Profil Investasi Dalam Dua Tahun

Profil Investasi Dalam Dua Tahun

JAKARTA. Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah berjalan dua tahun. Pertumbuhan yang ditopang dari sisi investasi perlu digenjot untuk menaikkan ekonomi.

Untuk membahas evaluasi ekonomi dari sudut pandang investasi, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network mengadakan diskusi Perspektif Indonesia dengan tema “Profil Investasi Dalam Dua Tahun” di Gado-Gado Boplo Menteng, Sabtu (22/10). Dalam diskusi ini hadir Anggota Komisi XI DPR Misbakhun, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta, Pengamat Hukum Ifdhal Kasim, dan Pemred Bisnis Indonesia Arief Budisusilo.

Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengatakan sumber investasi datang dari dua tempat yaitu investasi dari dalam dan luar negeri. Kemudian dari sisi penggunaannya, ada investasi langsung dan portofolio. Dengan keadaan Indonesia yang penduduknya berjumlah 250 juta di mana tingkat pendidikan yang mendominasi adalah SD hingga SMP.

Melihat profil seperti ini, menurut Arif, investasi yang perlu diarahkan untuk masuk ke Indonesia baik itu dari dalam ataupun luar negeri adalah investasi langsung. “Untuk dorong pertumbuhan, investasi itu minimal pertumbuhannya harus 10%,” ujarnya.

Dalam catatannya, Indonesia pernah mengalami pertumbuhan di atas 10% sebelum 2013. Menjelang awal 2013 investasi menurun menjadi single digit. Maka dari itu, transformasi struktural yang sedang berlangsung saat ini harus terus berlangsung dan perlu dimanfaatkan dengan baik. Caranya adalah mengarahkan investasi ke arah investasi manufaktur yang bisa menyerap lapangan pekerjaan serta menciptakan inovasi dan kreativitas.

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menjelaskan untuk mendorong investasi harus ada pemisahan mana yang merupakan wilayah pemerintah dan mana wilayah hukum yang berada di luar pemerintah. Satgas anti pungli yang dibentuk pemerintah adalah salah satu respon untuk mendorong investasi.

Ujung dari investasi adalah kesejahteraan rakyat sehingga manfaat dari investasi harus dioptimalkan. “Dengan adanya investasi lapangan pekerjaan akan tercipta dan negara dapat manfaat dari pajak,” terang Politikus Golkar ini.

Dalam membangun investasi, iklimnya harus dibentuk dan bukan merupakan usaha yang mudah. Permasalahan struktural baik dari birokrasi atau kondisi yang tercipta di lapangan perlu dibenahi. Pemred Bisnis Indonesia Arief Budisusilo menerangkan ekonomi Indonesia sudah mulai membaik saat ini namun belumlah cukup.

Untuk tumbuh Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan APBN karena ruang fiskal yang terbatas. Maka dari itu investasi yang harus digerakkan. Saat ini ada sekitar 3.000 perda yang katanya sudah dicabut namun surat keputusannya belum sampai di daerah.

Persepsi yang muncul di level nasional berbeda dengan daerah. Bagaimana memperbaiki birokrasi perijinan harus diletakkan dalam perspektif jangka menengah panjang. “Bagaimana gerakkan semua elemen bangsa punya perspektif yang sama,” akunya.

Pengamat Hukum Ifdhal Kasim menambahkan, dari sisi hukum Indonesia belum memberikan kepastian yang jelas. Hukum di Indonesia masih semrawut mulai dari legislasi hingga regulasi. Pemerintah harus ciptakan hukum yang tidak saling bertabrakan satu dengan lainnya.

Dari sisi penegakan hukum, sistem peradilan di Indonesia harus cukup kuat dan bisa diandalkan. Selanjutnya, aspek budaya hukum Indonesia yang masih rendah tingkat ketaatannya. “Ketiga aspek ini yang ditunggu pelaku bisnis dalam lakukan investasi,” imbuh Ifdhal.

Tags:
No Comments

Leave a Reply