Aish Sholihah

Jelang Debat Kedua

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota tim sukses calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hamdi Basya’i, menilai, kritik calon presiden Prabowo Subianto soal perekonomian Indonesia sebagai kritik yang ironis.

Pasalnya, manajer utama perekonomian Indonesia adalah rekan dan pendampingnya yang menjadi calon wakil presidennya, Hatta Rajasa. Ia menilai, Prabowo mengkritik pasangannya sendiri.

“Kritik itu ironis. Dia (Prabowo) bilang perekonomian salah urus. Di sampingnya persis, berdiri arsitek utama perekonomian nasional sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Jadi sebenarnya Prabowo mengkritik running mate-nya sendiri, rekan kontesnya sendiri,” kata Hamid pada dikusi bertema “Jelang Debat Kedua”, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (14/6/2014). Read More…

Berebut Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com – Kader-kader potensial di Partai Golkar dikhawatirkan akan membentuk partai baru jika merasa kecewa dengan sistem Musyawarah Nasional 2015, forum tertinggi yang salah satunya mengagendakan pemilihan ketua umum. Setelah Munas 2004, setidaknya sudah terbentuk empat partai baru yang didirikan oleh kader partai Golkar.
“Banyak pemain bintang Golkar justru bikin klub baru karena kecewa dengan sistem yang ada,” kata anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Sarwono Kusumaatmadja, dalam diskusi berebut “Berebut Golkar” di Jakarta, Sabtu (15/11/2014).
Empat partai tersebut adalah Partai Gerindra yang didirikan Prabowo Subianto, Partai Nasdem yang didirikan Surya Paloh, Partai Hanura yang didirikan Wiranto, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang didirikan Sutiyoso. Read More…

Hasil Quick Count Pilkada DKI Jakarta 15 Februari 2017

Pada pesta demokrasi Februari 2017, Populi Center berpartisipasi sebagai salah satu lembaga yang mengadakan quick count atau penghitungan cepat Pilkada DKI Jakarta dengan hasil paslon 1 (Agus-Sylvi) yang memegang urutan ketiga dengan 17,28 %, lalu Paslon 2(Ahok-Djarot) memegang posisi pertama dengan 42,59 % dan paslon 3 (Anies -Sandi) pada urutan kedua dengan 40,13 %.

Lintas Berita Rilis Survei Sulawesi Selatan

Merdeka.com – Populi Center melakukan survei di Provinsi Sulawesi Selatan dalam sepekan dari tanggal 15 hingga 22 Januari 2018, di 80 desa maupun kelurahan. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 800 responden dengan metode bertingkat (Multistrada Random Sampling), dengan margin of error lebih kurang 3,39 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam pesta demokrasi di Sulawesi Selatan itu akan diikuti oleh empat pasangan calon. Di mana pasangan calon tersebut Nurdin Halid-Aziz Kahar Muzakkar (NH-Aziz), Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakar, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman, dan Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo.
Read More…

Mangan Ora Mangan Holding Pangan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menilai, pembentukan induk usaha (holding) BUMN pangan memang sangat dibutuhkan untuk segera direalisasikan.
Sebab, lembaga pangan yang ada sekarang kinerjanya secara korporasi bisnis kurang maksimal dan profesional dalam mengelola kebutuhan pangan, mulai dari ketersediaan, keterjangkauaan, pasokan, distribusi, dan pengendalian harga.
“Bila terus dibiarkan, nanti yang rugi petani dan konsumen. Maka, dalam hal ini pemerintah harus mempunyai ketegasan untuk mengelola. Harga fluktuatif yang rugi konsumen,” kata Viva dalam diskusi bertajuk ‘Mangan Ora Mangan, Bikin Holding Pangan’ di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/9/2016).
Oleh karenanya, ia berharap dengan adanya BUMN pangan nanti bisa menjadikan Indonesia sebagai eksportir pangan terbesar di dunia. Read More…

Lintas Berita Quick Count Pilkada 2018

JAKARTA – Pasangan Calon Gubernur Jawa Barat Nomor urut satu Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul (Rindu) menempati peringkat pertama, dari seluruh suara sementara Provinsi Jawa Barat
Direktur Eksekutif Populi Center Usep Ahyar mengatakan, data perhitungan cepat yang baru masuk sebanyak 89,83 persen menunjukan suara yang diraih Pasangan Rindu sebanyak 33,32 persen.
“Pasangan Rindu masih memimpin di Jabar,” kata Usep, Rabu (27/6/2018).
Sedangan suara terbanyak sementara kedua di Jawa Barat diraih Pasangan Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut tiga, Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) perolehan suara dari hitung cepat versi populi sebanyak 28,85 persen. Read More…

Verifikasi dan Kerumitan Tiap Pemilu

Perspektif Indonesia edisi Sabtu (20/1) mengangkat tema “Verifikasi Dan Kerumitan Tiap Pemilu”. Hadir sebagai pembicara mantan Komisioner KPU Sigit Pamungkas, peneliti Perludem Fadli Ramadhanil,  dan pengamat hukum dan pemilu, Syamsuddin Radjab. Putu Wahyu Rama/RM Read More…

Reklamasi & Investasi

Jakarta – Pakar Hukum Agraria UGM Profesor Nur Hasan Ismail mengatakan reklamasi adalah sebuah kebutuhan yang sudah diinisiasi pemerintah sejak 1990-an. Inisiasi pemerintah tertuang dalam Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang akhirnya dieksekusi Pemprov DKI Jakarta pada 2017 lewat pergub.
“Persoalan reklamasi ini kan bukan persoalan baru Read More…

Para Jenderal Berlaga di Pilkada

Ketua Pemenangan Pemilu Aceh-Sumut DPP Partai Golkar Andi Sinulingga (kiri), Guru Besar Universitas Pertahanan yang juga Ketua Institut Peradaban Salim Haji Said (tengah) didampingi moderator Ichan Loulembah (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi Politik Gado-Gado Boplo di Jakarta, Sabtu (6/1). Diskusi Politik tersebut bertema “Para Jenderal Berlaga di Pilkada 2018. (antara foto/Reno Esnir) Read More…

Lagi, Korupsi di Mahkamah Konstitusi?

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi III DPR, Saiful Bahri Ruray mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.
Terlebih citra “the guardian of constitution” atau pengawal konstitusi melekat pada institusi tersebut.
Politisi Partai Golkar itu juga prihatin sebab Patrialis serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar yang pernah tersangkut kasus serupa merupakan hasil rekrutmen dari DPR RI, khususnya Komisi III.
Baik Akil maupun Patrialis, keduanya merupakan “alumnus” Komisi III atau pernah bekerja di Komisi III.
“Apa yang dilakukan Akil Mochtar dan Patrialis Akbar, saya mengatakan ini sebagai pengkhianatan tertinggi seorang pejabat tinggi kepada publik,” ujar Saiful dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1/2017).
“Dia mengkhianati konstitusi, amanat rakyat dan kepercayaan publik. Karena membangun kepercayaan publik tidak mudah,” sambungnya. Read More…

Korupsi dan Politik Dinasti

KPPOD Ungkap Tiga Model Dinasti Politik di Indonesia
Jakarta – Koordinator Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengakui bahwa dinasti politik telah marak terjadi di Indonesia. Bahkan, Endi menyebutkan ada 58 dinasti politik yang tersebar di daerah-daerah di Indonesia.
“Dinasti politik tersebut ada berbagai model. Regenerasi dinasti berlangsung secara bergilir dan tanpa jeda di suatu daerah,” ujar Endi dalam diskusi bertajuk “Korupsi dan Politik Dinasti” di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1).
Selain Endi, hadir juga sebagai pembicara Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said dan Koordinator ICW Adnan Pandu Husodo.
Endi mengatakan, dinasti regenerasi ini terjadi di beberapa daerah dan yang paling lama terjadi di Kediri yang dipimpin oleh bupati yang punya dua istri selama 20 tahun. Dinasti di Kediri, kata dia, lebih lama dibanding Banten yang terkenal dengan keluarga Ratu Atut Chosiyah-nya.
“Setelah Kediri dan Banten, kemudian dinasti di Cimahi,” beber dia. Read More…

Saber Pungli Mulai Bekerja, Sabar….

RMOL. Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) memberikan stimulus bagi aparat penegak hukum untuk lebih giat dalam melakukan pengawasan.
Dalam catatan Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, hanya 43 kasus pungli yang masuk ke tahap penyidikan dalam lima tahun terakhir. Terlebih sanksi dari pengawasan internal hanya bersifat administrasi.
Namun, hal mencolok dalam waktu sebulan, Tim Saber Pungli sudah kebanjiran laporan dari masyarakat.
“Kalau di KPK sedikit sekali laporan dari pengawas internal yang bisa ditindaklanjuti pidana. Artinya, pendekatannya diselesaikan secara adat,” ujar Agus saat diskusi ‘Saber Pungli Mulai Bekerja, Sabar…’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/11).
“Sedangkan dua bulan terakhir ini ada 14-20 kasus pungli, suap atau pemerasan di seluruh Indonesia, yang ditangani dan itu terpublikasi di media. Artinya, keberadaan Satgas ini menjadi stimulus,” lanjutnya.
Tak hanya itu, menurut Agus, Satgas ini cukup memberikan efek jera bagi para pelaku pungli. Meski Satgas tersebut hanya bersifat sementara, yang terpenting mampu memperkuat sistem lembaga pengawasan. Read More…

Mengubah UU Ppemilu Lagi?

JAKARTA, KOMPAS.com – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Erwin Moeslimin Singajuru, menyatakan penyusunan rancangan undang-undang (RUU) pemilu pastinya akan memengaruhi undang-undang lain yang terkait.
Beberapa undang-undang yang terkait dengan pemilu di antaranya undang-undang tentang partai politik (parpol).
“Bagaimanapun juga undang-undang pemilu yang baru nantinya akan memengaruhi perilaku politik. Salah satunya mekanisme gerak parpol,” kata Erwin dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2016).
Karena itu, Erwin mengatakan pembahasan RUU di DPR harus menambahkan paket perubahan undang-undang parpol. Erwin juga menilai penting adanya perubahan dalam undang-undangPilkada. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar koalisi di tingkat pusat juga berlanjut hingga ke daerah. Read More…

Trump dan Retorika Nasionalisme, Patriotisme, Proteksionisme

RMOL. Kemenangan Donald Trump di Pilpres Amerika Serikat harus diakui fenomenal dan tidak pernah disangka oleh siapapun, mungkin termasuk oleh dirinya sendiri.
Demikian dikatakan Pendiri Freedom Institute, Rizal Mallarangeng, dalam diskusi “Trump & Retorika Nasionalisme Patriotisme Proteksionisme”, di Menteng, Jakarta, Sabtu (12/11).
“Trump menang. Jangankan kita atau Hillary Clinton, Trump sendiri mungkin kaget. Di awal dia mulai, dia enggak pakai tim besar dan banyak bicara agak ngawur. Dulu kita masih anggap pernyataannya ungkapan kemarahan untuk mengingatkan para elite. Tapi semakin lama makin serius,” kata Rizal.
Dia mengatakan, kemenangan Trump adalah pertanda dunia sedang berubah. Soal perubahan ke lebih baik atau buruk, masih harus ditunggu lebih jauh. Yang pasti, Trump sudah berhasil memahami dan mendapatkan hati mayoritas rakyat AS.
“Kelihatannya dia berhasil mengerti dan mendapat arus bawah psikopolitik yang banyak orang tidak mengerti,” ucap Rizal. Read More…

Setelah Demo 411

JAKARTA – Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan, aksi unjuk rasa pada 4 November kemarin adalah bentuk penegakan hukum yang belum ditegakkan secara baik.
“Sekali lagi membuktikan kalau hukum tidak jatuh sendirinya, kemarin adalah ekspresi tuntutan hukum yang belum ditegakkan karena UU dasar bilang semua orang sama di depan hukum,” kata Margarito dalam diskusi bertajuk Setelah Demo 411 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).
Menurutnya, penegakan hukum pada Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum diproses baik karena kinerjanya sangat lambat, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat hingga berujung pada unjuk rasa 4 November.
“Ini harus dibuktikan secara hukum Ahok salah atau tidak, penegakan hukumnya juga harus ditegakkan. Terlebih dengan kekuasaan presiden, mereka kan menuntut presiden karena presiden punya kekuasaan ngatur Polri dan kejaksaan,” terangnya. Read More…

