Setelah DPR Memilih Presidential Threshold 20%

2018-02-09T09:57:47+00:00
Indonesia
Ade Ghozaly
Ade Ghozaly
November 14, 2017

Perjalanan panjang tarik ulur pembahasan RUU Pemilu berkahir klimaks pada 21 Juli 2017. Meski sempat diwarnai aksi wakl out nya  fraksi Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS di Senayan,  melalui rapat paripurna RUU Pemilu akhirnya  disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan UU Pemilu banyak diapresiasi positif mengingat tahapan Pemilu 2019 akan segera dimulai terlebih pada saat yang bersamaan terdapat Pilkada serentak 2018 yang diikuti 171 daerah. Persoalanpun belum berhenti. Pro kontra khususnya pada penetapan 20 – 25% presidential threshold masih menjadi perdebatan bukan hanya dtingkatan elit politik namun juga pada grass root.

 Menilik hasil Pemilu 2014, tak ada satupun parpol yang memenuhi target presidential threshold yang ditetapkan yakni 20% kursi parlemen atau 25% hasil suara nasional. PDIP sendiri sebagai partai pemenang dengan raihan 18,95% kursi tetap tidak bisa mencalonkan sendiri pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mendatang. Dengan kata lain koalisi parpol harus dibangun guna memenuhi target tersebut. Tidak sedikit kalangan menilai penetapan presidential threshold akan lebih menguntungkan parpol besar saja bahkan penetapan ambang batas tersebut dianggap inkonstitusional. Presiden Joko Widodo sendiri mengapresiasi terhadap pengesahan UU Pemilu tersebut dan meminta semua pihak bersama menghormati keputusan tersebut. Meski demikian sebagai negara demokrasi dirinya mempersilahkan bagi pihak yang tidak puas untuk menempuh jalur konstitusional melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. 

Bagaimana polemik presidential threshold berlanjut dan apa konswekuensinya terhadap tahapan Pemilu 2019 jika rencana pengajuan judicial review UU Pemilu dikabulkan MK? Populi Center bersama Samrt FM mengupasnya dalam dialog mingguan melalui program Prespektif Indonesia, 22 Juli 2017 di Jakarta dengan tema: “Setelah DPR memilih 20%”. Diskusi tersebut menghadirkan 4 (empat) narasumber yakni; Lukman Edy (F-PKB, Ketua Pansus RUU Pemilu), Ace Hasan Syadzily (F-Golkar/Anggota Pansus RUU Pemilu), Yandri Susanto (F-PAN/Anggota Pansus RUU Pemilu) dan Fadhel Ramdhani (Perludem). Namun dalam kesempatan tersebut Yandri berhalangan hadir.

Ace, diawal pemaparannya menyampaikan apa yang telah diputuskan oleh DPR terhadap UU Pemilu adalah produk hukum dari sebuah proses panjang yang harus dilaksankan dan dihormati bersama untuk penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik. Menurutnya penetapan ambang batas pemilihan presiden 20% dinilai sudah tepat. Melalui mekanisme tersebut diharapkan akan melahirkan pilihan Presiden yang lebih berkualitas sesuai harapan masyarakat. Selain itu melalui presidential threshold akan terbangun sedari awal sebuah koalisi yang solid yang akan semakin memperkuat hubungan Presiden (eksekutif; pen) dan parlemen.

Berkaitan dengan beberapa pihak yang berpendapat putusan tersebut adalah inskonstitusional karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, menurutnya pendapat tersebut adalah bagian dari penafsiran juga. Dirinya menjamin “ketuk palu” UU Pemilu adalah konstitusional. Lebih lanjut, Ace menyitir putusan MK tentang judicial review RUU Pemilu sebelumnya yang memutuskan pada persoalan waktu pelaksaanaan Pemilu secara serentak (Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota; pen) tidak membahasan persoalan ambang batas pemilihan. “Artinya persoalan ambang batas pemilihan, diserahkan kembali kepada DPR selaku pembuat Undang-undang”. Pungkasnya.

