“Verifikasi dan Kerumitan Tiap Pemilu”

2018-02-09T07:34:20+00:00
Lintas Berita
Aish Sholihah
Aish Sholihah
January 23, 2018

Sorot Kerumitan Pemilu

 SABTU, 20 JANUARI 2018 , 16:53:00 WIB

Sorot Kerumitan Pemilu
Perspektif Indonesia edisi Sabtu (20/1) mengangkat tema “Verifikasi Dan Kerumitan Tiap Pemilu”. Hadir sebagai pembicara mantan Komisioner KPU Sigit Pamungkas, peneliti Perludem Fadli Ramadhanil,  dan pengamat hukum dan pemilu, Syamsuddin Radjab. Putu Wahyu Rama/RM

Klik disini

 

Hasil Pemilu Berpotensi Digugat Karena Verifikasi Sampling KPU

Reporter: M Taufiq; Editor: Amirullah
Sabtu, 20 Januari 2018 14:41 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas mengatakan keputusan KPU yang hanya menggunakan metode sampling dalam verifikasi partai politik berpotensi digugat. Sebab, bisa muncul perlakuan tidak adil yang dirasakan parpol.

“Hasil Pemilu berpotensi digugat,” ujar Sigit dalam diskusi bertema verifikasi dan kerumitan tiap Pemilu di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Januari 2018.

Menurut Sigit, potensi itu muncul dari ketidakadilan dan perlakuan tidak setara kepada partai politik, karena ada yang diverifikasi faktual ada yang tidak. Bisa saja, ujar Sigit, bila nanti hasil Pemilu digugat oleh pendukung parpol karena ada ketidakadilan. Misalnya, untuk empat partai baru diverifikasi dengan metode sensus dan sampling, sementara untuk 12 partai sisanya hanya dengan sampling saja. “Ini kan tidak adil,” ujar Sigit.

Apa lagi, dia melanjutkan, metode sampling dengan mendatangkan anggota atau pengurus partai politik juga berpotensi dimanipulasi. Sebab, bukan KPU yang menentukan dan mendatangi sample, tapi parpol.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadanil juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya keputusan KPU untuk melakukan sampling tidak menjawab permasalahan dari putusan Mahkamah Konstitusi. “Salah satu putusan MK itu adanya perlakuan adil dan setara untuk semua partai,” kata Fadli.

Karena itu dia menilai langkah KPU yang hanya melakukan sampling hanya sekadar memenuhi putusan MK, tanpa memperhatikan profesionalisme KPU.

Klik disini

 

Lagi, Verifikasi Parpol jadi Kerumitan Menjelang Pemilu

Editor: Ali Rahman
Sabtu, 20 Januari 2018

Komisioner KPU 2012 – 2017, Sigit Pamungkas, Pengamat Hukum dan Pemilu, Syamsuddin Radjab serta Peneliti Perludem, Fadli Rahmadani saat berdiskusi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat Sabtu (20/1). Foto: Hermawan/INDOPOS.CO.ID

INDOPOS.CO.ID – Populi Center bersama dengan Smartfm menggelar publik diskusi di Gado-gado Boplo, Sabtu (20/1). Diskusi ini membahas terkait Verifikasi dan Kerumitan Tiap Pemilu.

“Hampir setiap mau pemilihan umum, kerumitan selalu terjadi. Verifikasi peserta ini salah satu yang sering jadi soal,” ungkap host diskusi, Ichan Loulembah.

Di sana Ichan mengajak semuanya mencari jalan bagaimana bisa keluar dari problem teknis pemilu. Sekaligus membangun sistem yang lebih kokoh. Bersama dengan narasumber dari Komisioner KPU 2012 – 2017, Sigit Pamungkas. Kemudian Pengamat Hukum dan Pemilu, Syamsuddin Radjab serta Peneliti Perludem, Fadli Rahmadani. (awa)

Klik disini

 

Peniadaan Verifikasi Faktual Parpol Dinilai Membuat Kusut Pemilu

Arga sumantri    •    Sabtu, 20 Jan 2018 14:55 WIB
Peniadaan Verifikasi Faktual Parpol Dinilai Membuat Kusut Pemilu

Ilustrasi–Suasana diskusi bertajuk Verifikasi dan Kerumitan Tiap Pemilu, di Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Januari 2018.–Medcom.id/Arga Sumantri

Jakarta: Pengamat Hukum dan Pemilu, Syamsuddin Radjab menyebut rencana peniadaan verifikasi faktual partai politik akan menyebabkan kusutnya pemilu. Logika hukum yang dibangun Komisi II DPR dan Pemerintah itu dinilai tidak tepat.