Pemilihan Rektor Harus Setor?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW), Donal Fariz mengungkapkan bahwa fenomena korupsi pemilihan rektor di Perguruan Tinggi menjadi pintu masuk potensi korupsi di sektor lain di dalam Perguruan Tinggi itu.
“Pemilihan rektor hanya sebagai entry point untuk potensi korupsi di sektor lain. Nah itu lah ironi kasus di Perguruan Tinggi,” ujar Donal Fariz dalam diskusi Perspektif Indonesia yang digelar oleh Smart FM bersama Populi Center di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (29/10/2016).
Donal Fariz memberikan gambaran bagaimana korupsi pemilihan rektor bisa merembet ke korupsi-korupsi lainnya.
Ia mengambil contoh pembangunan infrastruktur yang sebelumnya tidak masuk perencanaan, namun karena si rektor memiliki kedekatan dengan menteri yang berafiliasi ke partai tertentu, maka proyek tersebut bisa dilaksanakan. Read More…

Profil Investasi dalam Dua Tahun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mukhamad Misbakhun, mengatakan selam dua tahun pemerintahan dibawah Presiden Joko Widodo telah berkomitmen dalam membenahi iklim investasi. Salah satu bukti nyata adalah penerapan tax amnesty, dan juga pemberantasan pungutan liar (pungli).
Tidak hanya itu, demi meningkatkaninvestasi pemerintah juga merestrukturisasi ribuan peraturan daerah (Perda) yang dinilai mengambat investasi. “Saya kira pak Jokowi berkomitmen benahi iklim investasi, dan cukup baik hasilnya. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi,” ujar Politikus Partai Golkar ini dalam diskusi ‘profil investasi dalam dua tahun’ di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10). Read More…

Pekerjaan Lama untuk Menteri Baru

Suara.com – Mantan Sekmen BUMN Said Didu meminta Ignasius Jonan mempertahankan sikap profesional dan ketegasannya setelah menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebab menurut dia, banyak kepentingan di sektor yang ditangani Kementerian ESDM.
“Semoga dia (Jonan) tidak berubah. Karena kepentingan di ESDM ini sangat banyak,” kata Said dalam diskusi bertajuk ‘Pekerjaan Lama untuk Menteri Baru’ di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/10/2016).
Lebih lanjut Said mengatakan bila Jonan membuka jendela terhadap orang-orang berkepentingan bisnis, maka jabatannya tak akan lama. Sebab, saat ini, Jonan mendapat dukungan dari segala arah. Read More…

Pemekaran Lagi?

JAKARTA, kini.co.id – Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) diduga memunculkan konflik kepentingan antara presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Demikian dikatakan Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Akhmad Muqowam dalam diskusi publik bertema ‘Pemekaran Lagi’ di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10/2016). Dugaan tersebut bermula dari dua Rancangan Peraturan Presiden (PP) yang seharusnya diterbitkan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 tentang Pemerintah Daerah namun belum dirampungkan hingga saat ini. “Padahal pembahasannya sudah sangat lama,” katanya. Menurut dia nampaknya, JK lebih setuju dengan adanya pemekaran daerah. Hal tersebut seiring dengan posisi JK yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Namun disatu sisi Jokowi justru tidak setuju dengan adanya pemekaran tersebut. “Dengan demikian politisasinya itu bukan ada di kami, melainkan ada di istana itu sendiri,” pungkasnya. Editor: Fatimah Read More…

DPD Terbelah

TEMPO.CO, Jakarta  – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia belum satu sikap dalam memutuskan nasib ketuanya, Irman Gusman, yang telah ditetapkan tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut ahli hukum tata negara Refly Harun, anggota DPD belum satu suara dalam menafsirkan isi tata tertib (tatib). “DPD belum punya basis kuat dalam hal tata aturan, masih bingung tatib mana yang digunakan (atas kasus Irman Gusman),” ujar Refly dalam diskusi Populi Center di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Oktober 2016.
Refly menuturkan DPD masih terpecah antara yang setuju Irman diberhentikan dan hanya non-aktif. Keputusan memberhentikan Irman adalah hasil rapat pleno Badan Kehormatan (BK) DPD pada 19 September 2016.
Sehari kemudian hasil pleno yang dibacakan Ketua BK A.M. Fatwa itu dipaparkan dalam sidang paripurna DPD. Pemberhentian Irman disebut mengacu pada Pasal 52 ayat 3 huruf c Tata Tertib DPD. Di situ dinyatakan bahwa pimpinan DPD dapat diberhentikan karena berstatus tersangka dalam perkara pidana. Read More…

Penghadangan Dan Pembakaran Lahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Maraknya korporasi atau perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan dianggap sebagai dampak kurang tegasnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Praktisi Hukum sekaligus Pengajar PTIK Umar Husin mengatakan teguran tersebut sebenarnya bisa menjadi peringatan awal untuk koprasi mengenai kejahatan lingkungan.
“Berani nggak kementerian melakukan minimal teguran kepada para pelaku kejahatan lingkungan?”
“Kalau enggak dituruti tegurannya, pindahkan alat produksinya dan tutup perusahaannya,” kata Umar dalam diskusi bertajuk ‘Penghadangadan dan Pembakaran Hutan’ di Menteng, Jakarta, Sabtu (10/9/2016).
Jika tetap tidak menuruti, Kementerian Lingkungan Hidup bisa mencabut izin perusahaan-perusahaan tersebut.
Umar yakin cara seperti itu bisa membuat jera para pelaku pembakar hutan.
“Kewenangan ada di kementerian tapi kenapa tidak dijalankan itu saya tidak mengerti,” ungkap Umar.
Menurut Umar, cara tersebut menjadi satu-satunya cara yang bisa dijalankan untuk memberantas perusahaan pembakar hutan. Read More…

Ini Dia Kepala BIN Baru

TEMPO.CO,Jakarta- Analis intelijen Connie Rahakundini mengatakan jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) lebih tepat diberikan kepada orang berlatar belakang militer.
Menurut Connie, pendekatan intelijen militer bekerja untuk mendeteksi adanya ancaman. Hal itu berbeda dengan intelijen kepolisian yang bekerja saat suatu peristiwa sudah terjadi untuk mencari pembuktian. “Intelijen kepolisian lebih kepada investigasi setelah kejadian. BIN harus sebelumnya,” ujarnya dalam diskusi “Ini Dia Kepala BIN Baru” di Menteng, Jakarta, Sabtu, 3 September 2016.
Selain itu, BIN dituntut mampu mengamankan posisi Indonesia di kawasan ASEAN. Terlebih, Indonesia ingin menjadi poros maritim. Hal ini bisa saja akan memicu respons dari negara lain. “Cara meng-counter-nya secara politik, ekonomi, dan ideologi harus dilakukan. Tugas yang begitu besar, perlu dukungan militer,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat, Meutya Hafid, mengatakan pemerintah harus menghapuskan dikotomi militer dan polisi dalam urusan penunjukan Kepala BIN. “Kecakapannya yang lebih perlu ditingkatkan ketimbang ini orang militer atau polisi,” ucapnya. Read More…

Berburu Emas di Olimpiade

Mereka mengusulkan bangun Olimpic Center di Cibubur.
Sabtu, 27 Agustus 2016 | 13:38 WIB, Oleh : Krisna Wicaksono, Dian Tami
VIVA.co.id – Sudah empat tahun mega proyek Hambalang terhenti. Penyebab mandeknya pembangunan kompleks olahraga yang memakan biaya Rp1,2 triliun tersebut adalah karena adanya kasus korupsi.
Namun, Komandan Satgas Program Indonesia Emas, Laksamana (purn) Ahmad Sucipto mengatakan, pemerintah akan membangun Olimpic Center, sebagai tempat atlet Tanah Air mengasah kemampuannya.
“Terus terang saja, Kemenpora memiliki keinginan untuk membangun kawasan Olimpic Center di Cibubur. Itu adalah gagasan Menteri. Enggak mungkin kita bisa membina dengan baik, kalau pusatnya enggak ada. Jadi, Olimpic Center dibuat untuk itu,” kata Ahmad di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Agustus 2016. Read More…

Permisi, Pelaku Korupsi Dapat Remisi

JAKARTA – Salah satu alasan mengapa koruptor bisa mendapat remisi di hari raya keagamaan atau hari kemerdekaan ialah karena kurangnya ruang tahanan di penjara Indonesia.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti menilai, selain menambah jumlah penjara, solusi lain yang bisa dilakukan dalam
“Solusinya tidak hanya bangunan, misalnya bisa mengurangi jumlah orang-orang yang cuma curi sendal atau curi kaos, ngapain dihukum?” kata Bivitri dalam diskusi bertajuk ‘Permisi Koruptor dapat Remisi’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/8/2016).
Tak hanya itu, berdasarkan studi yang pernah ia baca, dikatakan bahwa sistem pendataan di penjara Indonesia sangatlah buruk. Dimana di dalamnya masih ada narapidana yang seharusnya sudah bisa menghirup udara bebas namun harus mendekam dibalik jeruji besi lebih lama lantaran kacaunya data tersebut. Read More…

Duhh…, Pendidikan Tak Pernah Sepi Persoalan…

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan juru bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ibnu Hamad mengatakan, seharusnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tegas menjalankan delapan standar pendidikan. Termasuk dalam menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga bersama DPR.
Ia pun menyayangkan DPR yang jarang menyinggung soal delapan standar pendidikan tersebut dalam rapat kerja bersama Kemendikbud. Akibatnya, masih banyak ditemukan kasus di dunia pendidikan dan ketidaksesuaian kebijakan dengan delapan standar pendidikan tersebut.
Kasus terbaru yaitu kasus pemukulan guru dan polemik kebijakan sekolah kokurikuler yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Read More…

Perubahan Atas APBN Perubahan

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tak masalah dengan rencana pemerintah yang ingin memangkas kembali anggaran belanja yang telah disepakati dalam APBNP 2016 bersama DPR.
Menurut Anggota Banggar, Eka Sastra pemangkasan sebesar Rp133,8 triliun yang diputuskan dalam Sidang Kabinet bersama Presiden tentu telah bertujuan positif terhadap ekonomi saat ini.
“Hal ini positif. Saya yakin ini akan memberikan perbaikan pada pertumbuhan ekonomi. Langkah ini realistis di tengah perlambatan ekonomi yang masih terjadi,” kata  Eka dalam diskusi bertema ‘Perubahan atas APBN Perubahan’ di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat Sabtu (6/8/2016).
Lantas bagaimana peran Banggar saat pembahasan APBNP lalu yang nampaknya tak efektif dalam mengawal Pemerintah menyusun anggaran yang kredibel ?. Pasalnya di APBNP sudah ada pemangkasan anggaran sebesar Rp50 triliun, dan berlanjut setelah Menteri Keuangan beralih dari Bambang Brodjonegoro ke Sri Mulyani Indrawati. Read More…

Kita dan Sengketa Laut China Selatan

TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat menilai upaya perundingan untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan dengan Cina dinilai sulit. Maka Indonesia harus mempersiapkan skenario terburuk dengan Cina, yaitu berperang.
“Sulit berunding dengan Cina, karena Cina menganggap Laut Cina Selatan sebagai back yard-nya (halaman belakang),” kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana (Purn) Ahmad Sucipto dalam diskusi bertema “Kita dan Sengketa Laut Cina Selatan” di Restoran Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu, 30 Juli 2016.
Menurut Sucipto, banyak teori yang membahas kemungkinan eskalasi bersenjata dalam sengketa Laut Cina Selatan. Menurut dia, rakyat Indonesia tidak usah terlalu jauh berpikir soal teori-teori tersebut. Yang terpenting adalah apa yang harus dikerjakan kalau skenario buruk itu terjadi. Menurut Sucipto, dalam sengketa ini, Indonesia harus siap dengan short sharp war. Read More…

Reshuffle: Kali Ini Jadi?

