Laporan Diskusi

Reading the Corona: From Gloom to Doom, Are We Doing the Right Things?

ANU (Australia National University) Indonesia Project mengadakan diskusi online terkait dengan tema virus Corona. Diskusi ini hendak membahas beberapa aspek, terutama bagaimana kebijakan negara-negara, baik itu di Asia, USA maupun Australia dalam menghadapi penyebaran virus Corona. Diskusi ini hendak melihat bagaimana pengalaman ketiga negara tersebut, dalam menangani pandemic Corona ini.
Terkait dengan hal ini, peneliti Populi Center bergabung dalam diskusi online dengan tema “Reading the Corona: From Gloom to Doom, Are We Doing the Right Things?” pada hari Rabu, 1 April 2020, pukul 09.00 – 12.00 WIB. Diskusi ini menghadirkan pembicara Haryo Aswicahyoni (CSIS), Puspa Amri (Sonota State University), Erick Hansnata (KPMG Australia), dan Ari Perdana (ADB). Read More…

Posisi Think Tanks di Tengah Pandemi Covid-19

Pasca merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia, kebijakan pemerintah dalam menanganinya penyebaran wabah sering menuai beragam respons. Peran Think Tanks selaku produsen pengetahuan menjadi semakin krusial dalam memberikan masukan kebijakan berbasis analisis risiko dan mitigasi. Persoalannya, apakah kebijakan yang ada telah tepat?
Terkait dengan hal ini, peneliti Populi Center bergabung dalam diskusi online yang diselenggarakan oleh  Knowledge Sector Initiative dan CSIS dengan tema “Posisi Think Tanks di Tengah Pandemi Covid-19” pada hari Selasa, 31 Maret 2020, pukul 10.30 – 12.00 WIB. Diskusi ini menghadirkan pembicara Philips J. Vermonte, (Direktur Eksekutif, CSIS), Edbert Gani Suryahudaya (Peneliti, CSIS), M. Habib Abiyan D (Peneliti, CSIS), dan dimoderatori oleh Vivi Zabkie (Katadata Insight Center). Read More…

Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Tantangan Demokrasi Indonesia ke Depan

Di penghujung tahun 2019, Populi Center bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) kembali menyelenggarakan diskusi akhir tahun. Diskusi diselenggarakan dengan tema “Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Tantangan Demokrasi Indonesia ke Depan” pada hari selasa tanggal 10 Desember 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya. Seminar ini merupakan lanjutan dari kegiatan Kongres ke 10 AIPI yang dilaksanakan satu hari sebelumnya.
Seminar ini dihadiri Abhan, SH, MH (Ketua, Bawaslu RI) sebagai pembicara kunci. Adapun pembicara dalam seminar ini adalah Syafrida R. Rasahan (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatra Utara), Azry Yusuf (Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan), Wage Wardana (Ketua KPU Kota Jakarta Timur), dan Helda Ambay (Ketua KPU Kabupaten Boven Digul, Papua). Moderator dalam diskusi ini adalah Ichan Loulembah. Read More…

Ke Timur Haluan Menuju: Sebuah Tantangan Akademis

Yogyakarta. Populi Center bekerjasama dengan Pusat Kebudayaan Koesnadi Harjasoemantri (PKKH) UGM dalam diskusi dengan tajuk “Ke Timur Haluan Menuju: Sebuah Tantangan Akademis” yang bertempat di PKKH UGM. Diskusi ini untuk membedah buku hasil dari penelitian Populi Center yang dilakukan di kawasan Maluku pada tahun 2018 lalu. Diskusi kali ini dihadiri oleh Prof. Dr. PM Laksono (Guru Besar Antropologi UGM), Saleh Abdullah (Anggota Wali Amanah INSIST), dan Hikmat Budiman (Direktur Eksekutif Populi Center).
Diskusi dibuka oleh Mada sebagai moderator yang menyampaikan bahwa diskusi ini dilaksanakan untuk mengelaborasi bagaimana kita melihat Indonesia Timur dalam bingkai tantangan akademis, sekaligus mempertanyakan urgensi dari kajian Maluku sebagai sebuah daerah penelitian, serta mengapa perlu untuk mengembangkan kajian wilayah ini? Read More…

