Perspektif Indonesia: “Reklamasi & Investasi”

2018-02-09T07:36:58+00:00
Lintas Berita
Aish Sholihah
Aish Sholihah
January 15, 2018

Pakar Hukum Agraria UGM: Reklamasi Sebuah Kebutuhan

Audrey Santoso – detikNews

Pakar Hukum Agraria UGM: Reklamasi Sebuah Kebutuhan

Ahli agraria, Nur Hasan Ismail (Audrey/detikcom)

Jakarta – Pakar Hukum Agraria UGM Profesor Nur Hasan Ismail mengatakan reklamasi adalah sebuah kebutuhan yang sudah diinisiasi pemerintah sejak 1990-an. Inisiasi pemerintah tertuang dalam Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang akhirnya dieksekusi Pemprov DKI Jakarta pada 2017 lewat pergub.

“Persoalan reklamasi ini kan bukan persoalan baru, tapi sejak tahun ’90-an sudah diinisiasi untuk dilakukan reklamasi. Kalau melihat kebijakan-kebijakan di tahun ’90-an itu program pemerintah yang kemudian dilimpahkan kepada Pemerintah DKI Jakarta, kalau memang akan ada reklamasi di perairan pantura (pantai utara) Jakarta,” jelas Nur Hasan dalam diskusi ‘Reklamasi dan Investasi’ yang diadakan Populi Center dan Smart FM Network, di Restoran Gado-gado Boplo, Jl Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Nur Hasan menjelaskan dua hal yang menggambarkan perjalanan reklamasi Teluk Jakarta hingga akhirnya direalisasi di zaman kepemimpinan gubernur terdahulu, Basuki Tjahaja Purnama.

“Sebagai gambaran utuh supaya masyarakat memahami bahwa sejak tahun ’90-an itu dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, kebijakan untuk reklamasi itu sudah dikeluarkan Keppres 52/1995, diikuti dengan perda, perda, perda sampai akhirnya Pergub Tahun 2017,” terang Nur Hasan.

“Kedua, pemerintah kan tak punya uang untuk kerjakan reklamasi dan karena itu bekerja sama dengan badan-badan usaha, terutama swasta. Itu reklamasi merupakan suatu kebutuhan,” sambung Nur Hasan.

Sebelumnya, Gubernur Anies menyatakan penerbitan HGB Pulau D tak sesuai aturan karena HGB diterbitkan sebelum adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Ini mengindikasikan tata urutan yang tak benar. Dalam hal reklamasi, BPN telah menerbitkan HPL dan HBG atas pulau-pulau reklamasi.
(aud/dnu)

Klik disini

DKI Siap Ganti Rugi Pengembang Pulau, Yusril: Ujungnya Uang Rakyat

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap menanggung segala konsekuensi pembatalan pemberian HGB pulau reklamasi kepada para pengembang. Konsekuensi itu antara lain bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang telah dibayar oleh PT Kapuk Naga Indah sebesar lebih dari Rp 400 miliar.

Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara Profesor Yusril Ihza Mahendra menanyakan dari mana Pemprov DKI memperoleh uang sebanyak itu.

“Uang dari mana? Kan harus dibicarakan berapa puluh triliun buat reklamasi kalau harus dibatalkan,” kata Yusril lewat sambungan telepon dalam diskusi ‘Reklamasi dan Investasi’ yang diadakan Populi Center dan Smart FM Network, di Restoran Gado-gado Boplo, Jl Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Yusril kembali bertanya, jika akhirnya ganti rugi diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, apakah Anies dan wakilnya, Sandiaga Uno, berani atau tidak mempertanggungjawabkan hal itu kepada rakyat atau tidak.

“Pakai uang APBD ujung-ujungnya pakai uang rakyat. Apa berani Gubernur dan Wagub mempertanggungjawabkan itu kepada rakyat?” imbuh dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya meminta Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi. Pulau tersebut adalah Pulau C, D, dan G. Permintaan Anies tersebut diketahui melalui surat nomor 2373/-1.794.2, yang diteken pada 29 Desember 2017.

