Essai/Opini

Jakarta voters: leaders are key in cuing policy assessments

How do Jakarta voters assess the policies of their government? Evaluating a public policy involves a complicated process of assessing information and gauging the cost and benefits entailed in the policy. Due to this costly process, most voters prefer to use shortcuts to assess public policy. Among the many shortcuts to use, leader cues might be the easiest one in Jakarta because in this country party positions on issues are not clear.

Continue…..

Spektrum Toleransi/Intoleransi. Dari Demokrasi sampai Tribalisme Media Sosial

Toleransi dan intoleransi, dengan demikian, dapat dipahami sebagai reaksi tubuh sosial kita terhadap sesuatu yang berbeda, tidak biasa, yang mengganggu, asing, mencemaskan bahkan mengancam. Seperti reaksi alergik pada tubuh biologis, reaksi kita terhadap hal-hal tertentu dalam kehidupan sosial juga berbeda-beda pada masing-masing orang atau kelompok. Ada orang atau kelompok orang yang sangat mudah tersinggung soal agama tapi sama sekali tidak pernah ada masalah dengan praktik-praktik politisasi agama dalam pemilihan umum; ada orang dan/atau kelompok orang yang sangat sensitif terhadap bias gender tapi tidak terlalu terganggu dengan persoalan keyakinan/agama, dan seterusnya. Memberi label "intoleran" kepada kelompok tertentu, dengan demikian, cukup problematis secara konseptual dan membingungkan secara sosial.

Baca selanjutnya….

Menyoal Dinasti Politik di Indramayu

Ade Ghazali


Kejatuhan rezim Orde Baru merupakan momentum bangsa Indonesia memasuki babak baru kehidupan sosial politik yang lebih demokratis. Pasca-reformasi 1998 sudah dilaksanakan empat kali pemilu, yaitu pada 1999, 2004, 2009 dan 2014. Dalam konteks demokrasi elektoral, terdapat beberapa catatan menarik dalam pelaksanaan pemilu pasca-reformasi. Pertama, komposisi legislatif (pusat) bertambah dengan adanya unsur senator atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di mana setiap provinsi masing-masing diwakili empat orang anggota DPD. Kedua, presiden dan wakil presiden serta kepala daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dipilih secara langsung. Ketiga, pemilihan kepala daerah (pilkada) mulai dilaksanakan secara serentak sejak 2015.

Baca selanjutnya…..

“Al-Muwathinun” dan sikap Nahdlatul Ulama

Ade Ghazali



Sebagai salah satu organisasi yang konsisten menyuarakan moderatisme beragama, perdamaian dan kemanusiaan, Nahdatul Ulama (NU) senantiasa mendorong dan mendukung tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi kesetaraan hak dan kewajiban warga Negara, termasuk dalam hubungan antar bangsa. Pada tahun 2016, dalam forum International Summit of Moderate Islamic Leaders (ISOMIL) di Jakarta, di dalam salah satu poin deklarasinya, NU secara tegas menawarkan wawasan dan pengalaman Islam Nusantara kepada dunia sebagai paradigma Islam yang layak diteladani. Salah satu inti dari Islam Nusantara ada pada gagasan bahwa agama menyumbang kepada peradaban dengan menghargai budaya yang telah ada serta mengedepankan harmoni dan perdamaian. Selain itu NU juga menyeru siapa saja yang memiliki iktikad baik dari semua agama dan kebangsaan untuk bergabung dalam upaya membangun konsensus global untuk tidak mempolitisasi Islam, serta memarjinalkan mereka yang hendak mengeksploitasi Islam sedemikian rupa untuk menyakiti sesama.

Baca selanjutnya……

SBY'S Eroded Presidency

The first quarter of 2011 shows how pathetic and unsatisfactory is the Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) presidency. He could claimed as the first democratically elected president, but his mediocrity in leadership has brought many unnecessary problems for most Indonesian. Despite his lacking of decisiveness and resoluteness, he often could not respond challenges, problems, and opportunities timely and appropriately. He tended to delay making decisions, especially relating to major issues. He preferred to discuss most issues in a lengthy and direction-less fashion through various government ‘retreat’ programs and coordination and cabinet meetings. Though he is on his second, last term of presidency, SBY remains not an effective leader to build lasting legacies. His list of records on solving repeated people’s problems, envisioning breakthroughs, or putting right people on right position is not quite impressive.

Continue…

Potret Konflik Syiah Sampang di Karang Gayam

Sebagai bangsa yang multikuktural, Indonesia dianugerahi kemajemukan baik dari segi sosial budaya maupun agama. Kondisi ini pada satu sisi merupakan nilai plus dalam kerangka memperkaya khazanah bangsa. Namun di sisi lain dapat menjadi ancaman serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa jika kebhinekaan tersebut tidak disikapi secara bijak. Konflik Syiah di Sampang Madura bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia. Bangsa ini telah banyak mengalami berbagai konflik sosial dan agama yang seharusnya dari peristiwa tersebut menyadarkan kepada kita semua betapa berharganya arti sebuah persatuan.

Lanjutkan membaca…..

Upaya Dominasi Orang Dayak: Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal di Kalimantan Barat

Dimas Ramadhan


Pendahuluan

Tulisan ini merupakan laporan perjalanan dalam survei di Kalimantan Barat (Kalbar) pada 3-8 Mei 2017. Di sela-sela kesibukan memantau 80 Tenaga Pengumpul Data (TPD) survei selama lima hari, penulis berupaya menggali isu-isu lokal yang sekiranya menarik atau luput dari pertanyaan dalam kuesioner. Beberapa pertanyaan kunci seputar dinamika sosial politik Kalbar dibuat bersama Direktur Eksekutif Populi Center Hikmat Budiman dan menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan observasi. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Dr. Ema Rahmaniah (Ketua Program Studi Magister Sosiologi Universitas Tanjung Pura Pontianak), serta obrolan ringan dengan Dr. Hermansyah (pakar hukum Universitas Tanjunpura).

Baca selanjutnya….

Pondok Pesantren sebagai Modal Sosial

Nona Evita

Pendahuluan

Pada Juni 2018 mendatang Indonesia kembali akan menghelat Pilkada Serentak di 171 daerah, di antaranya sejumlah daerah di Jawa Timur (Jatim). Hasil survei yang dilakukan Populi Center menunjukkan bahwa Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Saifullah Yusuf dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini mendominasi peringkat pertama untuk tingkat akseptabilitas, popularitas, dan elektabilitas di kedua daerah.

Membaca persiapan Pilkada di Jatim, ditemukan bahwa modal dasar elektoral saja tidak cukup untuk memenangkan Pilkada. Calon kandidat harus memiliki modal sosial dan mengetahui karakteristik penduduk setempat. Meminjam analisis Piere Bourdieu, modal sosial adalah salah satu aspek sumber daya politik selain modal ekonomi, modal kultural, dan modal simbolik. Modal sosial adalah jaringan hubungan untuk penentuan kedudukan sosial dan biasanya dimiliki oleh tokoh masyarakat. Masyarakat akan mudah percaya terhadap arahan tokoh yang dituakan secara sukarela atas pilihan politik tokoh tersebut. Unsur-unsur yang ada dalam modal sosial di antaranya partisipasi, kepercayaan, norma sosial dan nilai-nilai, resiprositas, dan tindakan proaktif dalam lingkaran sosial.

Baca selanjutnya….