JAKARTA – Tarik ulur isu reshuffle jilid dua Kabinet Kerja pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tampaknya belum menemukan keputusan yang tepat dalam kebijakan politik. Pasalnya, wacana perombakan kabinet sudah terjadi beberapa bulan yang lalu, tetapi hingga saat ini masih belum terlaksana.
Menurut Peneliti Senior LIPI, Syamsuddin Haris, isu perombakan ini sebenarnya sudah lama digelontorkan Jokowi dalam beberapa kesempatan. Hal itu ia sampaikan dalam Diskusi, Populi Center dan Smart FM Network, dalam Perspektif Indonesia dengan topik: “Reshuffle: Kali Ini Jadi?”
“Memang kalau dihitung isu reshuffle sudah berbulan-bulan tunda lagi, tunda lagi. Padahal, Pak Jokowi sudah memberi sinyal soal ini sudah di beberapa tempat dan berkali-kali,” kata Syamsuddin di Gado-Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia No. 41, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016).
Ia menyampaikan, Jokowi jangan sampai terkena sindrom kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Saya khawatirkan adalah dia (Jokowi) terjebak apa yang saya sebut sindrom SBY,” ucapnya.
Read More…

Vaksin Palsu, Korban Asli

JAKARTA,(PR).- Wakil Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia Daeng M. Faqih mengatakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang diumumkan menggunakan vaksin palsu belum tentu bersalah. Justru bisa saja rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang ada itu pun justru korban beredarnya vaksin palsu.
“Pemerintah harus utuh menjelaskan setelah mengumumkan daftar rumah sakit kemarin. Ini bukan berarti RS atau klinik itu melakukan kejahatan. Kalau mereka beli, masih belum bisa dibuktikan salah,” kata Daeng dalam Diskusi “Vaksin Palsu, Korban Asli” di Menteng, Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2016.
Menurut Daeng, pengumuman nama-nama rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang menerima vaksin palsu yang dilakukan kementerian kesehatan seperti memakan buah simalakama. Tujuan semula pengumuman nama-nama rumah sakit itu, menurut Daeng untuk memetakan wilayah vaksin ulang. Nyatanya, pengumuman itu justru menimbulkan kegaduhan. Read More…

Inggris Memilih Mudik Dari Uni Eropa

Merahputih Keuangan – Economist, Head of Research Samuel Asset Managemen‎t, Lana Soelistianingsihmegatakan Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa (UE) atau Brexit karena ekonomi mereka cenderung stabil.
“Alasan itu yang mendorong Inggris memutuskan untuk keluar dari UE. Selama ini Jerman lebih banyak membantu EU kalau kita lihat dari komposisi perdagangan. Banyak diuntungkan dari Uni Eropa, kontinental, interaktif dalam aspek melihat komposisinya, 63 persen, ekspor, dan impor inggris itu hanya 30 persen,” ujar Lana saat ditemui usia diskusi Perspektif Indonesia dengan topik “Inggris Memilih Mudik Dari Uni Eropa, di Kawasan Jakarta pusat, Sabtu (25/6).
Lana menambahkan tingkat pengangguran di Inggris hanya 10 persen saja. Sementara UE tingkat pegangguran 10 persen. Read More…

Negeri Kelautan tapi Impor Ikan?

Impor ikan jumlahnya masih kecil sehingga tidak menganggu harga pasar tangkapan nelasan lokal. (Antara/Fikri Yusuf)
Jakarta, CNN Indonesia –– Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menilai kebijakan pemerintah mengimpor ikan tidak terlalu mengganggu harga di pasar, meski demikian kebijakan ini harus terus diawasi dengan ketat.
“Volume impor hanya 2,3 persen saja, dari teori ekonomi tidak akan mengganggu harga di tingkat pasar,” kata Viva saat ditemui usai diskusi bertema Negeri Kelautan Tapi Impor Ikan, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6).
Dia mengatakan, saat ini terjadi penurunan volume produksi ikan dari nelayan, terutama pasok bagi industri pengalengan akibat kebijakan pemerintah yang memberlakukan moratorium 1.132 kapal eks asing di atas 50-100 GT.
“Karena ada moratorium jelas ada penurunan volume produksi sehingga menyebabkan beberapa industri ikan pengalengan kesulitan bahan baku,” jelasnya. Read More…

Susah Gampang mencari Kapolri

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan mengubah Peraturan Presiden (Pepres) soal sistem pemilihan Kapolri sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPR lagi. Perubahan Perpres untuk menghindari adanya politisasi dalam pemilihan Kapolri ke depan.
Praktisi hukum, Andi Syafrani khawatir adanya politisasi dalam pemilihan Kapolri melalui persetujuan DPR terlebih dahulu bisa memengaruhi pada kinerja intitusi Polri ke depannya. Padahal, Polri sebagai penegak hukum harusnya bersikap adil bebas dari kontaminasi kepentingan politik manapun. (Baca: Soal Jabatan Kapolri, Seskab Sebut Jokowi Tak Mau Gegabah) Read More…

Bisakah Negara Mengendalikan Harga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Ahli Ekonomi Nawir Messi menyayangkan kekurang akuratan data yang dimiliki Pemerintah sehingga tidak mampu mengantisipasi stok daging sapi yang berimbas pada naiknya harga daging sebelum puasa.
“Ini terjadi karena tidak lepas dari logika ekonomi yang dimana Pemerintah tidak mengambil kebijakan tidak berdasarkan basis data yang akurat,” ujar Nawir Messi dalam dialog Perspektif Indonesia yang digelar oleh Smart FM bersama Populi Center di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (4/6/2016).
Pernyataan Nawir yang juga anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini menanggapi keluhan pengusaha sapi atau daging terkait pernyataan Pemerintah yang blunder mengenai target harga daging sapi diturunkan hingga Rp80.000 per kilogram. Read More…

Partai-partai Baru dan Kemungkinan Perubahan Paket UU Politik

RMOL. Figur Rhoma Irama yang populer sangat menguntungkan Partai Islam Damai Amana (Idaman). Parpol besutan pedangdut ternama itu tak perlu lagi repot-repot untuk sosialisasi ideologi dan tujuan pendirian partai.
Sekretaris Jenderal Partai Idaman, Ramdansyah mengaku sejak parpolnya berdiri, banyak penggemar Rhoma datang ke DPC dan DPP. Apalagi Rhoma sebagai ketua umum Partai Idaman bukan semata dikenal sebagai seniman, melainkan juga guru dakwah.
“Ini yang menurut saya konstituen kita yang besar, dan fans bang haji,” ujar Ramdan dalam diskusi dengan topik: “Partai-partai Baru dan Kemungkinan Perubahan Paket UU Politik” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5)
Ramdan membeberkan, untuk pendirian DPW bahkan DPP tak perlu mengeluarkan biaya.
“Ini partai organik, kami tidak mengucurkan dana ke DPW. Mereka bangun kantor sendiri,” katanya. Read More…

Ada Apa dengan Bandara Kita

JAKARTA, KOMPAS.com – Lion Grup melaporkan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Suprasetyo ke Bareskrim Mabes Polri.
Laporan dibuat oleh Head of Corporate Lawyer Lion Grup, Harris Arthur Hedar pada Senin 16 Mei 2016. Laporan dengan nomor LP/512/V/2016 itu dibuat terkait surat dari Suprasetyo perihal pembekuan rute baru selama enam bulan untuk PT Lion Mentari Airlines.
Menanggapi hal tersebut, anggota komisi V DPR RI, Fauzih Amro menilai wajar jika sebuah perusahaan yang mendapatkan sanksi mengajukan gugatan atas saksi tersebut.
“Kalau orang diberikan sanksi atau korporate diberikan sanksi mereka berkhak untuk mengajukan gugatan,” ujar Fauzih dalam diskusi ‘Ada Apa dengan Bandara Kita?’ di Gado Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (21/5/2016).
Fauzih menilai sanksi yang diberikan Kemenhub kepada Lion Airsudah tepat. Ia pun mendukung langkah tegas dari Kemenhub tersebut. Read More…

Mengapa 35 Ribu Megawatt Lambat?

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Kepala Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional Agung Wicaksono mengatakan program 35 ribu megawatt membutuhkan sinergi tiga menteri. Program itu juga membutuhkan pihak yang bertanggung jawab atas program tersebut secara menyeluruh.
“Dalam program ini, harus ada sinergi antara Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan,” ucap Agung di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 14 Mei 2016.
Agung menjelaskan, ketiganya masing-masing berfungsi sebagai regulator, pemilik saham perusahaan, dan kasir negara.
Agung mengatakan berbagai pihak yang terlibat dalam program 35 ribu MW belum memiliki prioritas yang selaras. Soal tarif, kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara tak sama. Read More…

Akhirnya Golkar Bisa Gelar Munaslub

Jakarta – Lagi-lagi Partai Golkar menggelar Musawarah Nasional, kali ini ada embel-embel ‘Luar Biasa’, di Pulau Dewata. Padahal kondisi keuangan sedang cekak yang berujung pada kewajiban iuran Rp 1 miliar bagi caketum. Kenapa harus memaksakan diri menggelar Munaslub di Bali lagi?
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung punya saran. Bila memang Golkar tak mampu menggelar hajatan di Bali, seharusnya Golkar mencari tempat lain yang lebih murah.
“Kalau Partai tidak punya kemampuan, kenapa tidak dicari di tempat lain?” kata Akbar di diskusi bertajuk ‘Akhirnya Golkar Bisa Gelar Munaslub’ di Restoran Gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/5/2016).
Akbar memisalkan, Golkar bisa mencari tempat yang masih di dalam Pulau Jawa saja. Toh juga Asrama Haji di banyak tempat juga bisa digunakan untuk menggelar Munaslub. Kenapa harus di Bali? Read More…

May Day dan Selusin Paket Deregulasi

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir Khamid mengatakan ada sistem yang aneh dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
“Sistem pengupahan agak aneh. Tidak adil pengupahan dengan UMP yang sama antara pengusaha besar dan pengusaha kecil,” kata Mudhofir dalam acara diskusi “May Day dan Selusin Paket Deregulasi” di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 30 April 2016.
Menurut Mudhofir, salah satu cara meningkatkan kesejahteraan buruh adalah memberikan jaminan sosial, perumahan untuk buruh, dan sarana transportasi yang memadai untuk mendukung komponen hidup layak (KHL). “Kalau sistem pengupahan hanya berputar pada UMP, setiap tahun akan ada aksi besar,” katanya.
Selama ini, kata Mudhofir, pemahaman tentang upah minimum dengan upah layak telah salah kaprah. Dalam menentukan upah layak, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, seperti beban tanggungan, lamanya masa kerja, dan kemampuan atau keahlian. “Upah layak itu jaring pengaman,” ujarnya. Read More…

Amuk Taksi, Ekonomi Kreatif, dan Revolusi Digital

VIVA.co.id – Pangamat Teknologi Informasi dan Ekonomi Digital, Fahmi Fahruddin menilai Blue Bird memang belum siap dengan kecanggihan teknologi aplikasi. Pasalnya, jika dibandingkan aplikasi pemesanan taksi online antara Blue Bird dan Uber atau Grab, aplikasi Blue Bird masih kurang bagus.
“Jadi Uber memberikan satu informasi instan yang utuh. Kita sudah tahu bayarnya berapa, berapa menit driver akan datang. Beda dengan ketika pesan Blue Bird. Kadang telat dan tidak tahu kepastian datang atau tidaknya,” kata Fahmi dalam diskusi ‘Amuk Taksi, Ekonomi Kreatif, dan Revolusi Digital’ di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu 26 Maret 2016.
Senada dengan Fahmi, Pelaku Online Business, Naufal Firman Yursak mengatakan, transportasi konvensional memang harusnya menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini.
“Saya pengguna Blue Bird dengan aplikasi. Muncul Uber, Grab dan Gojek. Ini jauh lebih sederhana, cepat. Tantangannya di situ. Kenapa tidak sesuaikan diri dengan dunia digital yang berlangsung? Kenapa pengguna smartphone makin tinggi, hal yang bersifat digital tidak bisa ditahan,” ujar Naufal. Read More…

BLBI yang Nyaris Terlupa

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur InfoBank Institute Eko B Supriyanto mendesak pihak berwenang tidak hanya fokus mengejar aset buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di luar negeri. Banyak aset buronan BLBI yang ada di Indonesia belum disita.
“Sebenarnya enggak perlu mengejar ke mana-mana. cukup di sini juga ada, enggak sulit juga catatannya ada, statusnya ada, tinggal mau atau tidak,” ujar Eko dalam diskusi ‘BLBI Yang Terlupakan’ di Gado-gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (23/4/2016).
Aset itu lanjut dia sampai saat ini masih bisa ditemui di jalan sekitar Sudirman-Thamrin. Tapi, pemiliknya tidak diketahui.
“Menarik, kalau kita lihat gedung di sekitar Thamrin-Sudirman, saya teringat waktu 1998, kayaknya bekas bank ini, sekarang punya siapa ya, kayaknya dia (buronan) punya juga deh,” beber Eko. Read More…

Masih Mau Reklamasi?

Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia  menyebut pihak yang berhak menentukan nasib proyek reklamasi Teluk Jakarta adalah Pemprov DKI. Meski demikian, Pemprov DKI harus tetap bersikap koordinatif dengan pihak-pihak lain.
“Leading sektornya kalau bicara membangun reklamasi untuk membangun Jakarta kewenangannya adalah di provinsi, untuk perencanaan dan apa yang ingin dicapai. Namun pasti di sana disertai kewenangan teknis yang melampaui wilayahnya, jadi harus koordinatif. Kami dari Kementrian LHK tetap koordinatif,” ujar Laksmi Wijayanti, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Sektor dan Wilayah KLHK di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (16/4/2016).
Hal itu disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Populi Center dan Smart FM Network dengan tema topik: “Masih Perlu Reklamasi?”. Selain Laksmi, juga hadir narasumber lainnya yaitu Asnawi Bahar (Ketua Umum ASITA), Arif Satria, PhD (Dekan FEMA IPB), Riza Damanik, PhD (Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) dan Tigor Hutapea (LBH Jakarta). Read More…

Gempar Nama dalam Dokumen Panama

Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tidak akan berani membuka nama-nama dalam Panama Papers (dokumen Panama) yang terindikasi melakukan pengemplangan pajak dan pencucian uang.
Pasalnya, disinyalir daftar nama-nama tersebut memuat banyak pejabat teras pemerintah saat ini, salah satunya Menteri BUMN Rini Soemarno.
“Sebetulnya, munculnya dokumen daftar pengemplang pajak itu bukan baru saat ini (dengan adanya Panama Papers), tapi pemerintah belum pernah serius untuk membukanya ke publik,” sebut peneliti dari Center for Regulation, Policy and Governance (CRPG)‎, Mohamad Mova Al Afghani, saat diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (9/4).
Menurut Mova, sebelum dokumen ini muncul, juga sempat mecuat juga daftar perusahaan yang ada dalam offshore company list, yang dianggap juga melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum. Read More…

Cukupkah Hanya Reshuffle?

JAKARTA – Isu perombakan kabinet atau reshuffle selalu timbul-tenggelam mengikuti jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Setelah satu kali melakukanreshuffle beberapa waktu lalu, perombakan selanjutnya masih menjadi misteri.
Peneliti senior dari LIPI, Syamsuddin Haris, berujar bahwa reshuffle kabinet merupakan suatu keniscayaan lantaran banyak kepentingan yang ada di sekeliling Jokowi. Hal itu disampaikannya saat menghadiri diskusi dengan tema ‘Cukupkah Hanya Reshuffle?’ di Rumah Makan Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/4/2016).
“Fenomena Pak Jokowi ini beda. Kita tidak bisa memastikan, karena sekeliling Jokowi ada Bu Mega yang mungkin lebih berkuasa dalam menentukan kompisisi kabinet. Pak JK (Jusuf Kalla) yang mengawasi apa yang diputuskan dan ada ketua parpol (partai politik) pendukung Jokowi,” tutur Syamsudin.
Lebih jauh ia menjelaskan bahwa posisi Jokowi yang bukan ketua umum dari parpol, membuat Jokowi perlu memperhitungkan kepentingan dari banyak pihak dan tidak menepikan kepentingan publik. Read More…

Reshuffle (Jadi) Lagi?

Jakarta, Kicaunews.com – Reshuffle kabinet lebih pada hubungan untuk meningkatkan kinerja. Presiden yang merancang reshuffle. Mungkin menteri pilihan presiden tidak lebih dari 10 orang. Sekurang-kurangnya ada 5 menteri gosipnya akan diganti ujar Wartawan Senior Budiarto Shambazy dalam diskusi yang diadakan oleh Populi Center dan Smart FM Network membahasnya dalam persfektif Indonesia dengan topik ” Reshuffle (Jadi) Lagi?” di Gado-Gado Boplo Jl.Gereja Theresia Menteng Jakarta, sabtu (19/3).
Menurut Budiarto kabinet sekarang ini sudah oke sudah right on the track. Menteri belum tentu pakar dibidangnya. Hubungan masih suam-suam kuku hubungan Presiden dengan Ketua Umum PDI Perjuangan tapi sekarang sudah lebih baiklah imbuhnya. Kalau tidak direshuffle tidak apa-apa.
Budiarto melanjutkan makin ditekan reshuffle, Dia makin lari dari reshuffle. Kelemahan sekarang etitut menteri. Jagalah stabilitas politik. Dalam revolusi mental dan BPJS terjadi kompetesi 2 menteri. Dalam dana desa juga kompetesi 2 menteri. Read More…

Deparpolisasi: Koreksi atau Sanksi Politik

JAKARTA – Pengamat Politik dari Populi Center Tommi Legowo mengatakan, deparpolisasi telah meniadakan atau menihilkan peran partai politik (Parpol) dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.
“Deparpolisasi menjadi perbincangan, parpol pilar utama demokrasi, artinya demokrasi nggak jalan,” kata Tommi saat diskusi bertajuk ‘Deparpolisasi: Koreksi atau Sanksi Politik?’ di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (13/3/2016).
Menurut Tommi, partai politik kini harus bekerja keras membangun kepercayaan publik pasca mencuatnya isu deparpolisasi. Dia khawatir sebagai instrumen demokrasi, parpol lambat laun akan ditinggalkan konstituen. Read More…

Para Menteri Bertikai, apa langkah Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo disarankan untuk membentuk regulasi berupa kode etik yang mengatur peran dan sikap para anggota kabinet.Kode etik dinilai perlu dalam mencegah terjadinya perselisihan di antara anggota kabinet. (Baca: “Jokowi Harus Mencari Mana Menteri yang Benar, Mana yang Salah” ).”Perlu kode etik yang dibuat tertulis, karena aktor-aktor yang berselisih ini tidak paham pemerintahan, tidak tahu etika, maka perlu code of conduct,” ujar mantan Deputi Bidang Politik Wakil Presiden, Djohermansyah Johan dalam diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3/2016). Menurut Johan, perselisihan antar menteri yang dilakukan secara terbuka sangat berbahaya, karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap Presiden dan pemerintah.Bahkan, menurut Johan, konflik para menteri ini dapat merusak wibawa Presiden.Selebihnya Johan mengatakan, kode etik anggota kabinet tersebut nantinya akan mengatur hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan para menteri. Misalnya, jika ada keputusan pemerintah yang belum final, maka para menteri hanya boleh menyampaikan argumen pribadi, namun tidak diperkenankan menyerang Read More…

Ketahanan Energi: Untuk Apa Lagi?

RMOL. Pola pengembangan lapangan gas abadi Blok Masela harus segera ditentukan oleh pemerintah.
Demikian dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI, Dito Ganinduto, dalam sebuah diskusi bertema ketahanan energi, di Menteng, Jakarta, Sabtu (27/2).
Meski begitu, ia sendiri enggan menentukan mana opsi pengelolaan yang terbaik, apakah pengembangan lewat darat (onshore) atau kilang laut (offshore).
Menurutnya, jika dilihat dari “tupoksi”-nya, kewenangan untuk menentukan offshore atau onshore secara teknis adalah milik pemerintah.
Pemerintah harus segera mengambil keputusan karena rencana pembangunannya (Plane Of Development atau POD) sudah berlangsung sejak 2010.
“Sudah lima tahun enggak putus-putus,” tegasnya. Read More…

Pelantikan Kepala Daerah = Pergantian Pejabat Daerah?

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Irham Dilmy menganggap nepotisme merupakan “lagu lama” dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah digelar.
Bahkan, sebelum Pilkada digelar pun calon kepala daerah sudah menyiapkan orang-orang yang dia pilih untuk ditempatkan di posisi strategis dalam pemerintahan.
“Sebelum Pilkada, kabinet bayangan sudah muncul. Ada semacam program balas budi,” ujar Irham dalam diskusi Perspektif Indonesia oleh Smart FM di Jakarta, Sabtu (20/2/2016).
Padahal, dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara diatur bahwa pejabat daerah tidak boleh diganti sebelum menjabat selama dua tahun, kecuali karena kinerja luar biasa buruk.
Nyatanya, kata Irham, banyak ditemukan oleh KASN politik balas jasa yang justru diberikan ke orang yang tidak kompeten. Read More…

Ada Apa Lagi KPK?

TEMPO.CO, Jakarta -Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi bukan sesuatu hal yang tabu. Namun ia menganggap perlu melihat apakah substansi perubahan itu membuat KPK menjadi lebih baik. “Kalau menurut saya ini potensi besar untuk penyalahgunaan revisi Undang-undang KPK. Kami melihat banyak pasal-pasal yang melemahkan KPK,” kata Didi dalam acara diskusi Perspektif Ada Apa Lagi  KPK?, Sabtu, 13 Februari 2016 di Menteng, Jakarta Pusat. “Pertama harus kita pikirkan dulu, apakah korupsi itu masalah kecil atau besar. Kalau saya lihat ini perkara besar. Berarti negara harus kuat dengan lembaga ini.” Dalam draf revisi UU KPK, terdapat empat poin yang akan direvisi, yakni penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, penyelidik dan penyidik independen KPK, serta pemberian kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Partai Demokrat dan Partai Gerindra sejauh ini menyatakan menolak revisi. Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan ada upaya pelemahan secara pelahan terhadap KPK. KPK satu-satunya lembaga hukum negara yang mampu menerobos kekakuan dalam menindak koruptor. “Kan substansinya tidak ada orang yang suka diawasi, apalagi diawasi KPK, karena itu selalu ada upaya menghilangkan eksistensi KPK,” kata dia. Read More…

PHK & Perekonomian Kita

JAKARTA – Adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) dari berbagai industri mulai ramai dibicarakan. Namun, pemerintah mengatakan kondisi saat ini tidak seseramisu PHK yang diberitakan belakangan. Anggota Komisi IX DPR, M Sarmuji, mengatakan meskipun masih belum dipastikan kebenaran isu terkait adanya PHK massal, namun seyogianya pemerintah juga tidak boleh bersikap acuh tak acuh dan harus menanggapi isu tersebut. “Pemerintah tidak boleh membelakangi isu ini. Karena ini bagi saya peringatan dini untuk perekonomian kita,” tegasnya dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (6/2/2016). Menurut Sarmuji, ada dua hal yang kemungkinan menjadi penyebab munculnya persoalan PHK. Pertama adanya persaingan yang semakin ketat antar pelaku industri yang sama. Sehingga yang kalah harus melakukan efisiensi. “Ini saling menyesuaikan diri. Lama kelamaan akan mencapai keseimbangan, jadi produk-produk yang berkualitas akan berhadapan dengan produk yang lebih inovatif dan murah,” jelasnya. Kedua, menurut politisi dari Partai Golkar itu, saat ini persaingan antar-negara semakin ketat dalam menggaet investor untuk masuk ke dalam negaranya. Terutama dari negara-negara berkembang. “Secara ekonomi dunia melemah, jadi usaha untuk menarik investasi ke negara berkembang itu sangat sengit. Dan negara-negara ini menawarkan fasilitas yang lebih baik dibanding Indonesia. Misalnya soal ketersediaan energi, insentif dan lainnya,” pungkasnya. (mrt) Read More…

Lampu Kuning Utang Luar Negeri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – ‎Wakil Ketua Kom‎ite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta menilai utang luar negeri Indonesia masih dalam batas normal. Menurutnya, saat ini tidak perlu dikhawatirkan dengan jumlah utang luar negeri Indonesia. “‎Soal utang pemerintah, kita masih dalam batas yang normal. Utang Indonesia masih proporsional,” kata Arif di Jakarta, Sabtu (30/1/2016). Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan, pemerintah memiliki alasan untuk berhutang kepada luar negeri. Dikatakannya, utang dilakukan untuk dipergunakan segala aktivitas produktif yang dapat dirasakan rakyat dalam waktu jangka panjang. Arif mengatakan, pemerintah dalam melakukan utang lebih banyak untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Karena saat ini masih terjadi disparitas harga antara di daerah dengan di pusat. “Kita menggenjot pembangunan infrastruktur dengan cepat seperti instruksi presiden. Kalau infrastruktur tidak dibangun dengan baik maka akan menimbulkan ketimpangan harga,” ujarnya. Arif pun beerharap sektor perbankan bisa mengambil peran untuk dapat mengurangi utang luar negeri Indonesia. ‎”Kita harapkan mengenai pembiayaan bunga terkait hutang ada satu langkah efisiensi yang dilakukan oleh sektor perbankan secara keseluruhan agar suku bunga kita rendah. Nanti biaya produksi akan tumbuh, lalu sektor riil akan bergerak,” katanya. Read More…

Mengapa Teror Jakarta Gagal Meneror Kita?