Menurut Radjab, keputusan mengakomodasi sistem informasi partai politik (Sipol) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan alat verifikasi partai politik. Sistem itu hanya bagian dari kebutuhan pengecekan lembaga parpol.

“Kalau dianggap itu verifikasi faktual gimana caranya? Sesuatu yang tidak mungkin dimungkinkan, itulah makin kusutnya pemilu kita ini,” kata Syamsuddin dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 20 Januari 2018.

Menurut Radjab, DPR, Pemerintah, dan penyelenggara pemilu terkesan hanya mengurangi beban jika meniadakan verifikasi faktual parpol. Ia mengingatkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kedudukan hukum yang sifatnya mengikat dan tak bisa dibantah. Dengan begitu, putusan MK harus dilakukan.
“Karena putusan MK itu secara sifat sama dengan UU,” jelas Syamsuddin.
Radjab mengatakan, harusnya DPR melihat lebih jeli aturan dalam UU Pemilu dan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Dua peraturan itu menurutnya secara jelas mengatur verifikasi faktual partai politik.
“Verifikasi faktual jadi selama ini ada preseden, sejak pertama kali kita lakukan ada verifikasi faktual di pemilu,” ungkap Syamsuddin.
Pembahasan mengenai verifikasi faktual dimulai sejak putusan MK yang mengabulkan gugatan uji materi Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Dengan dikabulkannya gugatan itu, seluruh parpol baik yang mengikuti Pemilu 2014 maupun yang baru mendaftar di 2018 harus menjalani verifikasi faktual.
KPU sejatinya telah menjadwalkan verifikasi faktual bagi parpol baru dan akan berlangsung hingga 17 Februari 2018, sebelum ditetapkan lolos pada 20 Februari 2018.  Ketua KPU Arief Budiman memberikan dua opsi atas kondisi ini, yakni revisi UU dan Perppu. “Bagi KPU apa pun pilihannya kita siap laksanakan, sepanjang itu memungkinkan terhadap banyak hal,” kata Arief beberapa waktu lalu.
Namun, DPR, Kemendagri, KPU dan Bawaslu menyepakati UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tetap digunakan dengan penyesuaian.
Ketua Komisi II Zainudin Amali menyimpulkan tidak melakukan perubahan ihwal PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019.
PKPU Nomor 7 juga disepakati untuk disesuaikan dengan PKPU Nomor 11 tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.
Hasil penyesuaian ini pun membuat sipol KPU diakomodasi. Dengan begitu, verifikasi faktual ulang dianggap telah dilakukan.

(DEN)

Klik disini

 

Verifikasi Sampling Bisa Timbulkan Darurat Pemilu

Yohanes Antonius
Sabtu, 20 Januari 2018 15:35 WIB
Verifikasi Sampling Bisa Timbulkan Darurat Pemilu

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas mengatakan, KPU hanya akan memverifikasi parpol peserta pemilu, hanya pada kubu yang mengantongi SK dari Menkunham, Sabtu (20/1).. AKURAT.CO/Yohanes Antonius

AKURAT.CO, Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas menilai verifikasi sampling dapat menimbulkan kondisi darurat dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Sigit menyatakan, metode verifikasi faktual yang diputuskan menjadi sampling dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR dengan KPU pada Kamis (18/1) lalu, telah melanggar putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang verifikasi parpol. Sigit pun menilai hal tersebut inkonstitusional.

“Potensi darurat pemilu sangat terbuka karena dalam putusan MK itu sudah mengingatkan bahwa keputusan syarat di dalam UU itu harus diverifikasi dengan komprehensif. Tidak ada pembedaan antara partai satu dengan partai yang lain,” ucap Sigit dalam diskusi bertajuk ‘Verifikasi dan Kerumitan Tiap Pemilu’ di Jakarta, Sabtu (20/1).

Menurutnya, keputusan KPU yang mengikuti kemauan DPR untuk memilih metode sampling dalam verifikasi faktual parpol calon peserta Pemilu, sama saja dengan mengabaikan putusan MK. Sebabnya, metode tersebut tidak mendorong verifikasi parpol secara komprehensif.

Dengan demikian, lanjut Sigit, akan membuka celah untuk mempertanyakan konstitusionalitas dari partai peserta pemilu.