Pemprov DKI Jakarta juga siap menanggung konsekuensi pembatalan sertifikat HGB Pulau D milik PT Kapuk Naga Indah yang sudah diterbitkan oleh BPN Jakarta Utara pada 24 Agustus 2017. Konsekuensi yang dimaksud adalah pengembalian BPHTB yang telah dibayar oleh PT Kapuk Naga Indah.

“Pokoknya semua konsekuensinya kalau sudah dibatalkan prosesnya akan kita lakukan, semua konsekuensinya,” kata Anies saat ditanya kesiapan Pemprov DKI mengembalikan BPHTB PT Kapuk Naga Indah di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Selasa (9/1).

Sebelum HGB tersebut diterbitkan, PT Kapuk Naga Indah sudah membayar BPHTB ke Pemprov DKI yang nilainya lebih dari Rp 400 miliar. Ketentuannya, sertifikat HGB dapat diterbitkan apabila BPHTB telah dilunasi.
(aud/dnu)

Klik disini

Permintaan Anies cabut HGB proyek reklamasi ancam porak-porandakan iklim investasi

Sabtu, 13 Januari 2018 13:00 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi yang sebenarnya sudah dalam pembahasan Pemprov DKI bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anies beralasan banyak poin dalam Raperda tentang zonasi dan tata ruang itu yang perlu dievaluasi.

Menanggapi hal tersebut Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Nurhasan Ismail, mengatakan langkah yang diambil mantan menteri pendidikan itu berpeluang merenggangkan hubungan pemerintah dan pihak swasta dan tentu mengganggu investasi.

Dia mengandaikan jika persoalan ini kemudian dibawa ke pengadilan tata usaha negara tentu akan berdampak buruk pada hubungan pemerintah dan swasta. “Yang pertama kalau ke PTUN, prinsip pengadilan itu kan, satu memperoleh yang lain tidak. Ketika prinsip ini jalan ada timbul rasa tidak enak (di pihak swasta maupun pemerintah),” ungkapnya dalam diskusi, di Menteng, Jakarta, Sabtu (13/1).

Jika kalah, pelaku usaha yang sudah menghabiskan dana proyek di sana tentu akan tidak puas dan bisa menuntut ganti rugi. “Ujung-ujungnya andaikata pelaku usaha kalah dan harus dibatalkan, kan masih ada hak untuk menuntut kerugian, untuk menuntut kompensasi biaya yang sudah dikeluarkan,” kata dia.

“Kalau swasta yang dimenangkan. Pasti yang tidak enak pada Pemda. Pasti ada malas beri izin. Kalau tidak beri izin pasti bisa stagnan,” sambung Nurhasan.

Oleh karena itu, dia berharap sebaiknya persoalan reklamasi dibicarakan secara bersama-sama antara pemerintah dan swasta. Sehingga iklim usaha yang sedang tumbuh tidak terganggu.

“Itu (reklamasi) kan bukan program swasta. Itu program pemerintah yang dilimpahkan ke pemerintah daerah. Artinya kepentingan pokok pemerintah. Swasta hanya diajak. Untuk itu swasta sudah keluarkan uang pasti ada kerugian,” ujarnya.

“Kalau bisa (persoalan reklamasi) dimusyawarahkan ya dimusyawarahkan saja,” tandasnya.

[bim]

Klik disini

Pakar Menilai Tidak Ada Keanehan Terbitnya Sertifikat HGB Reklamasi Teluk Jakarta

Sabtu, 13 Januari 2018 12:48 WIB

Theresia Felisiani/Tribunnews.com

Pakar Menilai Tidak Ada Keanehan Terbitnya Sertifikat HGB Reklamasi Teluk Jakarta

Prof Nur Hasan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau C, D, dan G hasil reklamasi di Teluk Jakarta.

Banyak pihak menyoroti terlalu cepatnya BPN mengeluarkan sertifikat. Menyikapi ini, BPN tetap menilai penerbitan HGB atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan‎.

