Posisi Think Tanks di Tengah Pandemi Covid-19

Posisi Think Tanks di Tengah Pandemi Covid-19

Pasca merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia, kebijakan pemerintah dalam menanganinya penyebaran wabah sering menuai beragam respons. Peran Think Tanks selaku produsen pengetahuan menjadi semakin krusial dalam memberikan masukan kebijakan berbasis analisis risiko dan mitigasi. Persoalannya, apakah kebijakan yang ada telah tepat?

Terkait dengan hal ini, peneliti Populi Center bergabung dalam diskusi online yang diselenggarakan oleh  Knowledge Sector Initiative dan CSIS dengan tema “Posisi Think Tanks di Tengah Pandemi Covid-19” pada hari Selasa, 31 Maret 2020, pukul 10.30 – 12.00 WIB. Diskusi ini menghadirkan pembicara Philips J. Vermonte, (Direktur Eksekutif, CSIS), Edbert Gani Suryahudaya (Peneliti, CSIS), M. Habib Abiyan D (Peneliti, CSIS), dan dimoderatori oleh Vivi Zabkie (Katadata Insight Center).

Kesempatan pertama diberikan kepada Phillips Vermonte, beliau menegaskan bahwa ini merupakan kali pertama terdapat pandemik yang melanda dunia, setelah tahun 1916. Belajar dari pengalaman yang lalu, pendekatan ilmiah akan lebih dibutuhkan saat ini. Oleh karenanya, negara dengan teknologi dan perkembangan ilmiah maju, akan lebih mudah menangani persoalan covid-19. Pada situasi seperti ini, negara butuh terbuka terhadap masukan banyak pihak, termasuk lembaga-lembaga kajian multiperspektif, seperti CSIS salah satunya.

Pada dasarnya negara sudah memiliki lembaga kajian strategis yang terletak di masing-masing kementerian. Meski demikian, sejauh ini lembaga-lembaga kajian strategis tersebut belum mengambil peran sentral dalam penanganan wabah virus Corona. Idealnya lembaga kajian strategis di kementerian memberikan masukan-masukan kebijakan berbasiskan pada data (evidence based policy), agar kebijakan dapat tepat sasaran. Selain itu, perlu saat ini untuk menyadarkan masyarakat bahwa penanganan wabah ini menjadi porsi dari ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, seharusnya poin ini yang ditekankan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Pada kesempatan kedua, M. Habib Abiyan D mengatakan bahwa pada dasarnya Indonesia telah memiliki 4 Undang-undang untuk mengatasi wabah Corona. Di antara keempat UU tersebut, salah satu UU yang krusial adalah UU Karantina Kesehatan, terdapat empat cara karantina yang dapat dilakukan, yakni karantina individu, karantina rumah sakit, karantina wilayah (Kota, Kabupaten, Provinsi), dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal yang harus segera diperhatikan pemerintah adalah persoalan logistik barang serta akses internet.

Distribusi menjadi penting, agar tidak terjadi kekacauan seperti yang terjadi di India. Pengaturan lain yang patut diperhatikan adalah harga-harga tiket transportasi jarak jauh, seperti tiket pesawat yang saat ini cenderung memberikan harga lebih murah. Harga tiket yang murah justru menjadi stimulus bagi orang untuk bepergian. Patut diperhatikan, persepsi kebanyakan masyarakat, menilai bahwa periode Work From Home (WFH) adalah liburan.

Di kesempatan berikutnya, Edbert Gani Suryahudaya memberikan penjelasan terkait pentingnya peran NGO dan institusi lain untuk meningkatkan analisa terhadap penyebaran Covid-19, serta peran serta masyarakat dalam menangani penyebaran Covid-19. Informasi yang diberikan oleh masyarakat harus valid dan berasal dari satu pintu, agar semua dapat mengakses dan menganalisa. Selain gugus tugas dari pemerintah yang bekerja, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengontrol diri dan lingkungannya. Penggunaan perangkat seperti RT menjadi penting, agar penyebaran wabah tidak semakin banyak.

Edbert Gani Suryahudaya memberikan kritikannya, bahwa pendekatan yang digunakan oleh pemerintah saat ini adalah pendekatan keamanan, sedangkan yang dibutuhkan adalah pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif akan  memberikan banyak opsi solusi terhadap persoalan penyebaran Covid-19. Untuk itu dibutuhkan update data setiap saat, termasuk transparansi akan data. Hal lain yang patut diperhatikan adalah munculnya conflict entrepreneurship, yakni orang-orang yang memanfaatkan kesempatan di tengah situasi sulit seperti saat ini.

Untuk menutup diskusi, Phillips Vermonte menyampaikan beberapa hal. Pertama, hal yang paling krusial saat ini adalah membangun kepercayaan terhadap pemerintah. Termasuk memberikan ruang pada ilmu pengetahuan untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Salah satu caranya adalah dengan percaya pada ilmuwan-ilmuwan kita. Kedua, perlu untuk diatur kembali narasi bahwa masyarakat sulit diatur, dengan mengeluarkan narasi tersebut, maka secara tidak langsung pemerintah seperti tidak percaya pada masyarakatnya, akan lebih berbahaya lagi apabila masyarakat juga tidak percaya pada pemerintahnya. Ketiga, perlu penguatan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Penyebaran wabah Corona ini, pada dasarnya di luar dari portofolio BNPB, namun dikarenakan dibutuhkan satu institusi yang dapat menangani situasi seperti ini, maka BNPB harus berperan.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.