Reshuffle: Kali Ini Jadi?

Reshuffle: Kali Ini Jadi?

JAKARTA. Perombakan kabinet menjadi topik yang terlalu penting untuk tidak digubris. Belum adanya pergantian kepemimpinan para pembantu presiden meski sinyal sudah jelas terlihat membuat persoalan ini tidak jemu-jemu dibahas hingga rotasi kabinet terjadi.

Untuk membahas ini, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network mengadakan diskusi Perspektif Indonesia bertemakan “Reshuffle: Kali Ini Jadi?” di Gado-Gado Boplo Menteng Jakarta. Dalam diskusi ini hadir Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Dr. Syamsuddin Haris, Ketua Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Golkar Andi Harianto Sinulingga, Wasekjen DPP Partai Demokrat Dr. Didi Irawadi Syamsuddin, dan Ketua Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti.

Ketua DPP Partai Golkar Andi Harianto Sinulingga mengatakan apabila ada kabar yang mengatakan reshuffle tertunda karena masuknya Golkar sebagai partai koalisi pemerintah adalah isu publik semata. Menurutnya, dukungan Golkar adalah dukungan tanpa syarat. Komunikasi internal dari Partai Golkar menyerahkan persoalan reshuffle kepada Presiden Jokowi.

Mengenai reshuffle sendiri, Andi menerangkan Jokowi perlu banyak dibantu oleh orang yang mempunyai perhatian atau visi misi yang sama dengan dirinya. “Banyak menteri yang atraksi. Tidak ada kegiatan yang dilakukan kecuali mencari perhatian publik,” ujarnya. Misalnya, konflik antara Rizal Ramli dengan Sudirman Said mengenai Blok Masela.

Perombakan kabinet sendiri harus dilakukan dengan cermat. Peneliti LIPI Syamsuddin Haris menjelaskan Jokowi sudah memberikan sinyal adanya reshuffle di beberapa tempat dan beberapa kali. Yang dirinya khawatirkan adalah Jokowi terjebak dengan apa yang disebut sebagai sindrom SBY di mana pengambilan keputusan ditunda terus menerus dan bolak balik.

Sejak awal Jokowi mendeklarasikan koalisi yang dibentuknya adalah koalisi tanpa syarat. Tidak ada kesepakatan politik tertulis yang mengikat Jokowi untuk terlalu banyak menimbang, meskipun banyak kekuatan yang mengekang Jokowi untuk tidak secepatnya mengambil keputusan. Di antaranya adalah PDI-P dengan Megawati sebagai simbol, Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, partai lama pendukung Jokowi, dan publik atau masyarakat.

“(Jokowi) terlalu bertolak pada hitungan politik. Tidak ada halangan bagi Jokowi untuk menunda perombakan kabinet jilid kedua,” terangnya. Ketua LIMA Indonesia Ray Rangkuti melihat ada tiga faktor mengapa reshuffle menjadi penting. Pertama, urgensitas. Pencapaian pemerintah di luar infrastruktur berjalan tidak terlalu cepat dan belum mampu menerjemahkan keinginan presiden.

Kedua, strategi. Tantangan Indonesia ke depan adalah ekonomi menurun dan bisa dijawab dengan menteri yang mempunyai visi ke depan. Ketiga, faktor politik. Faktor politik dilakukan untuk mencapai dua hal yaitu akomodasi antara dua partai baru yang mendukung pemerintah. “Juga bagian dari konsolidasi presiden terhadap internal,” tandas Ray.

Wasekjen DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menambahkan kondisi yang terjadi belakangan ini jarang menguntungkan dari sisi ekonomi. Presiden dalam hal ini jangan sampai pusing sendiri. Menurut Didi, yang perlu diperhatikan dalam perombakan kabinet adalah bidang ekonomi. “Beberapa program ke depan harus tepat sekali,” imbuhnya.

Tags:
No Comments

Leave a Reply