BPN juga menyatakan penerbitan HGB pada tiga pulau itu tidak bisa dibatalkan. Sehingga BPN menyarankan Pemprov DKI menempuh jalur peradilan melalui Pengadilan Tata usaha ‎Negara (PTUN) jika ingin membatalkan sertifikat HGB.

Belakangan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta agar BPN menunda dan membatalkan seluruh HGB yang diberikan kepada pihak ketiga atas seluruh pulau hasil reklamasi.

Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada, Prof Nur Hasan ‎menilai cepatnya penerbitan sertifikat HGB tidak ada keanehan dan sudah sesuai dengan ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku.

“Aneh atau tidak itu tergantung dipenuhi atau tidak syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan.
Soal sertifikat tanah reklamasi jangan disamakan dengan tanah di daratan. Orang mungkin melihat ini aneh karena orang membandingkan dengan sertifikat tanah di darat yang kanan kiri ada pemilik tanah. Ini mungkin yang tidak dipahami publik,” terang Nur Hasan dalam diskusi bertopik : Reklamasi dan Investasi, Sabtu (13/1/2018) di Menteng, Jakarta Pusat.

Nur Hasan menjelaskan beberapa point yang membuat sertifikat HGB untuk reklamasi Teluk Jakarta cepat keluar, padahal dalam prakteknya untuk tanah di daratan itu memerlukan proses yang lama.

‎”Kalau di daratan kenapa terbit sertifikat lama karena perlu membuat surat ukur. Nah di Pulau hasil reklamasi, pemohon HGB tidak perlu ukur karena ada surat ukur saat minta Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemda DKI. Kedua pemeriksaan lapangan oleh panitia, ini tidak perlu juga karena tanah yang dimohonkan kan sama,” paparnya.

Ketiga‎ soal penetapan batas, jika di daratan tanah yang mau disertifikat perlu persetujuan dari pemilik tanah yang saling berbatasan. Berbeda dengan reklamasi karena itu adalah pulau sehingga tidak terkendala dengan penetapan batas.

“Penetapan batas untuk reklamasi tidak perlu, kan di kiri kanannya tidak ada pemilik tanah. Keempat soal pengumuman data fisik yuridis, ini butuh waktu 1-2 bulan. Di reklamasi ini tidak diperlukan karena pengumuman itu kan kaitan masyarakat yang mungkin dirugikan. Reklamasi kan tidak mungkin ada warga yang mengklaim,” katanya.

Penulis: Theresia Felisiani

Editor: Johnson Simanjuntak

Klik disini

Yusril Sebut Proyek Reklamasi Tidak Bisa Sembarangan Dihentikan

Fahreza Rizky, Jurnalis · Sabtu 13 Januari 2018, 12:30 WIB

JAKARTA – Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan masyarakat kurang mendapat informasi mengenai polemik reklamasi di Teluk Jakarta. Menurutnya proyek reklamasi tidak bisa sembarangan dihentikan.

“Sebenarnya yang punya hajat melaksanakan reklamasi ini pemerintah. Jadi pemerintah pusat, Pemda DKI (era Ahok-Djarot), dan mereka undang swasta untuk melaksanakan reklamasi itu,” kata Yusril melalui sambungan telepon di acara Populi Center dan Smart FM dengan tema: Reklamasi dan Investasi, di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Yusril mengatakan, reklamasi pulau di Teluk Jakarta bukanlah suatu kebijakan, melainkan sebuah perjanjian antara pemerintah dengan pengembang. Karena itu, Yusril mengingatkan bahwa mega proyek ini tidak bisa sembarangan dihentikan. Pasalnya, ada konsekuensi hukum yang cukup besar bila itu dibatalkan atau dihentikan.

“Perjanjiannya itu pihak swasta melaksanakan pembangunan sesuai dengan design yang disodorkan pemerintah, dibiayai pihak swasta, dan dengan kesepakatan apabila reklamasi sudah selesai maka akan dikeluarkan HPL atas nama Pemda DKI dan HGB atas nama pengembang yang mengerjakan reklamasi itu,” jelas Yusril.

