Tantangan Pluralisme dan Toleransi di Indonesia

Tantangan Pluralisme dan Toleransi di Indonesia

Tantangan seputar masalah pluralisme dan toleransi beragama masih jadi topik hangat di Indonesia. Dalam seminar publik yang diadakan Nurcholish Madjid Society (NCMS) di Perpustakaan Nasional Jakarta, Rabu (14/6), duta besar Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol mengungkapkan dunia sedang menghadapi masalah integrasi Islam.

Dalam waktu bersamaan Indonesia kuat menganut ideologi negara yang plural, namun sejarah Indonesia menunjukkan adanya masalah dalam hubungan antara agama dan negara. “Pemerintah Belanda siap bekerja sama memberantas ekstremisme dan terorisme yang mungkin saja muncul,” kata Swartbol.

Saat ini Indonesia mempunyai Pancasila sebagai pemersatu budaya dan agama. Sejak berdirinya Indonesia, umat Islam meyakini kita bukan negara syariah, tetapi dibangun berdasarkan kemanusiaan. “Berkaca pada Pilkada DKI, pluralisme di Indonesia sedikit terganggu,” kata pembina NCMS Muhammad Wahyudi Nafis.

Pengalaman Rotterdam

Walikota Rotterdam Belanda Ahmed Aboutaleb yang telah berkunjung empat kali ke Indonesia berbagi kisah tentang dinamika kota yang mirip Jakarta. Aboutaleb memimpin kota kedua terbesar di Belanda itu sejak 2009. “Banyak etnis di Belanda, toleransi sudah menjadi domain dari pemerintah untuk menjaga tetap harmoni,” kata Aboutaleb.

Dalam konstitusi Belanda tercantum, begitu ada orang masuk entah dari mana pun harus diperlakukan setara. Belanda juga mengatur pasal tentang kebebasan beragama dan berkumpul sama seperti halnya di Indonesia. “Yang jadi catatan, otoritas tertinggi harus independen, konstitusi itu benda mati, perilaku kitalah yang menghidupi,” kata Aboutaleb.

Sikap toleransi pun jangan diartikan sebagai ketidakpedulian (ignorance). Sikap toleransi berarti kita memberikan perhatian tentang apa yang terjadi di sekeliling kita, tidak melakukan pembiaran. “Dua tahun lalu ditayangkan televisi, kisah Muhammad diusir dari Mekkah, tetapi dilindungi raja Kristen di Ethiopia,” tutur Aboutaleb.

Toleransi, kata Aboutaleb, berbicara tentang nilai dan merujuk pada hati nurani. Dalam kasus Ahok, walikota muslim keturunan Maroko itu menilai seharusnya dimaafkan ketika Ahok minta maaf. “Supremasi hukum harus dihargai, namun dalam konteks tertentu nilai kemasyarakatan juga harus dijunjung,” kata Aboutaleb.

Dalam konteks Rotterdam, Aboutaleb menerapkan “We Community” sebagai media interaksi antara masyarakat dengan pemerintah kota. Apabila ada sebuah permasalahan, soal isu SARA sekalipun, Ahmed membuka ruang untuk interaksi sehingga ada titik temu tanpa adanya kekerasan yang merujuk perpecahan.

Pluralitas Agama dalam Pancasila

Dalam perspektif lain, Yudi Latif yang belum lama diberi mandat memimpin Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjelaskan bahwa agama adalah bentuk pluralitas di Indonesia. “Tidak ada alasan klaim Indonesia berasal dari satu keturunan atau agama, hierarki dan kelas sosial pun beragam,” kata Yudi.

Sila pertama Pancasila menjelaskan bahwa Tuhan itu satu, sedang sifat tinggi Tuhan, kata Yudi, adalah cinta. Baik ajaran Islam, Kristiani maupun Buddha mengajarkan hal demikian. “Bisa dilihat bahwa sebenarnya Tuhan mengajarkan hal yang sama, tidak ada ajaran untuk membenci pihak lain,” tegas Yudi.

