{"id":9732,"date":"2026-06-10T11:05:17","date_gmt":"2026-06-10T04:05:17","guid":{"rendered":"https:\/\/populicenter.org\/?p=9732"},"modified":"2026-06-19T11:07:28","modified_gmt":"2026-06-19T04:07:28","slug":"membaca-satu-dekade-kepresidenan-joko-widodo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/populicenter.org\/en\/2026\/06\/10\/membaca-satu-dekade-kepresidenan-joko-widodo\/","title":{"rendered":"Membaca Satu Dekade Kepresidenan Joko Widodo"},"content":{"rendered":"

Diskusi buku Ruling Indonesia: Jokowi’s Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition<\/em> karya Prof. Marcus Mietzner di Populi Center, Jakarta Selatan, menyoroti keunikan kepemimpinan Joko Widodo sekaligus kelemahan cara dunia Barat membaca politik Indonesia. Diskusi menghadirkan Dr. Phil. Panji Anugrah Permana (Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP UI) dan Gde Dwitya Arief Metera, Ph.D. (Assistant Professor Faculty of Social Science UIII). Para pembahas menilai buku ini bukan sekadar studi akademis komparatif, melainkan juga jembatan untuk menjelaskan dinamika politik domestik dan posisi geopolitik Indonesia kepada audiens internasional, khususnya Barat, yang belum memahami Indonesia secara mendalam.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Populer dan Berhasil Membangun, tapi Tertinggal dalam Reformasi Kelembagaan<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Prof. Marcus Mietzner menyoroti kelemahan mendasar cara negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Australia dalam membaca pemimpin seperti Jokowi. Barat kerap mendekati Indonesia secara ideologis lewat narasi sesama negara demokrasi yang harus bersatu melawan kekuatan transnasional seperti Tiongkok, sehingga gagal menangkap bahwa Jokowi sejatinya sangat pragmatis dan berfokus pada hasil konkret.<\/p>\n\n\n\n

Dalam sejarah politik modern Indonesia, menurut Mietzner, Jokowi memiliki keunikan sosiologis yang kuat: ia mengakhiri masa jabatan dengan popularitas yang tetap sangat tinggi dan menjadi satu-satunya presiden yang berhasil menempatkan sosok pengganti sekaligus dinasti politiknya di lingkar kekuasaan tertinggi, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.<\/p>\n\n\n\n

Untuk menguji legasi itu, Mietzner membandingkan Jokowi dengan para pendahulunya. Presiden B.J. Habibie, meski sangat singkat menjabat, meninggalkan warisan struktural fundamental bagi demokrasi, seperti cetak biru pemilu transparan, undang-undang partai politik, undang-undang pers, dan kebebasan berpendapat. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di tengah turbulensi politik, meninggalkan legasi kultural berupa rehabilitasi hak sipil dan peran masyarakat etnis Tionghoa. Presiden Megawati Soekarnoputri dikenal lewat stabilisasi dan normalisasi sistem politik pasca-krisis reformasi serta peletakan dasar lembaga penegak hukum. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai presiden pertama yang dipilih langsung, meninggalkan perdamaian bersejarah di Aceh (MoU Helsinki) serta penguatan awal Mahkamah Konstitusi dan operasionalisasi penuh KPK.<\/p>\n\n\n\n

Sebaliknya, di luar infrastruktur fisik, Jokowi dinilai tidak meninggalkan reformasi kelembagaan politik atau cetak biru struktural yang signifikan. Pembangunan hukum seperti Omnibus Law memang hadir di sektor ekonomi, tetapi dalam pelembagaan politik ia cenderung tidak aktif karena menganggap ranah tersebut terlalu kompleks.<\/p>\n\n\n\n

Mietzner mencatat Jokowi sendiri terbuka mengakui volume pembangunan infrastruktur di eranya belum sebanding dengan akselerasi Tiongkok. Secara persentase terhadap PDB, belanja infrastruktur era Orde Baru bahkan lebih tinggi; era Jokowi mengalokasikan anggaran infrastruktur di kisaran 5 persen, jauh meningkat dibanding era SBY yang berjalan bertahap. Kekuatan Jokowi, menurut Mietzner, terletak pada simplisitas dan fokus tunggal tiap periode: infrastruktur pada periode pertama dan hilirisasi pada periode kedua. Kelemahannya, fokus tunggal itu menghilangkan kedalaman saat menghadapi persoalan rumit seperti ekonomi sektor jasa dan pelembagaan demokrasi.<\/p>\n\n\n\n