Dia mencontohkan perbedaan kebijakan dan perjanjian. Contoh kebijakan ialah larangan melintas sepeda motor di Jalan MH Thamrin yang di buat pada era Ahok-Djarot, lalu dibatalkan oleh Anies-Sandi. Sementara itu, kata Yusril, perjanjian tidak bisa dibatalkan sepihak, contohnya ialah reklamasi.

“Tapi kalau perjanjian itu tidak bisa dibatalkan sepihak, karena bagaikan undang-undang, mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu. Apalagi reklamasi sudah selesai dikerjakan, itu tidak bisa dibatalkan,” terangnya.

“Kalau dibatalkan, berapa trilyun Pemprov DKI harus mengganti rugi? Kalau ganti rugi, ya mau tidak mau bayarnya pakai APBD. APBD itu dari rakyat, nanti yang jadi beban rakyat juga. Jadi harus pikir-pikir karena implikasinya besar sekali,” sambung Yusril.

Sebagaimana diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku siap menerima konsekuensi terkait permintaan penundaan dan pembatalan sertifikat HGB pulau reklamasi. Salah satunya ialah mengembalikan uang yang telah diberikan oleh pengembang terhadap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai Rp483 miliar.

(fid)

Klik disini

Soal Reklamasi, Pakar Agraria Dorong Pemprov DKI ke PTUN

Pakar Hukum Agraria dari Universitas Gadjah Mada, Nur Hasan. FOTO: RILIS.ID/Ainur Ghurri

RILIS.ID, Jakarta— Pakar Hukum Agraria dari Universitas Gadjah Mada, Nur Hasan, mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk membawa persoalan proyek reklamasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurutnya, PTUN bisa mencabut proyek reklamasi itu dengan pihak pembuat Hak Guna Bangunan (HKB) .

“Pertama yakni dengan meminta pejabat terkait untuk membatalkan keputusan tersebut. Tapi jangan cuma minta. Harus ada bukti inilah cacatnya,” katanya dalam diskusi bertajuk ‘Reklamasi & Investasi’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Ia menambahkan, bila permintaan tersebut tidak diindahkan, maka Pemprov DKI bisa meminta kepada atasan pejabat dalam hal ini Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kalau tidak bisa juga ya satu-satunya jalan yakni melalui PTUN,” tuturnya.

Diketahui, sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk pencabutan dan membatalkan penerbitan HGB di pulau reklamasi C, D, G.

Namun, tak hanya menolak, Sofyan Djalil bahkan menantang Pemprov DKI untuk menggugat mereka ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Terkait itu, Anies mengaku pihaknya tengah mempelajari proses tersebut.

Penulis Ainul Ghurri
Editor Sukma Alam

Klik disini

Yusril: Anies-Sandi Harus Hati-hati Cabut HGB Pulau Reklamasi

SABTU, 13 JANUARI 2018 , 11:38:00 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

RMOL. Proyek reklamasi Pantai Jakarta sesungguhnya bukan pekerjaan para pengembang swasta melainkan milik pemerintah.

“Yang punya hajat ini (proyek reklamasi) bukan swasta, tapi pemerintah,” kata pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, dalam diskusi bertajuk “Reklamasi & Investasi” melalui sambungan telepon, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1).

Dijelaskannya bahwa proyek triliunan rupiah itu merupakan buah dari perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta atau pengembang, bukan merupakan kebijakan.

Karenanya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan dan Sandiaga Uno harus berlaku hati-hati dalam pencabutan dan membatalkan penerbitan hak guna bangunan (HGB) di reklamasi pulau C, D, dan G.

“Ini bukan kebijakan, tetap perjanjian dengan pihak lain,” tegasnya.

Dengan demikian, Yusril mendukung pernyataan Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, yang menolak mencabut sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) reklamasi Pulau C, D, dan G.