JAKARTA – Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus 88‎) Polri Irjen (Purn) Bekto Suprapto mengatakan, harusnya masyarakat Indonesia bangga terhadap pemerintah, kepolisian dan TNI dalam penanggulangan aksi teror bom Sarinah. “Jadi orang Indonesia harus bangga pada pemerintah, bangga pada masyarakat, bangga pada polisi dan TNI kita karena peristiwa kemarin di Sarinah tidak berhasil,” ujar Bekto saat menghadiri acara Perspektif Indonesia dengan topik: Mengapa Teror Jakarta Gagal Meneror Kita di Jakarta, Sabtu (16/1/2016). Menurut Bekto, Pemerintah sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Hal tersebut terbukti aparat kepolisian dapat melumpuhkan kelima pelaku pengeboman di Sarinah. Dia menambahkan, aksi teror bersenjata dan pengeboman di tempat keramaian kelompok Bahrun Naim terinspirasi dari kejadian di Paris dan Tunisia untuk mendapatkan korban banyak. “Tapi khusus di Indonesia itu tidak berhasil karena terorisnya dapat dilumpuhkan semua,” pungkas Bekto. Read More…

Menimbang BUMN

RMOL. Peraturan Pemerintah (PP) 72/2016 yang menggantikan PP 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas, dianggap telah melanggar konstitusi.
Demikian ditegaskan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Zulfan Lindan dalam diskusi Perspektif Indonesia dengan topik ‘Menimbang BUMN’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1).
Zulfan menilai penerbitan PP tersebut telah menutup pintu pengawasan terkait penyertaan modal negara dari BUMN dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme APBN.
Terlebih PP 72/2016 lahir tanpa ada proses diskusi dengan legislatif. Bahkan salah satu rekan kerja Zulfan di Senayan menaruh kecurigaan ada pihak yang sengaja mengaburkan Pasal 2A PP tersebut agar bisa mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo. Read More…

Kas Partai Politik: Anggaran Rakyat atau Kantong Konglomerat

JAKARTA, KOMPAS.com – Juru Bicara Poros Muda Partai GolkarAndi Harianto Sinulingga mengatakan, dalam sekali acara Musyawarah Nasional Partai Golkar, bisa menelan biaya mencapai puluhan miliar rupiah. Menurut dia, jumlah tersebut terlalu besar untuk menggelar acara yang semestinya dapat lebih ditekan biayanya. Ia mengaku tidak setuju dengan kemewahan yang ditonjolkan dalam penyelenggaraan Munas Golkar. “Kita (Golkar) banyak yang tidak setuju. Orang anggap kemewahan bagian dari pencitraan, bahwa partai ini sehat, kuat, wah, begitulah. Dengan itu, mereka juga mengharapkan dukungan politik,” ujar Andi dalam diskusi Perspektif Indonesia Smart FM di Jakarta, Sabtu (9/1/2016). Andi lantas membandingkan dengan biaya Musyawarah Nasional yang dihelar Partai Keadilan Sejahtera. Acara Munas PKS menghabiskan biaya Rp 4 miliar setidaknya untuk seribu peserta. Sementara menurut Andi, Munas Partai Golkar bisa menghabiskan lima kali lipat dari biaya tersebut. “Kalau di kita bisa lima kali lipat. Semalam bisa Rp 3 juta untuk penginapan dan makan per orangnya,” kata Andi. Kemewahan yang ditonjolkan itu yang menurut Andi membuat friksi internal di Partai Golkar. Tak hanya soal tarik menarik kekuasaan, tetapi juga soal ideologi dan perilaku politik. Padahal, kata dia, hal tersebut justru membuat jarak dengan rakyat. “Jadi berjarak kita, maka dukungan juga cenderung turun. Kan, suara rakyat suara Golkar,” kata Andi. Read More…

Setelah Lompat Pagar itu

Jakarta – Cara Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri blusukan hingga melompati pagar ‎tempat penampungan TKI ilegal disoroti sebagai hal yang berlebihan. Hanif pun meminta agar hal itu tidak menjadi fokus masyarakat.
“Jangan fokus pada cara kerja saya saja karena persoalannya lebih besar,” kata Hanif ‎ dalam diskusi Perspektif Indonesia Smart FM bertema ‘Setelah Lompat Pagar’ di RM Boplo, Jalan Gereja Theresia, Jakpus, Sabtu (8/11/2014).
Menurutnya, blusukan yang dilakukan seluruh menteri sudah pasti terukur. “Blusukan setiap menteri sudah pasti akan memberi efek ke bawahnya. Tidak mungkin dia blusukan hanya sekedar jalan-jalan,” lanjut politisi PKB ini. Read More…

Siap atau Tidak Pilkada Tetap Serentak

JAKARTA – Pakar Politik Populi Center, Nico Harjanto menilai partai politik (parpol) kurang persiapan menghadapai pilkada serentak. Hal ini dapat dilihat dari minimnya calon yang mendaftar ke KPU di beberapa daerah, bahkan sebanyak 80 lebih daerah hanya memiliki dua pasang bakal calon saja. “Pilkada serentak di parpol juga tidak dipersiapkan dengan baik. Idealnya di satu daerah minimal tiga sampai empat bakal pasangan calon dari parpol ditambah perseorangan,” kata Nico dalam diskusi dengan tema Perspektif Indonesia dengan topik Siap atau Tidak Pilkada Tetap Serentak, di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (1/8/2015). Nico menilai, koalisi partai di banyak daerah tidak dibangun oleh parpol akan, tetapi para calon kandidiat. Bahkan, untuk menjaring dukungan juga dilakukan oleh kandidat. “Tidak ada dirumuskan dengan baik oleh parpol bagaimana membangun koalisi. Bahkan, yang getol melakukan survei adalah kandidat. Saya lihat bukan partai yang mencari kandidat terbaik. Tapi, kandidat yang ingin survei untuk mendapatkan dukungan partai,” jelasnya. Bahkan, saat hari raya Lebaran masih ada kandidat yang melakukan survei untuk mengejar dukungan parpol dan pendaftaran ke KPU yang digelar 26-28 Juli lalu. “Itu yang membuat ribet. Bahkan, pas Lebaran masih ada survei. Di hari H ada dua bakal pasangan calon di Wonogiri yang baru mendapatkan rekomendasi,” ulas Nico. Mengomentari hal tersebut, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan bukan hanya kandidat yang bergerak, namun parpol juga mempersiapkan kader-kadernya untuk maju dipilkada yang akan digelar serentak. “Di parpol juga punya hitungan matematis jika kader maju apakah akan menang. Di satu sisi calon juga punya ide kreatif dalam mensurvei dirinya sendiri,” tutur Viva. Read More…

MK dan Kejutan Terkait Pilkada

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah sangat menguntungkan petahana dan keluarga dari petahana. “Ya tentu dengan diperbolehkannya petahana dan kerabat untuk maju memiliki keuntungan sangat tinggi. Mereka memiliki keuntungan elektoral yang sangat tinggi,” kata Nico dalam diskusi bertajuk ‘MK dan Kejutan Terkait Pilkada’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2015). Menurut Nico, petahana memiliki daya jual yang sangat tinggi karena sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Menurutnya, apabila petahana tidak kembali maju dalam pilkada, maka yang bersangkutan tetap mampu menjadi ‘king maker’ Read More…

Keamanan Jelang Lebaran

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Metro Jaya, Irjen Tito Karnavian mengatakan, Jakarta masuk dalam kategori kota paling tidak aman dan tidak layak. Hal itu berdasarkan hasil survei sebuah lembaga internasional. “Dari 50 kota di Asia, Jakarta itu di posisi ke-50 artinya kota paling tidak aman. Nomor satu dan dua ditempati Tokyo dan Singapura,” ‎ujar Tito dalam diskusi ‘Keamanan Jelang Lebaran’, di Gado-Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/7/2015). Doktor Kajian Strategis dari Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University itu menerangkan, ada sejumlah indikator yang digunakan lembaga survei tersebut. Salah satunya, keamanan kota. “Indikator pertama dari survei tersebut yaitu digital security. Jaringan CCTV yang mengkover seluruh kota tersebut,” lanjut dia. Menurut dia, di kota lain yang dinilai memiliki sistem keamanan paling baik sudah terdapat sekira 60 sampai 70 ribu CCTV yang tersedia. Sementara di Jakarta hanya ada beberapa, itu pun digunakan hanya untuk memantau lalu lintas di NTMC Polri. “Tapi Pemda melalui Gubernur Ahok , sudah berencana menyalurkan CCTV. Pemda juga harus buat peraturan di mana pembangun gedung, harus buat CCTV sesuai dengan aturan pemerintah, yang nanti akan diconnect satu pintu,” jelasnya. Indikator selanjutnya yaitu, personal security, di mana kejahatan copet dan jambret yang menganggu masyarakat dan kejahatan dengan kekerasan. Serta ketersediaan infrastuktur seperti jalan yang cukup untuk public space. Selain itu, health security juga menjadi indikator lainnya. “Berapa banyak rumah sakit, dokter, kemanan kesehatan masyarakat melalui polusi dan makanan berbahaya. Jakarta banyak polusi dan makanan yang mengandung zat berbahaya,” pungkas dia. (TII) Read More…

Menteri Politisi dan Bukan; Bagus Mana?

RMOL. Duet Joko Widodo-Jusuf Kalla dianggap paling lemah sepanjang sejarah pemerintahan Republik Indonesia. Pandangan ini dikemukakan Ketua Populi Center, Nico Harjanto saat diskusi Perspektif Indonesia bertajuk “Menteri Politisi dan Bukan; bagus Mana?” yang digelar oleh Populi Center dan Smart FM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6). Nico menjelaskan, kelemahan Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK dikeranakan tidak ada dukungan yang kuat dan solid dari partai politik. Di samping itu juga duet Jokowi-JK tidak menguasai parlemen yang kader partainya duduk di DPR. “Tidak ada dukungan politik real. Misalnya revisi UU KPK lolos, dana aspirasi lolos. Kalau didukung kekuatan politik dominan di DPR itu tidak akan terjadi. Ini selalu hantui presiden setiap saat,” pungkas Nico. Read More…

Dana Aspirasi Untuk Apa Lagi

Liputan6.com, Jakarta – DPR berusaha untuk menggolkan dana aspirasi Rp 20 miliar per anggota dewan. Wacana ini pun menuai pro-kontra karena masyarakat takut dana tersebut disalahgunakan. Anggota DPR Komisi VI Muhammad Sarmuji menuturkan, dana aspirasi itu tidak akan dikelola oleh anggota dewan. Hal ini untuk menghindari pelanggaran hukum, yang berujung pada penjara. “Ini juga perlu diklarifikasi, andaikan Rp 20 miliar itu tembus, itu dianggarkan di APBN. Keluarnya itu melalui APBD. Yang kerjakan tetap eksekutif. Kita hindari itu dan ramai-ramai masuk penjara,” kata Sarmuji, dalam diskusi Perspektif Indonesia bertema Dana Aspirasi Untuk Apa Lagi, di Jakarta, Sabtu (13/6/2015). “Ini bukan serangan fajar, atau serangan sore. Ini untuk atasi lack (kekurangan) saja. Ada jembatan di Banten di mana anak-anak menyeberang dengan taruhan nyawa,” tambah dia. Politisi Partai Golkar ini me‎njelaskan, dana aspirasi ini memiliki landasan hukum, tepatnya diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam Pasal 80 huruf J, ditegaskan anggota dewan harus memperjuangkan daerah pemilihannya (Dapil). “‎Di Pasal 80 huruf J itu memperjuangkan aspirasi dapil. Keluhan, kendala-kendala masyarakat harus diketahui betul. Kalau hanya tahu dan tidak bisa menindaklanjuti, kita artinya tidak perform,” imbuh Sarmuji. ‎Mantan anggota DPR Fraksi PAN M Yasin juga mendukung dana aspirasi ini. Dana aspirasi sudah tepat diberikan tiap anggota, meski jumlah anggota dewan lebih banyak berasal dari Pulau Jawa. “Kalau diserahkan pada orang (anggota DPR), lebih baik. Mereka lebih tahu kebutuhan di Dapil apa saja,” tandas Yasin. DPR mengajukan dana aspirasi ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Jumlah dana tersebut fantastis, yakni Rp 20 miliar per anggota dewan. Jika ditotal, negara harus menghamburkan Rp 11,2 triliun untuk dana aspirasi daerah pemilihan (dapil). Read More…

