Vaksin Palsu, Korban Asli

Vaksin Palsu, Korban Asli

JAKARTA. Kasus vaksin palsu menjadi kasus yang mengkhawatirkan bagi kesehatan anak bangsa. Massifnya produk serta komoditas palsu yang dipalsukan membuat kasus ini tidak boleh dianggap sebagai angin lalu.

Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network mengadakan diskusi Perspektif Indonesia dengan tema “Vaksin Palsu, Korban Asli” pada Sabtu, 16 Juli 2016 di Gado-Gado Boplo Menteng Jakarta. Dalam diskusi ini hadir Mantan Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng Mohammad Faqih, Pelaku Usaha Kesehatan Tatat Rahmita Utami, dan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.

Mantan Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi mengatakan imunisasi adalah hal mendasar yang ingin dicapai orang tua terhadap anaknya. Vaksin dasar diberikan mulai dari lahir dengan waktu yang berbeda-beda dan merupakan program pemerintah sejak jaman orde baru. Puskesmas dan posyandu memberikan vaksin yang murah dan bahkan gratis.

“Yang gratis itu buatan Bio Farma. Satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap pengadaan vaksin pemerintah,” ujar Menteri Kesehatan era Presiden Megawati tersebut. Menurut Ahmad, di luar vaksin dasar terdapat vaksin lainnya yang tidak diproduksi Bio Farma sehingga harganya menjadi mahal.

Mengacu pada kasus ini, Ahmad melihat kelemahannya ada pada rumah sakit. Pengawasan rumah sakit harus dikuatkan dan tidak hanya selesai pada tahapan akreditasi saja. Akreditasi pun harus dilakukan pada dua sisi yaitu sisi manajemen dan sisi medik.

Ketua Umum PB IDI Daeng Mohammad Faqih menjelaskan, 14 rumah sakit yang menyediakan vaksin palsu harus diteliti oleh penegak hukum yaitu apakah rumah sakit tersebut bagian dari konspirasi kesehatan ataukah hanya tertipu. Dengan ketersediaan vaksi di pasaran yang juga menjadi masalah karena sering kosong, datangnya penawaran vaksin dari distributor lain dengan label dan kemasan yang sama menjadi bahan penyelidikan.

“Karena begitu dibutuhkan (vaksin), ketika stok kosong, adanya penawaran lain itu pasti diambil,” terang Daeng. Hal ini yang perlu dijelaskan pemerintah dan diteliti agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Dalam hal ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus bertugas melihat pada produksi dan distributor vaksin.

Lebih lanjut lagi, tugas Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) harus dikuatkan lagi. Pasalnya, pemalsuan di bidang vaksin ini lebih bahaya daripada keuangan karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Pelaku Usaha Kesehatan Tatat Rahmita Utami mengakui, rumah sakit harus meneliti distributor yang memasok vaksin itu terpercaya atau tidak. Selama ini, akunya, yang melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan itu BPOM namun pengawasannya hanya pada tingkat apotik dan distributor.

BPOM tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan hingga ke rumah sakit sehingga yang berwenang melakukan pengawasan ke rumah sakit adalah dinas kesehatan. Di sisi lain, Tatat melihat pemerintah harus melakukan edukasi ke masyarakat. “Jangan cuma dorong masyarakat untuk vaksin, namun juga harus cerdas dan diberitahu mengapa bisa murah. Gratis, murah dan berkualitas,” tandasnya.

Ketua YLKI Tulus Abadi menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir terjadi masalah pada pengawasan dalam konteks kelembagaan. Apabila berbicara mengenai tugas dan fungsi, menjadi tugas BPOM untuk melakukan pengawasan. Namun, semenjak Peraturan Menkes tahun 2014 peran BPOM diamputasi dan diambil oleh tim kesehatan.

Pengawasan adalah sesuatu yang sangat penting. Polisi dan BPOM harus rajin melakukan pengawasan. “Kasus vaksin palsu ini hanya pemain kecil. Ada yang besar yang belum terungkap,” imbuh Tulus.

Tags:
No Comments

Leave a Reply