Ade Ghozaly

Kesenjangan Pembangunan Antara Jawa dan Luar Jawa



photo-1541276431254-9ad4fd0095cb



Meskipun Bangsa Indonesia telah 75 tahun merdeka, pemerataan pembangunan dan ekonomi masih menjadi problem yang tidak kunjung selesai. Dengan kata lain, persoalan ketimpangan masih terjadi hingga saat ini. Struktur Indonesia secara spasial masih menghadapi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Ketimpangan ini ditemukan dari mulai struktur terkecil wilayah seperti Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, antara pulau bahkan antar kawasan barat dan timur Indonesia.

Berdasarkan data BPS pada triwulan IV-2020 terhadap pertumbuhan dan konDarin Atiandinaduk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan wilayah, Pulau Jawa memberikan lebih dari separuh (58,75%) terhadap permian Indonesia. Jika ditambah dengan Pulau Sumatera (21,36) maka kawasan Barat dengan dua pulau saja (Jawa dan Sumatera) berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 80,11%. Sisanya kurang dari 20 persen di Kalimantan (7,94%), Bali dan Nusa Tenggara (2,94%), Sulawesi (6,66%) serta Maluku dan Papua sebesar 2,35%.
Read More…

Pemilu-pemilu Pasca Orde Baru

Gelombang reformasi 1998 mencapai puncak dengan mundurnya Soeharto sebagai Presiden yang baru terpilih kembali setahun sebelumnya melalui Sidang Umum MPR RI. Selanjutnya B. J. Habibie yang saat itu sebagai Wakil Presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Naiknya B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto tidak serta merta meredam tuntutan arus reformasi. Salah satu tuntutan publik setelah reformasi bergulir adalah perubahan pada sistem politik Indonesia yang lebih demokratis.

Baca selanjutnya….

Menyoal Dinasti Politik di Indramayu

Ade Ghazali


Kejatuhan rezim Orde Baru merupakan momentum bangsa Indonesia memasuki babak baru kehidupan sosial politik yang lebih demokratis. Pasca-reformasi 1998 sudah dilaksanakan empat kali pemilu, yaitu pada 1999, 2004, 2009 dan 2014. Dalam konteks demokrasi elektoral, terdapat beberapa catatan menarik dalam pelaksanaan pemilu pasca-reformasi. Pertama, komposisi legislatif (pusat) bertambah dengan adanya unsur senator atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di mana setiap provinsi masing-masing diwakili empat orang anggota DPD. Kedua, presiden dan wakil presiden serta kepala daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dipilih secara langsung. Ketiga, pemilihan kepala daerah (pilkada) mulai dilaksanakan secara serentak sejak 2015.

Baca selanjutnya…..

“Al-Muwathinun” dan sikap Nahdlatul Ulama

Ade Ghazali



Sebagai salah satu organisasi yang konsisten menyuarakan moderatisme beragama, perdamaian dan kemanusiaan, Nahdatul Ulama (NU) senantiasa mendorong dan mendukung tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi kesetaraan hak dan kewajiban warga Negara, termasuk dalam hubungan antar bangsa. Pada tahun 2016, dalam forum International Summit of Moderate Islamic Leaders (ISOMIL) di Jakarta, di dalam salah satu poin deklarasinya, NU secara tegas menawarkan wawasan dan pengalaman Islam Nusantara kepada dunia sebagai paradigma Islam yang layak diteladani. Salah satu inti dari Islam Nusantara ada pada gagasan bahwa agama menyumbang kepada peradaban dengan menghargai budaya yang telah ada serta mengedepankan harmoni dan perdamaian. Selain itu NU juga menyeru siapa saja yang memiliki iktikad baik dari semua agama dan kebangsaan untuk bergabung dalam upaya membangun konsensus global untuk tidak mempolitisasi Islam, serta memarjinalkan mereka yang hendak mengeksploitasi Islam sedemikian rupa untuk menyakiti sesama.

Baca selanjutnya……