Bung Karno Lahir Dimana?: Bagaimana Kita Memperlakukan Sejarah

JAKARTA – Sejarawan yang telah menulis sejumlah buku biografi Soekarno, Peter Kasenda menegaskan bahwa proklamator Republik Indonesia itu tidak lahir di Blitar. Bung Karno: lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. “Di Surabaya Soekarno lahir, saya yakin sekali,” kata Peter dalam sebuah diskusi dengan tema Bung Karno Lahir Dimana?: Bagaimana Kita Memperlakukan Sejarah, di Jakarta, Sabtu (6/6). Hal ini disampaikannya menanggapi pidato Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu yang menyebut Blitar sebagai kota kelahiran Soekarno. Pidato tersebut menimbulkan polemik mengenai sejarah hidup presiden RI pertama itu. Peter menjelaskan, memang ada beberapa buku yang menuliskan Soekarno lahir di Blitar. Namun, buku-buku tersebut ditulis setelah rezim Soekarno tumbang dan Orde Baru mengambil alih pemerintahan. “Sebelum 1965 (Orde Lama), buku-buku selalu menulis Soekarno lahir di Surabaya, tapi sesudah 1965 (Orde Baru) ada buku-buku tertentu yang mengatakan di Blitar,” jelasnya. Peter menambahkan, dalam waktu dekat rumah kelahiran Soekarno di Surabaya akan dijadikan museum. Dia berharap langkah itu dapat menegaskan bahwa Soekarno lahir di Kota Pahlawan. Read More…

Menghitung Problematika Pilkada Serentak

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum minta pemerintah pusat dan daerah memperhatikan ketersediaan anggaran pemilihan kepala daerah bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu di daerah. Hal ini karena unsur pengawasan merupakan faktor penting keberhasilan penyelenggaraan pemilihan. Ketua KPU Husni Kamil Manik diwawancarai wartawan setelah menjadi narasumber pada diskusi bertajuk “Menghitung Problematika Pilkada Serentak”, di Jakarta, Sabtu (30/5). Ketersediaan dana yang belum jelas di sejumlah daerah menjadi salah satu kendala pilkada serentak yang akan dimulai pada 9 Desember mendatang. Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat, sedikitnya 199 Bawaslu/Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan kepala daerah. Hal ini jauh tertinggal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 269 daerah yang sudah hampir rampung membuat NPHD untuk memacu pencairan dana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). NPHD merupakan syarat pencairan dana pilkada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dicairkan ke rekening penyelenggara pemilu. Berdasarkan hasil rekapitulasi Kementerian Dalam Negeri, penyelenggaraan pilkada serentak Desember 2015 di 269 daerah membutuhkan dana Rp 6,7 triliun. Read More…

Plong: KPK Ber-Pansel Ibu Pertiwi

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono menawarkan islah khusus dengan kubu Aburizal Bakrie soal Pilkada. Politikus Partai Golkar Meutya Hafid tidak puas dengan tawaran islah tersebut. “Saya berharap kedua pihak memikirkan Golkar secara keseluruhan. Tidak hanya soal Pilkada, tapi juga nasib Fraksi Partai Golkar di DPR RI,” kata Meutya di sela-sela diskusi Perspektif Indonesia di Restoran Gado-gado Boplo Read More…

Tantangan dan Peluang Sektor Perdagangan

Jakarta – Kemarin secara tidak biasa, PT Pertamina (Persero) membatalkan kenaikan harga bensin Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamina Dex. Intervensi pemerintah dalam membatalkan kenaikan harga bensin yang menjadi wewenang Pertamina ini dikritik. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, pembatalan kenaikan harga Pertamax menimbulkan pertanyaan besar. Kredibilitas pemerintah dipertanyakan. “Tentu masyarakat tidak mengharapkan BBM naik. Tetapi accident (kejadian) kemarin, Pertamina sudah mengeluarkan terus dicabut, itu kredibilitas pemerintah,” kata Enny dalam diskusi ‘Tantangan dan Peluang Sektor Perdagangan’ di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (16/5/2015). Menurut dia, masyarakat pada akhirnya akan menerima apa pun kebijakan yang diterapkan pemerintah, asal kebijakan tersebut dijalankan dengan konsisten. Pembatalan ini, menurut Enny akan sulit menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Ia khawatir, langkah ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan lain yang dikeluarkan pemerintah. “Ini menimbulkan diskusi ketidakpercayaan pada pemerintah,” ujarnya. Read More…

Surutnya Kinerja Ekonomi-Politik Kabinet Kerja

INILAHCOM, Jakarta – Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto menilai kegaduhan politik ditingkat elit beberapa waktu lalu berimbas pada buruknya perekonomian Tanah Air hingga sekarang ini. Kalau dilihat memang kegaduhan politik di Tanah Air membuat ekonomi semakin parah, artinya persepsi publik, persepsi kalangan industri, dan pebisnis itu semakin melemah terhadap kepercayaan kepada pemerintah, kinerja terhadap kabinet dan seterusnya, kata Nico dalam diskusi Perspektif Indonesia dengan tema Surutnya Kinerja Ekonomi-Politik Kabinet Kerja di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5). Nico menambahkan, ketika kegaduhan politik beberapa waktu lalu mulai muncul dan menjadi sorotan diberitakan media, di situ sudah muncul keraguan dikalangan dunia usaha yang berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi. Pada saat mulai ramai kasus politik, KPK dengan Polri sebenarnya ekonomi sudah mulai ada pelambatan karena ada keraguan dikalangan dunia usaha apakah mungin pemerintah dengan DPR bisa menyelesaikan APBNP waktu itu, ujarnya. Keraguan dari kalangan dunia usaha merupakan imbas dari persepsi yang lemah terhadap pemerintah, ditambah lagi naiknya nilai tukar dolar terhadap rupiah yang menambah semakin terpuruknya pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi ada persepsi yang melemah, tandasnya. Read More…

Merindukan Reformasi Penegak Hukum

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketegangan antara KPK dan Polri kembali muncul pascapenangkapan Novel Baswedan oleh penyidik Bareskrim Polri. Presiden Joko Widodo dituntut sejumlah pihak mengintervensi dan bersikap atas ketegangan tersebut. Pengamat politik Nico Harjanto mengatakan, Presiden harus meminimalisir intervensi terhadap proses hukum yang dilakukan penyidik Polri terhadap Novel Baswedan. “Intervensi dalam (penyidikan) polisi itu memang harus diminimalisir,” kata Nico dalam diskusi ‘Merindukan Reformasi Penegak Hukum’ di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (2/5/2015). Meski diminimalisir, kata dia, intervensi dari Jokowi bukan berarti harus dihilangkan. Intervensi dalam bentuk diskresi (kebijakan-red) juga diperlukan dalam penegakan hukum agar tidak muncul kegaduhan. Hal itu seperti yang dilakukan Jokowi saat memerintahkan Polri tak bertindak kontroversial dengan menahan Novel. “Polri masih bertanggung jawab langsung terhadap presiden. Presiden pejabat sipil yang masih menaungi polisi. Sehingga terkadang banyak sekali dorongan oleh Presiden bersikap terkait permasalahan dengan Polri,” kata Nico. Kasus pencokokan Novel membuat Presiden Jokowi berang. Jokowi meminta Badrodin membebaskan Novel dan meminta Polri tak bertindak kontroversial. Read More…

Bisa Apa Setelah KAA?

JAKARTA, GRESNEWS.COM – Indonesia sukses menggelar konferensi Asia Afrika, pidato Presiden Joko Widodo pun mendapatkan sambutan hangat dari peserta KAA. Nampak dari luar Indonesia terlihat memiliki banyak kesempatan untuk berkembang lebih maju lagi. Tawaran untuk berinvestasi ke Indonesia gencar dilakukan. Namun perlu diingat, pemerintah seharus membenahi masalah internal. Misalnya dengan daya tawar terkait kemaritiman. Apalagi Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan sejak awal ingin membangun Indonesia sebagai negara kemaritiman. Persoalannya daya tawar Indonesia ke negara-negara lain tersebut terbentur dengan masalah domestik yang belum selesai dan politik. Peneliti LIPI Adriana Elisabeth mengatakan Indonesia harus memperbaiki semua hal di internalnya. Misalnya Presiden Joko Widodo sejak kampanyenya menyatakan akan fokus di sektor maritim. Sehingga seharusnya pemerintah mulai memfokuskan pada sektor tersebut seperti pengelolaan perikanan. “Kemaritiman harus ditata dan dibangun. Ada masalah disana misalnya kesejahteraan nelayan,” ujar Adriana ‘Bisa Apa Setelah Konferensi Asia Afrika (KAA)?’ Read More…

Akhirnya Kita Punya Kapolri?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jenderal Badrodin Haiti akhirnya resmi dilantik menjadi Kapolri, Jumat (17/4) lalu. Komisi III DPR menilai pelantikan tersebut sudah tepat. Komisi III DPR memiliki alasan khusus dengan pencalonan Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan kepemimpinan di tubuh Polri tidak boleh dibiarkan berlarut terlalu lama. “Tiga bulanan kepolisian RI tanpa kepemimpinan yang definitif, sangat disayangkan bila terus berlarut-larut,” ujar Masinton dalam diskusi perspektif Indonesia “Akhirnya Kita Punya Kapolri” di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/4). Menurut Masinton, Polri butuh pemimpin agar sistem berjalan dengan baik. Selain itu, Indonesia kini akan melaksanakan kegiatan internasional, Konferensi Tinggi Tinggi (KTT) Asia-Afrika yang diselenggarakan di Jakarta dan Bandung. “Setelah forum konsultasi antara presiden dan DPR kemarin, akhirnya kita menganggap ini harus dipercepat agar kerja kepolisian bisa segera dilaksanakan oleh kapolri definitif,” kata Masinton. Namun, Masinton mengatakan hal itu tidak semata-mata diputuskan begitu saja. Menurut dia, semua dipertimbangkan secara matang. “Jangan sampai pencalonan Badrodin Haiti malah memunculkan pro kontra di masyarakat,” tegas Masinton. Sebelumnya, Presiden resmi melantik Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Pelantikan Badrodin tersebut secara otomatis membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Read More…

PDI Perjuangan Melihat Indonesia

RIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Megawati Soekarnoputrikembali terpilih menjadi ketua umum PDI Perjuangan dalam Munas yang digelar di Bali. Entah kapan Megawati akan menyatakan diri tidak mau lagi memimpin partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Politisi PDI Perjuangan Hamid Basyaib mengatakan hanya Tuhan yang mengetahui kapan Megawati menyatakan tidak mau lagi menjadi ketua umum PDI Perjuangan. “Itu hanya Allah SWT yang tahu,” kata Hamid dalam diskusi Perspektif Indonesia bertema PDIP Melihat Indonesia? di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015). Menurut Hamid, ada banyak teori yang menjelaskan mengapa Megawati harus tetap memimpin PDIP. Paling umum dibaca, Megawati dianggap satu-satunya tokoh perekat dalam partainya. “Jadi satu-satunya tokoh yang dihormati, disegani dan yang karismatik, karena hampir semua pemimpin partai mengandalkan karisma. Ini kalau beliau tidak menjabat lagi, partai ini diduga akan terbelah-belah,” Read More…

Kenapa Blokir Situs Online?

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat masalah cyber, Fami Fahruddin, mengusulkan agar pemerintah membentuk badan cyber nasional yang khusus mengawasi situs-situs yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Salah satunya, menurut Fahmi, untuk menangkal situs-situs yang berisi konten paham radikalisme. “Pemerintah seharusnya bisa membuat semacam badan cyber nasional. Itu bisa digunakan untuk tindakan pencegahan masuknya situs-situs ,” ujar Fahmi dalam diskusi Perspektif Indonesia di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/4/2015). Menurut Fahmi, badan cyber nasional sudah dimiliki oleh sejumlah besar negara, seperti Korea dan Israel yang baru-baru ini membentuk badan cyber nasional. Menurut Fahmi, badan tersebut digunakan untuk melakukan deteksi dini, memberikan semacam peringatan bagi otoritas yang berwenang. Beberapa yang bisa dilindungi selain situs yang bermuatan paham radikal, menurut Fami, seperti data perbankan, listrik, hingga data kependudukan. Read More…

Siapkah Pilkada Serentak

Kabar24.com, JAKARTA – Pemilu kepala daerah (pilkada)  serentak dinilai belum dapat menurunkan pemborosan biaya karena tak banyak perubahan dibandingkan pilkada sebelumnya. Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengatakan jika ditinjau dari pembiayaan tetap boror karena 65% biaya pemilu untuk honor petugas penyelenggara KPU, KPUD, Panwaslu yang dibayar berdasarkan event. “Targetnya untuk menghemat belum tercapai, dibandingkan pilkada sebelumnya enggak ada perubahan, aktor penyelenggara sama KPU, Bawaslu,” katanya dalam diskusi “Perspektif Indonesia” di Jakarta, Sabtu (28/3/2015). Payung hukum pilkada serentak UU No. 8/2015 sudah diteken Presiden Joko Widodo 18 Maret lalu. Untuk pilkada serentak tahap pertama Desember 2015 hanya berkisar 270 daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota. Pilkada secara keseluruhan baru bisa dilakukan pada 2027 mendatang. Didik mengatakan, jika penggabungan semua pemilu baik lokal maupun nasional akan terjadi penghematan luar biasa mencapai Rp20 triliun. Read More…

Pengalaman Mengelola Anggaran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Keuangan Daerah, Dadan Suharmawijaya menilai anggaran publik baik APBN maupun APBD kerap diselewengkan oleh pihak tak bertanggung jawab baik di eksekutif maupun legislatif. Menurutnya, perlu adanya pengawasan untuk mengawal uang yang berasal dari rakyat itu. “Harus ada sebuah sistem untuk mengawal pengelolaan anggaran. Sistem yang dilengkapi IT (informasi teknologi) seperti e-Gov dan sebagainya,” kata Dadan dalam diskusi bertema “Pengalaman Mengelola Anggaran” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2015). Dadan menuturkan, seorang menteri sekalipun tidak mampu mengontrol uang di Kementeriannya tanpa bantuan sistem IT. Menurutnya, harus ada e-budgeting untuk membantu menciptakan transparansi dalam penggunaan anggaran tersebut. “Seorang pejabat di level manapun tidak pernah dapat mendeteksi penyelewengan tanpa bantuan sistem IT seperti e-Government,” tuturnya. Dadan pun menyayangkan masih belum banyak pejabat daerah maupun di tingkat pusat yang belum mengunakan e-Government. Menurutnya, sistem IT untuk transparansi tersebut masih sebatas inovasi yang belum maksimal penerapannya. “Masih sangat sedikit yang pakai e-Government. Masih sebatas inovasi,” katanya. Read More…

Hanya Bisa Pasrah dengan Tertekannya Rupiah?