  

Senada dengan Ace, Lukman Edy selaku Ketua Pansus RUU Pemilu, menurutnya aturan yang ditetapkan oleh DPR akan membawa implikasi banyak hal terhadap kepentingan rakyat termasuk UU Pemilu yang baru disahkan. Untuk itu dirinya menghimbau persoalan perdebatan presidential thresholdsebaiknya diakhiri untuk segera bersama menata dan mempersiapkan tahapan Pemilu selanjutnya. Isu adanya kekhawatiran calon tunggal menurutnya tidak relevan untuk diperdebatkan. “Tetap akan terjadi dinamika meskipun segala kemungkinan itu ada, jika dibagi rata (20%)  akan muncul 5 Paslon, namun ini cukup sulit, diprerdiksi nanti akan muncul hanya maksimal 4 paslon Persiden dan Wakil Presiden”. Ungkapnya.  

Meski demikian, dalam konteks negara demokrasi, Lukman mempersilahkan bagi siapapun yang tidak puas atas pengesahan UU Pemilu untuk melakukan gugatan melalui mekanisme yang ada. Sebelum ada pihak yang resmi mengajukan judicial review dirinya mendesak Pemerintah agar segera mengesahkan salinan putusan UU Pemilu dalam lembar catatan negara. Sehingga tahapan Pemilu 2019 yang akan dimulai pada 1 Agustus 2017 ini bisa berjalan maksimal. Selain itu mengingat krusialnya Pemilu 2019 terlebih dalam rentang waktu tersebut bersamaan dengan hajat Pilkada serentak 2018, dirinya berharap Mahkamah Konstitusi dapat segera memproses dan memutus jika ada gugatan terkait dengan UU Pemilu. “Bila perlu, MK membuka, memproses dan memutus judicial review UU Pemilu ditentukan secara jelas batas waktunya, sehingga setelah itu tidak ada lagi gugatan yang sama.” Imbuhnya.      

Berbeda dengan Ace dan Lukman, menurut Fadhel Ramdhani justru perdebatan presidential threshold sedari awal sebenarnya tidak relevan. Kondisi ini setidaknya bisa dilihat dari dua hal.Pertama, konstitusi menjamin calon Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh Parpol atau gabungan parpol. Kedua, MK telah memutuskan pelaksanaan Pemilu serentak (Pileg dan Pilpres) pada 2019 sehingga akan sulit menentukan darimana penentuan presidential threshold tersebut. “Semestinya setiap parpol peserta boleh saja mencalokan Presiden”. Ungkapnya. Lebih lanjut Fadhel menyatakan alasan yang berkaitan dengan efisiensi penyelenggaraan pemilu termasuk ambang batas pencalonan Presiden seharusnya tidak melupakan esensi dari Pemilu itu sendiri. Meski demikian sebagai produk hukum yang telah disahkan, dirinya mengapresiasi pengesahan UU Pemilu tersebut sehingga dapat memberi kepastian hukum yang tidak hanya bagi penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tahapan-tahapannya tetapi juga bagi peserta pemilu dan masyarakat untuk dapat berpatisipasi aktif mengawal proses pemilu itu sendiri.

Saat ditanyakan bagaimana kepercayaan publik terhadap penyelenggara pasca ditetapkannya RUU Pemilu? Secara diplomatis Fadhel menyampaikan persoalan trust  menjadi sesuatu yang mutlak dalam hal apapun khususnya pemilu. Namun publik tidak bisa dipaksa harus percaya jika penyelenggara tidak mampu menunjukan kinerja yang baik. “Untuk itu tidak ada jalan lain bagi penyelenggaraan pemilu kecuali harus menunjukan kinerja yang berintegritas.”  

Dalam sesi terakhir semua narasumber bersepakat sekaligus mengajak semua pihak untuk menghormati dan melaksanakan UU Pemilu yang telah disahkan. Jikapun ada judicial review terkait UU Pemilu diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat segera memproses dan memutuskannya sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu yang sudah didepan mata. Belajar dari kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak, Pemilu serentak 2019 mendatang merupakan barometer utama meneropong perjalanan demokrasi Indonesia sekaligus melahirkan pemimpin-pemimpin yang lebih baik. 

Oleh Ade Ghozaly