Ke Timur Haluan Menuju: Mencari Jalan lain Kesenian Kita

Populi Center dan Indonesia Visual Art Archive (IVAA) bekerjasama dalam sebuah diskusi dengan tema “Ke Timur Haluan Menuju: Mencari Jalan lain Kesenian Kita”. Diskusi ini berusaha membedah buku “Ke Timur Haluan Menuju” yang merupakah hasil penelitian tim Populi Center di Kepulauan Maluku. Acara ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 di Kantor IVAA Yogyakarta dan dihadiri oleh tiga narasumber yakni Ope’e Wardany, Phomat Wali, dan Hikmat Budiman. Adapun diskusi bedah buku kali ini dimoderatori oleh Yan Parhas.
Diskusi dibuka oleh Yan Parhas yang memberikan pengantar pentingnya buku “Ke Timur Haluan Menuju” dilihat dari perspektif seni. Hal ini didasarkan pada kritik ekosistem kesenian di Indonesia yang selama ini cenderung memihak pada pusat-pusat kesenian yang secara geografis berada di wilayah Indonesia bagian barat. Berbagai pertarungan wacana estetika, Read More…

Evaluasi Pemerintah tahun 2017 dan Political Outlook 2018

Melanjutkan tradisi pada tahun-tahun sebelumnya, Populi Center bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) kembali menyelenggarakan refleksi akhir tahun, pada Rabu 20 Desember 2017, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Acara diawali dengan sambutan oleh Dr. Sri Nuryanti selaku Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI, dan dilanjutkan dengan paparan narasumber yang membahas seputar berbagai peristiwa yang terjadi di sepanjang tahun 2017, mulai dari capaian 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, merebaknya sentimen politik berbasis SARA di masyarakat, hingga tantangan yang patut menjadi perhatian oleh pemerintah dan gerakan masyarakat sipil di tahun 2018.

Narasumber pertama Nona Evita dari Populi Center membeberkan hasil riset di akhir tahun 2017, dimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK mendekati 80 persen. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat tersebut berbanding lurus terhadap dua hal. Pertama ialah tingkat keterpilihan dalam simulasi pemilihan presiden, dimana Jokowi masih menempati urutan teratas dibanding nama-nama lainnya. Kemudian yang kedua yaitu tingkat dukungan terhadap partai-partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Nasdem dan Hanura. “Meski pun begitu, beberapa partai diluar koalisi pendukung pemerintah juga mengalami kenaikan elektablitas. Oleh karena itu, partai pendukung pemerintah terutama PDIP, tidak boleh lengah apabila ingin kembali memenangi pemilu 2019” ujarnya.

Narasumber lain Prof.Dr Mochtar Pabottingi juga mengapresiasi kepemimpinan Jokowi yang dinilainya konsisten menghadirkan peran negara, baik dengan terjun ke tengah masyarakat mau pun dengan cara membangun daerah pinggiran dan perbatasan yang selama ini terkesan terabaikan. Hal yang perlu mendapat perhatian ialah kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan yang tidak kunjung terselesaikan merupakan ancaman terhadap konsep Nawacita yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Di sisi lain, merebaknya sikap intoleransi dan praktek politisasi agama, merupakan hal yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. “Bahkan keinginan untuk mengganti sistem kenegaraan menguat di masyarakat. Hal ini merupakan ancaman karena sikap dan praktek seperti itu dapat dianggap menyerang langsung konstitusi. Dalam konteks inilah saya secara pribadi mendukung keluarnya Perppu Ormas,” kata Peneliti Senior LIPI tersebut.

Terkait soal kondisi masyarakat,  Sosiolog Neng Dara Affiah menyatakan adanya polarisasi khususnya di internal umat islam saat ini. Indikasi dari polarisasi tersebut dapat dilihat dari diperebutkannya ormas keagamaan oleh kekuatan-kekuatan politik. Selain itu, terdapat pula pergeseran makna dan sosok ulama. Tokoh-tokoh yang semula dianggap sebagai ulama panutan bagi umat islam seperti Quraish Shihab, Gus Mus, dan beberapa nama lainnya, justru tidak mendapat tempat yang cukup di publik, digantikan oleh tokoh-tokoh ulama yang mulai menonjol kepentingan praktisnya. “Meski pun begitu, geliat kelompok muslim yang pro terhadap kebhinekaan juga mulai menguat, termasuk di kalangan perempuan”.