JAKARTA, KOMPAS.com – Pejabat keuangan negara diminta tak asal berbicara mengenai situasi pelemahan rupiah atas dollar AS yang dihadapi Indonesia saat ini. Pernyataan pejabat yang tidak tepat dinilai malah menimbulkan kekhawatiran publik. “Dengan berbagai macam statement pemerintah selama ini, kalau pemerintah bilang bahwa kondisi ini masih wajar dan menguntungkan, publik akan menilai tidak ada rasa effort (upaya) dan tanggung jawab. Ini persoalan sederhana, tapi butuh model komunikasi yang dibangun,” ujar Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati dalam diskusi Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu (14/3/2015). Menurut Enny, selama ini pemerintah menyampaikan bahwa pelemahan rupiah dianggap wajar, karena semua mata uang mengalami pelemahan. Namun, ia mengatakan, hal itu sebenarnya hanya berlaku bagi negara-negara yang nilai ekspornya cukup tinggi. Pengamat politik Populi Center Nico Harjanto mengatakan, pernyataan pejabat keuangan negara saat terjadi pelemahan rupiah menunjukan tidak adanya sense of crisis. Dibandingkan memberikan kesan positif, pernyataan pejabat, sebut Niko, malah menimbulkan kebingungan publik. Read More…

Diplomasi dan Hukuman Mati

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Akademisi dari Universitas Bina Nusantara, Tirta Mursitama mengatakan pemerintah perlu berpikir panjang terkait pelaksanaan hukuman mati yang kini mendapat kritik dari beberapa negara. Menurut Tirta, ada dua hal yang perlu dipikirkan pemerintah Indonesia pascapelaksanaan hukuman mati dan dampaknya bagi hubungan diplomasi dengan negara-negara lain maupun sistem hukum di dalam negeri. “Kalau kita tarik satu konteks tentang eksekusi, setelah ini apa. Kita pikir perlu dua hal, keabsahan kedepan sistem hukum kita tolerir hukuman mati. Kedua, bicara diplomasi,” ujar Tirta dalam diskusi Perspektif Indonesia bersama Populi Center dan SMART FM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2015). Tirta yang juga sebagai Ketua Jurusan Hubungan Internasional ini mengatakan yang perlu menjadi fokus pemerintah Indonesia yaitu mengenai diplomasi dengan negara lain. “Misalnya diplomasi mengenai perlindungan WNI di luar negeri. Ini pengejawantahannya bagaimana, bukan hanya TKI di luar negeri, tapi juga warga negara di dalam. Kemenlu saya yakin mereka revitalisasi terus,” kata Tirta. Read More…

PAN Menatap Masa Depan

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Amanat Nasional (PAN) akan segera melakukan pemilihan ketua umum dalam Kongres IV PAN di Bali mulai hari ini hingga Senin (2/3/2015). Menurut Chairman Populi Center Nico Harjanto, pertarungan dalam Kongres PAN akan berlangsung sengit. “Saya kira pertarungan tidak hanya pada tataran visi, tapi juga seberapa kuat ‘gizi’. Karena kalau visi, PAN sudah bagus. Saya kira pertarungan seberapa kuat ‘gizi’ atau uang,” kata Nico dalam diskusi yang diselenggarakan oleh SmartFM di Jakarta, Sabtu (28/2/2015). Nico mengungkapkan, sejauh ini hanya ada dua kandidat kuat yang akan maju sebagai calon ketua umum PAN, yaitu calon petahana Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan. Ia yakin kedua calon ketua umum itu tidak akan mengubah arah politik PAN, yang saat ini berada di luar pemerintahan. Ia juga yakin posisi politik PAN tidak akan berubah setelah mendapatkan ketua umum periode 2015-2020. Nico menilai PAN akan lebih baik menjadi penyeimbang seperti Partai Demokrat jika Hatta terpilih sebagai ketua umum. Jika Zulkifli yang terpilih, ia memprediksi PAN akan lebih nyaman bersama Koalisi Merah Putih. Kongres PAN digelar di Bali pada 28 Februari – 2 Maret 2015. Sejauh ini, Hatta dan Zulkifli menjadi kandidat kuat yang akan bertarung dalam kongres tersebut. Read More…

Ayo Benahi Transportasi Udara

VIVA.co.id – Pengamat penerbangan, Marsekal (purn) Chappy Hakim, melihat industri penerbangan di Indonesia semakin kacau. Dia berkaca pada kasus delay maskapai Lion Air, yang lebih dari 24 jam dan menelantarkan ratusan penumpangnya. Hal itu dikatakannya, dalam diskusi Perspektif Indonesia, di Menteng Jakarta Pusat, Sabtu 21 Februari 2015. “Perkembangan dunia penerbangan kita semakin hari semakin suram. Cerminan culture basic-nya, yaitu senang bekerja tanpa rencana,” kata mantan Kepala Staf Angkatan Udara TNI itu. Dia mengatakan, di awal era kemerdekaan, saat Presiden Soekarno, sekitar 1960 hingga 1970, maskapai Indonesia tertata dengan sangat rapi.
DPR: Maskapai yang Delay Parah Harus Disanksi Lebih Tegas
Read More…

Berebut Desa

JAKARTA – Pakar Ekonomi Didik J Rachbini menyambut baik anggaran desa sebesar Rp20 triliun yang disiapkan pemerintah. Didik mengatakan, itu sesuai janji-janji Parpol ketika kampanye. “Secara ekonomi pembangunan Rp20 triliun ini injeksi ke desa. Ini luar biasa besar tapi bagus. Ini sesuai dengan janji-janji partai politik,” jelas dia dalam diskusi Perspektif Indonesia bersama Smart FM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/02/2015). Menurut dia, anggaran dengan jumlah besar itu harus diawasi secara benar pelaksanaannya karena rawan konflik. “Nah, baik secara ideal ini, secara niat ini bagus tapi kalau cuma diberikan begitu saja bisa perang ini,” ujar dia. Berita sebelumnya, terkait dana desa Rp 20 triliun, dua Kementerian sempat berebut ‘lahan’ pengelolaan dana tersebut. Yakni Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri. Masing-masing kementerian punya alasan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi beralasan saat urusan desa berada dibawah kementeriannya. Sedangkan Kemendagri sendiri memiliki Dirjen Pemberdayaan Read More…

Publik & Politik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat dari Populi Center,Nico Harjanto, menyebut kepercayaan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo masih cukup tinggi. Menurutnya, 70 persen masyarakat memberikan nilai 6-10 terhadap kinerja Jokowi. “Itu berdasarkan survei internal kami, rapor kepemimpinan Jokowi 70 persen. Masyarakat masih percaya kinerja Jokowi,” kata Nico di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2015). Nico menuturkan, Jokowi perlu memelihara kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat itu. Pasalnya, kalau orang nomor satu di Indonesia tidak bisa mengelola kepercayaan, maka berpotensi akan mengalami penurunan. “Titik tumpu presiden Jokowi adalah kepercayaan rakyat,” tuturnya. Nico juga mengatakan, kini masyarakat menunggu sikap Jokowi untuk menyelesaikan polemik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Polri. Menurutnya, dengan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut Jokowi akan menambah kepercayaan apalagi kalau keputusan yang diambil sesuai kehendak rakyat. “Publik inginkan ada penyelesaian yang menyeluruh,” tuturnya. Read More…

Alhamdulillah Lewat 100 Hari

KONFRONTASI – Popularitas Joko Widodo (Jokowi) melebihi parpol dan elite politik lainnya. Kekuatan utama Jokowi berasal dari luar partai politik. Hal ini penting dikaji untuk menilai 100 hari kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla. Menurut pakar politik, Fachry Ali, yang paling penting untuk dilihat, pertama, ada semacam revolusi dari bawah ketika parpol tidak mampu melaksanakan atau merealisasikan preferensi politiknya. “Jokowi diciptakan kelompok pendukung di luar parpol yang terpaksa diakui parpol. Itu kekuatan Jokowi sebetulnya dalam kontestasi politik, dukungan paling riil,” jelas Fahry dalam diskusi Perspektif Indonesia, yang disiarkan langsung oleh smartfm, beberapa saat lalu (Sabtu, 31/1). Persoalan Jokowi, lanjut dia, adalah para pendukungnya kurang terorganisasi dan tidak bisa ditransformasikan ke dalam kekuatan politik. “Akibatnya, ketika Jokowi jadi presiden dia tergantung pada parpol koalisi yang mendukungnya, ketika dia maju resmi para pendukungnya tak bisa punya ‘cantelan’ untuk mengontorol dia,” kata Fachry. Menurut dia lagi, ketimpangan politik terjadi ketika seluruh energi keabsahan politik yang resmi berasal dari parpol. “Ini menarik kita lihat karena DPR adalah representasi parpol. Di Indonesia ini, yang kuasai DPR itu bisa kuasai 30 persen kekuasaan.  Masalahnya, Jokowi hanya didukung separuh kekuatan di DPR itu. Sedangkan di pemerintahan, tekanan parpol itu kuat,” ujarnya. “Inilah yang menyebabkan Jokowi dalam struktur keresmian politik tidak punya kaki dan akar. Itu menyebabkan apa yang dilakukan Jokowi tidak asli sebagai pemegang otoritas tertinggi,” tambahnya menegaskan. Read More…

Perspektif Indonesia: Polri vs KPK 2.0

Jakarta – Isu hukum yang melibatkan petinggi Polri dan KPK membuat tensi politik meninggi. Menurut pegiat anti korupsi dari PUKAT UGM Zainal Arifin Mochtar, penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) menjadi tersangka atas dugaan mengarahkan saksi dalam sidang MK tahun 2010 dinilainya kental pengaruh politik.
Dia berujar, penetapan status BW sebagai‎ tersangka jauh dari untur pidana. “Kasus BW dilaporkan mendrive saksi berkata sesuatu, itu bukan drive men-drive, ada 68 saksi dalam kasus itu, orang mengatakan A, B, dan C. BW mengatur kalau kualitas keterangan bagus, itu sah-sah saja. Saya tidak melihat hal itu pidana,” kata ‎Zainal dalam diskusi Perspektif Indonesia bertajuk “Polri vs KPK 2.0” yang digelar Populi Center dan Smart FM 95,9 di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2015).
Diskusi ini juga diikuti ‎Ifdhal Kasim, Mantan Ketua Komnas HAM, Yayat Biaro, anggota Komisi III DPR dari Partai Golkar, ‎Nico Harjanto Pengamat politik dari Populi Center.
“Jangan-jangan nanti semua pengacara bisa dipidana saat mengatur saksi,” kata dia lagi. Read More…

