PROGRAM-PROGRAM YANG SEDANG BERLANGSUNG

RISET JABAR & BANTEN

Jawa Barat, yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan memiliki jumlah pemilih sekitar 33 juta orang, atau setara dengan kurang lebih 20 persen pemilih nasional, memang telah lama dikenal sebagai daerah yang sulit diprediksi. Survei-survei yang pernah dilakukan di daerah ini beberapa kali meleset dalam menebak hasil pemilukada. Kandidat yang diprediksi unggul di awal-awal laga belum tentu bertahan di akhir. Pada 2008 misalnya, hasil survei LSI menunjukkan Agum Gumelar-Numan Abdul Hakim unggul, namun pada akhirnya pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf yang menjadi pemenang. Kejadian yang hampir sama terjadi pada Pilgub 2014 dan 2018, dimana terdapat sedikit banyak perbedaan antara prediksi survei dengan hasil akhir perhitungan resmi.

Pada pemilu 2019, pasangan 01 Joko Widodo – KH. Ma'ruf Amin unggul di 21 provinsi, sementara pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno unggul di 13 provinsi. Meski pun unggul di beberapa pr ovinsi kunci, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan beberapa lainnya, namun pasangan 01 kalah cukup telak di Jawa Barat. Dibanding pemilu lima tahun sebelumnya, suara untuk sang petahana hanya bertambah sedikit, kalau tidak bisa dikatakan stagnan. Gap suara dengan Prabowo Subianto, yang kali ini berpasangan dengan Sandiaga Salahudin Uno sebesar 5 juta suara.

Penelitian ini bermaksud untuk menelaah apa saja yang menjadi faktor dominan bagi masyarakat Jawa Barat dan Banten dalam menentukan pilihan politiknya. Beberapa konsep besar atau pun variabel yang akan diteliti ialah identifikasi perilaku memilih (beserta turunannya seperti social identity, party identity, dan lainnya), politik identitas, perilaku dalam mengakses media terutama media sosial, hingga demografi penduduk dan persepsi atas kondisi ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah mix method, dimana penelitian kuantitatif dalam bentuk survei akan dibarengi dengan studi kualitatif berupa wawancara mendalam dengan tokoh- tokoh yang dianggap memahami permasalahan..

KAJIAN PARLEMEN INDONESIA

Studi tentang sikap politik atau preferensi isu di Indonesia relatif tertinggal dibandingkan dengan studi-studi sejenis yang telah berkembang di berbagai negara demokrasi. Paska dua dekade demokratisasi di Indonesia, seharusnya telah berkembang riset-riset yang mampu memetakan sikap politik dari para pemilih, kandidat dan tentu saja partai politik. Kurangnya penelitian mengenai sikap politik sebagian dikarenakan asumsi bahwa pola sikap politik yang berkembang di negara-negara demokrasi barat tidak relevan untuk memetakan pola sikap politik di Indonesia. Ketidak-terbiasaan dalam menempatkan posisi sikap politik ini dikarenakan selama sekitar tiga dekade otoritarianisme, pemerintahan Orde Baru menutup posisi ideologis Kiri dan Kanan dengan mengusung posisi "tengah" yang diakomodir melalui GOLKAR. Oleh karenanya, preferensi atas berbagai isu praktis didominasi oleh narasi "median-voters".

Meski demikian, tidak berarti preferensi atau sikap politik masyarakat dan partai politik di Indonesia tidak pluralis. Paling tidak terdapat dua alasan untuk mendukung dugaan ini. Pertama, secara historis partai politik di Indonesia memiliki latar belakang historis yang ideologis. Misalnya, PDIP secara historis merupakan evolusi dari partai-partai berhaluan Kiri, sementara PPP merupakan produk dari partai-partai Islam. Kedua, dinamika politik akhir-akhir ini telah semakin memperlebar jurang perbedaan antara kelompok pendukung pluralis ("liberal") dan kelompok konservatif kanan.