Mietzner menilai Jokowi secara sadar memilih jalur politik Machiavellian yang berani, yakni siap menerima penolakan dan hujatan dari kalangan progresif di Jakarta demi memastikan target politik keluarganya tercapai, karena baginya politik kekuasaan adalah soal hasil akhir yang konkret. Namun, tragedi terbesar dari pilihan itu, menurutnya, adalah terbuktinya bahwa kepatuhan elite politik Indonesia diberikan semata karena faktor jabatan dan memiliki tanggal kedaluwarsa yang mutlak pada 20 Oktober, saat kekuasaan resmi berpindah tangan.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Independensi Riset sebagai Jaminan Netralitas Buku<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Dr. Phil. Panji Anugrah Permana menilai buku ini sangat baik dan menyoroti ketatnya independensi penulis. Demi menjaga objektivitas dan menghindari konflik kepentingan, Mietzner menolak segala bentuk bayaran, pendanaan, maupun dukungan logistik dari pihak istana selama riset berlangsung, serta menolak tawaran istana untuk membantu pencetakan dan distribusi, karena setiap karya ilmiah harus melalui proses peer review independen melalui penerbit universitas untuk memvalidasi keabsahan dan kualitasnya secara objektif.<\/p>\n\n\n\n

Panji juga menghargai sikap sportif Jokowi dalam menerima kritik. Meski buku ini memuat analisis tajam soal kemunduran demokrasi, Jokowi tetap memberi akses tanpa mendikte narasi, sikap yang dinilai langka dibanding pemimpin besar lain yang umumnya sangat protektif terhadap citranya.<\/p>\n\n\n\n

Menurut Panji, buku ini merupakan karya yang kini langka dalam kajian sosiologi-politik Indonesia: analisisnya utuh dan berspektrum luas (wide-ranging), mulai dari cara Jokowi membangun faksi koalisi hingga strategi reward and punishment-nya sebagai politisi realis yang pragmatis, sekaligus menempatkan posisi Indonesia dalam peta geopolitik global secara berimbang.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Demokrasi sebagai Instrumen Pembangunan<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Gde Dwitya Arief Metera, Ph.D. menjelaskan bahwa bagi Jokowi demokrasi dimaknai berbeda, yakni sebagai instrumen pembangunan untuk menjawab kebutuhan riil rakyat, seperti defisit infrastruktur. Memahami keinginan masyarakat menjadi inti kehadiran seorang pemimpin. Karena itu Jokowi bertransformasi menjadi pembelajar cepat dan pendengar yang baik, sehingga mampu memakai instrumen eksekutif untuk membariskan partai politik dan masyarakat sipil.<\/p>\n\n\n\n

Konsekuensinya, prinsip mayoritarianisme dipakai sebagai legitimasi kebijakan melalui angka survei, meski kadang mengorbankan nilai demokrasi substantif. Kritik kultural terhadap kekuasaan pun membawa konsekuensi balik, karena negara tetap memegang instrumen penekan terhadap para pengkritik.<\/p>\n\n\n\n

Diskusi ditutup dengan benang merah bahwa kekeliruan Barat membaca Indonesia berakar pada pendekatan ideologis, sementara kekuatan sekaligus keterbatasan Jokowi justru terletak pada pragmatisme dan fokus tunggalnya.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Diskusi buku Ruling Indonesia: Jokowi’s Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition karya Prof. Marcus Mietzner di Populi Center, Jakarta Selatan, menyoroti keunikan kepemimpinan Joko Widodo sekaligus kelemahan cara dunia Barat membaca politik Indonesia. Diskusi menghadirkan Dr. Phil. Panji Anugrah Permana (Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP UI) dan Gde Dwitya Arief […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9730,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[78,109,149,87,191,151,110],"class_list":["post-9732","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-forum-populi","tag-indonesia","tag-jajak-pendapat","tag-joko-widodo","tag-media","tag-pemerintah","tag-pemilu","tag-politik"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/populicenter.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9732","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/populicenter.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/populicenter.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/populicenter.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/populicenter.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9732"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/populicenter.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9732\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9733,"href":"https:\/\/populicenter.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9732\/revisions\/9733"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/populicenter.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9730"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/populicenter.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9732"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/populicenter.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9732"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/populicenter.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9732"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}