Seberapa Lama Rupiah Melemah

Merdeka.com – Pelemahan nilai tukar Rupiah beberapa hari terakhir dinilai membuat girang politikus Tanah Air. Tiga hari lalu, Rupiah melemah di mana mencapai titik Rp 13.000 per USD.
Menurut pengamat politik Nico Harjanto, melemahnya nilai tukar Rupiah ini, tidak membuat pemerintah atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) panik. Para politisi justru senang dengan nilai tukar Rupiah saat ini.
“Kalau kita liat demam Rupiah sekarang, pemerintah tidak panik. Politisi kita seneng dan bersyukur kok,” kata Nico, disela-sela diskusi dengan tema ‘Seberapa Lama Rupiah Melemah?’, di Gado-gado Boplo, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (20/12).
Menurut Nico, ketidakcemasan para politisi terhadap melemahnya nilai tukar Rupiah, karena kebanyakan transaksi keuangan mereka dalam bentuk Dolar. Dia pun mengatakan, ketika para politisi mendapat uang suap, itu pun dalam bentuk Dolar.
“Misalnya ketika dapat suap (politikus) terimanya Dolar,” tukasnya. Read More…

Tidak terlalu 86

Liputan6.com, Jakarta – Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno mengaku kaget dengan pernyataan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Pol Budi Waseso tentang adanya pengkhianat dalam tubuh Polri. Budi Waseso sendiri baru menjabat sebagai Kabareskrim setelah menggantikan Komjen Suhardi Alius yang dimutasi ke Lemhannas.
“Saya kaget dengan statement calon penggantinya. Kok ada istilah pengkhianat. Siapa ini pengkhianat?” Kata Oegroseno di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).
Istilah pengkhianat yang dilontarkan Budi dianggap Oegroseno malah memunculkan masalah baru internal Polri. Apalagi belum tuntasnya polemik pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Oegroseno berpendapat, seharusnya mantan Kapolda Gorontalo itu tidak mengeluarkan statement kontroversial.
“Kalau dia ditunjuk dapat jabatan, jangan bilang statement bahwa ada misi pembersihan,” kata dia. Read More…

PK diantara MA & MK

MedanBisnis – Jakarta. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK)Jimly Asshiddiqie mengatakan tidak ada alasan lagi bagi Kejaksaan Agung (Kejagung) menunda eksekusi hukuman mati bagi para gembong narkoba. Kejagung harus tegas dalam melakukan eksekusi.
“Nggak ada alasan(ditunda), tinggal dilaksanakan saja dengan tegas. Ini kita sudah dalam keadaan darurat narkoba,” kata Jimly.
Hal itu dikatakan Jimly dalam diskusi Populi Center dan SMART FM Perspektif Indonesia dengan topik “PK diantara MA dan MK” di Resto Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/1).
Menurut Jimly, soal alasan Kejagung yang menunda eksekusi karena PK bisa diajukan berkali-kali itu sudah diselesaikan melalui pertemuan terbatas antara eksekutif-yudikatif-ahli hukum di Kemenkum HAM Jumat (9/1/2014) kemarin. Dalam pertemuan itu ditegaskan jika eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkoba yang grasinya ditolak bisa segera dilaksanakan.
“Eksekusi bisa segera dilakukan,” ucap Jimly yang juga ikut dalam rapat tersebut. Read More…

Mencari Kurikulum yang Maksimum

detikNews Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengkonsultasikan nama mantan Walikota Blitar Djarot Saiful Hidayat sebagai salah satu cawagubnya. Namun, di sisi lain Djarot justru menyindir gaya kepemimpinan Ahok yang suka marah-marah. “Kita perlu pemimpin daerah terutama Jakarta yang satu kata satu perbuatan, bukan pandai mengancam dan marah-marah,” kata Djarot Saiful Hidayat di dialog Perspektif Indonesia Smart FM bertema “Revolusi Mental ala Ahok” di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014). Menurut Djarot, para pemimpin juga harus konsisten dengan omongannya. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP ini juga mengatakan bahwa revolusi mental harus dilakukan agar bisa berkomunikasi dengan baik. “Harus ada revolusi mental. Kapan bicara keras dan kapan lembut supaya bisa berkomunikasi dengan rakyat, anggota dewan, pengamat dan lain-lain,” jelas Djarot. Meski menyindir soal pemimpin yang suka marah-marah di acara yang bertemakan tentang Ahok, ia tak blak-blakkan menyebut gaya kepemimpinan Ahok salah. Menurut Djarot, gaya kepemimpinan mantan Bupati Belitung Timur itu datang dari hati nurani. “Kalau menurut saya tidak akan mengomentari gaya Basuki, saya percaya itu karakter asal keluar dari hati nurani,” tutupnya. Sebelumnya diberitakan, PDIP telah mengusulkan nama Boy Sadikin sebagai cawagub untuk Ahok. Namun, suami Veronica Tan itu kemudian mengkonsultasikan 3 nama lain ke Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Tiga nama itu adalah mantan Wali Kota Blitar Djarot Syaiful Hidayat, mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH, dan mantan Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani. Saat disinggung bahwa Bambang DH tersangkut kasus gratifikasi, Ahok menyebut masih mengantongi nama Djarot dan Yani. Read More…

Jalan Berliku Perpu

detikNews Jakarta – Politisi Golkar Agun Gunanjar menilai tuduhan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kalau dirinya dikhianati memang benar. Karena, saat dilakukan perjanjian memang ada kepentingan terselubung di tubuh KMP. “Memang dikhianati Pak SBY. Karena tidak adanya inkonsistensi tadi dan kepentingan pemilihan pimpinan DPR,” ujar Agun di acara Perspektif Indonesia Smart FM di Jalan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2014). Agun menilail, sifat kekecewaan SBY memang beralasan, karena perjanjian itu memang memiliki kepentingan. Selain itu, memang ada kesepakatan yang terjadi di dalam keputusan balik badan Partai Golkar. “Jadi ada gula-gula yang ditawarkan kalau tidak segera distop bisa jadi dinasourus,” jelas Agun. Di lain pihak, politisi PD Irawadi Syamsudin mengatakan memang sudah ada kesepakatan yang ditandatangi semua partai KMP. Lalu, tiba-tiba ada perubahan yang dilakukan Ketum Golkar Aburizal Bakrie saat Munas di Bali. “Sudah disepakati semua, ditandatangani semua yang di KMP. Ketum baru ini hanya kepentingan politik sesaat. Dari partai demokrat akan berjuang terus. Mudah-mudahan ini hanyalah dinamika dan seharusnya tidak boleh dinamika kalau sudah ditandatangani harusnya mengikat,” tutupnya. Read More…

Revolusi Mental Ala Ahok

akarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengkonsultasikan nama mantan Walikota Blitar Djarot Saiful Hidayat sebagai salah satu cawagubnya. Namun, di sisi lain Djarot justru menyindir gaya kepemimpinan Ahok yang suka marah-marah. “Kita perlu pemimpin daerah terutama Jakarta yang satu kata satu perbuatan, bukan pandai mengancam dan marah-marah,” kata Djarot Saiful Hidayat di dialog Perspektif Indonesia Smart FM bertema “Revolusi Mental ala Ahok” di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014). Menurut Djarot, para pemimpin juga harus konsisten dengan omongannya. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP ini juga mengatakan bahwa revolusi mental harus dilakukan agar bisa berkomunikasi dengan baik. “Harus ada revolusi mental. Kapan bicara keras dan kapan lembut supaya bisa berkomunikasi dengan rakyat, anggota dewan, pengamat dan lain-lain,” jelas Djarot. Meski menyindir soal pemimpin yang suka marah-marah di acara yang bertemakan tentang Ahok, ia tak blak-blakkan menyebut gaya kepemimpinan Ahok salah. Menurut Djarot, gaya kepemimpinan mantan Bupati Belitung Timur itu datang dari hati nurani. “Kalau menurut saya tidak akan mengomentari gaya Basuki, saya percaya itu karakter asal keluar dari hati nurani,” tutupnya. Sebelumnya diberitakan Read More…

Mimpikah Kedaulatan Energi

JAKARTA  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan subsidi negara untuk bahan bakar minyak (BBM) telah menjadi candu. Buktinya, dalam lima tahun terakhir, dana yang habis untuk menyubsidi BBM mencapai Rp1.200 triliun. “Pada lima tahun, terakhir Rp1.200 triliun di-spending subsidi (BBM) jika dialokasikan ke produktif, hanya Rp600 triliun untuk ongkos bangun kilang,” tuturnya di acara Diskusi Perspektif Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (1/11/2014). Menurutnya, Indonesia harus mampu menyikapi permasalahan subsidi BBM dengan dewasa agar bisa berdaulat di sektor energi. Dengan demikian, tutur dia, kedaulatan energi bukan mimpi belaka. “Makanya jika ada pertanyaan Read More…

Gerak-gerik politik Partai Golkar

beritabatavia.com – Politisi senior partai Golkar, Zainal Bintang, menjelaskan bahwa dinamika yang terjadi dalam partainya belakangan ini adalah memajukan Priyo Budi Santoso, wakil ketua DPR RI, sebagai kader muda yang ditawarkan untuk calon partai yang akan diajak koalisi, dengan posisi wakil presiden.
Hal ini menurut Zainal, juga didukung oleh Suhardiman, tokoh Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) yang juga pendiri Golkar. ‘ Meski Priyo masih terkatung-katung statusnya dalam Pileg 2014, tapi menurut saya  masih ada peluang,’ klaim Zainal, dalam diskusi ‘ Gerak-gerik Politik Partai Golkar’ bersama Smart FM dan Populi Center di Jakarta, Sabtu (3/5).
Sebelumnya ada desakan dari dalam Golkar untuk memundurkan ketum Aburizal Bakrie, dengan alasan gagal memenuhi target presidential treshold dalam Pileg 2014. Sekaligus juga mengganjal niat ARB untuk menjadi calon presiden. ‘Namun ARB tetap bertahan dengan alasan bahwa ketum sebelumnya, Jusuf Kalla juga gagal dalam Pileg, tapi dia tetap menjadi ketua,’ jelas Zainal.
Kemungkinan lain, lanjut Zainal adalah rencana partainya untuk berkoalisi dengan Gerindra, selain dengan PDIP. ‘Tapi syaratnya ARB harus mau mengalah menjadi wakil presiden, karena elektabiltasnya dibanding Jokowi dan Prabowo kalah’ Read More…

Terkait Prediksi Peta Koalisi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menjelang pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, koalisi partai politik (Parpol) berbasis Islam mulai menguat.
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)Suharso Monoarfa menegaskan peluang koalisi sesama partai berbasis Islam terbuka lebar.
“Itu alternatif utama,” kata Suharso dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (12/4/2014).
Menurut Suharso, empat parpol Islam di Pileg 2014 yakni PPP, PKB, PAN, dan PKS memiliki suara yang cukup untuk mengusung Capres dan Cawapres.
“Kalau PBB mau masuk sekalian kita terbuka,” kata Suharso. Read More…

Membaca Arah Baru Politik Islam

beritabatavia.com – Ketua Umum PP Muhamadiyah, Prof. Dr. M. Din Syamsudin mengatakan organisasi masyarakat Islam agar bisa mengajukan masukan yang bermanfaat bagi partai politik Islam. Karena dalam Pileg 2014, terlihat parpol Islam mulai ditinggalkan pendukungnya.
‘Parpol Islam harus mulai mengangkat isu kerakyatan. Jangan lagi sekedar isu internal, apalagi konflik. Itu menyebabkan simpatisan parpol Islam lari dan bergabung dengan parpol nasionalis,’ ujarnya dalam dialog Perspektif Nasional-Membaca Arah Politik Islam, bersama Populi Center dan Smart FM di Jakarta Selatan, Sabtu (19/4).
Din mensinyalir, sekarang banyak unsur yang menyebabkan parpol Islam ditinggalkan pendukungnya. ‘Mulai isu mengucurnya uang dari konglomerat, pengaruh pihak asing yang ingin ikut campur, ada yang berpikir sektarian dan ingin menggunakan pahamnya sendiri,’ ujarnya.
Din menghimbau parpol Islam menolak campur tangan asing dan pengaruh uang.
‘Kalau merugikan kepentingan umat Islam Indonesia, akan kami tolak’ tegasnya. Read More…

Mengembalikan Harkat Asosiasi Profesi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menjelang pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, koalisi partai politik (Parpol) berbasis Islam mulai menguat.
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)Suharso Monoarfa menegaskan peluang koalisi sesama partai berbasis Islam terbuka lebar.
“Itu alternatif utama,” kata Suharso dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (12/4/2014).
Menurut Suharso, empat parpol Islam di Pileg 2014 yakni PPP, PKB, PAN, dan PKS memiliki suara yang cukup untuk mengusung Capres dan Cawapres.
“Kalau PBB mau masuk sekalian kita terbuka,” kata Suharso. Read More…