Program riset Parlemen bertujuan untuk mengeksplorasi sikap politik atau issue preference para anggota legislative dan partai-partai politik yang mereka wakili. Selain itu untuk mengetahui apakah sikap politik dari para anggota legislatif dan partai-partai ini merepresentasikan sikap politik dari konstituen mereka. Serta untuk mengetahui apakah sikap politik anggota legislatif dan partai politik ini termanifestasi dalam pilihan posisi kebijakan mereka dalam membuat produk legislasi. Diharapkan program riset Parlemen ini dapat selesai dalam kurun waktu dua tahun.

RISET JAKARTA FASE III

Kota ini dulu terkenal dengan multikulturalismenya, tidak ada yang terlihat mendominasi dan bahkan memaksakan kehendak satu dengan yang lain. Meski mungkin pernah ada riak-riak kecil terkait hal tersebut, namun banyak pihak masih yakin bahwa Jakarta merupakan beranda keberagaman bangsa ini. Isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) memang lebih kental muncul dalam wacana publik. Diakui atau tidak, sentimen tersebut setidaknya yang membantu melenggangkan Anies Baswedan menuju tampuk kepemimpinan di DKI Jakarta. Kuatnya arus SARA di ibukota, menjadi teropong dan membawa pengaruh di daerah-daerah lain di Indonesia. Bahkan hal tersebut terasa hingga pertarungan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, meski masing-masing calon memiliki latar belakang agama yang sama.

Melihat fenomena yang terjadi di Jakarta, menggugah Populi Center untuk secara mandiri melakukan penelitian dan kajian yang berkaitan dengan Jakarta baik secara ideologi, kebijakan publik, maupun ruang ibukota. Populi Center di tahun 2018 mencoba memotret apa yang sebenarnya terjadi di Jakarta melalui survei evaluasi 1 tahun pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Survei diselenggarakan pada rentang waktu 17 - 27 Oktober 2018 dengan melakukan pencuplikan sampel terhadap 600 responden melalui metode acak bertingkat. Terdapat catatan menarik pada survei Jakarta fase pertama bahwa 52 persen masyarakat sepakat bahwa Anies terkesan sebagai Gubernur asal beda dengan pendahulunya. Hal tersebut cukup kuat setelah kontroversi pertarungan diksi normalisasi dan naturalisasi, kemudian RPTRA menjadi taman maju bersama, begitu juga dengan KJP Plus dan KJS Plus.

Temuan-temuan yang terjadi pada survei Jakarta fase pertama, membuat Populi Center mencoba bentuk penelitian baru pada survei Jakarta fase kedua dengan lebih mendalam dan komprehensif. Penelitian eksperimen dipersiapkan dengan membagi 600 sampling ke dalam kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Survei diselenggarakan pada 9-18 September 2019. Untuk melihat objektifitas warga Jakarta dalam menilai program kebijakan yang diselenggarakan, Populi Center menyusun kuesioner perlakuan dengan mencoba melekatkan diksi nama Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama ke dalam pertanyaan, sedangkan dalam kuesioner kontrol dilepaskan dari kelekatan nama program dan sosok. Temuan pada survei kedua nampak sangat perbedaan yang sangat mencolok antara kelompok perlakuan dan kontrol yang menunjukkan kecenderungan bahwa warga Jakarta masih sangat subjektif menilai suatu program dilihat dari kelekatan sosok dan nama program namun tidak melihat substansi program secara mendalam.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Anies Baswedan di Jakarta, Populi Center memilih untuk melakukan kajian mendalam dengan keluaran buku yang berjudul Sudah Senja di Jakarta, yang terbit pada bulan September 2020 oleh Yayasan Obor Indonesia. Secara garis besar buku ini juga menjadi rangkuman atas hasil penelitian yang telah dilakukan selama dua tahun sebelumnya. Poin-poin yang menarik dalam survei yang sudah dilakukan diulas secara lebih mendalam dengan turut mengangkat beberapa isu actual yang selama ini menjadi perbincangan publik dan sepatutnya menjadi perhatian pula oleh para pemangku kebijakan di Jakarta untuk dapat segera ditangani.