Penulis buku Negara Paripurna dan Revolusi Pancasila itu menjelaskan sila-sila yang lain. Sila kedua membangun nilai-nilai kemanusiaan, sila ketiga dasar untuk mempersatukan keberagaman Indonesia, sila keempat mengutamakan musyawarah dalam sistem demokrasi, dan sila kelima menjunjung kesejahteraan.

Yudi menambahkan bahwa semua manusia mempunyai nilai harga diri yang harus dihormati. “Jangan hanya berhenti pada keberagaman, tetapi harus mencari kesamaan dalam keberagaman,” lanjut Yudi. Tidak perlu menganggap identitas tertentu lebih dibandingkan yang lain. Seperti soto, tiap daerah punya cara sendiri dalam membuat maupun bahan, namun semua padu.

Indonesia Milik Semua

Pada 18 Agustus 1945, perwakilan Islam setuju untuk tidak menyebutkan Islam secara jelas dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Jika dilihat lebih jelas, UUD tidak jelas apa agamanya, untuk itulah Indonesia milik semua, bukan milik suatu golongan tertentu. “Pancasila panduan untuk hidup bersama”, tutur guru besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Prof. Franz-Magnis Soeseno.

Dalam konteks Ahok, Franz-Magnis berharap identitas agama jangan sampai menjadi latar belakang pilihan politik. Berkaca pada Amerika Serikat, negara adikuasa ini saja butuh 160 tahun hingga seorang beragama Katolik bisa memimpin. Pada konteks keindonesiaan, kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi untuk kontestasi politik ke depan.

Menurut Franz-Magnis, aktor sebenarnya yang menanamkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia (HAM), menjauhkan dari primordialisme dan sektarian adalah orang-orang yang beridentitas muslim yang kuat. Pandangan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin benar-benar terwujud, ungkap Franz-Magnis.

Menumbuhkan Kembali Toleransi dan Pluralisme

Pengajar Sekolah Tinggi Teologi (STT) Jakarta Martin Lukito Sinaga menambahkan bahwa saat ini arena politik sedang berusaha diterjemahkan ke dalam bahasa agama yang retoris. Tidak dipungkiri, sesuatu yang minoritas selalu didiskreditkan. Dalam demokrasi digital ada oknum yang mengontrol sentimen publik, berita yang benar dan hoax menjadi bias batasannya.

Menurut Martin, toleransi dan pluralisme dapat ditumbuhkan kembali melalui modal sosial. Dimulai dari aktivitas religius, kemudian ditransformasikan kepada sistem yang inklusif dalam bertetangga, alih-alih eksklusif yang memunculkan sekat-sekat di tengah masyarakat. Lingkungan harus sedemikian rupa ditata sebagai ruang perubahan atas perbedaan.

Memang butuh waktu,  tetapi Martin menegaskan bukan hal yang mustahil membawa kembali Indonesia menjadi bangsa yang plural dan toleran melalui Pancasila sebagai dasar yang harus diterapkan bersama. Sama halnya dengan politik apartheid, butuh waktu dan perjuangan yang cukup kuat. Atau Obama, butuh waktu untuk diterima sebagai ras kulit hitam di Amerika.

Munculnya sentimen agama di Indonesia berawal dari konsep bahwa hak setiap warga negara “harus” dipenuhi oleh Negara. Padahal hak dan kewajiban seseorang dalam bernegara sudah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan yang sama. Tidak ada yang dilebihkan karena golongan atau latar belakang tertentu, kata Martin.

Menularkan Sikap Toleransi

Kasus yang menimpa Ahok dinilai sebagai awal kebangkitan kelompok agama. Menurut Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid, media selalu menggambarkan Ahok kalah karena minoritas, padahal kalahnya Ahok karena matinya toleransi. Yang harus dilihat lebih mendalam adalah ada kepentingan sekelompok orang untuk tujuan tertentu, kata Yenny.