“Kalau konstitusionalitas peserta pemilu itu dipertanyakan, padahal nanti adalah Pemilu serentak, maka kemudian akan berdampak tidak hanya pada legitimasi hasil Pemilu legislatif, tapi juga hasil Pilpres,” jelasnya.

Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 menyebutkan bahwa Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu sudah bersifat mengikat dan tidak perlu ditafsirkan kembali.

Pasal ini sendiri berbunyi “Partai politik yang telah lulus verilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”.

Dengan demikian, putusan MK telah melegalkan verifikasi terhadap semua parpol, baik itu parpol baru maupun parpol lama.

Dengan adanya verifikasi sampling yang berujung pada biasnya konstitusionalitas peserta dan hasil Pemilu, Sigit pun memprediksi jika nantinya terdapat potensi gugatan oleh pihak-pihak tertentu kepada MK terkait hasil Pemilu 2019.

“Karena itu tadi, syarat-syarat pemilu ini tidak diverifikasi secara komprehensif sebagaimana disebutkan oleh MK,” terangnya.

Namun demikian, ia bersyukur karena persoalan ini timbul saat pelaksanaan Pemilu 2019 masih jauh. Ia berpendapat, masih ada waktu bagi semua lembaga terkait untuk mendiskusikan dan mencari solusi dari permasalahan ini.

“Kalau di ujung (setelah Pemilu 2019) ada masalah, konfliknya bukan antar parpol atau lembaga tapi melibatkan pendukung dari setiap partai ataupun pendukung dari calon presiden. Nah itu saya rusaknya jadi sangat tinggi,” tutupnya.[]

Klik disini

 

Verifikasi Sampling Berpotensi Timbulkan Darurat Pemilu

Oleh Andy Abdul Hamid
Januari 20, 2018 14:20

Simulasi yang dilakukan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi proses Pilkada putaran kedua secara langsung, sehingga warga tidak lagi kesulitan saat Pilkada putaran kedua dilaksanakan pada Rabu (19/4). AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017, Sigit Pamungkas menilai verifikasi sampling dapat menimbulkan kondisi darurat dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Sigit menyatakan bahwa metode verifikasi faktual yang diputuskan menjadi sampling dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR dengan KPU pada Kamis (18/1) lalu, telah melanggar putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang verifikasi parpol, sehingga dinilainya inkonstitusional.

“Potensi darurat pemilu sangat terbuka karena dalam putusan MK itu sudah mengingatkan bahwa keputusan syarat di dalam UU itu harus diverifikasi dengan komprehensif. Tidak ada pembedaan antara partai satu dengan partai yang lain,” ucap Sigit dalam diskusi bertajuk ‘Verifikasi dan Kerumitan Tiap Pemilu’ di Jakarta, Sabtu (20/1).

Menurutnya, keputusan KPU yang mengikuti kemauan DPR untuk memilih metode sampling dalam verifikasi faktual parpol calon peserta Pemilu, sama saja dengan mengabaikan putusan MK lantaran metode tersebut tidak mendorong komprehensifnya verifikasi parpol.

Dengan demikian, lanjutnya, akan membuka celah untuk mempertanyakan konstitusionalitas dari partai peserta pemilu.

(Andy Abdul Hamid)

Klik disini

 

Verifikasi Faktual, MK Dinilai Mainkan Taktik Tarik Ulur

Welly Hidayat

 

Suara.comPascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait verivikasi faktual partai politik ( parpol ) menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Dari putusan MK itu menyebabkan semua peserta parpol pemilu 2019, baik parpol baru maupun lama harus diverifikasi ulang.

Pengamat Hukum dan Pemilu Syamsuddin Radjab mengatakan bila putusan MK tak dilaksanakan, maka dapat berpotensi melanggar hukum dan dapat di pidana. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 476 sampai Pasal 554 Undang Undang Pemilu.

“Putusan MK itu bersifat wajib dan mengikat. Jadi, semua pihak yang berkepentingan dengan putusan itu, harus tunduk dan patuh. Verifikasi apabila tidak dilaksanakan dapat berakibat hukum,” kata Syamsuddin dalam diskusi Verifikasi dan Kerumitan Tiap Pemilu di Gado – gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/1/2018).

Di samping itu, Syamsuddin putusan MK nomor 53/PUU-XV/2017 dan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 terkesan memainkan taktik mengulur waktu.

“Apabila dicermati dari sisi waktu. Sejak penerimaan berkas permohan kedua putusan itu tergambar mengulur waktu karena baru dibacakan saat sedang tahapan pemilu,” ujarnya.

Klik disini