Sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia, perkembangan praktik demokrasi di Indonesia sering menjadi rujukan bagi para peneliti baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Populi Center, dari Februari 2018 hingga Oktober 2020, melakukan beberapa kali survei, terutama untuk melihat persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi dan perihal demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik. Secara bersamaan, sepanjang bulan Februari 2018 hingga Oktober 2020, terdapat beragam peristiwa, seperti pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, kerusuhan pasca Pemilu di sekitar Jakarta Pusat, hingga beberapa aksi demonstrasi di sejumlah daerah, mulai dari aksi Gejayan Memanggil hingga aksi menolak RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang dinilai sangat pro kapitalis asing.

Pasca pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan KH. Ma’ruf Amin memenangkan Pemilu 2019, banyak partai politik yang bergabung ke pemerintahan yang terbentuk, termasuk tokoh-tokoh yang sebelumnya dinilai kritis pada pemerintahan Jokowi. Besarnya koalisi pemerintahan di parlemen, serta banyaknya tokoh yang semula berdiri sebagai oposan masuk ke dalam pemerintahan, membuat beberapa kalangan (terutama oposisi) mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi-KH. Ma’ruf Amin berusaha membangun pemerintahan otoriter. Narasi bahwa pemerintahan Jokowi-KH. Ma’ruf Amin merupakan pemerintahan otoriter semakin menguat setelah terdapat serangkaian demonstrasi terkait RUU Ciptaker hingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Pungkas).

Grafik 1.
Penilaian Masyarakat atas Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

“Jenis

Sumber: Survei Populi Center

Data survei Populi Center menunjukkan beberapa temuan menarik. Satu tahun setelah serangkaian Pilkada di beberapa wilayah, termasuk Pilgub DKI Jakarta yang dinilai banyak kalangan sebagai pilkada dengan segregasi sosial yang tinggi, hasil survei menunjukkan bahwa pemerintah pusat berhasil untuk tetap menjaga pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pada Februari 2018, misalnya, masyarakat yang menjawab pelaksanaan demokrasi di Indonesia masuk kategori baik sebesar 72,2 persen (sangat baik 4,1 persen, baik 68,1 persen), sedangkan masyarakat yang menjawab buruk sebesar 14,6 persen (sangat buruk 2,3 persen, buruk 12,3 persen). Persentase penilaian pelaksanaan demokrasi relatif tidak banyak berubah hingga dua bulan berikutnya, yakni Maret dan April 2018.

Data menunjukkan bahwa penilaian terhadap pelaksanaan demokrasi cenderung membaik pada Juni 2018, sebesar 78,4 persen masyarakat menjawab baik (sangat baik 4,8 persen, baik 73,6 persen) dan sebesar 14,3 persen masyarakat menjawab buruk (sangat buruk 1,4 persen, buruk 12,9 persen). Rata-rata persentase penilaian atas demokrasi ini tidak berubah hingga Agustus 2018 (Grafik 1. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia). Tingginya penilaian terhadap pelaksanaan demokrasi pada periode ini dapat dipahami, mengingat periode ini merupakan periode menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak pada April 2019. Pada periode pelaksanaan pemilu, sangat wajar apabila penilaian atas demokrasi cukup meningkat tajam.

Hal yang menarik ada pada data bulan November 2019, penilaian atas demokrasi menurun, masyarakat yang menilai demokrasi baik sebesar 66,89 persen (sangat baik 3,1 persen, baik 63,8 persen), sedangkan masyarakat yang menjawab buruk sebesar 20,5 persen (sangat buruk 1,8 persen, buruk 18,7 persen). Survei bulan November 2019 dilaksanakan satu bulan pasca gelombang demonstrasi, yang isu utamanya, penolakan RUU Ciptaker. Pembahasan terkait dengan RUU Ciptaker yang berlarut-larut, nampaknya mempengaruhi penilaian masyarakat pada survei bulan Oktober 2020. Saat itu, pembahasan terkait RUU Ciptaker masih menjadi polemik publik. Data survei bulan Oktober menunjukkan sebesar 50,3 persen masyarakat menjawab baik untuk pelaksanaan demokrasi (sangat baik 1,6 persen, baik 48,7 persen), sedangkan yang menjawab buruk sebesar 34,0 persen (sangat buruk 3,8 persen , buruk 30,2 persen).

Grafik 2.
Persetujuan Masyarakat atas Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan

“Jenis

Sumber: Survei Populi Center

Pada pertanyaan “demokrasi adalah bentuk pemerintahan paling baik bagi Indonesia, setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan tersebut?”, data survei pada bulan Februari 2018 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat setuju bahwa demokrasi merupakan pemerintahan paling baik dengan 79,8 persen (sangat setuju 85, persen, setuju 71,3 persen), sedangkan masyarakat yang menjawab tidak setuju 10,7 persen (sangat tidak setuju 0,3 persen, tidak setuju 1,1 persen, kurang setuju 4,8 persen). Hasil survei ini menarik, mengingat pada tahun sebelumnya, yakni 19 Juli 2017, Kementerian Hukum dan HAM telah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebuah organisasi yang menolak bentuk demokrasi. Rata-rata hasil survei pada bulan-bulan selanjutnya tidak terlalu berubah, meskipun sepanjang tahun 2018 telah masuk bulan persiapan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah serentak di bulan April 2019.

Pada survei terkait dengan demokrasi adalah bentuk pemerintah yang paling baik, opsi kurang setuju tidak lagi kami masukan dalam kuesioner sejak survei bulan November 2019. Pada survei bulan Oktober 2020, masyarakat yang menilai setuju bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintah yang baik sebesar 69,7 persen (sangat setuju 4,1 persen, setuju 65,6 persen), sedangkan yang tidak setuju sebesar 12,6 persen (sangat tidak setuju 0,7 persen, tidak setuju 11,9 persen). Turunnya penilaian bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintah yang paling baik bisa jadi disebabkan oleh pembahasan terkait RUU Ciptaker yang dominan pada masa itu.

Secara umum, data menunjukkan bahwa penilaian publik terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia serta penilaian bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang paling baik berada di angka yang cukup tinggi, dengan rata-rata berada di atas 60 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini dinilai dapat menjaga tata kehidupan demokrasi di tengah kuatnya isu seperti RUU Ciptaker hingga berlangsungnya kontestasi Pemilu 2019.