RILIS SURVEI JAKARTA: JAKARTA UNTUK SIAPA?

RILIS SURVEI JAKARTA: JAKARTA UNTUK SIAPA?

Populi Center melakukan rilis survei DKI Jakarta pada Senin (14/10/2019). Survei ini merupakan kelanjutan survei DKI Jakarta yang dilakukan pada tahun 2018. Berbeda dengan survey pada tahun lalu, survey kali ini menggunakan model experimental, untuk dapat menangkap secara lebih mendalam opini atau rasionalitas masyarakat Jakarta. Dalam survei model experimental, kuesioner dibagi menjadi dua yakni kuesioner eksperimen dan kuesioner kontrol.

Kuesioner eksperimen berisikan pertanyaan yang membandingkan narasi program antara Basuki Tjahaja Purnama (BTP) dan Anies Baswedan (Anies) dengan menyebutkan nama keduanya dalam kues, sedangkan kuesioner kontrol berisikan pertanyaan yang membandingkan narasi program tanpa mencantumkan nama BTP dan Anies. Penggunaan model eksperimen ini dilakukan mengingat terdapat beberapa hal yang tidak tertangkap pada survei tahun lalu yang kemudian muncul dalam survey Jakarta tahun ini.

Pada survey tahun pertama, data survey menunjukkan bahwa kebijakan Anies Baswedan dalam satu tahun kepemimpinannya terkesan asal beda dengan kebijakan pendahulunya (BTP). Pada survey tahun kedua ini, data dengan model experimental menunjukkan bahwa rasionalitas masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan BTP lebih baik dari kebijakan Anies.

Peneliti Populi Center, Jefri Adriansyah, memaparkan beberapa temuan menarik dari survei. Pertama, terkait dengan bantuan dana pendidikan, hasil dalam kuesioner eksperimen (disebutkan nama) menunjukkan bahwa program KJP Plus (Anies) dianggap lebih tepat dengan 55 persen dibandingkan KJP (BTP) dengan 34 persen. Hasil berkebalikan muncul, dalam kuesioner kontrol (tanpa sebut nama), masyarakat menilai kebijakan BTP lebih tepat dengan 46 persen dibandingkan kebijakan Anies dengan 45 persen.

Kedua, terkait dengan kebijakan penanggulangaan banjir, hasil dalam kuesioner eksperimen menunjukkan program naturalisasi (Anies) dinilai lebih tepat dengan 52 persen dibanding kebijakan normalisasi (BTP) dengan 37 persen. Pendapat berbeda ada pada kuesioner kontrol yang hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat menilai normalisasi (BTP) lebih tepat dengan 50 persen dibandingkan naturalisasi (Anies) dengan 35 persen.

Ketiga, terkait dengan kebijakan PKL Tanah Abang, kebijakan BTP dinilai lebih baik dalam dua jenis kuesioner (kuesioner eksperimen dan kuesioner kontrol). Dalam kuesioner eksperimenm masyarakat menilai kebijakan BTP lebih tepat dalam menata PKL dengan 48 persen dibandingkan kebijakan Anies dengan 45 persen. Dalam kuesioner kontrol, kebijakan BTP dinilai lebih tepat dengan 63 persen sedangkan kebijakan Anies 25 persen.

Secara umum, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Anies Baswedan masih tergolong tinggi, meski menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil survei juga menunjukkan satu hal menarik, ketika masyarakat mendengar nama Anies, maka masyarakat langsung menilai puas atas kebijakan yang ditanyakan, sedangkan ketika kebijakan ditanyakan tanpa disebutkan kebijakan nama, maka hasilnya masyarakat justru melihat kebijakan BTP lebih baik.

Polarisasi yang cukup besar di masyarakat, membuat responden langsung menilai puas atas apapun pertanyaan yang disebutkan nama Anies di dalamnya. Hal ini muncul pada responden yang merasa terafiliasi dengan nama Gubernur. Ketika tidak ada nama BTP maupun Anies disebutkan dalam kuesioner, masyarakat memandang kebijakan BTP lebih baik.

Pengamat Kebijakan Perkotaan, Nirwono Joga, menyatakan bahwa seharusnya Anies Baswedan sebagai Gubernur dapat menjaga keberlanjutan program-program yang baik dari Gubernur sebelumnya. Kondisinya saat ini, program-program BTP yang sebenarnya sangat baik tidak dilanjutkan oleh Anies, bahkan program yang diusung oleh Sandiaga Salahudin Uno juga turut berhenti. Sebagai contoh, program RPTRA yang terbengkalai dan justru membuat program sama dengan nama berbeda yakni Taman Maju Bersama. Catatan lainnya, pembangunan yang saat ini dilakukan tidak mengacu pada RPJM Jakarta 2030.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menekankan pada peran TUGPP yang dinilai sangat krusial dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Anies. Peran dari TGUPP bahkan lebih besar dibandingkan dengan SKPD. Dalam paparannya, Agus Pambagio mengatakan bahwa dalam banyak kesempatan kepala SKPD lebih banyak diam pada saat rapat, sedangkan fungsinya diambil alih oleh TGUPP. Hal ini berbahaya mengingat TGUPP bukanlah ASN, sedangkan fungsi pelaksana seharusnya ada di ASN.

Peneliti Senior Populi Center, Afrimadona mengatakan bahwa seharusnya Anies tidak membuat kebijakan berbasiskan pada kepentingan politik, melainkan pada prinsip kepentingan orang banyak. Prinsip utilitarian harus digunakan agar sebuah kebijakan dapat memiliki manfaat bagi orang banyak dan tidak hanya untuk memenuhi janji politik. Polarisasi politik yang tinggi akibat dari Pilkada 2017 membuat pejabat yang terpilih menghapus legacy pendahulunya, untuk membangun legacy sendiri dengan cara mengganti nama program, meski substansi programnya sama.

Rilis media Survei Jakarta dapat diakses melalui link berikut: Klik Disini

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.