Perkara ini bermula dari Desember 2017, saat Gubernur Anies mengirim surat ke Menteri Sofyan Djalil yang isinya meminta BPN menunda dan membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi. Gubernur juga meminta BPN mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Alasan Anies adalah karena ada prosedur yang salah oleh pemerintahan sebelumnya dalam proses perizinan reklamasi. [ald]

Klik disini

Pakar: PTUN Jalan Terakhir Pemprov Batalkan HGB Pulau Reklamasi

Whisnu Mardiansyah    •    Sabtu, 13 Jan 2018 11:44 WIB

Pakar: PTUN Jalan Terakhir Pemprov Batalkan HGB Pulau Reklamasi

Pakar Hukum Agraria Universitas Gajah Mada Nur Hasan–Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta dapat menempuh tiga langkah, untuk membatalkan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau C, D dan G. Langkah pertama yaitu, dengan meminta langsung ke pejabat yang menerbitkan HGB. Dalam hal ini, Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara Kasten Situmorang.
“Tapi jangan cuma minta. Harus ada bukti inilah cacatnya,” kata Pakar Hukum Agraria Universitas Gajah Mada Nur Hasan dalam diskusi ‘Reklamasi & Investasi’ di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Januari 2018.

Jika Kepala BPN Jakarta Utara tak sanggup memenuhinya, Pemprov DKI bisa mengajukan pembatalan ke penjabat atau atasan dari jabatan struktural BPN. Dalam hal ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertahanan Nasional (BPN).
Namun, cara ini hampir dipastikan tak bisa ditempuh. Setelah Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menolak permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan HGB pulau reklamasi.
“Kalau tidak bisa juga ya satu-satunya jalan yakni melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” kata Nur.
Di kesempatan terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil siap meladeni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jika ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Kalau mereka mengajukan gugatan ke PTUN, kami akan pertahankan. Kami akan pertahankan prinsip. Keputusan yang sudah diterbitkan secara benar tidak boleh dibatalkan karena akan menciptakan ketidakpastian,” ujar Sofyan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, kemarin.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat permohonan bernomor 2373/-1.794.2 ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membatalkan seluruh HGB yang diberikan kepada pihak ketiga atas seluruh pulau reklamasi.
Alasannya, Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji kebijakan serta pelaksanaan reklamasi. Kajian itu, kata Anies, perlu dilakukan karena banyaknya masukan dari masyarakat dan para ahli terkait reklamasi.

Permohonan pembatalan HGB ini juga merupakan kelanjutan sikap Pemprov DKI Jakarta yang sebelumnya menghentikan pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura).

(YDH)

Klik disini

Pakar Sarankan Pemprov DKI Bawa Persoalan Reklamasi ke PTUN

Nur Hasan saat diwawancarai wartawan, Sabtu (13/1/2018).

JAKARTA (Realita) – Pakar Hukum Agraria dari Universitas Gadjah Mada, Nur Hasan mendorong Pemprov DKI Jakarta membawa persoalan pembatalan proyek reklamasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bahkan ada tiga cara guna membatalkan sebuah keputusan tata usaha negara. Pertama yakni dengan meminta pejabat terkait untuk membatalkan keputusan tersebut.
“Tapi jangan cuma minta. Harus ada bukti inilah cacatnya,” ujar Hasan, dalam diskusi bertajuk ‘Reklamasi & Investasi’ di  Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).
Kalau permintaan tersebut tidak diindahkan, lanjutnya, maka mereka bisa meminta kepada atasan pejabat
Kalau tidak ya atasannya, dalam hal ini Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Kalau tidak bisa juga ya satu-satunya jalan yakni melalui PTUN,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk pencabutan dan membatalkan penerbitan HGB di pulau reklamasi C, D, G.
Namun, tak hanya menolak, Sofyan Djalil bahkan menantang Pemprov DKI untuk menggugat mereka ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Terkait itu, Anies mengaku pihaknya tengah mempelajari. Ly

Klik disini