Bagi anggota DPR RI Arief Wibowo, kegaduhan yang saat ini dirasakan telah dimulai sejak awal kepemimpinan Jokowi-JK. Menurutnya situasi demikian dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak bisa menyikapi hasil pemilu 2014 secara lapang dada. Terkait evaluasi terhadap pemerintah, anggota Fraksi PDIP mencatat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, diantaranya yaitu kesenjangan antara masyarakat yang miskin dan kaya, indeks rasio gini yang mengkhawatirkan, banyaknya konflik agraria yang masih belum terselesaikan, serta potensi macetnya reformasi birokrasi imbas diterapkannya mekanisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu ia juga menyatakan bahwa dinamika politik di tahun 2018 akan diawali dengan pembahasan Perppu Ormas dan UU MD3. “Dua hal ini akan menentukan solid atau tidaknya koalisi pendukung pemerintah,” tegasnya.

Dalam hal momentum pilkada serentak 2018, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan beberapa hal tantangan yang dihadapi. Pertama ialah syarat kepemilikan KTP elektronik sebagai syarat sebagai pemilih. Berdasarkan data yang didapatkan KPU, di tahun 2017 terdapat sekitar tujuh juta orang yang belum melakukan rekam sidik jari, karena blangko yang terbatas dan lain hal. Dengan demikian ancaman adanya penduduk yang tidak memiliki hak pilih cukup besar pada pilkada mendatang. “Ini tantangan yang sifatnya non-elektoral. Padahal kalau kita coba urai masalah ini, persoalan kepemilikan KTP elektronik merupakan wilayahnya Kemendagri. Bagi kami, seseorang dapat sah menjadi pemilih apabila ia mampu membuktikan identitas sebagai penduduk setempat, baik dengan KTP mau pun surat keterangan. Dalam pilkada serentak 2017, persoalan ini banyak muncul di berbagai tempat,” terangnya. Tantangan yang kedua ialah sempitnya masa persiapan, terutama jika berbicara persiapan pemilu 2019. Berdasarkan UU, disebutkan bahwa tahapan persiapan ialah 20 bulan sebelum pemilu dimulai. Ini lebih pendek bila dibandingkan persiapan pemilu tahun 2014 yaitu 24 bulan.

Sementara dibidang politik Internasional, Peneliti Senior LIPI Adriana Elizabeth mencatat beberapa hal yang perlu diapresiasi. Diantaranya ialah sikap ASEAN terhadap masalah Laut Cina Selatan yang diinisiasi oleh Indonesia, dalam rangka menjaga stabilitas kawasan diantara anggota didalamnya, serta menghidupkan kembali pertemuan negara-negara yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA) yang sempat terhenti beberapa periode. Kedua hal yang diinisiasi Pemerintah Indonesia tersebut direspon secara positif dikalangan internasional, dan menunjukkan kuatnya visi kemaritiman RI. Kemudian yang tidak kalah penting ialah komitmen dukungan Pemerintah RI terhadap Palestina. Menurutnya, pemerintah perlu lebih mengkampanyekan bahwa persoalan di Palestina ialah isu kemanusiaan yang bersifat universal. Ada pun hal yang masih menjadi tantangan di tahun 2018 ialah persoalan kedaulatan hubungannya dengan gerakan separatis yang didukung oleh beberapa negara pasifik selatan, jaringan narkoba lintas negara, perdagangan manusia dan senjata, serta ancaman terorisme yang didukung oleh organisasi trans nasional.

Acara kemudian ditutup dengan pembagian kenang-kenangan dan foto bersama serta ramah tamah antara narasumber, undangan, serta jajaran pengurus AIPI dan Populi Center.

Hubungan Mayoritas-Minoritas Agama dengan Negara di Indonesia dan Amerika Serikat

Masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama beragam dalam hal menganut agama. Keberagaman itu bisa menguntungkan, tetapi bisa pula problematik bagi masing-masing negara, tergantung bagaimana pemerintah dan masyarakat sipil menegakkan prinsip toleransi. Ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas belakangan ini jadi semakin menjadi perhatian. Kampanye politik di kedua negara berhasil memobilisasi dukungan dengan menggunakan pesan-pesan anti-minoritas. Begitu pula dengan peran negara dan aparatus hukum turut memengaruhi dinamika hubungan antara mayoritas dan minoritas. Misalnya, kebijakan travel ban di Amerika terhadap pendatang dari negara-negara muslim dan penggunaan pasal penistaan di Indonesia untuk memenjarakan kandidat berlatar belakang Tionghoa dan Kristen, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Read More…

Sudah Tepatkah RUU Pemilu dan Perppu Ormas?

