hanya kepada warga Jakarta saja. Dahliah juga menyatakan bahwa kampanye yang diutamakan adalah kampanye yang dilakukan dengan tertib secara administrasi. 

            Sementara itu, juru bicara tim sukses Ahok-Djarot, Ansy Lema, juga menambahkan bahwa apabila berbicara mengenai pilkada yang bermartabat, ada 3 aktor yang terlibat, yaitu KPUD, Bawaslu, dan pasangan calon. “KPU DKI dan Bawaslu DKI harus menjadi wasit yang netral, memiliki integritas dan independen,” ujar Ansy Lema. 

            Para tim sukses dari masing-masing pasangan calon pun menanggapi aksi 4 November 2016. Tim sukses Agus-Sylvi, Imelda Sari, mengungkapkan bahwa 250 ribu massa yang ikut aksi 4 November, bukanlah massa yang sedikit. “Ada marinir turun dari helikopter, itu menurut saya terlalu berlebihan,” ucap Imelda. Imelda juga menambahkan bahwa pertemuan yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono dengan beberapa pejabat negara, sebagai bentuk dari kekawatiran Susilo Bambang Yudhoyono akan situasi seperti di tahun 1998 silam. “Apa yang dilakukan Ketua Umum kami, karena ada situasi politik yang dilihat beliau, sama seperti yang kita khawatirkan sama seperti di tahun 1998, karena demonstrasi yang beredar akan ada ratusan ribu orang dan demonstrasi itu harus dilihat akar masalahnya,” tuturnya. Menanggapi aksi 4 November, tim sukses Anies-Uno, Ferry Juliantono menegaskan bahwa tensi unjuk rasa meningkat karena massa menerima keputusan informasi dari wakil presiden. 

            Sebaliknya, Ansy Lema memiliki pandangan lain soal aksi 4 November 2016. Menurutnya, warga Jakarta adalah warga yang sudah paham dan cerdas karena dianggap sudah bisa membaca fakta dan peristiwa politik. “Apakah aksi 4 November merupakan aksi murni protes terhadap penistaan agama atau ada tendensi lain?” ucap Ansy. Dia juga menegaskan bahwa masyarakat perlu belajar dari Joko Widodo dan Prabowo, karena pertemuan tokoh-tokoh politik ini terkait dengan isu penting dan mereka berbicara tentang pentingnya bagaimana menjaga Indonesia. Ansy menghimbau bahwa Pilkada tidak boleh merobek Indonesia dan tidak boleh membuat masyarakat menjadi terpecah belah. “Kita boleh berbeda dengan pilihan politik tapi tetap mempertahankan keutuhan sebagai anak bangsa. Ansy juga kembali mengingatkan bahwa sebelumnya, Jokowi dan Prabowo sempat berkompetisi di Pilpres 2014 dengan tajam. Namun, dengan sikap Prabowo, Ansy menilai bahwa Prabowo dengan kenegarawanannya memberikan pesan kepada masyarakat Indonesia untuk mengakhiri kompetisi tersebut dan menjaga keutuhan. 

            Kembali ke persoalan Pilgub DKI 2017 mendatang, Dahliah Umar menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemilu memiliki banyak faktor. Ada banyak permasalahan yang kemudian dihadapi, ada perselisihan, sehingga penyelenggara ditengarai tidak netral. “Netralitas penyelenggara dapat dilihat dari bagaimana mengambil keputusan, bagaimana adil terhadap partisipan,” ujar Dahliah. 

            Sebagai penutup, Ansy mengungkapkan bahwa Pilgub DKI bukan sekedar kontestasi semata, melainkan juga harus menjadi kompetisi rekam jejak, artinya masing-masing calon harus dilihat apa saja prestasinya. Dahliah juga menambahkan bahwa KPU DKI bertekat untuk mewujudkan Pilkada secara jujur, bermartabat, dan profesional. “Kita punya sistem informasi seluruh tahapan, bahkan kami publikasikan dan bisa diakses siapapun. Partisipasi masyarakat menjadi berkualitas dengan adanya profesionalitas dan transparansi,” tutupnya.