PHK dan Perekonomian Kita

PHK dan Perekonomian Kita

JAKARTA. Dampak langsung ekonomi yang lesu terhadap industri adalah pengurangan jumlah tenaga kerja. Penutupan sejumlah pabrik dan kantor perwakilan beberapa perusahaan ditengarai sebagai hasil pelemahan ekonomi.

Kabar terhangat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) datang dari PT Panasonic Lighting di Cikarang dan Pasuruan serta PT Toshiba Indonesia di Cikarang. Kedua perusahaan ternama tersebut melakukan penutupan pabrik sebagai langkah efisiensi. Untuk membahas kondisi terkini tersebut, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network menyelenggarakan diskusi Perspektif Indonesia dengan tema “PHK dan Perekonomian Kita” di Gado-Gado Boplo Jakarta, Sabtu (6/2).Dalam diskusi ini hadir Presiden PT Panasonic Gobel Indonesia Rachmat Gobel, Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) M. Syarkawi Rauf, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhammad Sarmuji, dan Direktur Penyelesaian Perselisihan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Sahat Sinurat.

Presiden PT Panasonic Gobel Indonesia Rachmat Gobel mengatakan ekonomi yang lesu tidak hanya terjadi di Indonesia, namun dialami oleh semua negara. Perbedaannya adalah pasar Indonesia yang besar dan menjadi satu kekuatan yang tidak dimiliki Asean.

Permasalahannya, kebutuhan elektronika dalam negeri 50%-nya diperoleh dari impor. Dari 50% impor tersebut, 80%-nya masuk secara ilegal yaitu barang kualitas 4 atau 5. Mantan Menteri Perdagangan ini bilang, industri tidak bisa bersaing dengan barang ilegal yang murah.

Hal ini memerlukan penerapan standar nasional dan situasi saat ini dapat menjadi momentum perbaikan. “Apakah kita sekedar ingin bangun pabrik atau industri secara nasional,” ujarnya. Dalam membangun industri, Rachmat menuturkan Indonesia tidak bisa lagi sekedar memberi iming-iming tenaga kerja yang murah.

Pemerintah harus membangun sumber daya manusia yang handal. Jadi apabila investor keluar dari Indonesia maka manusia-manusia Indonesia bisa mengambil alih perusahaan tersebut. Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf menjelaskan salah satu kontributor utama pertumbuhan Indonesia tumbuh 4,79% pada 2015 adalah sektor industri.

Industri tumbuh dan investasi meningkat. Sehingga, menurutnya, ekonomi Indonesia tidak perlu dikhawatirkan terlalu jauh. Yang dilakukan KPPU adalah memonitor industri di Indonesia terutama produsen-produsen besar.

Misalnya pada industri roda dua alias motor. Pada segmen ini, akunya, industri didominasi oleh dua perusahaan. “Kita setuju ada produk yang begitu dinamis, penetrasi ke pasar lokal tapi kita tidak ingin ngumpul-ngumpul lalu jadi kartel,” terangnya.

Anggota DPR Muhammad Sarmuji mengakui pemerintah tidak boleh menyepelekan kisruh PHK ini. Menurutnya, persoalan PHK mengacu pada dua hal. Pertama, persoalan di dalam dunia usaha itu sendiri. Brand-brand elektronik terkemuka seperti Panasonic dan Samsung berhadapan dengan produk impor yang lebih murah dan ilegal.

Situasi ini memicu kondisi saling menyesuaikan diri dan mencari titik keseimbangan. Kedua, persaingan perebutan investasi. Pada saat ekonomi dunia melemeh, usaha investasi ke negara berkembang menjadi sengit.

Berbagai negara menyediakan beragam fasilitas investasi seperti insentif pajak serta suplai gas. “Kalau mau serius, kita harus tangani iklim investasi kita,” akunya. Direktur Penyelesaian Perselisihan Kemenaker Sahat Sinurat menambahkan, jika berbicara tentang dunia usaha dan industri maka yang harus dilihat juga adalah peranan pekerja.

Sikap pemerintah dalam hal PHK adalah menolak adanya PHK. Untuk mencegah PHK pemerintah meminta pengusaha untuk segera berkomunikasi, dengan harapan bisa mendapat solusi terhadap persoalan perusahaan tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga bakal menjamin terlaksananya hak-hak pekerja secara baik.

“Harapan kita ke depan bagaimana tingkatkan komunikasi antara pekerja dan pengusaha karena kedua belah pihak saling membutuhkan,” imbuhnya.

Tags:
No Comments

Leave a Reply