Perubahan Atas APBN Perubahan

Perubahan Atas APBN Perubahan

JAKARTA. Belum genap sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sudah melakukan terobosan dalam kebijakan anggaran 2016. Pemerintah melakukan pengurangan belanja di Kementerian/Lembaga sebesar Rp 65 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

Pengurangan ini dilakukan sebagai langkah mengimbangi penerimaan dari sisi pajak yang diperkirakan shortfall hingga Rp 219 triliun. Untuk membahas perkembangan terbaru pemerintah dari sisi ekonomi ini, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network mengadakan diskusi Perspektif Indonesia bertemakan “Perubahan Atas APBN Perubahan” di Gado-Gado Boplo Menteng Jakarta, Sabtu (6/7). Dalam diskusi ini hadir Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Dr. Arif Budimanta, Ekonom Senior Faisal Basri, Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eka Sastra, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yugi Prayanto, dan Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Berly Martawardaya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Yugi Prayanto mengatakan yang diharapkan dari kalangan usaha adalah ekonomi yang lebih realistis namun bisa menolong pembangunan. Dalam hal ini pemerintah perlu memberikan prioritas mengenai mana yang penting dan tidak penting untuk dipotong anggarannya. Menurut Yugi, ekonomi dunia saat ini memang tidak mendukung.

“Kita ingin lihat ke depan jangan sampai pembangunan infrastruktur kita mandeg,” ujarnya. Maka dari itu, pos belanja yang dipotong belanjanya sejauh mungkin tidak berhubungan dengan pembangunan infrastruktur. Kalau pemerintah tidak membangun peluang untuk mendorong infrastruktur maka dampaknya akan merembet ke sektor yang lain.

Yugi bilang, kebijakan pemerintah juga harus memahami kondisi di lapangan. Jika pemerintah memasang target yang tinggi namun tidak realistis juga sulit tercapai. Ekonom Senior Faisal Basri menjelaskan, pos belanja yang paling mudah dipotong adalah belanja sosial karena tantangan di DPR tidak besar. Dalam hal perombakan anggaran, menurutnya, Presiden Jokowi mau mendengar Sri Mulyani mengenai perombakan anggaran karena penerimaan pajak tidak tercapai.

Menteri sebelumnya, aku Faisal, tidak mampu mengingatkan presiden perihal target penerimaan pajak yang terlalu tinggi. Di sisi lain, pemerintah juga perlu melihat beragam paket kebijakan yang telah dikeluarkan. Dua belas paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kemarin dilakukan untuk mendorong swasta namun ternyata PDB swasta turun dalam data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2016.

“Malah pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga,” terang Faisal. Anggota Banggar DPR Eka Sastra mengakui dalam Undang Undang APBN Perubahan yang disahkan kemarin, parlemen telah menyiapkan pasal yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan beberapa penyesuaian anggaran. Penyesuaian ini dilakukan apabila ada kemorosotan penerimaan sehingga perlu dilakukan pemangkasan belanja untuk menjaga defisit.

Menurut Faisal, langkah yang dilakukan pemerintah saat ini adalah langkah yang lebih realistis. “Yang kita butuh adalah kredibilitas APBN tersebut,” akunya. Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Arif Budimanta melihat yang paling penting dari penyesuaian anggaran belanja adalah self blocking sehingga kementerian dapat melakukan kebijakan tersebut dengan serius dan tidak mempengaruhi produktivitas kerja.

Anggaran yang disesuaikan pemerintah harus tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan dan kualitas pertumbuhan itu sendiri. Penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial tetap menjadi ujung prioritas kebijakan. Peneliti INDEF Berly Martawardaya menambahkan, ketika ekonomi melambat dan swasta melemah maka pemerintah harus hadir untuk mendorong ekonomi melalui pemberian stimulus.

Peran pemerintah dalam situasi ini harus kredibel. “Yang tidak efisien dan besar dampaknya ke ekonomi bisa dipotong (anggarannya),” imbuh Berly.

Tags:
No Comments

Leave a Reply