Di Amerika, Yenny mencontohkan, Trump mengibaratkan diri sebagai pahlawan, sehingga harus menciptakan musuh. Islam menjadi bumbu yang menarik untuk mendongkrak Trump. Di Indonesia sentimen populisme menjadi langkah strategis untuk diolah, Ahok dikonstruksikan sebagai musuh oleh sekelompok orang tertentu dan pahitnya diamini pengikutnya.

Menurut Yenny, harus disadari bahwa tidak satu pun negara menyatakan sebagai negara yang monolitk. Indonesia dulu bangga akan pluralisme dan toleransinya, pergi ke bagian mana pun tidak masalah. Sekarang agama seakan menjadi pembeda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus Ahok sangat berbahay jika tidak dilihat dari sisi keberagaman yang seharusnya ada.

Yenny belajar dari Prancis di mana tidak ada tempat untuk mengekspresikan agamanya. Peci yang identik dengan Islam atau bahkan salib Kristiani tidak dijumpai kecuali di rumah ibadah. Negara dan masyarakat sadar bahwa Prancis dibangun bukan berdasarkan satu agama tertentu. Saat Nyepi di Bali, umat Islam menunjukkan sikap toleransinya dengan tidak melakukan kegiatan.

Sikap toleransi tradisional inilah yang seharusnya menjadi benih dan semangat untuk disebarkan ke seluruh daerah. Yenny mengisahkan kakek buyutnya yang berasal dari keluarga Islam ikut melawan imperialisme dan setuju dengan prinsip-prinsip Indonesia saat ini. Indonesia yang dibangun adalah Indonesia yang ber-Pancasila dan berbhinneka.

Memperjuangkan Keberagaman

Menanggapi diskusi, Debi Sianturi dari Indonesia Katolik Forum menilai Indonesia sedang kehilangan etisnya, sehingga banyak perilaku yang di luar kontrol. Di sisi lain, peserta diskusi Yudi menjelaskan bahwa penyebab intoleransi adalah kemiskinan. Menurut Brigjen Marvel Tobing, saat ini yang muncul adalah benturan paradigma baru dan lama.

Kitab suci diadu dengan kitab suci, kebenaran diadu dengan kebenaran. Kita dapat meniru Singapura yang melarang ajaran agama di sekolah, dianggap sebagai keyakinan individu. Yasin (Indonesia Today Community) tidak khawatir dengan toleransi, yang sedang terjadi adalah pertarungan antara “Islam marah” dan “Islam ramah”, umat yang lain hanya jadi korban.

Franz-Magnis meminta kita berhati-hati supaya tidak terseret dalam perdebatan agama. Sangat berbahaya dan pasti akan terpecah apabila Indonesia dibagi berdasar agama, harus fokus pada nilai-nilai yang sama. Aboutaleb menyarankan untuk memahami Al-Quran dan Hadits secara menyeluruh, jangan hanya paham satu ayat menjadikan kita menilai orang lain sesat atau kafir.

Menurut Aboutaleb, masih banyak orang Islam yang pemahaman keislamannya itu sedikit. Masih dijumpai pemikiran bahwa membunuh dibolehkan, padahal itu pemahaman yang salah. Kunci utama untuk beragama adalah dengan dialog. Apapun permasalahannya jika diupayakan untuk berkomunikasi dan berdialog dengan baik, maka tidak akan timbul perpecahan.

Yenny menjelaskan bahwa saat ini ada cara berpikir yang berbeda di tengah masyarakat. Dalam kasus Ahok, isunya bukan soal agama, tetapi pemaksaan pilihan. Berbicara Indonesia itu bukan berbicara tentang Ahok dan Anies, tetapi lebih dari itu bahwa Indonesia adalah sebuah keberagaman yang harus diperjuangkan.

No Comments

Leave a Reply