Jelang rapat paripurna DPR RI untuk menentukan nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, terjadi perdebatan di kalangan partai politik (parpol) mengenai 5 paket opsi. Opsi yang paling krusial menimbulkan perdebatan adalah mengenai ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold), ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold), besaran daerah pemilihan (dapil) dan metode konversi suara. Isu-isu krusial tersebut menjadi bahasan dalam diskusi media yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerja sama dengan Populi Center, Rabu (19/7) di Jakarta.
Paket-paket opsi yang ada dinilaibelum menyentuh hal-hal substantif. Terkait Presidential Threshold misalnya, ambang pencalonan yang basisnya pemilu legislatif tidak mungkin terjadi karena pemilihan akan berlangsung secara serentak. Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesi (P2P LIPI) Profesor Syamsuddin Haris menyampaikan Read More…

Meneguhkan Tradisi Politik Jawa Tengah

Survei tentang kandidat idaman warga Jawa Tengah (Jateng) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 dilakukan Populi Center pada 15-23 Mei 2017 lalu. Untuk mendiskusikan temuan-temuan dalam survei tersebut, Populi Center melakukan rilis media di Hotel Shantika Premiere Semarang, Rabu (14/6). Sebagai penanggap diskusi adalah pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Teguh Juwono dan pakar komunikasi Undip Muchamad Yulianto. Direktur Populi Center Usep S. Ahyar memaparkan sejumlah temuan menarik. Di antaranya, nama Ganjar Pranowo sebagai gubernur petahana masih jauh mengungguli nama-nama lain, baik tokoh-tokoh nasional maupun lokal.
Meskipun mengapresiasi survei Populi Center, Teguh Juwono mengakui Pilkada di Jateng lebih “kering” dibanding provinsi-provinsi tetangga, katakan Jawa Barat (Jabar) atau Jawa Timur (Jatim). “Apakah karena publik tidak peduli, atau situasi dan konteks politik yang berbeda?” ungkap Teguh. Selain itu, Pilkada Jateng dianggap sesuatu yang biasa saja, Read More…

Mengelola Radikalisme dalam Alam Demokrasi

Jeffrey Winters dikenal sebagai akademisi dan Direktur Equality Development and Globalization Studies (EDGS) Northwestern University, Amerika Serikat. Selain itu Winters menjabat Chairman of the Board of Trustee The Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF) dan  Direktur Program Ilmu Sosial di Center for Public Policy Transformation (Transformasi) yang keduanya berkantor di Jakarta. Sebagai akademisi, area penelitian yang dikaji oleh Jeffrey Winters meliputi bahasan mengenai oligarki dan elite, demokrasi liberal dan kesenjangan kesejahteraan, ketimpangan (inequality), dan negara pascakolonial.
Dalam buku Oligarchy (2011), Winters melakukan analisis sejarah Abad Pertengahan untuk melihat bagaimana peran oligarki dalam mempertahankan kekayaannya. Oligarki dideskripsikan sebagai sekelompok kecil orang dalam masyarakat yang memiliki kekayaan berlipat-lipat dibandingkan mayoritas. Winters masuk ke dalam analisis ini dengan kacamata Read More…

Tantangan Pluralisme dan Toleransi di Indonesia

Tantangan seputar masalah pluralisme dan toleransi beragama masih jadi topik hangat di Indonesia. Dalam seminar publik yang diadakan Nurcholish Madjid Society (NCMS) di Perpustakaan Nasional Jakarta, Rabu (14/6), duta besar Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol mengungkapkan dunia sedang menghadapi masalah integrasi Islam.
Dalam waktu bersamaan Indonesia kuat menganut ideologi negara yang plural, namun sejarah Indonesia menunjukkan adanya masalah dalam hubungan antara agama dan negara. “Pemerintah Belanda siap bekerja sama memberantas ekstremisme dan terorisme yang mungkin saja muncul,” kata Swartbol.
Saat ini Indonesia mempunyai Pancasila sebagai pemersatu budaya dan agama. Sejak berdirinya Indonesia, umat Islam meyakini kita bukan negara syariah, tetapi dibangun berdasarkan kemanusiaan. “Berkaca pada Pilkada DKI, pluralisme di Indonesia sedikit terganggu,” kata pembina NCMS Muhammad Wahyudi Nafis.
Pengalaman Rotterdam Read More…